JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI memunculkan pertanyaan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua. Melalui surat keberatan yang telah disampaikan kepada BPP HIPMI, mereka meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan yang menyebabkan berkurangnya hak suara BPD DOB dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Empat BPD HIPMI DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menilai keputusan tersebut perlu ditinjau kembali karena harus memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) HIPMI. Mereka juga meminta agar keputusan final mengenai hak voters diputuskan melalui mekanisme organisasi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana menjelang munas, melainkan untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil munas, tetapi kepercayaan bahwa seluruh anggota diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Karena itu, kami berharap dasar penetapan hak voters dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif kepada seluruh anggota,” ujar Rob Rafael Kardinal dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, setiap keputusan yang berdampak pada hak representasi daerah harus memiliki dasar normatif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi. “Kami hanya meminta agar keputusan yang diambil memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi HIPMI. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai tafsir yang justru dapat menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Yoti Gire.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, pun menambahkan bahwa hingga saat ini BPD DOB masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kami menghormati seluruh proses organisasi yang sedang berjalan. Karena itu, langkah yang kami tempuh saat ini adalah menggunakan jalur internal yang tersedia untuk mencari penyelesaian yang objektif dan berkeadilan,” tegas Nickson.

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menyebut seluruh anggota juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam setiap keputusan yang memengaruhi hak representasi daerah.

“Pada akhirnya yang ingin kami jaga adalah kredibilitas organisasi. Kepercayaan anggota akan terbangun ketika setiap keputusan diambil secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara setara kepada semua daerah,” kata Anthonius.

BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui forum organisasi yang terbuka dan berlandaskan AD/ART serta PO HIPMI. Mereka menegaskan bahwa langkah keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh anggota memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan.

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( Peradi-SAI ) mendorong lahirnya advokat yang memiliki spesialisasi kompetensi guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Paradigma advokat “serba bisa” sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Tidak masanya lagi era sekarang advokat serba bisa. Datang, semua perkara bisa dikerjakan. Itu sudah tidak bisa lagi,” kata Ketua Umum Peradi-SAI, Harry Ponto dalam Rakernas Peradi-SAI, Jumat (8/5/20026) sore. Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Menurutnya, perkembangan teknologi yang melaju cepat. Kompleksitas persoalan hukum pun menuntut advokat memiliki pendalaman pada bidang-bidang tertentu agar dapat memberikan layanan hukum yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi fokus utama Rakernas pertama di bawah kepemimpinan Harry Ponto yang diselenggarakn di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 8--10 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema 'Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern.'

Harry menjelaskan, spesialisasi bukanlah bentuk pembatasan bagi advokat, melainkan upaya memperdalam kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin spesifik. “Spesialisasi justru membuat advokat makin dalam memahami bidang tertentu. Ini yang dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan, profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Menurut dia, kecerdasan dan kemampuan teknis seorang advokat tidak akan berarti tanpa dibingkai etika profesi yang kuat. “Sekalipun pintar dan cerdas, semua itu harus dibatasi dalam bingkai etika yang benar,” jelasnya.

Sebagai wujud konkret dorongan spesialisasi tersebut, Rakernas Peradi-SAI menghadirkan format seminar multi-tema yang disebut pertama kali diterapkan dalam forum advokat di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, peserta dapat memilih berbagai ruang diskusi sesuai minat dan bidang spesialisasi. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari perkembangan hukum acara pidana, kepailitan dan restrukturisasi lintas negara, hingga bisnis dan investasi yang berkembang seiring perubahan lanskap ekonomi nasional.

Harry menyebut, forum ini juga menjadi bagian dari persiapan Peradi-SAI menghadapi revisi UU No 18/2003 tentang Advokat yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Peradi-SAI, lanjut Harry, siap menjadi salah satu mitra strategis dalam memberi masukan terhadap revisi undang-undang advokat yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR.

Ia menilai sistem organisasi advokat saat ini mengalami persoalan serius akibat menjamurnya banyak organisasi yang berjalan tanpa standar jelas. “Yang terjadi sekarang adalah multibar yang liar. Setiap orang kemudian bisa membuat organisasi advokat. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sekjen Peradi-SAI, A. Patra M. Zen, menyebutkan berbagai keunggulan Rakernas kali ini, mulai dari konsistensi pelaksanaan agenda nasional hingga tingginya partisipasi anggota. Sebanyak 670 advokat dari 55 dari Jayapura hingga Banda Aceh, tercatat mengikuti Rakernas tersebut. Sekjen Propindo Dukung Komisi III DPR Percepat Revisi UU Advokat

Yang tak kalah penting, kepanitiaan rakernas didominasi advokat muda sebagai bukti regenerasi kepemimpinan di tubuh Peradi-SAI berjalan efektif. Patra memastikan rakernas akan melahirkan rekomendasi strategis dari tiga komisi utama, yakni bidang organisasi dan isu internal, pendidikan serta pengangkatan advokat, dan penyempurnaan regulasi advokat nasional. “Rakernas ini selalu melahirkan ide-ide cemerlang untuk masa depan profesi advokat Indonesia,” tambahnya.

JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) pada Sabtu, 2 Mei 2026 menerima audiensi dari perwakilan dokter internship dari berbagai institusi pendidikan, yang diwakili oleh dr. Izdihar Firdaus dan beberapa dokter internship lainnya. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP PDUI, dr. Ardiansyah Bahar, MKM, didampingi beberapa pengurus pusat lainnya mendengarkan langsung permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh para dokter internship.

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya empat dokter peserta program internship dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Terbaru adalah dr. Myta Aprilia Azmy, dokter internship di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi.

“Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi sistem pendidikan dan pembinaan dokter di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia,” kata Ardiansyah Bahar dalam keterangan persnya kepada SindoNews.

Berdasarkan hasil pertemuan dan notulensi yang dihimpun, PDUI mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial. Pertama, terkait status peserta yang tidak jelas apakah mereka peserta pendidikan atau tenaga kerja layanan kesehatan.

“Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, tidak jelasnya hak dan kewajiban, serta minimnya jaminan keselamatan kerja,” ujarnya.

Kedua, pengawasan dan evaluasi yang lemah. Pengawasan terhadap wahana internship dinilai tidak efektif sehingga terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Ketiga, beban kerja yang berlebihan. “Standar kerja yang seharusnya 40-48 jam/minggu, di lapangan jauh melebihi batas tersebut. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan peserta dan kualitas pelayanan,” katanya.

Keempat, perlindungan dan mekanisme pelaporan yang lemah. “Tidak adanya sistem pengaduan yang aman membuat peserta mengalami ketakutan untuk melapor, diperparah dengan tidak jelasnya mekanisme banding dan transparansi penilaian,” jelasnya.

Terkait kematian peserta internship, PDUI menilai perlu adanya klarifikasi dan investigasi yang transparan dan independen. PDUI menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat dilihat sebagai kasus individual, melainkan permasalahan sistemik dalam desain dan implementasi program internship.

“Internship seharusnya menjadi proses pematangan dokter umum, namun dalam praktiknya peserta sering diposisikan sebagai tenaga kerja penuh tanpa perlindungan memadai,” tuturnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab profesi, PDUI menyampaikan beberapa langkah strategis. Pertama, PDUI mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, termasuk kelayakan fasilitas, beban kerja, dan sistem pembinaan.

Kedua, pembentukan tim investigasi independen untuk menyusun kronologis resmi kasus kematian, melakukan investigasi lapangan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, penguatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di mana pemerintah perlu memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja peserta, perlindungan terhadap risiko infeksi, dan standar kerja yang manusiawi.

Keempat, perbaikan sistem pengawasan dan bimbingan, dimana perlu evaluasi peran dan kualitas pembimbing, penguatan supervisi berbasis standar, dan keterlibatan organisasi profesi dalam pembinaan.

Kelima, reformulasi status dan hak peserta internship, dimana perlu kejelasan status hukum peserta, hak, kewajiban, dan kompensasi.

Keenam, penguatan sistem pengaduan dan whistleblower untuk menjamin keamanan peserta dalam menyampaikan keluhan dan membangun sistem pelaporan yang independen dan terlindungi.

PDUI menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi dokter yang menjadi korban dari sistem yang belum sempurna. “Keselamatan dokter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan pasien dan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Women in Logistics and Transport (WILAT) Indonesia Nurmaria Sarosa menyatakan bahwa dalam lima tahun, WILAT telah tumbuh menjadi organisasi profesi perempuan dengan anggota lebih dari 300 orang di empat kota besar.

"Dulu kami ditanya, 'Memangnya ada perempuan di logistik?' Hari ini, kami bersama anggota organisasi dan asosiasi lainnya duduk bersama pengambilan keputusan untuk memperjuangkan dan meningkatkan industri logistik dan transportasi Indonesia menjadi semakin baik lagi sehingga dapat berkompetisi di level global," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

WILAT Indonesia memperingati hari jadi ke-5 pada Kamis (23/4) dengan tema Navigating Logistics Disruption Amid Rising Geopolitical Tension dan menggelar seminar yang dihadiri 200 perwakilan pemerintah, industri, akademisi, pelaku usaha, dan mitra global.

Nurmaria menegaskan peran strategis perempuan dalam menjaga ketahanan rantai pasok Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketegangan geopolitik seperti konflik Laut Merah, konflik Selat Hormuz, perang dagang, dan krisis energi telah menaikkan tarif freight hingga 300 persen dan menambah lead time 14-21 hari. Sementara, biaya logistik Indonesia adalah yang tertinggi di banding negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 23 persen bila merujuk pada versi Bank Dunia.

WILAT Indonesia menilai kondisi tersebut bukan alasan menunggu, melainkan momentum memperkuat tiga hal, yakni agilitas melalui digitalisasi, diversifikasi rute dan memperbaiki dan memperkuat kualitas pemasok serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong multimodal dan green logistics.

"Sebagai pelaku industri, kami memiliki tanggung jawab untuk bisa bersama-sama pemerintah menurunkan biaya logistik Indonesia agar logistik dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi (1 persen penurunan biaya logistik berkontribusi pada 0,1-0,3 persen pertumbuhan ekonomi)," ujarnya.

Dalam kesempatan HUT ke-5, WILAT Indonesia meluncurkan WILAT e-Bulletin untuk menyebarluaskan dan mencetak talenta perempuan di bidang digital freight, risk management, dan green supply chain.

"Masa depan logistik Indonesia tidak dibangun untuk perempuan, tetapi bersama dan oleh perempuan," kata Nurmaria.

Sementara, President CILT Indonesia Iman Gandhi yang menyampaikan WILAT Indonesia merupakan organisasi yang mumpuni dalam mengembangkan kompetensi perempuan di industri logistik dan transportasi.

Sedangkan, pakar logistik halal Marco Tieman menekankan industri logistik Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan logistik halal karena memiliki pasar yang sangat besar.

Pewarta: Tasrief Tarmizi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Kapal Republik Indonesia (KRI) dr Soeharso-990 di Dermaga Komando II Surabaya menjadi saksi sejarah digelarnya Seminar Nasional Global Health Security. Seminar ini diselenggarakan RSPAL dr Ramelan bersama Perkumpulan Kedokteran Militer (Perdokmil) serta Koarmada II, belum lama ini.

Perdokmil merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah bagi para tenaga kesehatan baik militer atau non-militer untuk mengembangkan keilmuan dan kolaborasi. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam menyatukan para pakar kedokteran militer dan sipil guna menjaga kedaulatan kesehatan nasional di tengah berbagai tantangan.

Agenda di atas kapal rumah sakit ini mencakup seminar sekaligus pelantikan pengurus Perdokmil Jawa Timur yang menunjuk Laksma TNI (Purn) Nora Lelyana sebagai Ketua Perdokmil Jawa Timur. Acara ini dihadiri Ketua Umum Perdokmil Mayjen TNI (Purn) Dian Andriani Ratna Dewi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito yang merupakan Ketua Umum Perdokmil periode sebelumnya.

“Perdokmil itu bukan (hanya) perkumpulan dokter-dokter militer. Jadi, siapa pun yang berminat meningkatkan keilmuan dalam bidang emergency, kedaruratan, kemudian dalam kondisi bencana, artinya kondisi yang menuntut respons cepat baik itu dokter militer, yang bekerja di bidang kesehatan atau siapa pun yang ingin mendukung, maka kami Perdokmil siap mewadahi,” ujar Dian membuka pelantikan Pengurus Perdokmil Jawa Timur.

Dia menuturkan visi Perdokmil adalah Tri Bhakti yang bertujuan menguatkan kolaborasi sipil-militer dalam respons cepat. Maka itu, Tri Bhakti yang jadi pedoman Perdokmil antara lain solid, knowledge, dan defense.

Acara tersebut membahas kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari paradigma baru pertahanan negara. Kapal rumah sakit sepanjang 122 meter ini dipilih sebagai lokasi seminar untuk menegaskan kemampuan mobilitas medis TNI AL hingga ke pelosok negeri.

Nora mengatakan, pelantikan pengurus Perdokmil Jawa Timur di kapal rumah sakit militer ini menjadi simbol kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan medis yang cepat dan luas saat terjadi bencana.

“Kita adakan pelantikan pengurus Perdokmil Jawa Timur ini di kapal perang dengan harapan bahwa kapal ini selalu siap bergerak saat bencana dengan cepat dan melayani sebanyak-banyaknya masyarakat,” katanya.

Selain pelantikan, acara tersebut juga sekaligus menggelar Seminar Nasional Global Health Security dengan tajuk “Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Menghadapi Ancaman Biologis dan Pandemi untuk Ketahanan Nasional”.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sepakat bahwa keamanan kesehatan global merupakan pilar penting dalam ketahanan nasional, khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3T yang mengutamakan daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan beragam persoalan di daerah-daerah 3T. “Untuk melaksanakan program ini, kita akan pilih daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar. Maka kita akan bekerja sama dengan menggunakan kapal rumah sakit TNI AL seperti ini untuk melakukan pelayanan kesehatan pada peserta JKN di daerah-daerah 3T,” ujar Prihati.

Di atas KRI dr Soeharso-990, ratusan peserta lintas sektor berkumpul membahas krisis kesehatan. Seminar sekaligus pelantikan pengurus Perdokmil Jawa Timur ini juga menjadi titik temu antara militer, tenaga medis, akademisi, hingga organisasi kemanusiaan dalam merespons potensi pandemi di masa depan.

Forum ini juga menekankan satu hal di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global bahwa ketahanan kesehatan melalui kolaborasi multipihak yang solid harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pertahanan negara. Dalam hal Global Health Security, seminar ini juga membahas peran militer dalam respons cepat dan penyaluran bantuan saat terjadi bencana atau pandemi.

JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia ( IKAPI ) menggelar Halalbihalal untuk mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional. Khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) dan kepailitan.

Halalbihalal yang mengusung tema Mempererat Silaturahmi, Membuka Pintu Rejeki ini dihadiri jajaran pengurus, anggota, serta berbagai mitra strategis IKAPI. Ketua Panitia Halalbihalal IKAPI 2026 Niken Susanti mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. ”Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat solidaritas internal organisasi,” katanya dalam sambutannya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (10/4/2025) malam. Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kurator, IKAPI Luncurkan Buku untuk Praktisi Hukum

Menurutnya, kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut. IKAPI, kata dia, terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama. “Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas keluarga besar IKAPI, baik yang beragama Islam maupun dari pemeluk agama lainnya,” ujarnya.

Selain dihadiri internal organisasi, halalbihalal ini juga mengundang sejumlah pejabat dari instansi yang selama ini menjadi mitra kerja IKAPI. Di antaranya Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Teddy Ristiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Niken menegaskan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegasnya. Gugatan PKPU Cuma Bisa Diajukan Jika Utang Sentuh 75% dari Total Aset

Lebih lanjut, ia menyampaikan tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

”IKAPI akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, IKAPI berharap dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi. Tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

JAKARTA - CEO dan Founder Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas alias Don Papank didaulat menjadi Waketum DPP Pengusaha Bela Bangsa (PBB) periode 2025-2030. Penunjukan Don Papank sebagai Waketum DPP PBB tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Bela Bangsa Nomor: 004/010/DPP-PBB/IV/2026 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PBB Trisya Suherman dan Sekjen Vincent Young.

Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman menyebut, bergabungnya Don Papank menjadi angin segar bagi DPP PBB dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Don Papank ini punya track record yang panjang dalam dunia usaha dan bisnis. Dan kami ucapkan terima kasih selamat bergabung Don Papank,” katanya, Jumat (10/4/2026). BI Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7% di 2026

Sementara itu, Don Papank mengaku bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, ini merupakan kesempatan bergabung dengan orang-orang yang dinilainya sangat luar biasa.

“Sudah saatnya pengusaha lokal bisa lebih berkontribusi di dalam ekonomi nasional dan mengimplementasikan Asta Cita melalui Pengusaha Bela Bangsa untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai keinginan Presiden Prabowo,” tegasnya.

BANTUL - Asosiasi Media Digital, Komunikasi dan Kreatif (Amikraf) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ros-In Hotel, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu 14 Februari 2026.

Munas ke 2 Amikraf membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mengesahkan Ketua Umum terpilih, serta merumuskan program kerja organisasi ke depan. Forum ini menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan dan penguatan tata kelola Amikraf sebagai organisasi profesi di bidang media digital, komunikasi, dan kreatif.

Ketua Umum Amikraf terpilih periode 2026-2031 Fajar Junaedi mengatakan, Amikraf menjadi jembatan bagi praktisi dan akademisi. Selama ini, ranah dunia usaha - industri dan ranah kampus berjalan pada koridornya masing-masing.

Akibatnya, ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak siap menghadapi kompetisi dunia kerja.

“Melalui Amikraf, para praktisi bisa memberi kontribusi dalam penyusuan profil lulusan, yang selanjutnya oleh akademisi bisa dikembangkan menjadi outcomes learning yang menjadi acuan dalam penyusunan mata kuliah berorientasi pada outcomes based education,” katanya, Minggu (15/2/2026).

Fajar melanjutkan, pada era ini tantangan digitalisasi, komunikasi, dan industri kreatif yang bersifat global, memerlukan jejaring para praktisi dan akademisi. “Amikraf adalah jembatan yang menjadi titik temu jejaring praktisi dan akademisi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Amikraf periode sebelumnya Noor Iza menegaskan, penguatan tata kelola organisasi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ekosistem media digital yang semakin kompleks.

“Ke depan, Amikraf berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional anggotanya melalui berbagai program seperti seminar, workshop, pelatihan, festival, dan pameran karya,” tuturnya.

Selain itu, asosiasi juga akan memperkuat inovasi dan jejaring kolaboratif serta mendorong advokasi kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan profesi media digital, komunikasi, dan kreatif di Indonesia.

Melalui Munas ke-2 ini, Amikraf menegaskan langkah strategisnya untuk menjadi asosiasi profesi yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

“Dengan semangat profesionalisme dan kebersamaan, Amikraf optimistis dapat terus berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memajukan ekosistem industri media digital, komunikasi, dan kreatif di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

JAKARTA - Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) mengkritik Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) yang dinilai bermaksud mempertahankan berbagai lembaga bentukan menkes meski telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945. Para guru besar ini mendesak seluruh instrumen yang lahir dari kewenangan menkes harus ditata ulang atau dikocok ulang sebagai konsekuensi mutlak negara hukum.

Sikap tegas tersebut disampaikan MGBKI bersama Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Aliansi Ketahanan Kesehatan Indonesia, dan MDP Watch dalam siaran pers bersama di Jakarta, Selasa (4/2/2026). Hal ini menyusul Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Nomor 182/PUU-XXII/2024. Ketua MK Suhartoyo Menangis Saat Tutup Sidang Putusan Terakhir Bersama Arief Hidayat

Ketua Umum MGBKI, Budi Iman Santoso mengatakan, siaran pers Kemenkes tertanggal 31 Januari 2026 justru menunjukkan indikasi penolakan terhadap putusan MK. Padahal, sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final, mengikat, dan tidak membuka ruang tafsir sepihak oleh pemerintah.

“Ini bukan soal perbedaan pendapat kebijakan, tetapi soal ketaatan konstitusional. Mengabaikan putusan MK sama artinya dengan menempatkan kekuasaan eksekutif di atas konstitusi,” katanya.

MK secara eksplisit menegaskan bahwa kolegium adalah entitas keilmuan yang independen, dibentuk oleh komunitas akademik dan profesi, bukan oleh menkes. ”Karena itu, pembentukan kolegium kedokteran dan kesehatan oleh kekuasaan menteri dinilai melanggar prinsip independensi ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Dalam putusannya, MK juga memangkas kewenangan menkes hanya pada fungsi administratif, seperti pengesahan dan pencatatan, tanpa hak mencampuri substansi keilmuan. "Putusan MK juga menegaskan bahwa pengawasan etika dan disiplin profesi bukan lagi kewenangan pemerintah pusat maupun daerah," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kewenangan menkes dalam mengatur dan menunjuk anggota sejumlah lembaga dan instrumen dinilai tidak memiliki dasar konstitusional dan harus segera ditata ulang atau kocok ulang. "Ini adalah konsekuensi logis negara hukum yang taat konstitusi," tegasnya.

Ketua Umum MDP Watch, Norman Zainal mengatakan, pembiaran terhadap kondisi ini akan menciptakan preseden berbahaya bagi tata kelola profesi kesehatan. “Jika putusan MK saja bisa diabaikan, maka runtuhlah prinsip negara hukum,” ujarnya.

Atas dasar itu, MGBKI dan organisasi pendukung secara tegas menuntut penataan ulang total terhadap seluruh lembaga yang dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Kesehatan dan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. "Termasuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Kolegium Kedokteran dan Kolegium kesehatan, serta Majelis Disiplin Profesi,” katanya.

Koordinator Aliansi Ketahanan Kesehatan Indonesia, Baharuddin, menilai penataan ulang tersebut bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan menyangkut keselamatan pasien dan mutu pendidikan kedokteran. “Intervensi kekuasaan dalam ranah keilmuan selalu berujung pada degradasi mutu dan konflik kepentingan,” katanya. BPOM Gandeng BNN dan Polri Awasi Peredaran dan Penyalahgunaan Whip Pink

Sementara itu, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, M Nasser menegaskan, kepatuhan terhadap putusan MK merupakan kewajiban absolut seluruh penyelenggara negara. “Tidak ada ruang kompromi dalam soal konstitusi,” ujarnya.

Dia mengatakan, keempat organisasi tersebut akan terus mengawal implementasi Putusan MK dan mengingatkan bahwa pengabaian terhadap konstitusi di sektor kesehatan bukan hanya persoalan administratif. "Tapi sebuah ancaman serius terhadap demokrasi, independensi profesi, dan keselamatan publik," tegasnya.

JAKARTA - Organisasi Advokat Bentala Indra Nusantara Advokat (BINA) resmi dideklarasikan pada Selasa, 17 Desember 2025. Pengukuhan dan deklarasi tersebut menandai kehadiran organisasi advokat baru yang berkomitmen pada penguatan profesionalisme, integritas, dan peran advokat dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat.

Acara deklarasi dan pengukuhan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, Jalan M.T. Harjono, Cawang, Jakarta Selatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum yang diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Utama, Sofyan.

Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan posisi strategis organisasi advokat dalam ekosistem bantuan hukum nasional, khususnya dalam mendukung keberadaan pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

“Keterlibatan advokat yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar akses keadilan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Sofyan juga menyampaikan melalui deklarasi dan pengukuhan BINA, peran organisasi advokat diharapkan semakin kuat dalam mendukung perluasan dan penguatan posbankum desa/kelurahan. Upaya tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi negara dalam memastikan bahwa layanan bantuan hukum tidak berhenti di tingkat formal, tetapi benar-benar menjangkau komunitas akar rumput.

Usai deklarasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional BINA, Ihsan Firmansyah, menyampaikan orasi pertamanya sebagai pimpinan organisasi. Ihsan menegaskan bahwa BINA lahir dari kesadaran kolektif para praktisi hukum akan pentingnya memperkuat integritas, etika, dan kapasitas profesional advokat di tengah dinamika hukum yang terus berkembang.

Ihsan menekankan komitmen BINA untuk membangun organisasi yang transparan, berorientasi pada layanan, serta memiliki standar tinggi dalam pelaksanaan tugas profesi advokat. Ihsan menjelaskan BINA akronim dari Bentala Indra Nusantara Advokat merupakan organisasi advokat independen yang didirikan oleh praktisi hukum dari berbagai latar belakang.

“Dengan mengusung nilai profesionalisme, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat, BINA menempatkan diri sebagai organisasi yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global,”ucapnya.

Menurut Ihsan, pembentukan BINA juga membawa harapan agar organisasi ini dapat menjadi mitra berintegritas bagi lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka tersebut, BINA berkomitmen untuk berperan aktif dalam penyusunan kebijakan hukum, penguatan sistem peradilan, serta pengembangan budaya hukum yang berkeadilan.

Ihsan juga memaparkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional BINA, yang terdiri dari Ihsan Firmansyah sebagai Ketua Umum, Chetta Dwitama sebagai Sekretaris Jenderal, dan Arnold Pohan sebagai Bendahara Umum. Selain itu, BINA didukung oleh Dewan Penasihat yang diisi antara lain Prof. Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H., dan Dr. Fransisca Romana, S.H., M.H., Dewan Pengawas oleh Dr. Siska, S.H., M.H., serta Dewan Pakar yang melibatkan advokat senior dan akademisi lintas disiplin.

Acara deklarasi dan pengukuhan BINA ditutup oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Ormas, Abdul Gafur, S.STP., M.Si.

Dalam sambutannya, Abdul Gafur menekankan BINA diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, sejalan dengan keberadaan ratusan ribu organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar secara resmi.

“Sebagai organisasi profesi advokat, BINA dituntut untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi-aksi konkret, sebagaimana tercermin dalam semboyan brave, intelligent, noble, and action,” ujarnya.

Abdul Gafur juga menegaskan eksistensi BINA harus mampu melahirkan penegak hukum yang memiliki kapabilitas, kemandirian, dan integritas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1). Dengan demikian, kehadiran BINA diharapkan tidak hanya menambah jumlah organisasi advokat, tetapi juga memperkuat kualitas penegakan hukum dan pelayanan keadilan di Indonesia.

Dengan deklarasi dan pengukuhan ini, BINA menegaskan posisinya sebagai organisasi advokat yang menempatkan etika profesi, pengabdian publik, dan kemitraan strategis dengan negara sebagai fondasi utama dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di bidang hukum.