Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan sikap terbuka dan kehati-hatian dalam menyikapi wacana penerapan Bea Keluar terhadap komoditas ekspor batu bara yang tengah dikaji pemerintah.

Perseroan memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi fiskal nasional untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong nilai tambah sumber daya alam.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan perseroan memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, termasuk potensi Bea Keluar batu bara, merupakan langkah holistik dalam menjaga keseimbangan penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

Menurut Eko, dampak penerapan Bea Keluar terhadap industri batu bara akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor teknis, mulai dari besaran tarif yang dikenakan, mekanisme penghitungan, hingga ambang batas harga batu bara yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

"Jika bea keluar batu bara diterapkan, dampaknya pada industri, produksi, dan operasional akan bergantung pada besaran tarif, mekanisme penghitungan, dan ambang batas harga yang ditetapkan," ujarnya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dia menegaskan PTBA akan terus memantau secara aktif perkembangan kebijakan ini dan melakukan pengelolaan risiko secara terukur agar tidak mengganggu kinerja operasional maupun keuangan perseroan.

Lebih lanjut, PTBA juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi optimal kepada negara, baik melalui setoran penerimaan negara maupun peran strategisnya dalam menjaga pasokan energi nasional.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak memungkiri kebijakan tersebut bisa saja berlaku tahun ini. Namun, dia mengatakan bahwa bea keluar akan berlaku saat harga batu bara sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan

Tri menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan perhitungan terkait level harga batu bara yang layak dikenakan bea keluar. Kendati demikian, dia belum bisa menyebut angka itu kepada publik saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) optimistis sepanjang 2025 dapat meningkatkan produksi hingga 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka 'panen' batu bara tersebut ditunjang oleh prognosa pertumbuhan volume angkutan sebesar 6% dan volume penjualan sebesar 6% dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan hingga 30 September 2025, perusahaan membukukan EBITDA sebesar Rp3,6 triliun, dengan EBITDA margin di angka 11%.

Dari capaian ini, dalam sembilan bulan pertama 2025 PTBA membukukan laba bersih Rp1,39 triliun. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini turun 56,85% secara year on year (YoY). Sementara itu, pendapatan PTBA tumbuh 2,20% YoY menjadi Rp31,3 triliun.

Arsal mengatakan, sepanjang 2025 ini PTBA dihadapkan dengan tantangan berupa tekanan harga batu bara global. Meski demikian, PTBA mampu mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

"Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis," katanya dalam keterangan resmi setelah RUPSLB, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta yang digelar hari ini (16/12/2025), pemegang saham menyetujui dua agenda yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris PTBA untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030.

Arsal mengungkapkan perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal perseroan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang BUMN.

"Hal ini juga berkaitan dengan permintaan Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait penyesuaian Anggaran Dasar serta pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode 2026–2030, termasuk perubahannya," jelasnya

Adapun, pelimpahan kewenangan ini diatur di dalam Pasal 15G UU BUMN yang pada prinsipnya mengatur bahwa RKAP dan RJPP ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, guna efektivitas kelancaran pengambilan keputusan strategis perusahaan, dalam RUPS ini untuk RKAP dan RJPP dilimpahkan kewenangan persetujuannya kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Melalui RUPSLB ini, Arsal berharap proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan responsif, sekaligus memperkuat peran Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan dan persetujuan strategis perseroan.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.