Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Penyesuaian tersebut menandai perubahan strategi pemerintah dari mengejar pembentukan koperasi secara masif menuju memastikan koperasi yang telah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan.

Langkah itu diambil di tengah tantangan implementasi yang dinilai lebih kompleks dibanding pembentukan kelembagaan. Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah telah melaporkan perubahan target tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, implementasi KopDes Merah Putih ke depan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Perubahan fokus itu terjadi di tengah progres pembangunan yang masih berlangsung. Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 13.648 KopDes Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah tersebut, 1.061 unit telah resmi diluncurkan dan beroperasi, sedangkan 21.689 unit lainnya masih berada pada tahap pembangunan fisik dan persiapan operasional.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pemerintah kini mengalihkan fokus dari pembentukan menuju operasionalisasi KopDes Merah Putih. Menurutnya, tantangan utama program saat ini bukan lagi jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan memastikan koperasi mampu beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes Merah Putih aktif beroperasi hingga akhir 2026. Kehadiran koperasi tersebut diprioritaskan untuk mengelola gerai sembako, layanan kesehatan dasar, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik. KopDes juga diharapkan berperan sebagai offtaker produk lokal desa.

“Sebuah Kopdes dinyatakan telah aktif beroperasi apabila telah memenuhi indikator berupa berjalannya unit usaha secara kontinu dan memberikan dampak ekonomi nyata,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, dampak tersebut diukur dari penguatan rantai pasok lokal, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa sehari-hari.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan di wilayah perkotaan hingga kebutuhan penguatan kapasitas manajemen koperasi. Karena itu, aspek mitigasi risiko, penyusunan business plan, dan tata kelola usaha dinilai perlu diperkuat agar koperasi dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Target Besar, Kesiapan Dipertanyakan

Pengamat koperasi Rully Indrawan menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih cukup besar jika dibandingkan dengan pengalaman pengembangan koperasi di masa lalu. Dia mencontohkan jumlah koperasi unit desa (KUD) yang hanya sekitar 7.000 unit dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih terfokus.

Menurut Rully, pemerintah perlu memastikan kesiapan masing-masing daerah sebelum mengejar target dalam skala besar. Jika hanya sebagian koperasi yang benar-benar siap, pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya pada unit-unit tersebut sebagai model percontohan.

Dia menilai keberhasilan tahap awal KopDes seharusnya tidak diukur dari jumlah unit yang berdiri, melainkan dari kemampuan membangun partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat, dan model bisnis yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan.

Selain itu, Rully menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi agar pengembangan KopDes tidak sekadar menjadi agenda administratif dan mampu menghindari inefisiensi maupun persoalan tata kelola.

“Jadi pemerintah sebaiknya mengajak semua potensi bangsa yang terkait dengan program ini untuk sharing sesuai dengan kompetensinya,” kata Rully kepada Bisnis.

Meski demikian, Rully menilai koperasi tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, selama implementasinya dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Risiko Tata Kelola

Dihubungi terpisah, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai perubahan fokus program KopDes Merah Putih mencerminkan pergeseran orientasi pemerintah dari pembentukan menuju operasionalisasi koperasi. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak terlepas dari berbagai pembelajaran program sebelumnya serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.

Meski demikian, Eliza menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih tergolong optimistis. Menurutnya, jumlah tersebut hampir setara dengan separuh total desa di Indonesia sehingga membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan model bisnis yang jauh lebih matang.

Dia mengingatkan pengalaman koperasi unit desa (KUD) pada masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi tidak mampu bertahan akibat mismanajemen, rendahnya partisipasi anggota, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut bahkan melahirkan koperasi tidak aktif atau “koperasi kertas”.

Menurut Eliza, tantangan terbesar pembangunan koperasi justru berada pada tahap operasional dan tata kelola.

“Agar KopDes berkelanjutan dan menguntungkan ini kan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, model bisnis yang viable [layak], partisipasi aktif anggota, akses pasar, dan tata kelola yang baik,” kata Eliza kepada Bisnis.

Dia menilai pendekatan yang terlalu berorientasi pada kuantitas berisiko menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya publik. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan model pengembangan koperasi dengan karakteristik masing-masing daerah serta menguji efektivitasnya melalui skema pilot project sebelum diperluas secara nasional.

Selain risiko operasional, Eliza juga mengingatkan potensi persoalan tata kelola dan pembiayaan. Risiko tersebut mencakup pembiayaan bermasalah, beban terhadap perbankan Himbara, hingga potensi penyimpangan di tingkat lokal.

“Ada risiko elite capture lokal, pengurus atau tokoh desa menguasai manfaat, korupsi, rendahnya partisipasi anggota, dan konflik sosial, kecemburuan antar kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan pemerintah bisa berkurang karena mengulang pengalaman banyak KUD yang akhirnya ‘mati suri’,” ujarnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Eliza menilai pemerintah perlu berinvestasi pada penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi.

Dia juga mendorong agar KopDes diarahkan menjadi koperasi produsen berbasis hilirisasi komoditas desa guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun roadmap pengembangan KopDes berbasis hilirisasi untuk periode 2026–2030.

Sebagai tahap awal, Eliza menyarankan implementasi dilakukan melalui pilot project di sekitar 500–1.000 desa atau klaster produksi dengan komoditas unggulan seperti kopi, susu, hortikultura, singkong, rempah-rempah, dan komoditas potensial lainnya.

“Tahap awal pada sisa tahun 2026 harus difokuskan pada pengujian model bisnis, penguatan tata kelola, serta evaluasi yang ketat terhadap aspek ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan usaha. Model yang terbukti berhasil kemudian dapat direplikasi dan diperluas secara bertahap ke wilayah lain,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) mengantongi kontrak jumbo dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) senilai Rp10,8 triliun untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/4/2026), kontrak tersebut menandai dimulainya implementasi proyek jumbo antara entitas anak PMJS, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), dan Agrinas pada 6 April 2026.

Perjanjian pengadaan ini mencakup penyediaan 20.600 unit kendaraan truk 6 ban untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan unit kendaraan sesuai spesifikasi serta layanan purna jual.

Realisasi ini terjadi setelah terpenuhinya dua prasyarat utama, yakni penerbitan bank garansi dari Bank BNI dan penerimaan uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi antara DIPO dan Agrinas Pangan Nusantara dalam transaksi tersebut. Nilai kontrak mencapai Rp10,835 triliun, menjadikannya salah satu kontrak signifikan bagi lini usaha distribusi kendaraan perseroan.

Perseroan menyebut kontrak ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional DIPO, terutama dalam meningkatkan kondisi bisnis keuangan PMJS.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (31/3/2026), Agrinas menyebut total pengadaan impor kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit yang berasal dari China, Jepang, hingga India.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan anggaran untuk importasi ratusan ribu unit kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dia juga memastikan anggaran untuk pengadaan tersebut telah disiapkan.

“Kan anggarannya sudah dikeluarin Rp200 triliun,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 160.000 unit kendaraan yang disiapkan untuk operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut berasal dari China, Jepang, dan Korea. Adapun, pengadaan yang dilakukan merupakan tipe 4x4.

“160.000 itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10.000 dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, foton 13.000 dari China, baru sisanya dari India yang datang,” urainya.

Lebih lanjut, Joao menegaskan kendaraan tersebut mayoritas merupakan unit impor, terutama untuk tipe tertentu seperti penggerak empat roda.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan mengoperasikan3.505 unitKoperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih selama dua tahun.

Zulhas mengatakan sampai dengan 31 Maret 2026 pukul 08.08 WIB, sebanyak 3.505 titik KopDes/Kel Merah Putih sudah selesai tahap pembangunan fisik yang didominasi Provinsi Jawa Timur (1.226 unit) dan Jawa Tengah (1.167 unit) yang sudah terbangun 100%.

“Ditugaskan selama 2 tahun Agrinas Pangan untuk segera menjalankan [operasional KopDes/Kel Merah Putih] yang sudah siap tadi [3.505 unit] itu sebagai mana arahan Bapak Presiden,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, Agrinas Pangan juga mencatat sebanyak 25.121 titik KopDes/Kel Merah Putih masih dalam proses pembangunan dan terdapat 33.168 titik lahan yang siap dibangun KopDes/Kel Merah Putih.

“Sekarang 33 [ribu KopDes/Kel Merah Putih], mudah-mudahan sampai Juni bisa sampai 40.000 [unit lahan yang siap dibangun]. Setelah 40.000 kita akan data semuanya,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pendataan tersebut dilakukan lantaran adanya keterbatasan wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah berencana membangun KopDes/Kel Merah Putih secara bertingkat.

“Di kota-kota besar itu tanahnya nggak sampai 1.000 [meter persegi].Ada 600, ada 500, ada 400, ada 700. Itu kedua nanti kita akan bangun modelnya mungkin naik ke atas atau sebagainya. Itu akan direncanakan kemudian,” terangnya.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyusun Instruksi Presiden (Inpres) tentang operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih.

Inpres tersebut akan memuat pembagian tugas dan pokok sejumlah kementerian/lembaga, mulai dari Agrinas, Kementerian Desa (Kemendes), hingga Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan bahwa operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih untuk sementara ini dikelola oleh Agrinas. Setelahnya, Agrinas akan menyerahkan kepada desa/kelurahan.

“Operasionalisasinya sementara dijangkau Agrinas untuk dua tahun. Nanti baru diserahkan kepada desa. Nanti diserahkan ke desa. Kolaborasi sama yang lain-lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bangunan fisik baru akan rampung pada Maret 2026.

Zulhas menilai belum rampungnya seluruh KopDes/Kel Merah Putih hingga saat ini merupakan hal yang wajar. Namun, penyelesaian bangunan KopDes/Kel Merah Putih masih berlangsung bertahap dengan target sekitar 30.000 unit.

“Jadi kalau KopDes nggak semua, wajar KopDes yang belum jadi. Tapi KopDes itu nanti akan seperti MBG [makan bergizi gratis], yang lama-lama nanti akan ngejar karena dapat mobil, dapat cold storage, dan lain-lain ya,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Zulhas menjelaskan, meski pembangunan fisik KopDes ditargetkan rampung pada rentang Maret–Mei 2026, namun tahapan tersebut tidak serta-merta diikuti dengan operasional penuh.

“Selesai dibangun, belum operasional penuh, lain cerita. Dibangun mudah-mudahan nanti bulan Mei, Maret—Mei ini 30.000 bisa kelar bangunannya. Belum bisa operasi penuh, belum,” terangnya.

Menurut Zulhas, KopDes/Kel Merah Putih masih membutuhkan waktu tambahan kira-kira 2 bulan setelah pembangunan selesai untuk pengisian dan pengadaan sarana pendukung, termasuk logistik. Dia memperkirakan

“Belum, perlu waktu. Kalau sudah dibangun baru diisi kan, baru diisi sembako, diisi gas, diisi ini, pengadaan mobil, saya kira dua bulan perlu waktu setelah itu,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Kementerian Koperasi (Kemenkop) membidiksebanyak 27.000 bangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih rampung pada April 2026. Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 80.000 KopDes/Kel Merah Putih di Tanah Air.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini pembangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih sudah berjalan di sekitar 26.000–27.000 titik. Selain itu, inventarisasi lahan yang siap digunakan telah mencapai sekitar 44.000 lokasi.

Adapun, tingkat penyelesaian rata-rata bangunan KopDes/Kel Merah Putih telah melampaui 50% sehingga pemerintah optimistis sebanyak 26.000 unit akan rampung pada April 2026.

“Harapannya nanti Maret atau April, 26.000 yang dibangun di tahap awal itu sudah selesai fisiknya. Nah itu kelihatan langsung. 26.000–27.000 itu kalau sudah selesai bangunan fisiknya, kelihatan fisiknya,” ujar Ferry dalam YouTube IDN Times, Kamis (15/1/2026).

Ferry menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pada Juli 2026 mendatang akan ada tambahan koperasi yang rampung.

“April ini akan menjadi momentum yang penting bagi kementerian koperasi karenachallenging-nya di sini, ini harus sukses,” ujarnya.

Dia menjelaskan program KopDes/Kel Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi pada fungsi strategisnya sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yang masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan.

Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih akan memiliki beragam unit usaha, seperti gerai sembako yang dikelola dengan konsep ritel modern, apotek dan klinik desa, lembaga keuangan mikro, pergudangan, serta layanan logistik lengkap dengan sarana transportasi. Koperasi juga diberi keleluasaan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti kuliner, kerajinan, hingga usaha produktif lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) beroperasi pada akhir 2026, dengan target pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana-prasarana lainnya selesai pada Maret 2026.

“Untuk operasionalnya, kami lihat di akhir tahun 2026 akan punya 80 ribuan (Koperasi Desa Merah Putih),” ucap Ferry dalam acara Indonesia Kita Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (10/11) malam.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih selesai pada Maret 2026.

Akan tetapi, Ferry menilai 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi secara penuh pada akhir 2026.

Nantinya, lanjut dia, Koperasi Desa Merah Putih itu akan mengelola sembako layaknya retail modern, akan ada apotek dan klinik desa, gudang, kantor, kegiatan pembiayaan, juga logistik secara menyeluruh yang akan dikelola dengan modern.

“Tentunya nanti aset koperasi akan naik drastis. Volume usaha kegiatan koperasi akan naik drastis, kemudian partisipasi masyarakat yang menjadi anggotanya juga menjadi tambah banyak,” kata Ferry.

Program Koperasi Desa Merah Putih diyakini oleh Ferry akan mengembalikan ekonomi Indonesia ke ‘khittah’-nya, atau yang dapat diartikan sebagai garis besarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, program ini merupakan program ideologis Presiden Prabowo Subianto.

“Kenapa? Karena memang ini bersumber dari semangat ideologi membangun kembali ekonomi Pancasila. Insyaallah dengan dukungan semua pihak, kita akan merealisasikan cita-cita dan keputusan ideologis dari Presiden,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dalam dua bulan ke depan. Pada November, data tanah yang masuk diharapkan mencapai 40.000 bidang, dengan 20.000 titik mulai dibangun.

Pada Desember ditargetkan 40.000–50.000 titik pembangunan baru, dan total tanah terdata bisa menembus 80.000 bidang. Seluruh pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025