Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2026, salah satunya dengan bentuk kantor pelayanan pajak (KPP) khusus untuk perusahaan bursa hingga minyak dan gas (Migas) bumi.

PMK 18/2026 itu resmi resmi mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu PMK No. 210/PMK.01/2017. Aturan anyar itu ditandatangani Purbaya pada 17 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja," jelas poin pertimbangan PMK 18/2026 itu, dikutip Kamis (2/4/2026).

Beleid ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, terdapat sejumlah perubahan yang menyentuh struktur KPP hingga mekanisme kerja pejabat fungsional.

Penambahan KPP Khusus

Dalam aturan lama alias Pasal 53 PMK 210/2017 misalnya, klasifikasi KPP hanya dipatok pada tiga level: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdasarkan beleid baru, Purbaya memperluas klasifikasi tersebut menjadi empat jenis. Dalam Pasal 55 ayat (1) PMK 18/2026, KPP Khusus kini secara eksplisit dipisahkan dari kelompok lainnya.

KPP Khusus ini mencakup KPP Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Orang Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi, serta KPP Perusahaan Masuk Bursa.

KPP Pratama Jadi 2 Kelompok

Sebelumnya, susunan seksi di seluruh KPP Pratama dipukul rata seperti yang diatur Pasal 60 PMK 210/2017. Kini, Pasal 64 PMK 18/2026 menetapkan bahwa KPP Pratama kini dikelompokkan ke dalam dua klaster: Kelompok I dan Kelompok II.

Perbedaannya terletak pada fungsi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam Seksi Pengawasan (Seksi Pengawasan I s.d. VI) sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Sementara itu, KPP Pratama Kelompok II hanya dibekali lima Seksi Pengawasan (Seksi Pengawasan I s.d. V) seperti ditetapkan Pasal 67.

Penghapusan, Perubahan, & Peleburan Seksi

Susunan struktur di dalam KPP juga mengalami 'diubah'. Perubahan nomenklatur dan peleburan seksi ini diatur pada rentang Pasal 58, 61, 65, dan 67 PMK 18/2026.

Pertama, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang sebelumnya diatur dalam aturan lama, kini berubah menjadi Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Kedua, fungsi penegakan hukum disatukan. Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, kini dilebur dan ditambah fungsi penilaian, menjadi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Ketiga, KPP Pratama kini tidak lagi memiliki Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Fungsi ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak ditarik menjadi kewenangan Seksi Pengawasan, sedangkan fungsi penyuluhan dipindahkan ke dalam Seksi Pelayanan.

Keempat, nomenklatur Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I s.d. IV dihilangkan. Namanya disederhanakan menjadi Seksi Pengawasan, dengan jumlah yang lebih masif mencapai lima hingga enam seksi, dengan fungsi konsultasi yang sebelumnya melekat di Waskon I kini sepenuhnya menjadi domain Seksi Pelayanan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan pengawasan laut melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencegah pelanggaran keimigrasian para wisatawan yang berkunjung.

"Pelaksanaan pengawasan ini juga menggandeng instansi-instansi dan aparat penegak hukum terkait dalam menjaga keamanan wilayah perairan laut," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Charles Christian Mathaus di Labuan Bajo, Rabu.

Kantor Imigrasi Labuan Bajo mencatat sepanjang tahun 2025 jumlah pergerakan perlintasan warga negara asing (WNA) serta WNI dari dan ke luar Labuan Bajo terus mengalami peningkatan karena perkembangan sektor pariwisata dan terdapat rute penerbangan internasional.

Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) udara di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, sepanjang tahun 2025 mencatat total kedatangan sebanyak 25.258 orang dan keberangkatan sebanyak 24.889 orang.

"Kalau untuk TPI laut terbesar dari kapal pesiar dan yacht dengan jumlah kedatangan sebanyak 19.837 orang dan keberangkatan 7.761 orang, memang kalau di perairan laut rata-rata orang asing," ungkapnya.

Ia menambahkan banyaknya pergerakan di perairan laut menuntut pihak imigrasi memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI-Polri, KSOP hingga otoritas pariwisata.

Pengawasan perairan dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang dapat terjadi di wilayah perairan, terutama terkait penyalahgunaan izin tinggal,
keluar-masuk kapal asing, serta aktivitas wisatawan asing yang menggunakan jalur laut.

Sepanjang tahun 2025, lanjut dia, Tim Pengawasan Orang Asing Bersama (Timpora) telah melaksanakan lima operasi di empat kabupaten yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.

"Tahun ini juga kami telah melakukan empat kali operasi gabungan dan 28 operasi mandiri untuk memastikan keberadaan dan aktivitas wisatawan sesuai aturan keimigrasian," katanya.

Selanjutnya, ia juga mendorong agar pelaku usaha hotel dan jasa penginapan agar melakukan pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Adapun data pelaporan orang asing sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61.694 orang asing.

"Untuk hotel dan penginapan besar mereka patuh dan kami terus sosialisasikan ke homestay dan kos-kosan," ujarnya.

APOA adalah platform digital yang memudahkan pengelola hotel atau tempat penginapan dalam melaporkan keberadaan orang asing yang menginap.

Untuk melaporkan tamu orang asing ke aplikasi APOA cukup mudah, tinggal buka laman (website) yang disediakan lalu daftar dan masuk (login) dengan akun resmi dan selanjutnya scan paspor tamu asing.

"Ini bukan sekadar data, tapi data ini juga dibutuhkan untuk mengetahui pola dan perilaku orang asing serta sebagai data untuk kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan pariwisata," katanya.

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Garuda Indonesia merombak susunan direksi mereka pada Rabu (15/10) kemarin.

Perombakan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Gedung Manajemen Garuda, Cengkareng.

Dalam perombakan itu mereka mengganti Wamildan Tsani sebagai direktur utama, lalu menunjuk Glenny H Kahuripan sebagai penggantinya. 

Selain itu, RUPSLB juga mengangkat dua orang asing menjadi direksi mereka.

Siapa dua orang direksi asing itu?

Orang asing pertama yang menjadi direksi Garuda bernama Neil Raymond Nills. Ia diangkat menjadi direktur transformasi Garuda Indonesia.

Mengutip akun Linkedinnya, Neil merupakan  seorang profesional yang memiliki pengalaman luas di bidang penerbangan selama lebih dari 25 tahun.

Dia pernah menjadi Chief Operation Officer (COO) Air Italy pada April hingga Oktober 2018. Setelahnya, ia menjadi Managing Director and Consultant TYM Aviation Inc.

Pekerjaan terakhirnya adalah Aviation Consultan di NM Aviation Limited.

Sementara orang asing kedua adalah Balagopal Kunduvara. Dalam RUPSLB kemarin ia ditunjuk menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Melihat sepak terjangnya lewat akun Linkedinnya, Balagopal Kunduvara bukan orang asing di dunia penerbangan. Ia sudah 25 tahun bekerja di Singapore Airlines.

Sejumlah posisi ia pernah tempati mulai dari senior technical services engineer sampai posisi puncaknya divisional vice president financial services.

CEO Danantara Rosan Roeslani buka suara soal pergantian direksi Garuda dan penunjukan dua orang asing itu.

Rosan mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu cara untuk menyehatkan Garuda, termasuk dari segi finansialnya. .

"Kita melihat Oke kita akan masukkan lagi tim lebih kuat. Jadi kalau dilihat di dalam tim itu memang ada pergantian dirut, tapi ada juga dua orang expat yang masuk di dalam manajemen," ujar Rosan saat ditemui di St. Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10) seperti dikutip dari detik.com.