Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan mitigasi risiko di tengah maraknya penipuan (scam) yang meningkat selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menertibkan perangkat pemancar ilegal atau fake base transceiver station (fake BTS).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, perangkat tersebut kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengirimkan SMS palsu secara massal yang tampak seolah-olah berasal dari sumber resmi.

“Pertama kita harus memahami dulu bahwa namanya mau lebaran itu pasti scam akan bertambah. Termasuk fake BTS,” kata Meutya saat Buka Bersama dengan Media di Rumah Dinas, Jumat (27/2/2026).

Meutya menyampaikan, upaya mitigasi tidak hanya difokuskan pada penipuan daring, tetapi juga penipuan yang dilakukan melalui pesan singkat (SMS). Selain itu, Komdigi juga akan memitigasi penipuan yang terjadi melalui aplikasi WhatsApp.

Sementara itu, untuk sektor e-commerce, Meutya mengimbau masyarakat agar berbelanja hanya melalui platform yang sudah terpercaya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilah pesan WhatsApp yang masuk, termasuk sambungan telepon, tautan yang diklik, serta berbagai bentuk komunikasi digital lainnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai maraknya penipuan digital, termasuk fake call, berkaitan erat dengan masih beroperasinya perangkat pemancar ilegal atau fake BTS.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan perangkat tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah dan menjadi sumber berbagai modus penipuan yang menyasar masyarakat.

“Mereka kan pakai fake BTS, mereka kan banyak fake BTS,” kata Marwan.

Menurutnya, penanganan fake BTS menjadi agenda utama yang terus dibahas bersama pemerintah. Namun, Marwan menilai persoalan tersebut tidak mudah ditangani karena teknologi yang digunakan pelaku semakin maju, sehingga keberadaan fake BTS di sejumlah lokasi sulit dideteksi.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap SMS yang berpotensi mengandung penipuan.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penipuan transaksi belanja dan fake call masih mendominasi kasus penipuan digital di sektor jasa keuangan.

Selain itu, masyarakat juga kerap menerima penipuan berkedok hadiah maupun lowongan kerja melalui pesan WhatsApp atau SMS. Modus lain yang banyak dilaporkan antara lain love scam atau relationship scam, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, penipuan melalui media sosial, phishing, social engineering, pinjaman online fiktif, hingga penipuan melalui APK WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mengungkapkan bahwa Pulau Jawa mendominasi laporan penipuan atau scam di sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi membeberkan ada 303.114 laporan scam yang masuk dari Pulau Jawa.

“Kalau dari sebaran laporan scam, dapat kita lihat bahwa Pulau Jawa masih mendominasi laporan scam tertinggi, ada sebanyak 303.000 laporan lebih,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Dia meneruskan, posisi kedua yakni Pulau Sumatra yang terdapat 68.769 laporan scam kepada IASC. Kemudian, ada Pulau Kalimantan sebanyak 23.541 laporan.

Selanjutnya, Pulau Sulawesi dengan 16.805 laporan. Seterusnya ada Pulau Bali & Nusa Tenggara sebanyak 16.266 laporan dan Pulau Maluku & Papua sebanyak 4.041 laporan, serta luar negeri sebanyak 101 laporan scam.

Friderica membeberkan ada lima modus scamyang paling banyak terjadi di Indonesia. Pertama ada penipuan transaksi belanja dengan jumlah 73.743 laporan. Kedua, impersonation atau fake call sebanyak 44.446 laporan.

“Kemudian ada penipuan investasi [sebanyak 26.365 laporan], penipuan kerja [sebanyak 23.469 laporan], dan penipuan dengan iming-iming hadiah atau melalui media sosial [sebanyak 19.983 laporan],” bebernya.

Adapun, sepanjang 22 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2026, Friderica mengemukakan IASC mendapatkan 432.637 laporan dari masyarakat. Sementara, jumlah rekening yang berhasil diblokir karena terindikasi scam sebanyak 397.028 rekening.

“Dan berdasarkan data, ada Rp9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp432 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat rekor suram sebagai provinsi dengan kerugian tertinggi akibat penipuan finansial digital di Kalimantan.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian mencapai Rp139,6 miliar dari 8.649 laporan yang masuk hingga 23 Desember 2025.

Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan Kalimantan Barat yang merugi Rp64,1 miliar, Kalimantan Selatan Rp50,6 miliar, Kalimantan Tengah Rp32,2 miliar, dan Kalimantan Utara Rp14 miliar. Dengan kata lain, Kaltim menyumbang 46% total kerugian scam di seluruh Kalimantan.

"Kalimantan Timur menempati posisi kesembilan secara nasional dari segi jumlah laporan," ujar Manajer Madya Satgas PASTI OJK/IASC Aditya Mahendra dalam rilisan media di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Jika dirinci, Kota Balikpapan sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur mencatatkan kerugian terbesar senilai Rp41,8 miliar atau hampir 30% dari total kerugian Kaltim.

Samarinda, ibu kota provinsi, menyusul dengan kerugian Rp39,8 miliar. Pada kenyataannya, kedua kota ini menguasai 58 persen total kerugian di Kaltim. Artinya, warga perkotaan dengan akses internet lebih tinggi justru menjadi sasaran empuk para penipu yang semakin canggih.

Kemudian, Kabupaten Kutai Timur tercatat kehilangan Rp15,4 miliar, Kutai Kartanegara Rp14,7 miliar, dan Penajam Paser Utara merugi Rp8,6 miliar. Kabupaten Paser, Berau, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu melengkapi daftar dengan total kerugian Rp19,0 miliar.

Fake Call Menjadi Momok Utama

Berbeda dengan tren nasional yang didominasi penipuan belanja daring, masyarakat Kaltim justru paling banyak terjebak modus fake call atau penipuan yang mengaku sebagai pihak lain. Tercatat 1.520 laporan masuk dengan modus ini atau 17,5% dari total kasus di Kaltim.

Aditya menjelaskan, penipu biasanya menyamar sebagai petugas bank, polisi, atau instansi pemerintah untuk meminta data pribadi korban.

"Mereka memanfaatkan kelemahan manusia, ketakutan, kesepian, dan keserakahan. Industri ini kini setara dengan perdagangan narkoba global," ungkapnya.

Penipuan transaksi belanja online menempati posisi kedua dengan 1.389 laporan, diikuti penipuan keuangan lainnya (1.104 laporan).

Ironisnya, penipuan investasi berada di urutan keempat dengan 559 laporan namun rata-rata kerugian per kasus mencapai Rp57,2 juta, sekaligus menjadi tertinggi di antara semua modus.

Penipuan mendapatkan hadiah (485 laporan), penawaran kerja (458 laporan), dan melalui media sosial (373 laporan) yang melengkapi tujuh besar modus yang merajalela di Kaltim. Phishing, social engineering, dan pinjaman daring fiktif menyusul dengan total 554 laporan.

Kendati demikian, tingkat keberhasilan penyelamatan dana masih sangat memprihatinkan. Secara nasional, dari total kerugian Rp9 triliun yang dilaporkan ke IASC, hanya Rp402,5 miliar atau 4,47% yang berhasil diselamatkan.

Aditya menyebutkan kendala terbesar terletak pada keterlambatan pelaporan. Data menunjukkan 80% pengaduan baru masuk setelah 12 jam kejadian, padahal dana korban sudah lenyap dalam waktu kurang dari satu jam.

Pelarian dana juga semakin kompleks karena dipecah ke berbagai platform, seperti virtual account, e-wallet, cryptocurrency, hingga e-commerce.

Lebih lanjut, proses pemblokiran oleh bank dan penyedia jasa pembayaran masih lamban akibat keterbatasan SDM dan mekanisme yang belum seragam. Sementara, penelusuran dana dilakukan manual melalui sistem IASC yang sudah terintegrasi namun belum terotomatis. Dari 681.890 rekening yang dilaporkan secara nasional, hanya 127.046 atau 18,63% yang berhasil diblokir.

Menghadapi ancaman serius ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berdasarkan UU P2SK Nomor 4/2023 pasal 247 dan 305. Satgas ini melibatkan dua otoritas (OJK dan Bank Indonesia), enam lembaga termasuk Polri dan Kejaksaan, serta 13 kementerian.

IASC sebagai inisiatif Satgas PASTI diluncurkan November 2025 dengan tiga target utama, yaitu pemblokiran rekening cepat, identifikasi pelaku melalui database terpadu, dan penindakan hukum bersama Polri. Ancaman sanksi bagi pelaku mencapai pidana 5-10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

Adapun, dia menuturkan edukasi masif dan kampanye nasional akan terus digalakkan melalui berbagai kanal informasi. Sebagai informasi, pelaporan bisa dilakukan langsung melalui situs https://iasc.ojk.go.id agar tindak lanjut dapat dilakukan secepat mungkin sebelum dana korban benar-benar lenyap tanpa jejak.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 7.530 laporan terkait praktik penipuan sektor keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kerugian atas berbagai laporan itu tercatat mencapai Rp106 miliar.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin merinci penipuan transaksi belanja atau jual beli online paling banyak dilaporkan, dengan jumlah mencapai 1.810 laporan.

Kemudian penipuan mengaku pihak lain atau fake call mencapai 649 laporan, penawaran kerja 624 laporan, penipuan melalui media sosial 552 laporan, hingga penipuan mendapatkan hadiah sebanyak 391 laporan.

Selanjutnya ada juga penipuan investasi sebanyak 384 laporan, phising sebanyak 236 laporan, social engineering 152 laporan, APK via WhatsApp 132 laporan, dan pinjaman online fiktif sebanyak 94 laporan. Dari jumlah kerugian yang dilaporkan, angka paling tinggi berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Luwu Timur.

"Sudah 7.530 laporan yang kita terima. Jumlah ini menjadikan Sulsel urutan ke-10 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak," ucap Moch Muchlasin kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Sebagai upaya menjauhkan masyarakat dari berbagai penipuan sektor keuangan, OJK gencar melakukan peningkatan literasi keuangan di Sulsel.

Pada 2025 OJK melaksanakan 1.414 kegiatan edukasi yang berkolaborasi dengan industri jasa keuangan. Tercatat 1,27 juta orang menjadi peserta dengan tujuan peningkatan pemahaman sektor keuangan.

Tahun ini pihaknya pun berencana melanjutkan edukasi serupa lebih masif lagi agar seluruh masyarakat bisa terhindar dari berbagai praktik penipuan.

"Edukasi kami laksanakan kepada seluruh lapisan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, kelompok ibu-ibu, nelayan, petani, UMKM, kaum difabel, dan masyarakat di wilayah pedesaan," tutur Moch Muchlasin.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penipuan transaksi belanja dan fake call mendominasi penipuan berbasis digital di sektor jasa keuangan, dengan total kerugian untuk mencapai Rp11,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penipuan transaksi belanja bahkan banyak menjerat masyarakat berpendidikan.

“Mereka menggunakan AI untuk melakukan fake call, kemudian melakukan social engineering, dan lain-lain. Ini juga sangat memprihatinkan,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Kiki juga menyinggung maraknya penipuan berkedok hadiah maupun lowongan kerja yang kerap diterima masyarakat melalui pesan WhatsApp atau SMS.

Dia menilai aktivitas para scammer semakin masif, sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, Kiki menyoroti tren global love scam atau relationship scam yang kini menjadi perhatian regulator internasional.

Dia menjelaskan modus ini tengah merebak di berbagai negara seiring meningkatnya rasa kesepian di masyarakat, sehingga banyak orang mudah terjebak dalam penipuan berbasis hubungan personal tersebut.

“Jadi ini sangat luar biasa, bahkan ini masuk ke dalam bahasan khusus di pertemuan regulator-regulator di dunia terkait scam ini,” katanya.

Berdasarkan data OJK, penipuan transaksi belanja tercatat sebanyak 62.999 laporan. Total kerugian dari modus ini diperkirakan mencapai Rp11,1 triliun, dengan rata-rata kerugian Rp16,97 juta per kasus. Modus fake call menyusul dengan 38.498 laporan, menimbulkan kerugian sekitar Rp1,5 triliun dengan rata-rata kerugian Rp36,07 juta.

Modus lain yang banyak dilaporkan mencakup penipuan investasi sebanyak 24.139 laporan (kerugian Rp1,35 triliun, rata-rata Rp45,79 juta), penipuan kerja 21.283 laporan (kerugian Rp704,50 miliar), penipuan hadiah 17.481 laporan (kerugian Rp224,92 miliar), serta penipuan melalui media sosial 16.945 laporan dengan kerugian Rp573 miliar.

Adapun phising tercatat 15.633 laporan (kerugian Rp598,61 miliar), social engineering 10.475 laporan (kerugian Rp384,89 miliar), pinjaman online fiktif 5.469 laporan (kerugian Rp43,35 miliar), dan APK WhatsApp scam sebanyak 3.902 laporan (kerugian Rp136,98 miliar).