Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

JAKARTA - Penerapan prinsip Business Judgment Rule menjadi pilar krusial dalam memperkuat sistem tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ). Doktrin hukum itu memberikan ruang inovasi yang aman bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut.

Isu tersebut dikupas tuntas dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara InstituteAkbar Faizal Uncenroed (AFU) bertajuk ‘Re-design BUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?’. Peneliti Nagara Institute, Satya Arinanto menjelaskan, aturan perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko kriminalisasi keputusan manajemen. Langkah proteksi berdasarkan tiga payung hukum utama, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Payung hukum yang kedua adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Sebenarnya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil. Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” ungkap Satya Arinanto.

Keputusan Bisnis Dikriminalisasi, Direksi BUMN Tak Akan Berani Ambil Risiko



Regulasi teranyar dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas murni. Kepastian itu menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang terpisah secara resmi dari domain keuangan negara Indonesia.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset milik negara. Direksi yang salah memang harus dikriminalisasi karena triliunan rupiah uang sudah menguap akibat korupsi, tapi justru tidak ada tindakan apa-apa,” tutur Satya Arinanto.

Urgensi Pemisahan Rezim Hukum Keuangan Negara

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda. Ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial.

“Kita hidup di dua rezim berbeda dan tidak bisa bercampur seperti halnya minyak dengan air dalam satu wadah. Satu perak saja uang dari APBN masuk, otomatis menjadi domain keuangan negara yang berhak diaudit oleh pihak BPK,” ujarnya.

Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi



Oleh karenanya, Hotasi Nababan meminta BPI Danantara harus memberikan payung hukum kokoh demi mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam mengeksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.

“Selama konstruksi hukum masih seperti sekarang, maka setengah kaki pengelola perusahaan negara memang sudah berada di dalam penjara. Jadi, bedakan antara tindakan korupsi dan tidak perform agar para direksi mau mengambil risiko demi menggerakkan ekonomi secara riil,” paparnya.

Kawal Akuntabilitas Lembaga Superholding Nasional

Pada kesempatan yang sama, Lalola Easter Kaban selaku Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga superholding baru wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Transformasi tata kelola investasi modern berkelas dunia harus mampu mengeliminasi segala bentuk praktik buruk manajemen masa lalu.

“Kita sedang bicara tentang entitas baru, sebuah superholding yang mau meniru Temasek Holding milik negara tetangga Singapura. Kita harus berhati-hati dan mengawal ketat proses ini agar lembaga baru tersebut tidak berubah menjadi kasus seperti 1MDB milik Malaysia,” ucapnya.

Lalola Easter Kaban menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan terkelola secara transparan. Sinkronisasi regulasi material mutlak adanya, sehingga instrumen hukum tak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi. Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” katanya.

Membangun Optimisme Tata Kelola Ekonomi Masa Depan

Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute menegaskan, restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama. Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Mari kita mengkritisi rencana besar BPI Danantara ini, tetapi pada saat bersamaan tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ungkapnya.

Akbar Faizal meyakini, kolaborasi yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel. Sehingga, keberhasilan jangka panjang BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi ilmiah ini sengaja kami bangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat. Kita berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 yang diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (29/6/2026).

Setidaknya ada 4 mata acara dalam RUPST tersebut, antara lain persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025.

Kedua, penunjukan akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2026. Ketiga, pengangkatan dan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan Masa Bakti 2026-2030, serta pemberian uang jasa pengabdian bagi anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa baktinya. Keempat, lain-lain.

RUPST tersebut menyetujui pengangkatan Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat sementara Dirut BEI pasca pengunduran diri Iman Rachman pada 30 Januari 2026 lalu. 

Di bawah kepemimpinannya, Jeffrey Hendrik menargetkan Bursa Indonesia bisa masuk dalam 10 bursa terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dan nilai transaksi, hingga tahun 2030 mendatang. Adapun saat ini, posisi bursa Indonesia masih berada pada posisi ke 19 untuk kapitalisasi pasar dan posisi 17 untuk nilai transaksi. 

"Kita ingin capai pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ke depan, bagaimana kita bisa membawa Bursa Efek Indonesia menjadi 10 di antara 10 bursa besar di dunia. Baik berdasarkan kapitalisasi pasar dan atau nilai transaksi," kata Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers RUPST virtual, Senin (29/6/2026).

Jeffrey menambahkan, ada 4 pilar utama yang akan dikerjakan untuk menjadikan Bursa Efek Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. 

Antara lain, menumbuhkan transaksi, mengembangkan bisnis non transaksi, meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan tercatat, dan meningkatkan inklusivitas untuk seluruh segmen investor yang ada di pasar modal Indonesia. 

"Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus didukung oleh infrastruktur perdagangan infrastruktur pengawasan dan juga infrastruktur lainnya yang mendukung operasional di Bursa Efek Indonesia dapat berjalan dengan baik tentunya kolaborasi, konektivitas dan juga partnership dengan seluruh stakeholders itu harus dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan tersebut," tambahnya. 

1. Direktur Utama: Jeffrey Hendrik 
2. Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
3. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy 
4. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono 
5. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim 
6. Direktur Pengembangan: Iding Pardi 7. Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum.

Editor: Puti Aini Yasmin

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (24/6/2026). Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dalam rapat besok.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan melaksanakan RUPST pada Kamis (24/6/2026) pukul 14.00 WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

“Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadapi RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Setidaknya, terdapat tujuh mata acara dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Allo Bank mengusulkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 untuk dana cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan laba ditahan.

Perseroan juga meminta restu pemegang saham agar direksi dapat menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen sesuai regulasi yang berlaku.

Mata acara selanjutnya yaitu laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2026 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Keempat, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.

Kemudian, mengusulkan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2026.

Terakhir, meminta rapat menyetujui rencana aksi pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum PT Remala Abadi Tbk. (DATA) menunjuk Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan. Pengangkatan tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang digelar pada 22 Juni 2026.

Direktur Utama Remala Abadi Agus Setiono mengatakan pemegang saham menyetujui pengangkatan Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya rapat hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada 2028.

“Pemegang saham menyetujui pengangkatan Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028,” ujar Agus dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/6/2026).

Seiring dengan keputusan tersebut, perseroan juga menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris untuk periode hingga RUPST 2028. Agus Setiono tetap menjabat sebagai Direktur Utama, didampingi Adrian Renaldy sebagai direktur.

Sementara itu, jajaran dewan komisaris terdiri atas Anita Anwar sebagai Komisaris Utama, Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris, serta Ahmad Alamsyah Saragih sebagai Komisaris Independen.

Perseroan juga memberikan kuasa kepada direksi untuk menuangkan keputusan mengenai susunan direksi dan dewan komisaris tersebut ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen menyatakan perubahan susunan pengurus tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Hartono Tanuwidjaja sendiri merupakan profesional di bidang keuangan dan akuntansi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sebelum bergabung dengan Remala Abadi, dia menjabat sebagai Direktur Keuangan iForte sejak Juni 2018.

Sebelum itu, Hartono juga pernah menduduki berbagai posisi senior di sejumlah perusahaan dengan latar belakang industri yang beragam, mulai dari manufaktur, perdagangan hingga perusahaan konsultan di Jakarta. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1992.

KEDIRI, KOMPAS.com - Emiten Rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM) membagikan dividen tunai sebesar Rp 1,53 triliun untuk tahun buku 2025.

Besaran dividen tersebut ekuivalen dengan Rp 800 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

Penetapan itu sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho nomor 95, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

"Menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp 1.539.270.400.000,- sebagai dividen," ujar manajemen PT Gudang Garam dalam siaran persnya, Selasa (23/6/2026).

Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan pada akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan.

Selain menetapkan besaran dividen, RUPST itu juga menyetujui pengangkatan dewan komisaris dan direksi perseroan.

Berikut komposisi susunan dewan komisaris dan direksi perseroan PT Gudang Garam Tbk:

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo
• Komisaris: Adhi Wibhawa Wonowidjojo
• Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
• Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata
• Komisaris Independen: Hanlim Suprianto

Direksi

• Presiden Direktur: Susilo Wonowidjojo
• Wakil Presiden Direktur: Indra Gunawan Wonowidjojo
• Direktur : Heru Budiman
• Direktur : Herry Susianto
• Direktur : Istata Taswin Siddharta
• Direktur : Andik Wahyudi
• Direktur : Hamdhany Salim
• Direktur : Slamet Budiono
• Direktur : Sony Sasono Rahmadi

Selain itu juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2026 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IDX: IATA ) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) pada 22 Juni 2026, untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Pada tahun 2025, IATA mencatatkan pendapatan sebesar USD79,64 juta dan berhasil meraih laba bersih sebesar USD8,27 juta atau naik 7,73% yoy. Margin EBITDA juga meningkat dari 19,13% menjadi 22,93% pada 2025.

Perseroan berhasil memproduksi batu bara sebanyak 3,42 juta metrik ton (MT), sedangkan volume penjualan batu bara tercatat sebesar 3,51 juta MT. Per akhir tahun 2025, Perseroan memiliki cadangan batu bara terbukti sebanyak 298 juta MT. Tahun 2026, Perseroan membidik total produksi batu bara sebesar 7,8 juta MT.

MNC Energy Investments Targetkan Seluruh Tambang Raih Proper Biru di 2026



Sebagai landasan awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi sebesar 2 juta MT. Untuk mengejar pencapaian target produksi tersebut, Perseroan telah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM.

Target ini diharapkan tercapai dari optimalisasi produksi dari tambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Putra Muba Coal (PMC), PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE), dan PT Arthaco Prima Energy (APE).

Di samping itu, RUPST telah menyetujui pengunduran diri Santi Paramita dari jabatannya selaku Komisaris, Henry Suparman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, Anthony Putra Tjiptodihardjo dari jabatannya selaku Direktur. Serta memberhentikan dengan hormat Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku Direktur sehubungan dengan penugasan lain beliau di lingkungan Perseroan, serta menyetujui dan menetapkan Christian untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan yang baru.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IATA terbaru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Irjen Pol (Purn) Drs. H. Hamidin

Komisaris : Hartono Tanoesoedibjo

Komisaris : Amin Mansur

Direksi

Presiden Direktur : Suryo Eko Hadianto

Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono

Wakil Presiden Direktur : Kahar Chua

Direktur : Leader Dermawan Soli Daeli

Direktur : Christian

Dalam RUPST, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk (atau nama lain sesuai persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia). Perubahan nama ini dilakukan untuk memperkuat identitas Perseroan, meningkatkan keselarasan dengan visi dan strategi Perseroan, serta mendukung posisi Perseroan di hadapan para pemangku kepentingan.

Selain itu, disetujui pula perubahan pengendali Perseroan dari sebelumnya PT MNC Asia Holding Tbk menjadi PT Karya Pacific Investama (KPI), sebagai dampak dari penyelesaian transaksi pengambilalihan saham Perseroan oleh KPI yang dilakukan melalui mekanisme tender offer sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Masuknya KPI sebagai mitra strategis menjadikan fundamental yang solid untuk prospek bisnis IATA ke depan. Sinergi ini diharapkan secara efektif memberikan dukungan dalam aspek permodalan dan kapabilitas ekspansi Perseron sekaligus membuka kolaborasi yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (18/6/2026).

Dikutip dari ringkasan risalah RUPST BUMI untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang diunggah di Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 256,33 miliar saham atau 69,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 371,33 miliar saham.

Hasil dari RUPST tersebut salah satunya adalah menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris BUMI. Adapun, hasil RUPST BUMI disebutkan bahwa pertama, menerima dan menyetujui pengakhiran tugas Anton Setianto Soedarsono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal penutupan RUPST.

Terkait dengan hal itu, hasil RUPST juga memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsi Anton Setianto Soedarsono selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tecermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menerima dan menyetujui purna tugas Thomas Myer Kearney dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan RUPST, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tecermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, menyetujui pengangkatan Anton Setianto Soedarsono, sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, menyetujui pengangkatan kembali Rio Supin, sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, kelima RUPST menyetujui pengangkatan Donny Iskandar Maramis, sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara terperinci, berikut perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi BUMI setelah RUPST:

Susunan Direksi BUMI saat ini:

Presiden Direktur: Adika Nuraga Bakrie

Wakil Presiden Direktur: Agoes Projosasmito

Direktur: Nalinkant Amratlal Rathod

Direktur: Adrian Wicaksono

Direktur: Phiong Phillipus Darma

Direktur: Eddy Sanusi

Direktur: R.A. Sri Dharmayanti

Direktur: Andrew Christopher Beckham

Direktur: Maringan M. Ido Hotna Hutabarat

Direktur: Rio Supin

Direktur: Himawan Setiadi

Direktur: Christopher Fong

Direktur: Donny Iskandar Maramis

Susunan Dewan Komisaris BUMI saat ini:

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen: Sharif Cicip Sutardjo

Komisaris Independen: Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen: Y.A. Didik Cahyanto

Komisaris Independen: Anggawira

Komisaris: Anton Setianto Soedarsono

Komisaris: Adhika Andrayudha Bakrie

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian. Pemerintah pun saat ini sedang bergeliat untuk merampingkan jumlah BUMN.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai 1.000.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengatakan saat ini pemerintah tengah bergeliat merampingkan jumlah BUMN. Target, pemerintah akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

IDXChannel – PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) merombak jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Jumat (19/6/2026). Salah satu keputusan dalam RUPST adalah pengangkatan Albertus Indra Sasmita sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang sebelumnya pernah bergabung di CEO Office GoTo Group di bawah kepemimpinan Patrick Walujo.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/6/2026), sejalan dengan agenda transformasi bisnis yang tengah dijalankan perseroan, pemegang saham juga menyetujui perubahan menyeluruh pada susunan pengurus. RUPST dihadiri pemegang saham yang mewakili 8,50 miliar saham atau setara 82,15 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam mata acara ketiga, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang tercermin dalam laporan keuangan perseroan. RUPST kemudian menetapkan susunan pengurus baru PSKT sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama: Eka Sastra
- Direktur: Shinta T. Sutrisno
- Direktur: Dwi Wirawan

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama/Independen: Albertus Indra Sasmita
- Komisaris Independen: Dinno Indiano
- Komisaris: Andre Rasjid Prabu Mangkuningrat
- Komisaris: Praba Diwangkara Caraka Putra Soma
- Komisaris: Cindy Budijono.

Di sisi operasional, Red Planet Indonesia melanjutkan program peremajaan aset dan digitalisasi jaringan Monoloog Hotels yang ditargetkan rampung hingga 2026. Sepanjang 2025, perseroan mengoperasikan tujuh hotel dengan merek Monoloog Hotels yang memiliki total 1.051 kamar. Monoloog Palembang mencatat tingkat okupansi tertinggi sebesar 73,13 persen, diikuti Monoloog Jakarta Pasar Baru sebesar 63,18 persen dan Monoloog Solo sebesar 55,31 persen.

Sementara itu, saham PSKT ditutup menguat pada perdagangan Jumat (19/6/2026) di level Rp196 per saham. Saham perseroan sempat menyentuh level Rp202, melanjutkan tren positif dalam sepekan terakhir di tengah respons pasar terhadap agenda transformasi dan perubahan struktur pengurus perseroan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Perombakan direksi PT Pelni usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 18 Juni 2026 lalu menuai sorotan. Dalam keputusan RUPS, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Menurut Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, Pelni ketika tidak diawaki dengan sosok yang mengerti bisnis maritim akan sulit berkembang. Digitalisasi Maritim, Pelni dan DTP Perkuat Layanan Berbasis Teknologi Satelit LEO BuanterOne

“Jadi masa kejayaan Pelni ini sudah redup, tiba-tiba direksi diganti dengan orang yang background-nya tidak tahu bisnis maritim, tambah mau dibawa ke mana, apa terobosan dirut baru?” tegas Siswanto di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Budi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Telkomsigma (2023-2025), Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020-2025), Streamlining Subsidiaries Transformation Program Leader PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020).

Kemudian, Direktur Utama PT Admedika (2017-2020), Komisaris Utama Telkomedika (2017-2020), Komisaris Utama PT Balebat (2017), Direktur Utama PT MD Media (2015-2017), Direktur Utama PT Melon Indonesia (2013-2015), CFO PT Melon Indonesia ( 2010-2013).

Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial



Lanjut Siswanto, dilihat dari latar belakang tersebut maka diprediksi Pelni yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut bakal sulit berkembang di tengah kondisi penumpang kapal yang terus menyusut. “Yang mengerti bisnis pelayaran saja tidak mampu mengatasi kondisi ini, apalagi yang tidak. Dalam bisnis pelayaran itu sangat rumit, ini berbeda dengan bisnis lainnya,” ungkap Siswanto.

Ia menyebut selama ini Pelni juga menjadi perusahaan yang seakan hidup segan mati tak mau. Berbagai bantuan pemerintah seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Public Service Obligation (PSO) terus dilakukan untuk menghidupi perusahaan ini.

“Agak sulit dalam situasi seperti sekarang, pesimis perusahaan ini bisa berkembang,” tandasnya.

Susunan Jajaran Direksi terbaru PT Pelni (Persero) :

1. Direktur Utama : Budi Setyawan Wijaya

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Triswahyu Herlina

3. Direktur Armada dan Teknik : Kokok Susanto

4. Direktur SDM dan Umum : Heri Purnomo

5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang : Nuraini Dessy W

6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut : Hana Suhardi

Susunan Dewan Komisaris PT Pelni (Persero) :

1. Komisaris Utama : Soenarko Gatie Atmodjo

2. Komisaris : Faturohman

3. Komisaris : Budi Mantoro

4. Komisaris : Moekhlas Sidik

5. Komisaris Independen : Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merombak jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dengan menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai direktur utama menggantikan Tri Andayani.

Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda mengatakan BUMN sektor transportasi laut dan logistik maritim itu menerima pergantian jajaran direksi berdasarkan Salinan Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, terdapat perubahan susunan pada jajaran direksi.

"Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko," kata Ditto dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini diemban oleh Hana Suhardi.

Ditto menyampaikan keputusan itu disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelni (Persero) Tahun Buku 2025 di Gedung BP BUMN, Kamis (18/6) malam di Jakarta.

"Pertemuan yang dihadiri oleh pejabat PT Danantara Asset Management dan BP BUMN, selain merombak jajaran Direksi, juga memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kinerja Perusahaan untuk tahun yang sama," beber Ditto.

Pelni menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Tri Andayani, Anik Hidayati dan Robert MP Sinaga yang tidak hanya berhasil melakukan transformasi di bidang bisnis dan layanan, namun juga menjadi contoh pemimpin yang berintegritas dan profesional.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinan yang sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022-2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan," terang Ditto.

Adapun susunan jajaran direksi terbaru PT Pelni meliputi Direktur Utama Budi Setyawan Wijaya; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triswahyu Herlina; Direktur Armada dan Teknik Kokok Susanto; Direktur SDM dan Umum Heri Purnomo; Direktur Usaha Angkutan Penumpang Nuraini Dessy W; dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Hana Suhardi

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris Pelni yakni Komisaris Utama Soenarko Gatie Atmodjo; Komisaris Faturohman; Komisaris Budi Mantoro; Komisaris Moekhlas Sidik; dan Komisaris Independen Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Diketahui, Pelni sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP), yang mana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute.

Pelni juga mengoperasikan sebanyak 17 kapal rede (perintis). Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan delapan trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026