PERWIRA Menengah (Pamen) TNI Angkatan Darat (AD), Kolonel Inf Achmad Fikri Dalimunthe menorehkan prestasi di luar negeri. Dia menjadi prajurit TNI pertama yang menyelesaikan pendidikan di Royal Jordanian National Defence College (RJNDC), Yordania.

Dalam pendidikan ini, Fikri juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan predikat Excellent. Prosesi wisuda RJNDC Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025-2026 berlangsung di Amman, Yordania, pada Senin (15/6/2026).

Upacara dipimpin Pangeran Faisal bin Al Hussein, adik Raja Yordania Abdullah II, serta dihadiri sejumlah pejabat Yordania, perwakilan negara sahabat, dan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina Ade Padmo Sarwono.

"Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bagi TNI sekaligus bukti bahwa sumber daya manusia TNI AD mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional," tulis Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Selasa (16/6/2026).

RJNDC merupakan lembaga pendidikan strategis setingkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menyiapkan calon pemimpin sipil dan militer pada level kebijakan nasional. Program pendidikan berlangsung selama satu tahun, mulai 29 Juni 2025 hingga 15 Juni 2026.

Pada tahun akademik ini, RJNDC diikuti 146 peserta yang terdiri atas 76 peserta dari Yordania dan 70 peserta internasional dari 13 negara, termasuk Indonesia.

Selain menyelesaikan pendidikan strategis, Achmad Fikri juga mengikuti program magister dan memperoleh Postgraduate Diploma in National Resource Management and Military Sciences.

Selama pendidikan, peserta mendapatkan materi terkait keamanan nasional, geopolitik, geostrategi, hubungan internasional, manajemen sumber daya nasional, hingga perumusan kebijakan strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan sidang kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memasuki tahap akhir setelah empat prajurit TNI dinyatakan bersalah pada Rabu (10/6/2026).

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Berdasarkan kronologi perkara, Andrie Yunus merupakan aktivis KontraS yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan. Dia dikenal sebagai aktivis yang berani menyampaikan aspirasi maupun keresahan masyarakat di ruang publik.

Salah satu aksinya terjadi saat pembahasan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Bisnis sempat menyaksikan aksi Andrie Yunus dan sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil. Saat itu, aksi berlangsung sekitar pukul 17.49 WIB.

Andrie dan beberapa anggota koalisi masyarakat sipil berteriak di depan pintu ruang rapat sambil membawa poster berisi tuntutan. Bahkan, Andrie sempat masuk ke dalam ruangan dan terus menyuarakan agar rapat dihentikan.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar motif keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dalam fakta persidangan, Terdakwa I, Edi Sudarko, disebut tersulut emosi setelah melihat video aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont.

Awalnya, Edi Sudarko berniat memukul Andrie Yunus. Namun, niat tersebut berubah setelah bertemu dengan Lettu Budhi yang menyarankan pemberian efek jera melalui penyiraman air keras. Kapten Nandala dan Sami Lakka kemudian turut terlibat dalam rencana tersebut.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (12/3/2026). Serda Edi Sudarko yang dibonceng Lettu Budhi menjalankan aksi sekitar pukul 23.30 WIB saat Andrie melintas di Jalan Salemba I sepulang dari kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, Andrie mengalami luka bakar serius dan salah satu matanya mengalami cacat permanen.

Divonis Beragam, Dua Prajurit Dipecat

Pembacaan amar putusan dilakukan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair.

Namun, keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," ujar Fredy.

Dalam putusan tersebut, hanya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan [Terdakwa I dan II], dipecat dari dinas militer," katanya.

Untuk pidana pokok, Serda Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara. Lettu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir sebelum menerima putusan atau mengajukan banding.

Hal yang Memberatkan Vonis

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Dari aspek kepentingan militer, hakim menilai tindakan para terdakwa telah mengkhianati tugas sebagai prajurit yang dididik dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai citra TNI karena menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Selain itu, tindakan para terdakwa dianggap merusak sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.

Dari aspek pelaku, hakim menilai penyiraman air keras dilakukan secara sengaja dan sadar tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun institusi.

Sementara dari aspek perbuatan, majelis hakim menyebut tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menyelesaikan persoalan dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dari aspek akibat tindak pidana, hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, merusak ketertiban masyarakat, menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban, serta menyebabkan cacat berat permanen pada mata kanan Andrie Yunus.

Hal yang Meringankan

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman para terdakwa.

Pertama, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, seluruh terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak serta istri yang tidak bekerja.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Keempat, Terdakwa I, II, dan III memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan TNI AL, sedangkan Terdakwa IV di TNI AU. Sebagian di antaranya juga pernah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo.

Kelima, para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KaBais TNI, masyarakat Indonesia, dan Andrie Yunus.

Andrie Yunus Dinilai Tidak Kooperatif

Hakim anggota Mayor Laut M. Zainal Abidin menilai sikap Andrie Yunus yang tidak hadir dalam persidangan menunjukkan ketidakkooperatifan dan dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Majelis hakim sebelumnya berharap Andrie dapat hadir langsung untuk memberikan keterangan sehingga fakta hukum dapat digali secara lebih komprehensif. Bahkan, pengadilan disebut telah menawarkan opsi pemeriksaan secara daring karena Andrie masih menjalani rawat jalan.

Menurut hakim, ketidakhadiran Andrie memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan.

"Bahkan terkesan telah melecehkan proses yang sah yang diberikan wadah oleh negara. Majelis Hakim dalam hal ini menilai sikap Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan," ujar Zainal.

Kubu Andrie Yunus Kecewa

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan kecewa terhadap proses persidangan hingga putusan yang dijatuhkan kepada empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Anggota TAUD Jane Rosalina menilai persidangan militer tidak berhasil mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Menurutnya, vonis 1,5 tahun hingga tiga tahun penjara tidak sebanding dengan dampak yang dialami Andrie Yunus yang mengalami cacat permanen pada penglihatannya.

"Ditunjukkan juga lewat putusan hari ini yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman yang rendah dan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan," ujar Jane di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Jane juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada Andrie Yunus. Menurutnya, pertimbangan tersebut bermasalah dari perspektif hak asasi manusia karena para pelaku tetap mengetahui risiko dan dampak dari perbuatannya.

"Majelis hakim menyatakan bahwa luka berat yang dialami oleh Andrie Yunus itu bukan merupakan niat atau tujuan mens rea para terdakwa, karena mereka hanya bermaksud memberikan pelajaran dan efek jera. Itu merupakan pertimbangan yang sangat problematik jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia," ujarnya.

TAUD menyatakan akan terus mendorong agar perkara tersebut dapat diadili di peradilan umum sehingga seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat terungkap secara menyeluruh.

"Jangan sampai dengan adanya putusan peradilan militer ini kemudian menutup kasus rapat-rapat dan tidak berhasil menyentuh para pelaku sesuai dengan rantai komando," pungkasnya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti ketidakhadiran aktivis KontraS, Andrie Yunus selama persidangan kasus penyiraman air keras yang menjerat empat prajurit TNI. Sorotan itu disampaikan saat pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Hakim anggota Letkol Laut M Zainal Abidin mengatakan, pemanggilan Andrie Yunus sebagai korban penyiraman air keras bertujuan untuk menggali fakta secara komprehensif terkait peristiwa yang terjadi.

"Majelis hakim ingin menggali hal-hal apa yang melingkupi keadaan dari korban sebelum, selama, dan pasca kejadian yang hanya diketahui sendiri oleh saudara Andre Yunus," ujar Zainal saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zainal, upaya majelis hakim untuk menghadirkan Andrie Yunus di persidangan tidak mendapat respons yang baik. Bahkan, kata dia, Andrie juga tidak memanfaatkan opsi memberikan keterangan secara daring.

"Namun dalam hal ini pula hingga pada akhir pemeriksaan ditutup, tidak ada keinginan baik dari saudara Andre Yunus," imbuh Zainal.

Majelis hakim menilai sikap tersebut menunjukkan sikap yang berseberangan dengan proses persidangan yang sedang berjalan. Ketidakhadiran Andrie juga dinilai menimbulkan stigma negatif terhadap proses peradilan di lingkungan peradilan militer.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI dari BAIS yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut didakwakan secara lebih subsider oleh oditur militer.

"Memidana para terdakwa oleh karena itu, terdakwa I (Serda Edi Sudarko) tiga tahun penjara. Terdakwa II (Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono) dua tahun dan enam bulan. Terdakwa III (Kapten Nandala Dwi Prasetya) pidana penjara dua tahun, dan terdakwa IV (Lettu Sami Lakka) pidana penjara satu tahun dan enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (10/6/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Sementara itu, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tidak dijatuhi hukuman pemecatan. Majelis hakim menilai keduanya masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun oditur militer untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut. Para terdakwa memilih menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

JAKARTA - Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan di lingkungan TNI telah dijalankan. Namun penerapan sistem itu tidak didasari dengan mekanisme urut kacang.

"Berkaitan dengan meritokrasi, betul sudah berjalan saat ini tapi perlu kita pahami bahwa penempatan posisi jabatan di lingkungan TNI tidak urut kacang," ucap Nas di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Nas menjelaskan, urut kacang yang dimaksud adalah mekanisme penempatan jabatan yang mengurutkan senior turun ke juniornya. Penempatan jabatan dilandaskan oleh kemampuan dari diri seorang prajurit.

"Urut kacang berarti saat ini sekarang besok juniornya besok juniornya, tidak. Tapi ini lebih berbasis kepada kompetensi dan kemampuan, dan ada juga di dalamnya KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa)," ucapnya.

Nas menjelaskan dalam penentuan KPLB, pastinya akan ada dasar-dasar penilaian dalam penentuan kompetensi. Hal ini tentunya akan dinilai oleh pimpinan.

"Penilaian itu ada yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang tertulis adalah di sekolah, yang tidak tertulis adalah pengalaman di lapangan," ucap dia.

Lihat video: Prancis Punya! Intip Kecanggihan Pesawat Tempur Baru TNI



Dengan begitu, Nas menegaskan meritokrasi yang diterapkan oleh TNI berdasarkan kompetensi prajurit, bukan soal senior dan junior.

"Jadi benar penempatan jabatan tidak berdasarkan urut senior junior tapi berdasarkan kompetensi. Apa dasarnya? Penilaian dari pimpinan atau user kita saat ini," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit TNI sekaligus terdakwa kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, M Ilham Pradipta, divonis 1 hingga 13 tahun penjara.

Ketiga terdakwa adalah Serka Mochammad Nasir (terdakwa I), Kopda Feri Herianto (terdakwa II), dan Serka Frengky (terdakwa III). Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam amar putusan, terdakwa I dijatuhi hukuman paling berat, yakni 13 tahun penjara. Vonis tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara.

“Pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata Fredy.

Majelis hakim menyatakan Serka Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, ia terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, yakni pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Majelis hakim menilai perbuatan Serka Nasir memenuhi unsur Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, terdakwa II dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun. Baik terdakwa I maupun II juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Adapun terdakwa III dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan 4 tahun. Frengky tidak dikenakan pidana tambahan pemecatan maupun restitusi karena dinilai hanya berperan berada di dalam mobil sambil bermain gim.

Majelis hakim menyatakan terdakwa II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Para terdakwa juga dibebankan biaya perkara masing-masing: terdakwa I sebesar Rp15.000, terdakwa II sebesar Rp10.000, dan terdakwa III sebesar Rp15.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pemakaman eks Menhan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Senin (1/6/2026).

Sjafrie tak hanya hadir sebagai pelayat. Namun, hadir sebagai inspektur upacara pemakaman militer Ryamizard Ryacudu. Dia juga telah memimpin apel penghormatan terakhir kepada eks Menhan era Jokowi pada 2014-2019 itu.

Usai prosesi pemakaman, Sjafrie mengenang Ryamizard sebagai anggota militer teladan yang patut dicontoh oleh seluruh prajurit TNI.

"Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI angkatan darat dan prajurit TNI," ujar Sjafrie di TMP Kalibata, Senin (1/6/2026).

Sjafrie juga mengenang Ryamizard sebagai prajurit yang penuh dedikasi untuk negara. Menurutnya, dedikasi Ryamizard itu tidak pernah berubah sama sekali hingga pensiun.

"Jadi negara perlu menyampaikan penghormatan kepada almarhum kepada seorang prajurit teladan dan bisa menjadi teladan dari seluruh anggota TNI," pungkasnya.

Sekadar informasi, proses pemakaman Ryamizard berlangsung sejak 11.50 WIB di TMP Kalibata pada Senin (1/6/2026). Upacara pemakaman pun berlangsung khidmat dan haru hingga jenazah dikebumikan sekitar 12.50 WIB.

Adapun, beberapa pejabat yang hadir di lokasi pemakaman mulai dari; Menkopolkam, Djamari Chaniago bersama Wakil Menteri Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus.

Selanjutnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman; Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan,

Di samping itu, jajaran pejabat TNI mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi; Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) TNI Angkatan Darat; Letjen Iwan Setiawan; dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen TNI Kunto Arief.

JAKARTA - Pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Hasibuan menilai pelibatan anggota TNI dalam membantu memberantas kejahatan jalanan seperti begal di Jakarta dan sekitarnya merupakan langkah yang baik. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berdasarkan permintaan resmi dari kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Kita dukung TNI dilibatkan membantu polisi memberantas begal dan kejahatan jalanan untuk memperkuat keamanan masyarakat. Tetapi pelibatan TNI harus berdasarkan permintaan dari kepolisian. Karena tugas ini bagian dari penegakan hukum,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Dosen pascasarjana tersebut menilai, sinergi antara TNI dan Polri memang diperlukan dalam menghadapi ancaman kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Namun, masing-masing institusi tetap harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan aturan yang berlaku.

“Kita minta jangan sampai tumpang tindih tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas polisi adalah memberantas kejahatan dan menjaga kamtibmas dan penegakan hukum. Sedang tugas TNI adalah pertahanan keamanan negara,” ujarnya.

Lihat video: JAKARTA SIAGA! Polda Metro Jaya Sikat Begal, Kantongi 1.283 Laporan



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan di lapangan harus bersifat mendukung dan dilakukan dalam kerangka kerja sama yang terkoordinasi dengan kepolisian. Edi menyebut kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan.

“Kehadiran TNI memberantas kejahatan jalanan sangat bagus. Kalau dilakukan sesuai aturan, sinergitas TNI-Polri akan sangat membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum ini.

MERAUKE - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta seluruh prajurit TNI yang bertugas di Tanah Papua untuk terus menjaga sinergi dan hubungan baik dengan masyarakat setempat.

Pesan itu disampaikan saat Sjafrie memberikan pengarahan langsung kepada prajurit Yonif TP 861/Maleo Kamur di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu, 23 Mei 2026.

Sjafrie mengingatkan seluruh operasional militer dibiayai negara melalui uang rakyat. Karena itu, kehadiran prajurit di daerah operasi harus membawa dampak positif serta menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Seluruh perlengkapan dan fasilitas yang digunakan prajurit berasal dari rakyat, sehingga setiap prajurit harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat,” ujar Sjafrie, Selasa (26/5/2026).

Sjafrie juga menekankan pentingnya setiap personel menjaga sikap, menahan diri, dan menghindari tindakan yang dapat melukai hati warga di wilayah penugasan. Menurut Sjafrie, TNI merupakan tentara rakyat yang lahir dari rakyat, mengabdi kepada rakyat, dan pada akhirnya kembali ke tengah masyarakat.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Selain itu, Sjafrie mengingatkan prajurit agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keprajuritan, yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI selama menjalankan tugas konstitusional menjaga kedaulatan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya ke salah satu wilayah terluar Indonesia itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi prajurit sekaligus memberikan motivasi moral.

“Kehadiran saya bertujuan untuk memberikan semangat sekaligus apresiasi kepada para prajurit muda yang bertugas di daerah operasi,” jelasnya.

Meski Yonif TP 861 merupakan satuan pembinaan yang berfokus pada pelatihan dan pembentukan kemampuan dasar militer, Sjafrie menegaskan seluruh personel tetap harus memiliki kesiapan penuh dalam menjalankan tugas di wilayah operasi.

“Namun seluruh personel tetap harus memiliki kesiapan penuh sebagai prajurit yang bertugas di wilayah operasi,” tegas Sjafrie.

Dengan letak geografis penugasan yang berada di ujung timur Indonesia, prajurit Yonif TP 861/Maleo Kamur dituntut selalu siaga menghadapi dinamika tantangan tugas yang kompleks. Karena itu, Sjafrie menginstruksikan para komandan satuan untuk terus menjaga kekompakan, mengasah kemampuan bela diri taktis, serta memperkuat rasa persaudaraan internal tanpa memandang suku maupun daerah asal.

JAKARTA - Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad resmi menjabat Wakil Komandan (Wadan)Puspomal. Dengan jabatan barunya tersebut, dia akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) tersebut dipimpin langsung Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto, di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 23 Mei 2026.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Wadan Puspomal resmi diserahterimakan dari Laksamana Pertama TNI Julkiply kepada Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama Puspomal, prajurit, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puspomal.

Pelaksanaan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan dinamika organisasi guna menjaga kesinambungan pembinaan satuan agar tetap profesional, modern, dan responsif terhadap tantangan tugas ke depan. Usai pelaksanaan Sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut.

Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Laksamana Pertama TNI Julkiply atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Wakil Komandan Puspomal.

Lihat video: Juara Dunia Angkat Besi Jadi TNI AL, Panglima TNI Lantik Rizki Juniasyah



Danpuspomal juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mengemban amanah sebagai Wakil Komandan Puspomal. “Diharapkan kehadiran pejabat baru dapat semakin memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung tugas dan fungsi Puspomal,” ujarnya dikutip Senin (25/5/2026).

Upacara sertijab tersebut dihadiri Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal Ny. Neneng Harry Indarto beserta pengurus dan diakhiri dengan farewell dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus mempererat soliditas keluarga besar Puspomal.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pada 2026, ditargetkan seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

"Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 Kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," katanya, saat rapat bersama Komisi I DPR Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026)

Sjafrie mengungkapkan, adanya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan diharapkan mampu membantu menekan angka kriminal di masyarakat terutama aksi begal. Sebab, tugas dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan baik

itu kendaraan listrik maupun kendaraan non-listrik.

Sjafrie berharap keberadaannya mampu membangun sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang sebelumnya sudah menurun aktivitasnya.

"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50%," ujarnya.

Kemudian, adanya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama UKM.

Lihat video: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Markas Yonif TP 821/SB Pulau Buru, Makan Siang Bareng Prajurit



"Contoh gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM," tuturnya.

Lalu, keberadaan batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga ditujukan untik membantu akses kesehatan, yakni satu prajurit rela untuk donor darah tiga kali setahun.

"Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin mengambil memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum dhuafa. Hanya memang kita beri profilaksis setelah ambil darah ada bantuan-bantuan supaya mereka tetap sehat-sehat saja. Nah ini keberadaan dari Batalyon Teritorial Pembangunan ini," ucapnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kesiapan pasukan perdamaian yang akan segera ditugaskan.

Dalam kunjungannya, Dudung dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago

Usai peninjauan, Dudung memastikan sebanyak 742 prajurit TNI telah siap diberangkatkan pada 22 Mei mendatang untuk merotasi dan menggantikan pasukan Indonesia yang saat ini berada di Lebanon. Dia menegaskan bahwa seluruh pembekalan dari PMPP telah diberikan secara maksimal.

"Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia," tegas Dudung, dikutip Selasa (12/5/2026).

Kepala Staf Kepresidenan menekankan arahan terkait prioritas menjaga keselamatan prajurit, menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan melaksanakan tugas pokok sebaik-baiknya. Kastaf juga menyoroti keistimewaan prajurit TNI di mata dunia internasional.

“Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana karena keramahannya, kepeduliannya, keseriusannya dalam melaksanakan tugas,” terang Kastaf.

Lihat video: Pemakaman Prajurit Gugur di Lebanon, Kopda Rico Wafat usai Dirawat Akibat Terluka Serangan Israel



Kastaf memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas mulia ini berjalan sukses, lancar, dan seluruh prajurit dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mohon doa restu, semoga seluruh pasukan ini menjalankan tugas dengan lancar, kita harapkan kembali dengan selamat, dan misi perdamaian dapat berjalan dengan sukses,” tutup Kastaf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengingatkan para prajurit sebagai penerus sejarah bangsa untuk menjalankan tugas dengan ikhlas, penuh semangat, dan keyakinan demi mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional.

Menlu menegaskan bahwa meskipun berstatus sebagai penjaga perdamaian, medan operasi yang akan dihadapi sama sekali tidak damai, sehingga keterampilan prajurit harus digunakan dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan.

"Kebanggaan bagi saya untuk bertemu saudara-saudara pada saat ini, dan kebanggaan lebih besar bagi saya untuk bisa bertemu saudara-saudara pada saat saudara kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan sehat," ucap Menlu.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, hingga Komandan PMPP TNI, Mayjen Iwan Bambang Setiawan.