JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi gerak cepat Polda Metro Jaya meringkus dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia berinisial GH (70) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Politikus Nasdem itu menilai tindak penculikan dengan motif apa pun tidak bisa dibenarkan.

“Saya mengapresiasi Polda Metro Jaya yang gercep mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Apa pun motifnya, baik urusan pribadi, asmara, utang piutang, maupun alasan lainnya, tindakan penculikan tidak bisa dibenarkan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

“Ini sudah kejahatan serius. Maka jangan sampai masyarakat menganggap masalah personal bisa diselesaikan dengan cara-cara kriminal seperti ini. Kalau dibiarkan, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk,” sambungnya.

Sahroni menilai kasus penculikan harus selalu ditangani secara serius karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lain yang lebih berat. “Kasus penculikan sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu motif dan tujuan akhirnya,” jelasnya.

“Bisa saja awalnya terlihat persoalan pribadi, tetapi ternyata berkaitan dengan kejahatan lain seperti perdagangan orang atau tindak pidana serius lainnya. Karena itu saya minta aparat tidak pernah menganggap remeh kasus seperti ini. Setiap laporan harus direspons cepat,” pungkasnya.

Pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, polisi telah menangkap dua pelaku. “Benar, sudah diamankan 2 pelaku," kata Kapolsek Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, Senin (15/6/2026).

Agta belum merinci kronologi penangkapan hingga identitas dari kedua pelaku. Dia hanya menyebutkan, kedua pelaku ditangkap pada Jumat 12 Juni 2026. “(Ditangkap) Jumat minggu lalu,” ujarnya.

JAKARTA - Polisi mengungkap motif dibalik upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan itu ternyata dilatari dendam pribadi asmara yang tak direstui.

“Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi atau asmara yang tidak direstui,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (15/6/2026).

Budi menerangkan, saat ini pelaku berinisial masing-masing berinisial CW (31) dan FAP (26) sudah diamankan. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti.

”Petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Fortuner warna putih, rekaman CCTV, handphone, obeng, serta pakaian yang digunakan para tersangka saat kejadian,” ujar dia.

Budi menambahkan, atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 450 dan/atau Pasal 471 KUHP Pidana tentang penculikan dan/atau penganiayaan. “Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” jelas dia.

Sebelumnya, upaya penculikan terhadap GH (70) itu terjadi pada Mei 2026, sekitar pukul 06.55 WIB. Saat itu, korban tengah berjalan dengan diikuti oleh sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih.

Setibanya di depan salah satu rumah, terlihat seorang pria yang mengenakan jaket berwarna hitam keluar dari mobil tersebut. Pelaku terlihat berusaha menarik korban. Korban dan pelaku sempat terlibat pergulatan. Keduanya bahkan terlihat terjatuh ke jalan saat terjadi tarik-menarik. Pelaku terus berusaha menarik korban ke dalam mobil itu.

Korban yang terus berusaha melawan, membuat pelaku kewalahan. Pelaku akhirnya naik ke mobil tersebut dan pergi meninggalkan lokasi.

JAKARTA - Pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, polisi telah menangkap dua pelaku.

“Benar, sudah diamankan 2 pelaku," kata Kapolsek Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, Senin (15/6/2026).

Agta belum merinci kronologi penangkapan hingga identitas dari kedua pelaku. Dia hanya menyebutkan, kedua pelaku ditangkap pada Jumat 12 Juni 2026. “(Ditangkap) Jumat minggu lalu,” ujarnya.

Sebelumnya, upaya penculikan terhadap GH (70) itu terjadi pada Mei 2026, sekitar pukul 06.55 WIB. Saat itu, korban tengah berjalan dengan diikuti oleh sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih.

Setibanya di depan salah satu rumah, terlihat seorang pria yang mengenakan jaket berwarna hitam keluar dari mobil tersebut. Pelaku terlihat berusaha menarik korban.

Korban dan pelaku sempat terlibat pergulatan. Keduanya bahkan terlihat terjatuh ke jalan saat terjadi tarik-menarik. Pelaku terus berusaha menarik korban ke dalam mobil itu. Korban yang terus berusaha melawan, membuat pelaku kewalahan. Pelaku akhirnya naik ke mobil tersebut dan pergi meninggalkan lokasi.

JAKARTA - Polisi memburu pelaku yang ingin menculik seorang pria lanjut usia (lansia) GH (70) di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea menjelaskan, pria lansia itu gagal diculik lantaran melakukan perlawanan saat hendak dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku.

“Untungnya korban melakukan perlawanan. Sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP,” katanya, Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengaku saat tengah berolahraga tiba-tiba ada pria turun dari mobil yang langsung memaksa masuk ke dalam mobil. Karena, GH memberikan perlawanan dan teriak, pelaku pun melarikan diri kembali naik ke mobilnya.

“Motifnya masih kita dalami dan tim sedang menelusuri titik-titik CCTV yang mengarah kepada TKP dan sudah melakukan penyelidikan semoga dalam waktu dekat kita dapat mengungkap para pelaku ini,” tuturnya.

Sementara terkait jumlah pelaku, diperkirakan lebih dari dua orang. Karena selain eksekutor penculikan sebagaimana terekam CCTV, diyakini ada seorang lagi yang bertugas mengendarai mobil.

“Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua. Korban tidak mengenal (pelaku),” ujarnya.

Lebih lanjut saat disinggung soal kemungkinan ada konflik yang tengah dihadapi korban selaku karyawan swasta, GH mengaku kepada penyidik tidak memiliki musuh atau sedang berkonflik dengan seseorang.

“Tidak pernah ada masalah, tidak pernah punya musuh, dan ya selama ini hidup baik-baik saja dan dalam kejadian itu korban sedang, sedang apa, sedang olahraga pagi di sekitaran rumahnya,” pungkasnya.

JAKARTA - Tiga oknum prajurit TNI, yakni Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru, divonis 1 hingga 13 tahun penjara dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, Mohammad Ilham Pradipta. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Majelis hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 458 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kombinasi pertama subsider. Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 13 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 451 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap Kopda Feri Herianto 7 tahun penjara, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Serka Frengky Yaru pidana penjara 1 tahun penjara," imbuh Fredy.

Selain pidana penjara, Nasir dan Feri dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta kewajiban membayar restitusi. Nasir dibebankan restitusi Rp750 juta, sedangkan Feri Rp500 juta. Keduanya merupakan bagian dari total restitusi yang dimohonkan sebesar Rp5,8 miliar.

Serka Frengky Yaru tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maupun pembayaran restitusi.

Dengan putusan tersebut, ketiga terdakwa lolos dari dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan oditur militer. Mereka juga dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan menyembunyikan mayat.

Rincian Vonis:

1. Serka Mochamad Nasir

Terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa. Vonis: 13 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp750 juta subsider 7 bulan penjara.

2. Kopda Feri Herianto

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.Vonis: 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta membayar restitusi Rp500 juta subsider 5 bulan penjara.

3. Serka Frengky Yaru

Terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.

Vonis: 1 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan pidana 12 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara serta pemecatan dari dinas TNI AD. Adapun Serka Frengky Yaru dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan penangkapan warga negara Indonesia (WNI) dalam misi kemanusiaan Armada Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza bukan merupakan kasus penculikan maupun penyanderaan.

Sugiono menjelaskan pemerintah terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak Israel melalui bantuan Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.

“Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebut proses deportasi WNI tidak memiliki persyaratan khusus, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus serupa sebelumnya.

Menurut Sugiono, tindakan militer Israel lebih tepat disebut sebagai pencegatan atau intersepsi terhadap kapal bantuan kemanusiaan yang menuju wilayah Gaza.

“Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apa pun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apa pun,” jelasnya.

Terkait kemungkinan memanfaatkan Board of Peace (BoP), Sugiono mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap komunikasi. Ia menilai para relawan yang tergabung dalam misi tersebut telah memahami risiko yang dihadapi sejak awal keberangkatan.

Sugiono juga mengapresiasi keberanian para relawan yang terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber,” katanya.

Diketahui, terdapat sembilan WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi GSF 2.0. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari relawan lembaga kemanusiaan hingga jurnalis.

Berikut sembilan nama WNI tersebut:

Herman Budianto Sudarsono — relawan Dompet Dhuafa
Ronggo Wirasanu — relawan Dompet Dhuafa
Andi Angga Prasadewa — relawan Rumah Zakat
Asad Aras Muhammad — relawan Spirit of Aqsa
Hendro Prasetyo — Smart 171
Bambang Noroyono — jurnalis Republika
Thoudy Badai Rifan Billah — jurnalis Republika
Andre Prasetyo Nugroho — jurnalis Tempo
Rahendro Herubowo — kontributor iNewsTV, Beritasatu, dan CNN Indonesia

JAKARTA - Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta akan memasuki pembacaan surat tuntutan. Oditur Militer II-07 Jakarta selaku penuntut umum diagendakan membacakan surat tuntutan pada Senin (18/5/2026) besok.

"Agenda sidang besok (Senin, 18 Mei 2026), pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer," ujar Juru bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari saat dikonfirmasi, Minggu (17/5/2026).

Endah menyampaikan agenda persidangan yang biasanya mulai sejak pagi hari akan sedikit diundur. Hakim baru akan membuka persidangan usai pukul 12.00 WIB waktu Ishoma.

"Sidang direncanakan mulai setelah Ishoma," lanjut dia.

Dalam persidangan kali ini, sedikitnya 17 saksi telah dimintai kesaksian dalam persidangan. Salah satu yang terungkap adalah adanya dana success fee Rp5miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

Hal itu diungkap saksi Antonius Aditia Majarjuna dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026). Antonius juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, namun diadili di Pengadilan Negeri.

Adapun success fee Rp5 miliar itu dijanjikan oleh pengusaha bimbingan belajar, Dwi Hartono yang juga merupakan aktor intelektual dalam perkara ini.

Adapun tiga terdakwa dari klaster TNI di antaranya Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1) Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2) dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3).

Oditur Militer menyusun dakwaan berlapis untuk tiga terdakwa ini. Dalam dakwaan utama, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana.

Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, jaksa menyiapkan dakwaan subsider berupa pembunuhan biasa, hingga dakwaan lebih ringan yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Penuntut umum juga menyertakan dakwaan alternatif lain berupa perampasan kemerdekaan yang berujung pada kematian korban. Khusus terdakwa Nasir, jaksa juga menyertakan dakwaan mengenai perbuatan tentang menyembunyikan menghilangkan, membawa lari dengan maksud menyembunyikan kematian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi menyediakan fitur pembatasan komunikasi bagi pengguna anak sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Kebijakan ini ditujukan untuk menutup celah praktik child grooming dan risiko penculikan anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai memperketat penerapan aturan tersebut, yang menyasar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox. Platform-platform dalam kategori ini diwajibkan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Kewajiban itu mengharuskan pengelola platform melakukan perubahan materiil terhadap fitur-fitur yang tersedia, guna memastikan pengguna anak tidak terpapar risiko digital saat beraktivitas di ruang siber.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menekankan bahwa aspek utama yang harus dipenuhi PSE adalah mekanisme verifikasi usia. Setiap platform wajib memastikan validitas usia penggunanya melalui sistem verifikasi yang mumpuni.

"PSE juga harus memastikan mitigasi terhadap risiko kontak yang mungkin terjadi di dalam platform," ujarnya di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Rabu (6/5/2026).

Salah satu bentuk implementasinya adalah pembatasan fitur komunikasi pada kategori usia tertentu.

Sebagai contoh, dia menyebutkan fitur percakapan atau chat pada platform Roblox yang akan dinonaktifkan khusus untuk pengguna di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah ini dipandang krusial sebagai pencegahan praktik child grooming sekaligus menekan risiko penculikan anak yang bermula dari interaksi daring.

Selain risiko kontak, PSE juga dituntut bertanggung jawab penuh terhadap risiko konten. Moderasi konten bagi anak kini harus lebih mendalam dan spesifik.

Konten untuk anak tidak lagi hanya dibatasi pada pelarangan muatan perjudian maupun pornografi. Platform juga dilarang menayangkan konten yang membahayakan keselamatan nyawa pengguna anak.

Kriteria konten anak juga turut mempertimbangkan kesesuaian dengan tahap perkembangan usia. Pemerintah mendorong standarisasi yang membedakan konten layak untuk anak usia 3–5 tahun dengan kelompok usia 6–9 tahun. Perbedaan kebutuhan di setiap jenjang usia ini membuat moderasi konten menjadi jauh lebih kompleks, terutama ketika anak-anak menjadi pengguna aktif media sosial.

Seluruh kewajiban tersebut harus dijalankan PSE berdasarkan hasil penilaian risiko mandiri yang menjadi acuan dalam penentuan fitur perlindungan anak di masing-masing platform.

JAKARTA - Analis Militer dan Pertahanan Selamat Ginting menyarankan pentingnya strategi pencegahan penculikan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berkaca pada peristiwa penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh pasukan khusus Delta Force Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Analis Militer dan Pertahanan dari Universitas Nasional (Unas) Slamat Ginting di Podcas SindoNews To The Po!n Aja, Selasa (21/4/2026).

Selamat Ginting menjelaskan, perang yang terjadi sekarang ini karena dilatarbelakangi penguasaan Sumber Daya Alam. Selamat mencontohkan, China negara yang sebagian besar daerahnya kebanyakan tandus dan bergunung-gunung.

“Dia harus menghidupi warga negaranya. Dimana? Ya kalau tidak bisa ditempatnya ya di negara lain. Amerika juga begitu, krisis energi. Begitui Nicolas Maduro Presiden Venezuela diculik, peta dunia berubah,” katanya.

Pascapenculikan Maduro, kata Selamat, semua presiden ketakutan karena semua berpotensi diculik. “Semua Presiden ketakutan, bukan tidak mungkin berpotensi diculik semuanya. Makanya kita juga harus buat simulasi antipenculikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Harus, harus, iyakan harus,” tegasnya.

Lihat video: RI SIAGA PERANG! AS Akan Gempur Kapal Iran di Selat Malaka, Ancam Wilayah RI?



Dalam kasus Iran juga diduga terjadi kebocoran karena ada penyusupan. Perang ini antara lain karena ingin merebut sumber daya alam.

“Nonsense kalau Iran tidak punya minyak yang bagus akan diserang. Indonesia termasuk negara yang diincar. Negara penjajah hampir semua masuk ke Indonesia. Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugis, Jepang semuanya masuk, kenapa? Karena sumber daya alamnya yang luar biasa. Ini kan yang kentara mau diambil Greenland, Kuba,” paparnya.

JAKARTA - Oditur Militer menilai eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP), tidak berasal hukum serta bersifat mengada-ada. Hal tersebut dituturkan Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, dalam persidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pada persidangan sebelumnya, penasehat hukum terdakwa menganggap surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak lengkap. Wasinton Marpaung menyebut dalil tersebut adalah tidak berdasar dan keliru.

Ia menegaskan dakwaan yang telah disusun telah memuat identitas para terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas mengenai waktu, tempat serta perbuatan para terdakwa.



"Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum yang menilai dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak berdasar hukum, karena substansi dakwaan sudah menggambarkan secara utuh mengenai perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, dalil Penasihat Hukum tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak," ucap Wasinton di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Selanjutnya, mengenai eksepsi penasehat hukum yang menyoroti perbedaan peran para terdakwa atas kematian IMP, maka sepatutnya diadili dengan pemisahan berkas perkara. Menurutnya pemisahan berkas perkara merupakan diskresi penuntut umum untuk kepentingan pembuktian, bukan hak terdakwa atau penasehat hukum.

"Oleh karena itu, tidak dilakukannya splitsing tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan dakwaan," ucap dia.

Oditur Militer menilai dalil penasehat hukum yang menyebut penetapan terdakwa III sebagai error in persona tidak berdasar dan prematur. Penetapan tersebut telah melalui proses penyelidikan termasuk didukung alat bukti yang sah.

"Oditur Militer memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan Terdakwa Tiga, antara lain keterangan para saksi, surat, dan persesuaian keterangan para terdakwa dengan peristiwa pidana serta barang bukti," kata dia.

Oditur Militer menyatakan surat dakwaan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, ia meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa.

"Bahwa Surat Dakwaan kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu cermat, teliti dan lengkap, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum adalah tidak beralasan hukum, bersifat mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara, oleh karena itu harus ditolak secara keseluruhan," ujar dia.

Ia juga meminta memohon kepada Majelis Hakim agar melanjutkan persidangan ini ke tahap pembuktian. "Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan ke tahap pembuktian," pungkasnya.

Adapun dalam persidangan itu, Majelis Hakim turut menghadirkan ketiga terdakwa yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III). Korban MIP diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas.

Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang. Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban. Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta, dengan agenda pembaca eksepsi pada Senin (13/4/2026). Persidangan ditunda sementara waktu dan akan dilanjutkan pada Rabu (15/4/2026).

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meringkas isi eksepsi usai dibacakan oleh penasehat hukum tiga terdakwa, Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur. Pada intinya penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan dari Oditur Militer II-07 Jakarta tidak berisi uraian fakta secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

"Demikian Oditur Militer, sudah kita dengar bersama yang pada intinya bahwa dalil penasehat hukum dalam eksepsinya bahwa surat dakwaan saudara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap," ucap Fredy di ruang sidang, Senin (13/4/2026).



Isi surat dakwaan Oditur Militer juga dianggap tidak secara spesifik yang menyatakan terkait pembunuhan berencana, terutama terhadap terdakwa III, Serka Frengky Yaru. Serta proses hukum penetapan tersangka terhadap terdakwa III yang dinilai tidak memiliki kecukupan dua alat bukti

"Terutama untuk status dari terdakwa 3 termasuk penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah," ucap dia.

Dengan uraian eksepsi yang dibacakan, tersebut maka penasihat hukum meminta agar majelis hakim untuk menerima eksepsi seluruh terdakwa. Serta menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta batal demi hukum.

"Dalam hal ini penasihat hukum memohon untuk menerima eksepsi, surat dakwaan dinyatakan batal atau setidaknya tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada negara," kata Fredy.

Dalam kesempatan itu, Fredy meminta agar Oditur Militer menanggapi eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Ia bahkan tanggapan tersebut bisa diarahkan kepada majelis siang ini.

"Siang ini bisa? Skors nanti siang habis isoma, bisa enggak?" ucap Fredy.

"Mohon izin kalau diizinkan kami minta di tanggal 15 izin hari Rabu," jawab Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"Siap tidak bisa, tidak cukup waktu izin, karena kami harus konsultasikan dulu dengan Kaotmil," tambah Wasinton.

Fredy menegaskan bahwa pihak mengharapkan persidangan dipercepat karena masa penahanan para terdakwa hanya dua bulan. Ia pun menargetkan persidangan 15 April dengan agenda tanggap eksepsi langsung dilanjut dengan putusan sela.

"Saya maunya sih maraton sih biar cepat karena kita hanya punya waktu dua bulan masa penahanan terdakwa ini. Jadi 15 (April) ya? 15 pagi. 15 pagi ya mudah-mudahan siangnya langsung putusan sela dari Majelis Hakim," ucap dia.

Fredy menyampaikan, apabila eksepsi ditolak, maka persidangan akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada 20 April. Namun jika eksepsi diterima, majelis akan menunggu langkah selanjutnya dari Oditur Militer.

"Jadi Oditur sudah ancang-ancang apabila nanti ditolak berarti nanti tanggal 20 pemeriksaan saksi. Apabila eksepsi diterima, ya berarti tanggal 20 nanti kita tunggu keputusannya apakah mengadakan dakwaan ulang atau bagaimana ya," sambungnya.

Adapun, ketiga terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap korban Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang (Kacab) sebuah bank. Tiga tersangka dari klaster anggota TNI akan disidang pada hari ini, Senin (6/4/2026).

Dikutip dari laman SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta perkara tersebut teregister dengan nomor perkara 52-K/PM.II-08/AD/III/2026. Sesuai informasi dari perkara tersebut, sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

"Pukul 09.00 WIB, agenda sidang perdana di Ruang Sidang Garuda (Utama)," tulis informasi laman SIPP itu, Senin (6/4/2026).

Tiga terdakwa dari klaster militer yang akan menjalani persidangan yakni Serka Mochamad Nasir (MN), Kopda Feri Herianto (FH), dan Serka Frengky Yaru (FY). Sementara oditur militer yang akan membacakan dakwaan adalah Mayor (Chk) Gori Rambe.

Dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.