Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada sejumlah asosiasi pelaku usaha terkait implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan pembentukan badan ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan dengan asosiasi industri dijadwalkan berlangsung pada Kamis sore pukul 16.00 WIB. Sosialisasi dilakukan agar para pelaku usaha memahami arah kebijakan baru yang tengah disiapkan pemerintah.

“Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah dirinya juga akan menghadiri rapat dengan para pelaku usaha tersebut, Airlangga membenarkannya.

“Iya, ada nanti jam 4,” katanya singkat.

Ia menjelaskan agenda utama pertemuan itu adalah pemaparan mengenai aturan DHE serta mekanisme badan ekspor yang tengah dipersiapkan pemerintah.

“Penjelasan DHE dan Badan Ekspor,” ucapnya.

Menurut Airlangga, pihak yang diundang dalam sosialisasi tersebut adalah asosiasi dari sejumlah sektor komoditas strategis, termasuk industri batu bara, sawit, dan nikel.

“Batu bara, sawit dan nikel,” katanya.

Namun demikian, Airlangga membantah adanya keluhan dari kalangan dunia usaha terkait rencana pembentukan badan ekspor tersebut.

“Enggak ada,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya menyatakan implementasi kebijakan DHE dan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis akan mulai dijalankan pada 1 Juni 2026. Kebijakan itu disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mengoptimalkan nilai tambah ekspor sumber daya alam Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) menargetkan produksi batu bara yang moderat pada 2026 seiring dengan strategi memperkuat diversifikasi usaha di sektor energi terbarukan, jasa pertambangan, hingga agroindustri.

Direktur Utama Mitrabara Adiperdana Khoirudin mengatakan perseroan memandang prospek industri batu bara masih positif meski dibayangi dinamika harga komoditas dan transisi energi global. Pada 2026, MBAP mengincar produksi batu bara sebesar 1,05 juta ton dan penjualan 1,45 juta ton.

“Memasuki tahun 2026, perseroan memandang prospek usaha secara positif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Fokus strategis perusahaan akan diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi kinerja anak usaha, pengembangan bisnis non-coal, serta penguatan sinergi antar lini usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Pada 2025, MBAP mencatat produksi batu bara mencapai 1,95 juta ton. Dari total penjualan, sekitar 44,93% dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi domestic market obligation (DMO), sedangkan sisanya diekspor ke Korea Selatan sebesar 25,61%, China 16,21%, Selandia Baru 9,83%, dan Jepang 3,43%.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$164,87 juta dengan laba bersih US$1,37 juta sepanjang 2025.

Khoirudin menjelaskan, permintaan batu bara global diproyeksikan relatif stabil. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), kebutuhan batu bara dunia diperkirakan mencapai 8,78 miliar ton, sementara di Indonesia komoditas tersebut masih menjadi sumber energi strategis.

Namun demikian, perseroan mencermati sejumlah tantangan industri, mulai dari fluktuasi harga batu bara, kebijakan pemerintah terkait pembatasan produksi, penggunaan biodiesel, hingga aturan bea ekspor. Selain itu, perusahaan juga menilai adaptasi terhadap tren energi alternatif menjadi tantangan bagi industri pertambangan ke depan.

Untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, MBAP terus memperkuat diversifikasi usaha melalui sejumlah anak usaha di luar bisnis batu bara termal.

Di sektor jasa pertambangan, anak usaha PT Mitra Muda Makmur (MMM) telah mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sejak 2023 dan fokus menyediakan layanan kontraktor tambang, mulai dari land clearing, overburden removal hingga pengangkutan batu bara.

Selain itu, PT Mitrajasa Sentosa Cemerlang (MJSC) yang berdiri pada 2024 telah mengolah 30 juta meter kubik air tambang melalui lini waste water treatment plant (WWTP) pada 2025. Perseroan juga mencatat aktivitas drilling & exploration mencapai total eksplorasi 9.000 meter.

Pada sektor energi baru terbarukan (EBT), MBAP memiliki PT Malinau Hijau Lestari (MHL) yang bergerak di bidang produksi biomassa wood pellet di Malinau, Kalimantan Utara. MHL mengelola perkebunan, nursery, dan pabrik produksi wood pellet untuk mendukung solusi energi biomassa berkelanjutan.

Perseroan juga mengembangkan bisnis energi surya melalui PT Masdar Mitra Solar Radiance, perusahaan patungan antara MBAP dan Masdar Indonesia Solar Holdings RSC Limited. Hingga 2025, kapasitas terpasang perusahaan mencapai 30,97 megawatt peak (MWp) dengan energi yang dihasilkan sebesar 26 gigawatt hour (GWh).

Sementara itu, di sektor agroindustri, PT Mitradelta Bahari Pratama (MBP) mengembangkan usaha budidaya udang vanamei sejak berdiri pada 2022.

Menurut Khoirudin, transformasi bisnis tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi jangka panjang perseroan guna memperkuat ketahanan usaha sekaligus menangkap peluang pertumbuhan baru di luar bisnis batu bara termal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penguatan hubungan strategis Indonesia dan China di sektor energi dan pertambangan menjadi sorotan dalam gelaran Indonesia Coal and Energy Expo (ICEE) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo.

Hubungan kedua negara dinilai tidak lagi sebatas perdagangan komoditas, tetapi mulai bergerak ke arah kemitraan strategis dalam rantai pasok energi regional, termasuk pengembangan teknologi pertambangan, efisiensi logistik, hingga transformasi industri rendah karbon.

Head of Marketing MMS Resources Muhamad Saly Putra mengatakan, kondisi pasar global saat ini memperlihatkan pentingnya hubungan jangka panjang, komunikasi terbuka, dan kepastian pasokan energi antara Indonesia dan China.

“Forum seperti ICEE menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan China saat ini tidak lagi sebatas hubungan perdagangan biasa, tetapi sudah berkembang menjadi kemitraan strategis dalam rantai pasok energi regional. Kami melihat adanya kebutuhan besar terhadap continuity of supply, reliability, dan kerja sama jangka panjang dari Indonesia,” ujar Saly dalam pernyataan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, China masih menjadi mitra utama bagi industri batu bara Indonesia.

Berdasarkan data Kpler, sekitar 42 persen ekspor batu bara Indonesia setiap tahunnya ditujukan ke China, dengan volume ekspor mencapai sekitar 305 juta ton pada 2025.

Besarnya hubungan dagang tersebut, lanjut Saly, menjadikan stabilitas dan keberlanjutan kerja sama kedua negara semakin penting, baik bagi keberlanjutan industri energi Indonesia maupun keamanan pasokan energi China.

“Indonesia masih memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pasar China. Karena itu, forum seperti ICEE menjadi penting untuk memperkuat mutual understanding, membuka peluang kolaborasi baru, serta membangun hubungan industri yang lebih sustainable ke depan,” lanjutnya.

Kolaborasi industri dinilai makin luas

Saly menilai, hubungan Indonesia dan China di sektor energi kini mulai bergerak menuju kolaborasi industri yang lebih luas.

Hal itu terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam ICEE 2026, mulai dari perusahaan tambang, trader energi, asosiasi batu bara China, asosiasi logistik, perwakilan pemerintah daerah, hingga perusahaan teknologi pertambangan dan energi dari kedua negara.

Menurut Saly, kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut membuka peluang strategis dalam pengembangan industri pertambangan yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan global.

“Yang hadir di sini bukan hanya buyer dan seller, tetapi juga asosiasi industri, perusahaan teknologi, hingga perwakilan provinsi dari China. Ini membuka ruang diskusi yang jauh lebih strategis, mulai dari pengembangan teknologi pertambangan, efisiensi logistik, digitalisasi operasional, hingga potensi kolaborasi untuk mendukung industri energi yang lebih rendah emisi,” kata dia.

Bagi MMS Resources, kolaborasi lintas negara dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga keberlanjutan industri energi nasional di tengah dinamika global.

Sebagai subholding pertambangan dari MMSGI yang bergerak di bidang integrated mining management dan pengelolaan rantai pasok pertambangan, MMS Resources melihat penguatan jejaring global dan kemampuan membaca arah transformasi industri energi regional menjadi langkah strategis perusahaan.

ICEE 2026 angkat isu green mining dan industri rendah karbon

ICEE 2026 mempertemukan pelaku industri, asosiasi, pemerintah, hingga penyedia teknologi dari Indonesia dan China untuk membahas arah baru industri energi yang dinilai semakin hijau, efisien, dan terintegrasi.

Dalam forum tersebut, isu green mining, digitalisasi pertambangan, clean coal technology, integrasi energi baru, hingga transformasi industri rendah karbon menjadi fokus utama pembahasan.

Lebih dari 150 perusahaan energi dan pertambangan global turut berpartisipasi dalam ICEE 2026, termasuk perusahaan teknologi dan alat berat dari China.

Melalui partisipasi dalam forum tersebut, MMS Resources menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai mitra industri pertambangan yang adaptif, berorientasi jangka panjang, dan mendukung transformasi sektor energi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih ramah lingkungan kini semakin nyata. PT PLN (Persero) memasok listrik hijau untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah perusahaan batu bara, termasuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution.

Kolaborasi strategis dengan perusahaan tambang

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Elektrifikasi jadi kunci tekan emisi

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang.

Menurutnya, langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat.

"Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

PLN siap dukung transisi energi nasional

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

(ANN)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui besaran bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara dan nikel, yang berpotensi mulai berlaku pada 1 April 2026.

Purbaya menyebut keputusan terkait besaran tarif tersebut kini tinggal menunggu finalisasi dalam rapat lintas kementerian yang diselenggarakan pada Kamis (27/3).

"Yang jelas kita akan putuskan rapatnya besok. Tapi yang jelas Presiden sudah menuju angka tertentu, jadi nggak ada masalah," ujar Purbaya saat ditemui dalam acara Halal Bihalal bersama pewarta, Rabu (26/3).

Ia menjelaskan, meski arah besaran tarif sudah ditentukan oleh Presiden, pemerintah masih perlu mematangkan aspek teknis sebelum diumumkan secara resmi.

"Presiden bilang sekian aja, tapi kan teknisnya mesti dimatangkan, karena begitu matang, kita umumkan," katanya.

Menurutnya, keputusan final tetap akan dibahas bersama kementerian terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

"Angka sudah diputuskan oleh Presiden, tapi kan rapatnya bisa didiskusikan dulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. Tapi yang jelas akan dikenakan biaya keluar sesuai dengan arahan Presiden," ujarnya.

Purbaya juga mengakui kebijakan ini berpotensi mendapat penolakan dari pelaku usaha. Namun, ia menilai kondisi harga batu bara yang saat ini tinggi menjadi pertimbangan utama pemerintah.

"Mereka pasti nggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali sekarang, US$135 lebih," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap industri, khususnya dari sisi profitabilitas.

"Yang kita hitung itu apakah industri bisa menerima, profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung. Kalau mereka pasti nggak mau," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang perubahan target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

"Rencana RKAB mungkin akan diubah. Tapi tergantung nanti Kementerian ESDM seperti apa. Tapi yang jelas akan diubah," kata Purbaya.

Terkait waktu penerapan, ia menyebut kebijakan tersebut bisa mulai berlaku awal April jika seluruh proses pembahasan rampung tepat waktu.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, masih mau saya rapatin dulu. Level teknis seperti apa yang pas," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memerintahkan Pentagon membeli listrik dari pembangkit batu bara melalui kontrak jangka panjang, mempertegas langkahnya menghidupkan kembali industri batu bara di tengah tekanan transisi energi.

Dalam perintah eksekutif yang dikutip pada Jumat (13/2/2026), Trump menginstruksikan Departemen Pertahanan AS untuk menjalin kontrak pembelian jangka panjang dengan pembangkit listrik berbasis batu bara serta memprioritaskan pelestarian dan pemanfaatan strategis aset energi berbasis batu bara.

Meski demikian, perintah tersebut tidak merinci besaran listrik yang akan dibeli Pentagon maupun skema pembiayaannya. Sementara itu, pada acara di Gedung Putih yang dihadiri para eksekutif dan pekerja industri batu bara, Trump memuji peran sektor tersebut.

“Anda memanaskan rumah kami, menggerakkan pabrik kami, dan mengubah sumber daya alam menjadi kekayaan serta impian Amerika,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga mengumumkan Departemen Energi AS akan menginvestasikan US$175 juta untuk meningkatkan kapasitas enam pembangkit batu bara di North Carolina, Ohio, West Virginia, Kentucky, dan Virginia.

“Orang-orang terpenting di sini hari ini adalah mereka yang tangannya sedikit kotor untuk menjaga Amerika tetap berjalan dengan kecepatan penuh—para pekerja garis depan batu bara kami,” kata Trump.

Produksi batu bara di AS telah menurun selama beberapa dekade akibat persaingan dari gas alam dan energi terbarukan seperti angin, tenaga air, dan surya. Berdasarkan data US Energy Information Administration, produksi batu bara turun lebih dari separuh antara 2008 hingga 2023, ketika output tercatat 578 juta ton.

Pada 2023, batu bara menyumbang sekitar 16% dari total produksi energi AS, di bawah gas alam sebesar 43% dan energi terbarukan 21%.

Analisis lembaga nirlaba Energy Innovation pada 2023 menunjukkan 99% fasilitas pembangkit batu bara di AS lebih mahal untuk dioperasikan dibandingkan dengan biaya penggantian menggunakan energi terbarukan.

Meski demikian, Trump secara konsisten mendorong kebangkitan “batu bara bersih yang indah” sebagai kunci penguatan manufaktur domestik dan dominasi AS dalam pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), terlepas dari menurunnya daya saing batu bara dan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Trump, yang sebelumnya memulai proses keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris dan menyebut konsensus ilmiah tentang pemanasan global sebagai “tipuan”, juga mendeklarasikan darurat energi pada hari pertamanya menjabat guna mencegah penutupan pembangkit batu bara tua.

Sejak perintah tersebut diterbitkan, Departemen Energi AS telah memaksa sedikitnya lima pembangkit untuk memperpanjang operasi melampaui jadwal pensiun yang telah ditetapkan.

Pada hari yang sama, Tennessee Valley Authority (TVA)—penyedia utilitas publik terbesar di AS—memutuskan memperpanjang masa operasional dua pembangkit batu bara yang sebelumnya dijadwalkan tutup pada 2035.

Keputusan TVA tersebut diambil setelah bulan lalu dewan direksinya menambahkan empat anggota yang ditunjuk Trump, menyusul pemecatan tiga anggota dewan yang sebelumnya dipilih oleh Presiden Joe Biden.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan sikap terbuka dan kehati-hatian dalam menyikapi wacana penerapan Bea Keluar terhadap komoditas ekspor batu bara yang tengah dikaji pemerintah.

Perseroan memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi fiskal nasional untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong nilai tambah sumber daya alam.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan perseroan memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, termasuk potensi Bea Keluar batu bara, merupakan langkah holistik dalam menjaga keseimbangan penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

Menurut Eko, dampak penerapan Bea Keluar terhadap industri batu bara akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor teknis, mulai dari besaran tarif yang dikenakan, mekanisme penghitungan, hingga ambang batas harga batu bara yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

"Jika bea keluar batu bara diterapkan, dampaknya pada industri, produksi, dan operasional akan bergantung pada besaran tarif, mekanisme penghitungan, dan ambang batas harga yang ditetapkan," ujarnya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dia menegaskan PTBA akan terus memantau secara aktif perkembangan kebijakan ini dan melakukan pengelolaan risiko secara terukur agar tidak mengganggu kinerja operasional maupun keuangan perseroan.

Lebih lanjut, PTBA juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi optimal kepada negara, baik melalui setoran penerimaan negara maupun peran strategisnya dalam menjaga pasokan energi nasional.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak memungkiri kebijakan tersebut bisa saja berlaku tahun ini. Namun, dia mengatakan bahwa bea keluar akan berlaku saat harga batu bara sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan

Tri menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan perhitungan terkait level harga batu bara yang layak dikenakan bea keluar. Kendati demikian, dia belum bisa menyebut angka itu kepada publik saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Industri pertambangan batu bara nasional diperkirakan masih menghadapi tantangan besar pada 2026. Tekanan datang dari dinamika ekonomi global, arah kebijakan energi, serta meningkatnya beban biaya operasional.

Meski demikian, permintaan batu bara Indonesia dinilai masih bertahan, terutama dari negara-negara Asia yang mengandalkan batubara untuk menjaga ketahanan energi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, prospek industri batu bara pada 2026 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kebijakan energi negara konsumen.

Dari sisi permintaan, batu bara Indonesia masih dibutuhkan meskipun pertumbuhannya terbatas.

“Berdasarkan data yang kami miliki, permintaan impor batu bara global saat ini cenderung stagnan dan hanya mengalami peningkatan terbatas di kisaran 0,5 persen,” ujar Gita, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (29/12/2025).

Dari sisi harga, pergerakan harga batu bara dinilai masih sulit diprediksi karena volatilitas yang tinggi dan pengaruh berbagai faktor eksternal.

Dengan kondisi tersebut, tren harga batu bara pada 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan 2025, meskipun pelaku usaha berharap perbaikan harga agar memberi ruang yang lebih positif bagi industri.

Tekanan juga datang dari transisi energi global. Namun, dalam jangka menengah, batu bara masih menjadi sumber energi penting bagi banyak negara berkembang karena keandalan pasokan dan keterjangkauan harga.

Pasar utama ekspor batu bara Indonesia hingga kini masih berasal dari kawasan Asia, seperti China, India, Korea Selatan, serta negara-negara Asia Tenggara. Namun, pola permintaan dari negara-negara tersebut kian selektif.

Dari sisi kebijakan domestik, Gita menyebut kebijakan domestic market obligation (DMO), royalti, dan perizinan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional dan penerimaan negara.

“Kewajiban tersebut pada prinsipnya telah menjadi komitmen pelaku usaha dan dari tren yang ada, realisasi DMO batu bara selama ini dapat dipenuhi dengan baik,” ujarnya.

Namun, tantangan utama industri terletak pada kebijakan harga jual batu bara untuk kelistrikan sebesar 70 dollar AS per ton yang berlaku sejak 2018, sementara tekanan biaya produksi terus meningkat.

Selain itu, pelaku usaha juga mencermati adanya selisih antara harga batu bara acuan (HBA) yang digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban dengan harga jual aktual, yang dinilai memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tantangan industri kian kompleks pada 2025 dan diperkirakan berlanjut ke 2026. Dari sisi teknis, penerapan kebijakan biodiesel B40 meningkatkan biaya produksi secara signifikan serta berdampak pada operasional alat berat dan biaya pemeliharaan.

Dari sisi nonteknis, muncul berbagai wacana kebijakan, seperti target penurunan produksi, penerapan bea keluar batu bara, perubahan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) menjadi 50 persen, hingga larangan penggunaan jalan umum di Sumatera Selatan per 1 Januari 2026.

Kebijakan tersebut berpotensi menghambat operasional sejumlah pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

“Berbagai wacana kebijakan tersebut tentu memengaruhi kepastian berusaha, terutama di tengah kondisi margin keuntungan perusahaan yang hingga kuartal III tahun ini rata-rata hanya berada di kisaran 12 persen,” kata Gita.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia. Ia menilai pasar batu bara global masih berada dalam kondisi kelebihan pasokan sehingga harga komoditas tertekan.

“Kondisi pasar masih oversupply sehingga harga komoditas tertekan. Margin perusahaan tergerus dengan semakin naiknya beban biaya operasional terutama dari penerapan bea keluar di 2026,” ujar Hendra.

Selain bea keluar, Hendra menyebut aturan baru DHE turut menambah beban biaya bunga. Rencana penerapan biodiesel B50 pada 2026 juga diperkirakan akan menambah tekanan biaya.

Transisi energi global turut berdampak pada pelemahan permintaan impor. Meski begitu, pasar utama ekspor batu bara Indonesia masih bertumpu pada Tiongkok, India, serta negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Dari sisi regulasi, Hendra menyoroti semakin banyak perubahan aturan yang berpotensi membebani pelaku usaha. Ia juga menyinggung rendahnya serapan DMO serta harga jual batubara ke sektor kelistrikan yang masih bertahan di level 70 dollar AS per ton.

“Sementara itu, hilirisasi masih terkendala faktor keekonomian dan juga pembiayaan,” imbuhnya.

Ke depan, pelaku usaha batubara diperkirakan lebih fokus pada efisiensi dan menjaga keberlangsungan usaha dibandingkan melakukan ekspansi agresif.

(Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Khomarul Hidayat)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Industri Batubara Masih Akan Dibayangi Tekanan Global dan Biaya Produksi di 2026

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Perhitungan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah untuk memperbaiki aturan pengenaan royalti terhadap mineral dan batu bara (minerba) di tengah penurunan harga nikel serta batu bara.

Pada diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba', Kamis (11/12/2025), Wakil Ketua Umum Perhapi Resvani menyampaikan bahwa kenaikan tarif royalti minerba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 memberatkan para pengusaha di sektor pertambangan.

Belum lagi, berdasarkan kajian yang dilakukan olehnya, Indonesia menjadi negara yang menerapkan tarif royalti paling tinggi di antara sejumlah negara.

"Tarif royalti Indonesia salah satu yang tertinggi, bedanya kita sama Queensland, Australia saja. Porsi TGT [total government tax] lebih besar pada saat kondisi yang sulit," ungkapnya pada forum yang juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Tekanan dari pengenaan royalti yang lebih tinggi itu, terangnya, berdampak khususnya kepada industri nikel dan batu bara yang harganya saat ini mengalami tren menurun. Tantangan yang dialami keduanya juga berbeda-beda.

Untuk batu bara, paparnya, keseluruhan pungutan negara atau TGT paling banyak berdampak kepada pengusaha dengan rezim izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Untuk diketahui, IUPK adalah izin yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk mengelola pertambangan di wilayah tertentu seringkali berasal dari bekas kontrak karya (KK) atau PKP2B.

Pengenaan pungutan terhadap tambang dengan IUP lebih sedikit. Apabila dibandingkan antara IUPK dan IUP, IUPK memiliki tambahan pungutan yakni PHT dan BMN, serta PNBP dari keuntungan bersih yakni 10%.

"Dengan asumsi volume yang sama, cost yang sama, rezim fiskal kita menjadikan IUPK TGT jauh lebih tinggi dari IUP. Porsi TGT semakin tinggi pada kondisi sulit di mana harga turun, SR [stripping ratio] naik, jarak angkut jauh," terang Resvani.

Adapun untuk nikel, pria yang juga menggeluti jasa konsultan pertambangan dan energi itu menyebut beban TGT lebih besar untuk IUP tambang nikel yang sekaligus terintegrasi dengan fasilitas pemurnian atau smelter.

Dia menyebut perusahaan nikel yang memiliki izin pertambangan dan smelter itu bisa menanggung beban kenaikan royalti serta tambahan royalti apabila membeli pasokan dari luar pertambangan mereka.

"[Kemudian] tekanan pada saat sebagian ore [bijih nikel] yang dia beli tidak cukup untuk pabrik integrasi, dia akan kena double royalti dia. Belum ada aturan sampai dengan hari ini bagaimana menyelesaikan persoalan itu, dan itu terjadi pada dua PT di Indonesia yaitu Antam dan PT Wanatiara Persada," ungkapnya.

Khusus nikel, yang kini menjadi prioritas hilirisasi pemerintah, tantangan yang dihadapi akibat penurunan harga adalah oversupply. Jumlah smelter nikel yang semakin menjamur di dalam negeri tidak diimbangi oleh peningkatan permintaan, di tengah banyak negara yang juga kini sudah beralih ke LFP untuk bahan baku baterai mobil listrik. "Berkurangnya demand itu sudah sangat memukul kebijakan yang kita buat untuk hilirisasi," ujarnya.

Selain turunnya harga komoditas, lanjutnya, Resvani menyebut pengusaha tambang turut menghadapi tantangan dari kewajiban B40, maupun kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib diparkirkan dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Padahal, berdasarkan hitung-hitungannya, total valuasi dari tujuh mineral dan batu bara Indonesia bisa mencapai US$7 triliun berdasarkan harga terkini. "Kalau buy margin itu US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun, jadi total government tax dari tujuh mineral ini saja US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun," pungkasnya.

Namun demikian, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai dengan November 2025, penerimaan pajak dari minerba hanya sebesar Rp43,3 triliun. Sejalan dengan fluktuasi harga komoditas, kontribusinya terhadap seluruh penerimaan pajak yakni hanya 2,65% sampai dengan November 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fakta bahwa negara menanggung kerugian hingga Rp 25 triliun per tahun akibat skema perpajakan yang berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja 2020.

Purbaya mengaku hal ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, status batu bara menguat dari non-barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya, industri batu bara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa dengan adanya restitusi yang jumbo, penerimaan negara dari sektor batu bara bukannya meningkat, tetapi justru tergerus.

Bahkan, kata Purbaya, setelah memperhitungkan seluruh biaya dan pajak, kontribusi fiskal sektor ini menjadi negatif.

Purbaya menjelaskan bahwa untuk mengembalikan keseimbangan fiskal, pemerintah memperkenalkan pungutan bea keluar batu bara.

Mantan Bos LPS menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk melemahkan industri, tetapi untuk menutup kerugian negara yang timbul sejak perubahan aturan 2020.

Menkeu juga memastikan bahwa kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu daya saing ekspor.

Sebab, sebelum 2020, tanpa fasilitas restitusi besar, industri batu bara tetap mampu bersaing di pasar internasional.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.
Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.
Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.
"Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain," kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).
Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.
Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara.
Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah.
Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.
Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.
"Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara," kata Irwandi.
Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.
"Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang 'bermain-main', tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.
"Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main," kata Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta.
Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%.
"Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang," kata Ramson.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga think-tank Ember dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa produksi batu bara Indonesia yang kembali mencapai rekor terbukti tidak berkelanjutan. Laporan tersebut menemukan, meskipun produksi batu bara mencapai 836 juta ton (Mt) pada 2024, kondisi pasokan berlebih di pasar global terus menekan harga, mengurangi laba perusahaan, dan mengikis pendapatan negara.

Pada saat yang sama, kata Ember, emisi metana dari penambangan batu bara meningkat jauh melampaui perkiraan resmi. Sementara itu permintaan batu bara juga mulai menurun tahun ini.

Ember mencatat produksi batu bara pada paruh pertama 2025 turun sebesar 33 juta ton, didorong pasar ekspor dan domestik yang melemah. Ekspor ke Cina dan India, yang bersama-sama menyumbang sekitar 60 persen dari perdagangan batu bara Indonesia, menurun seiring kedua negara meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memperkuat pasokan batu bara domestik.

Pergeseran ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan permintaan batu bara Indonesia sekitar 10 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan tersebut menunjukkan laba perusahaan tertekan karena harga batu bara turun dan biaya produksi naik.

Meskipun krisis energi tahun 2022 sempat mengangkat harga batu bara hingga di atas 400 dolar AS per ton dan meningkatkan pendapatan negara, momentum ini telah memudar. Pada tahun 2024, laba bersih perusahaan batu bara telah turun di bawah level tahun 2021, menunjukkan penurunan sebesar 67 persen dibandingkan dengan puncaknya di tahun 2022.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara juga turun sebesar 18,6 persen pada tahun 2024. Ember memperkirakan sekalipun target pemerintah tercapai tahun ini, penerimaannya akan tetap di bawah tahun-tahun sebelumnya.

"Wilayah-wilayah penghasil batu bara di Indonesia perlu segera bersiap untuk menghadapi penurunan pendapatan dari sektor batu bara. Begitu anggaran publik berkurang, upaya untuk mendiversifikasi perekonomian daerah akan semakin sulit," kata Wakil Kepala Unit Riset Transisi Energi Internasional, Wuppertal Institut Timon Wehnert dalam pernyataannya dikutip pada Jumat (7/11/2025).

Dampak lingkungan dari ekspansi batu bara juga signifikan. Ember memperkirakan emisi metana tambang batu bara (CMM) pada tahun 2024 mencapai 722 kiloton (kt) metana, lebih dari empat kali lipat angka resmi pemerintah. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan faktor emisi yang tidak tepat dan juga tidak diperhitungkannya emisi dari tambang bawah tanah.

Masalah ini diperkirakan akan memburuk dengan cepat, dengan emisi CMM diproyeksikan melonjak 25 persen pada tahun 2030, bahkan dalam skenario penurunan produksi batu bara. Peningkatan emisi CMM akan didorong oleh ekspansi tambang bawah tanah yang besar di Kalimantan Selatan yang diperkirakan mencapai produksi 20 juta ton per tahun.

Tambang ini sendiri diperkirakan dapat menyumbang 332 kt CH4 pada tahun 2030, dan belum termasuk ancaman jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebocoran Metana Tambang Terbengkalai (AMM) setelah penutupan tambang.

Laporan tersebut menyarankan perlunya perubahan mendasar, dari ekspansi ke pengelolaan. Pemerintah Indonesia perlu mengendalikan produksi dengan menerapkan moratorium terhadap semua izin pertambangan batu bara baru dan mengintegrasikan pembatasan produksi jangka panjang yang ketat ke dalam proses persetujuan rencana produksi tahunan (RKAB).

"Strategi pengelolaan batu bara yang berfokus pada transisi diperlukan untuk mengarahkan industri dan mendukung daerah penghasil batu bara dalam beradaptasi dengan lanskap energi yang terus berkembang," kata Analis Senior Iklim dan Energi Indonesia di Ember Dody Setiawan.

Untuk mengatasi krisis iklim, pemerintah harus mewajibkan pelaporan emisi di tingkat fasilitas bagi semua pemegang izin dan mengembangkan faktor emisi spesifik Indonesia untuk menggantikan metodologi yang sudah usang.

“Dokumen Nationally Determined Contribution Kedua (SNDC) Indonesia yang baru diterbitkan mencakup komitmen untuk mitigasi metana tambang batu bara, dan menjadi landasan kebijakan penting untuk implementasi kedepannya,” kata Dody.