Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

SIDANG putusan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat prajurit TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur, menjadi salah satu peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. Banyak media massa hadir meliput karena perkara ini tidak hanya menyangkut tindak pidana biasa, melainkan juga menyentuh isu relasi sipil-militer, akuntabilitas institusi negara, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sidang vonis dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi, 10 Juni 2026 setelah sebelumnya oditur militer menuntut keempat terdakwa dengan hukuman penjara 2,5 tahun.

Dalam negara hukum, apa pun putusan majelis hakim, seluruh pihak patut menghormatinya sebagai produk proses peradilan yang sah. Namun menghormati putusan bukan berarti menutup ruang kritik. Justru penghormatan terhadap hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik terhadap kualitas dan rasa keadilan yang dihasilkan oleh putusan tersebut.

Perspektif Hukum: Ujian Independensi Peradilan Militer

Dari sisi hukum, perkara ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan militer Indonesia. Kasus tersebut melibatkan anggota TNI sebagai terdakwa dan warga sipil sebagai korban. Oleh karena itu, perhatian publik bukan hanya tertuju pada vonis yang dijatuhkan, melainkan juga pada proses yang berlangsung.

Secara normatif, peradilan militer memang memiliki kewenangan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Namun ada suara sumbang dari sejumlah LSM agar anggota militer yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil diadili di peradilan umum.

Dalam kasus Andrie Yunus, isu utama yang berkembang adalah apakah proses peradilan militer mampu menunjukkan independensi, transparansi, dan imparsialitas ketika mengadili personel dari institusinya sendiri. Kritik dari kelompok masyarakat sipil berangkat dari asumsi adanya konflik kepentingan karena hakim, oditur, dan terdakwa berada dalam lingkungan institusi yang sama.

Oleh karena itu, putusan hakim hari ini bukan hanya menentukan nasib empat terdakwa. Putusan tersebut juga akan menjadi ukuran sejauh mana kredibilitas peradilan militer dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Perspektif Politik: Soal Kepercayaan Publik

Secara politik, perkara ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kasus kriminal. Indonesia sedang berada dalam fase ketika kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi modal politik yang sangat penting.

Di era media sosial, setiap perkara yang melibatkan aparat negara selalu memperoleh perhatian besar. Persepsi publik terhadap proses hukum sering kali sama pentingnya dengan substansi putusan itu sendiri.

Apabila putusan dianggap memenuhi rasa keadilan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan menguat. Sebaliknya, apabila muncul kesan adanya perlindungan institusional terhadap pelaku, maka kritik terhadap sistem peradilan militer akan semakin keras.

Dalam konteks politik nasional, pemerintah dan TNI berkepentingan menjaga persepsi bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Prinsip equality before the law harus tampak nyata dalam praktik, bukan sekadar slogan.

Kasus ini juga menjadi simbol hubungan negara dengan kelompok masyarakat sipil. Apalagi korbannya merupakan aktivis hak asasi manusia, setiap perkembangan perkara akan selalu dibaca sebagai indikator komitmen negara terhadap demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil.

Perspektif Militer: Menjaga Kehormatan Institusi

Dari perspektif militer, kasus ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan empat individu. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi TNI.

Dalam organisasi militer profesional, disiplin dan kepatuhan hukum merupakan fondasi utama. Ketika ada anggota yang diduga melakukan tindakan melawan hukum, proses penegakan hukum yang tegas justru menjadi mekanisme untuk menjaga nama baik institusi.

Militer modern tidak diukur dari kemampuannya melindungi anggotanya dari hukuman, melainkan dari kemampuannya menegakkan disiplin terhadap anggota yang melanggar aturan.

Oleh karena itu, apa pun putusan hakim nanti, TNI berkepentingan menunjukkan bahwa institusi tidak mentoleransi tindakan yang mencederai hukum maupun citra organisasi. Sikap tersebut penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang selama ini menjadi salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Di sisi lain, publik juga perlu membedakan antara tindakan individu dengan institusi secara keseluruhan. Kesalahan oknum anggota TNI tidak otomatis menggambarkan karakter seluruh organisasi. Justru respons institusi terhadap pelanggaran itulah yang menjadi ukuran profesionalitas sebuah angkatan bersenjata.

Prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara penghormatan terhadap putusan pengadilan dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika vonis telah dijatuhkan, maka secara hukum putusan tersebut harus dihormati. Namun apabila ada pihak yang menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan, sistem hukum juga menyediakan mekanisme keberatan dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka yang terpenting, kasus Andrie Yunus hendaknya tidak hanya berhenti pada penghukuman individu. Perkara ini semestinya menjadi momentum evaluasi yang lebih luas mengenai transparansi peradilan militer, akuntabilitas aparat negara, dan penguatan prinsip negara hukum.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya empat terdakwa atau satu lembaga peradilan. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara demokratis untuk memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua golongan, tanpa kecuali.

Sebuah putusan yang adil bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan institusi yang menjalankannya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti ketidakhadiran aktivis KontraS, Andrie Yunus selama persidangan kasus penyiraman air keras yang menjerat empat prajurit TNI. Sorotan itu disampaikan saat pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Hakim anggota Letkol Laut M Zainal Abidin mengatakan, pemanggilan Andrie Yunus sebagai korban penyiraman air keras bertujuan untuk menggali fakta secara komprehensif terkait peristiwa yang terjadi.

"Majelis hakim ingin menggali hal-hal apa yang melingkupi keadaan dari korban sebelum, selama, dan pasca kejadian yang hanya diketahui sendiri oleh saudara Andre Yunus," ujar Zainal saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zainal, upaya majelis hakim untuk menghadirkan Andrie Yunus di persidangan tidak mendapat respons yang baik. Bahkan, kata dia, Andrie juga tidak memanfaatkan opsi memberikan keterangan secara daring.

"Namun dalam hal ini pula hingga pada akhir pemeriksaan ditutup, tidak ada keinginan baik dari saudara Andre Yunus," imbuh Zainal.

Majelis hakim menilai sikap tersebut menunjukkan sikap yang berseberangan dengan proses persidangan yang sedang berjalan. Ketidakhadiran Andrie juga dinilai menimbulkan stigma negatif terhadap proses peradilan di lingkungan peradilan militer.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI dari BAIS yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut didakwakan secara lebih subsider oleh oditur militer.

"Memidana para terdakwa oleh karena itu, terdakwa I (Serda Edi Sudarko) tiga tahun penjara. Terdakwa II (Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono) dua tahun dan enam bulan. Terdakwa III (Kapten Nandala Dwi Prasetya) pidana penjara dua tahun, dan terdakwa IV (Lettu Sami Lakka) pidana penjara satu tahun dan enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (10/6/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Sementara itu, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tidak dijatuhi hukuman pemecatan. Majelis hakim menilai keduanya masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun oditur militer untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut. Para terdakwa memilih menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan membacakan putusan terhadap empat oknum prajurit TNI terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada hari ini, Rabu (10/6/2026). Sidang putusan menjadi tahapan akhir setelah rangkaian persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembacaan tuntutan.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Lettu Sami Lakka.

"Majelis hakim meminta waktu untuk bermusyawarah dan membuat putusan, kami minta waktu 2 hari, sehingga tanggal 10 (Juni) kita buka kembali sidang agenda pembacaan putusan," ujar hakim dalam sidang pembacaan duplik.

Putusan majelis hakim akan menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban terluka.

Dalam perkara ini, Oditur Militer menuntut masing-masing prajurit Denma BAIS tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Sebagai informasi, Oditur Militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal itu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

JAKARTA - Sidang pembacaan putusan kasus penculikan dan pembunuhan Kacab Bank Mohammad Ilham Pradipta diwarnai suasana sedih, Rabu (3/6/2026). Sejumlah keluarga korban yang menghadiri persidangan tampak menangis.

Mereka yang hadir di antaranya istri Ilham, Puspita Aulia, ayah mertua Ilham, Iwan Triwansyah hingga kakak Ilham, Taufan. Mereka terlihat beberapa kali menyeka air matanya saat mendengar amar putusan.

Iwan bahkan mengaku hukuman yang diterima tiga prajurit itu tidak sepadan dengan nyawa menantunya yang telah tiada.

"Sampai hari ini saya hanya geleng kepala tarik napas panjang. Apa yang diharapkan atas kejadian terbunuhnya menantu saya Muhammad Ilham Pradipta ternyata tidak sepadan hukumannya," kata Iwan kepada saat ditemui usai persidangan, Rabu (3/6/2026).

Iwan bahkan mengungkapkan kekecewaan dirinya atas penegakan hukum yang dilakukan di lingkungan Peradilan Militer. Ia hanya mendoakan para pelaku mendapatkan azab atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia.

"Semoga hukuman yang ada di dunia ini mereka akan merasakan walaupun hanya sebentar tapi lihat nanti di akhirat tidak akan tertolakkan, azab akan menunggu hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka di dunia. Kami keluarga dari korban sangat kecewa sekali dan sangat-sangat kecewa dengan institusi yang ada," imbuh dia.

Kuasa Hukum Keluarga Ilham, Marselinus Edwin mendesak agar Oditur Militer selaku penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan yang dinilai mengecewakan. Apalagi, para terdakwa juga terlepas dakwaan terberat yakni pembunuhan berencana.

"Kami meminta, mendesak Oditur wajib banding. Apa pun, TNI didoktrin untuk melindungi warga negara Indonesia, bukan untuk melakukan penculikan apalagi menghilangkan nyawa warga negara Indonesia yang harusnya dilindungi," tegas Edwin.

Edwin mengatakan, salah satu hal yang mengecewakan adalah perlakuan para terdakwa yang menelantarkan korban usai menculik korban. Alih-alih menolong korban, para terdakwa justru membuang korban ke tempat yang sepi.

"Di dalam putusan tadi, di dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa terdakwa satu karena bingung, karena bingung, akhirnya membuang korban ke tempat sepi dengan harapan agar ditemukan masyarakat. Kami menolak sekali pernyataan itu," ujar Edwin.

"Karena apa? Semestinya ditolong. Semestinya ditolong, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, sehingga nyawanya masih bisa selamat. Tapi kan ini akhirnya dibuang, dibuang ke mana? Dibuang ke tempat yang sepi, bukan karena untuk ditolong oleh warga, tapi agar tidak ketahuan," tegas dia.

Sebagai informasi, tiga prajurit TNI yakni Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru, divonis 1 hingga 13 tahun penjara dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank, Mohammad Ilham Pradipta. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6).

Majelis hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 458 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 451 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Rincian vonis:

1. Serka Mochamad Nasir

Terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa.

Vonis: 13 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp750 juta subsider 7 bulan penjara.

2. Kopda Feri Herianto

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.

Vonis: 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp500 juta subsider 5 bulan penjara.

3. Serka Frengky Yaru

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.

Vonis: 1 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

JAKARTA - Tiga oknum prajurit TNI, yakni Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru, divonis 1 hingga 13 tahun penjara dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, Mohammad Ilham Pradipta. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Majelis hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 458 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kombinasi pertama subsider. Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 13 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 451 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap Kopda Feri Herianto 7 tahun penjara, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Serka Frengky Yaru pidana penjara 1 tahun penjara," imbuh Fredy.

Selain pidana penjara, Nasir dan Feri dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta kewajiban membayar restitusi. Nasir dibebankan restitusi Rp750 juta, sedangkan Feri Rp500 juta. Keduanya merupakan bagian dari total restitusi yang dimohonkan sebesar Rp5,8 miliar.

Serka Frengky Yaru tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maupun pembayaran restitusi.

Dengan putusan tersebut, ketiga terdakwa lolos dari dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan oditur militer. Mereka juga dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan menyembunyikan mayat.

Rincian Vonis:

1. Serka Mochamad Nasir

Terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa. Vonis: 13 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp750 juta subsider 7 bulan penjara.

2. Kopda Feri Herianto

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.Vonis: 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp500 juta subsider 5 bulan penjara.

3. Serka Frengky Yaru

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.

Vonis: 1 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan pidana 12 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara serta pemecatan dari dinas TNI AD. Adapun Serka Frengky Yaru dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

JAKARTA - Kapten Nandala Dwi Prasetyo, terdakwa III kasus penyiraman cairan keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus ikut terlibat penyiraman karena kesal dengan sikap yang bersangkutan. Maka itu, dia tak melarang perbuatan para juniornya dan justru ikut di dalamnya agar Andrie kapok.

"Apakah terdakwa III tidak mencegah adik-adiknya, jangan dilakukan seperti itu nanti ada saluran tersendiri kalau memang mau menuntut balas terhadap saudara Andrie Yunus. Misalkan melaporkan atau mencari celah apa terhadap Andrie, harusnya dicegah bukannya malah, apa selanjutnya terdakwa III?" tanya Oditur Militer di persidangan, Rabu (13/5/2026).

“Setelah terdakwa I menunjukkan video tersebut, saya kesal dan saat itu dalam posisi memuncak emosi saya. Setelah itu saya ikut, berjiwa korsa untuk sama-sama melaksanakan biar Andrie Yunus kapok," ujar Nandala.

Saat berada di mess pada 11 Maret 2026, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko menyampaikan kekesalannya terhadap Andrie sambil menunjukkan video viral Andrie kepadanya, pada terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, dan terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka. Dalam video itu menampilkan bagaimana Andrie memaksa masuk ke ruang rapat tertutup di Hotel Fairmont.

"Memaksa masuk ke ruang rapat tertutup tentang pembahasan Revisi Undang-Undang. Di situ Andrie Yunus merasa berteriak-teriak menghentikan Revisi Undang-Undang TNI. Saya nilai di situ dia tidak sopan dan tidak beretika," kata Nandala.

"Apakah terdakwa saat kejadian itu ada di tempat atau sedang berjaga di Hotel Fairmont?" tanya Oditur Militer.

"Tidak" jawabnya.

"Jadi mengetahui hanya dari medsos yang ditunjukkan terdakwa I? Saat itu apa yang dirasakan terdakwa III?" tanya Oditur.

"Siap, benar. Saat itu merasa kesal setelah ditunjukkan video Andrie Yunus oleh terdakwa I," kata Nandala.

Meski dia tidak berada di Hotel Fairmont saat Andrie Yunus memaksa masuk ke ruang rapat tertutup antara pejabat TNI dengan DPR, dia tetap kesal setelah melihat video tersebut. Masih di mess, terdakwa I menyebutkan ingin menghajar Andrie, sedangkan terdakwa II menyarankan disiram saja.

Terdakwa III mengaku sejatinya perbuatan yang dilakukan para juniornya sangat tidak pantas dilakukan bagi seorang anggota TNI. Namun, kondisi emosi yang memuncak sehingga turut terlibat dalam penyiraman itu.

"Terdakwa III adalah yang tertua atau pangkat lebih tinggi, apakah tidak punya perasaan rencana perbuatan yang akan dilakukan terdakwa I dengan cara memukul atau menghajar, kemudian terdakwa II menyampaikan jangan dihajar, disiram saja. Apakah kira-kira perbuatan itu pantas dilakukan seorang anggota TNI?" ujar Oditur.

"Siap, tidak pantas," kata Nandala.

Oditur mempertanyakan mengapa sampai dia selaku senior dan berpangkat lebih tinggi dari para terdakwa lainnya tidak mencegah para juniornya melakukan perbuatan sebagaimana disampaikan terdakwa I dan II. Lalu, mengambil saluran lain seperti melaporkannya atau mencari celah atas Andrie Yunus.

“Jadi, di sini muncul tujuan terdakwa I dan terdakwa II belum muncul tujuan, di sini terdakwa III memunculkan biar kapok. Kalimat biar kapok ini saya asumsikan sebagai tujuan supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi, iya benar terdakwa?" tanya Oditur.

"Siap," kata Nandala.

JAKARTA - Peristiwa toko kelontong diacak-acak di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Dalam video viral yang diunggah akun Instagram, terlihat toko kelontong tersebut sudah berantakan.

Tampak beberapa orang pria menyerang seorang pria berkaus merah yang sedang menggunakan helm. Ada pula sebuah motor matic tergeletak tidak jauh dari kardus-kardus air mineral tersebut. Warga yang melihat kejadian itu berusaha melerai. Warga juga terlihat membawa beberapa orang menjauh dari lokasi.

Terkait peristiwa itu, TNI AD memberikan penjelasan dugaan keterlibatan prajuritnya dalam peristiwa itu. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan keributan itu melibatkan prajuritnya bernama Sertu AW.

“Menanggapi pertanyaan terkait video yang beredar tentang dugaan penganiayaan dan perusakan warung di wilayah Kemayoran, dapat kami sampaikan bahwa memang benar telah terjadi insiden keributan antara seorang prajurit TNI AD dengan warga sipil di lokasi tersebut,” kata Donny, Selasa (5/5/2026).

Donny menjelaskan, kejadian itu berawal adanya kesalahpahaman saat transaksi di warung yang kemudian berkembang menjadi cecok. “Dalam peristiwa itu, justru prajurit TNI AD atas nama Sertu AW mengalami luka akibat penusukan oleh pemilik warung dan saat ini yang bersangkutan sedang mendapatkan penanganan medis di RS Hermina Kemayoran,” ujarnya.

Lihat video: Aksi Tawuran Remaja di Cilincing Akibatkan Kerugian Material pada Warung Kelontong



Donny melanjutkan, kerusakan warung yang terjadi setelahnya merupakan bagian dari rangkaian kejadian di lokasi yang situasinya sudah memanas.

“Namun demikian, seluruh peristiwa ini saat ini telah ditangani oleh Polres Jakarta Pusat dan juga didalami oleh pihak terkait untuk memastikan fakta secara utuh,” ungkapnya.

Donny mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan video yang beredar di media sosial yang belum tentu menggambarkan kejadian secara lengkap. Donny memastikan setiap prajurit yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Saat ini situasi di lapangan sudah aman dan kondusif, serta kami juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar penanganan berjalan dengan baik,” jelas dia.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta mendakwa empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan pasal penganiyaan berat. Keempatnya juga dijerat pasal berlapis.

Hal ini disampaikan Oditur ketika membacakan surat dakwaan terhadap empat terdakwa di ruang sidang pengadilan militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur pada Rabu (28/4/2026). Empat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

"Primer: Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," ucap Oditur di ruang sidang, Rabu (29/4/2026).

"Subsider: Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lebih Subsider : Pasal 467 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," sambungnya.

Masih dalam surat dakwaan itu, Oditur juga membeberkan kronologi keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras kepada Andrie. Insiden itu dipicu tindakan Andrie Yunus di Fairmont Hotel yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI.

Lihat video: Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus



"Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kenal dengan nama Sdr. Andrie Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta," ucap Oditur.

Setahun berlalu tepatnya pada Senin, 9 Maret 2026 Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono bertemu bersama di Masjid Al-Iklas Bais TNI. Di sela-sela obralannya, keduanya membahas video viral saat Andrie Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel fairmount.

Lanjut pada Rabu (11/4/2026), empat terdakwa kumpul bersama di Mess Bais TNI, setelah berbuka puasa. Serda Edi Sudarko saat itu menyampaikan kekesalan terhadap Andrie Yunus atas sikapnya di Hotel Fairmount.

Sikap Andrie Yunus yang dianggap menginjak-injak institusi TNI lantaran bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). selain itu Andrie juga dianggap menuduh TNI mengintimidasi atau melakukan teror di kantor Kontras dan menganggap TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir Agustus 2025.

"Terdakwa-1 berkata ingin memukul Sdr. Andrie Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera, akan tetapi Terdakwa-2 berkata "jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Terdakwa-1 berkata "Saya saja yang menyiram", mendengar ide Terdakwa-2 tersebut Terdakwa-3 setuju dan berkata "kalau begitu kita kerjakan bersama-sama"," kata Oditur.

Para terdakwa langsung menyusun strategi untuk melakukan penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.

"Selanjutnya Terdakwa-3 membagi tugas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencari Sdr. Andrie Yunus ke kantor Kontras, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mencari ke YLBHI," ucapnya.

Pada Kamis (12/4/2026) sekira pukul 16.30 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama untuk melancarkan aksi penyiraman ini. Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono saat itu bergegas ke bengkel mobil Denma Bais TNI untuk mengambil cairan yang akan digunakan untuk menyiram Andrie.

"Sesampainya di bengkel Terdakwa-2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi. Lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci," ucapnya.

"Kemudian Terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang Terdakwa-2 bawa dari kamar, selanjutnya Terdakwa-2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan," sambungnya.

Para terdakwa saat itu berpencar mencari keberadaan Andrie Yunus namun tidak diketahui, hingga mereka semua bertemu di bersama. Ketika ingin pulang karena target yang dicari tak kunjung ketemu, salah satu terdakwa tiba-tiba melihat keberadaan Andrie Yunus.

"Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan mengajak pulang, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa-3 melihat Sdr. Andrie Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar kantor YLBHI dan berkata "itu si Andrie Yunus orangnya keluar pake motor kuning"," kata dia.

Saat itu para terdakwa langsung membuntuti Andrie Yunus dari belakang sepeda motornya. Di tengah perjalanannya, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono sempat menyalip kendaraan Andrie Yunus. Sementara Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tetap dibelakang Andrie Yunus.

"Tepat di persimpangan JI. Salemba I dan JI. Talang Jakarta Pusat sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 balik arah (lawan arah) menuju arah sepeda motor Sdr. Andrie Yunus dan pada saat sepeda motor Terdakwa-2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor Sdr. Andrie Yunus mendekat, pada saat berpapasan Terdakwa-1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh Sdr. Andrie Yunus," ucapnya.

Atas siraman cairan berbahaya itu, Andrie Yunus mengalami luka pada bagian wajah dan sejumlah tubuhnya. Korban langsung dilarikan ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana perkara penyiram air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada Rabu (29/4/2025) pagi ini. Persidangan perdana ini beragendakan pembaca dakwaan.

Dilihat melalui laman SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, perkara ini teregister dengan nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026. Sidang digelar secara terbuka dan rencananya akan dimulai pukul 09.05 WIB.

"Agenda: pembacaan surat dakwaan. Ruang Sidang Garuda (Utama)," tulis keterangan SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Keempat terdakwa dalam perkara ini adalah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Sami Lakka (Lettu SL). Para terdakwa nantinya akan dihadirkan di ruang sidang.

Lihat video: Komnas HAM: Penyerang Andrie Yunus Pakai Identitas Anak-anak hingga Lansia untuk Samarkan Jejak

Sementara itu, untuk memeriksa perkara ini, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menunjuk Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto sebagai Ketua Majelis Hakim. Sedangkan hakim anggota yaitu Letnan Kolonel (Letkol) Kum Irwan Tasri, dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Dalam perkara ini, Oditur Militer II-07 Jakarta menerapkan pasal berlapis terhadap empat terdakwa. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal 468 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Serta Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal yang disangkakan mencakup unsur penganiayaan berencana.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Sekadar informasi, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di sekitar Jalan Selemba I, Jakarta Pusat pada Kamis (12/4) malam. Ia saat itu tengah mengendarai sepeda motor usai menghadiri acara podcast di kantor YLBHI.

Siraman cair berbahaya membuat Andrie harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Korban dievakuasi ke IGD RSCM, Jakarta Pusat dengan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara formal memang berada di ranah peradilan militer. Hal itu sejalan dengan status empat tersangka yang seluruhnya berasal dari kalangan militer.

"Sekarang tersangkanya 4 orang dan itu militer semua. Memang menjadi wewenang peradilan militer. Itu tidak salah secara formal," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2026).

Namun, dia menyoroti di balik penetapan tersangka yang baru menyentuh empat orang. Padahal, di sisi lain ada indikasi jumlah pelaku yang jauh lebih besar, termasuk keterlibatan sipil.

"Kenapa hanya 4 orang? Ya kan temuan-temuan yang diindikasikan itu ABCD-nya kira-kira ada 13-16 orang. Ada sipilnya juga," ucapnya.

Menurut Mahfud, jika dugaan keterlibatan sipil terbukti, maka jalur peradilan tidak lagi bisa berhenti di militer. Skema peradilan koneksitas justru relevan untuk mengadili perkara dengan pelaku campuran militer dan sipil.

"Dalam keadaan begitu di Pasal 170 KUHAP yang baru disebutkan kalau terhadap pencampuran pelakunya melibatkan militer dan sipil maka peradilannya koneksitas," katanya.

Penanganan perkara masih bisa berkembang seiring munculnya fakta hukum baru di persidangan. Jika dalam proses sidang terungkap keterlibatan pihak lain termasuk sipil, maka perkara tersebut dapat diperluas ke skema peradilan koneksitas.

Mahfud juga menyinggung adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pihak sipil. Laporan tersebut juga dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong penerapan peradilan koneksitas.

"Kita tunggu saja perkembangannya, yang penting menurut saya ini adalah peluang atau momentum bagi kita untuk berhukum dengan baik mumpung dua-duanya UU KUHAP dan KUHP kan baru semua," ungkapnya.

"Kalau sejak awal sudah dipreteli, dipolitisasi, itu nanti akan jadi kebiasaan buruk lagi," sambungnya.

Sebagai informasi, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap telah mengidentifikasi 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Bahkan, peran pelaku juga berhasil diidentifikasi oleh tim berdasarkan hasil investigasi internal.

JAKARTA - Korban kasus penyiraman air keras sekaligus aktivis KontraS Andrie Yunus mengirimkan secarik surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Lewat surat itu, Andrie mencurahkan pikirannya tentang kasus yang menimpanya.

Surat tersebut dibacakan Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Fatia Maulidiyanti saat perwakilan pimpinan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di depan pintu masuk gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (17/4/2026).

"Kepada yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?" tulis Andrie sebagai pembuka isi suratnya.

Andrie menyampaikan pada Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap dirinya melalui teror siraman air keras. "Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini," ujarnya.

Seluruh koleganya di KontraS dan TAUD selaku kuasa hukumnya, kata dia, telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sehormat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Polri.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus

"Investigasi TAUD mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer," tuturnya.

Andrie memandang dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini, tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta prinsip saya selaku korban.

"Untuk itu, penting untuk dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini pada peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan aktor intelektualnya," tegas Andrie.

Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, Andrie melihat jika proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Andrie berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses hukum. "Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum," ucapnya.

Andrie juga meminta Presiden memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari kepentingan-kepentingan korup.

"Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung hukum secara adil," katanya.

Felldy Utama-SindoNews