Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin.

Dilansir laman resmi MK, sidang akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu permohonan yang akan diputus, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun.

Dalam permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 itu, Dharma yang juga calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024 mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah dalam UU Kesehatan.

Selain itu, ada pula permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi UU Pilkada. Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mereka meminta penegasan pilkada dilakukan hanya secara langsung.

Berikutnya, permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi batas usia calon kepala desa (kades). Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju jadi kades menguji Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kedua mahasiswa itu meminta batas usia calon kades diubah dari minimal 25 tahun, menjadi minimal 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa.

Berikut rincian 29 permohonan yang bakal diputus Mahkamah hari ini.

1. Permohonan nomor 199/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

2. Permohonan nomor 198/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

3. Permohonan nomor 197/PUU-XXIV/2026 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

4. Permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

5. Permohonan nomor 194/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

6. Permohonan nomor 193/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

7. Permohonan nomor 139/PUU-XXIII/2025 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Permohonan nomor 196/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9. Permohonan nomor 180/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

10. Permohonan nomor 177/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Permohonan nomor 181/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

13. Permohonan nomor 173/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Permohonan nomor 175/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris.

15. Permohonan nomor 210/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

16. Permohonan nomor 182/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

17. Permohonan nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

18. Permohonan nomor 183/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Permohonan nomor 188/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

20. Permohonan nomor 187/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. Permohonan nomor 189/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Permohonan nomor 170/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

23. Permohonan nomor 179/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

24. Permohonan nomor 185/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Permohonan nomor 174/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

26. Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

27. Permohonan nomor 176/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

28. Permohonan nomor 184/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

29. Permohonan nomor 178/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Rabu (17/6/2026). Adapun gugatan dengan nomor perkara 126/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Rabu (17/6/2026).

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UU Advokat paling lama dua tahun sejak putusan ini dibacakan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan revisi, maka UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Hakim Guntur Hamzah menjelaskan, persoalan utama organisasi advokat saat ini bukan lagi mengenai keabsahan organisasi advokat tertentu. Namun lebih kepada ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mampu memisahkan fungsi representatif dan fungsi regulatif dalam organisasi advokat.

"Perlunya pemisahan fungsi demikian didasarkan pada praktik organisasi advokat selama ini di mana organisasi advokat merangkap sebagai regulator, penguji, pengawas, sekaligus penegak etik," kata Guntur dalam pertimbangannya.

Dengan adanya pemisahan fungsi representatif dan fungsi regulatif, maka konflik kepentingan dalam mengelola organisasi advokat baik secara internal maupun antar organisasi seharusnya dapat dihindari.

Dengan berdasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola organisasi advokat, maka Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang 18/2003.

Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen, dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat melindungi hak-hak konstitusional para advokat dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pencari keadilan justice abelent.

Perubahan UU 18/2003 Dilakukan dengan Mengatur Antara Lain:

1. Desain kelembagaan organisasi advokat

2. Pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi

3. Bentuk regulator, misalnya dewan, konsil, atau majelis

4. Kewenangan regulator

5. Hubungan antara regulator dan organisasi

6. Mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Lombok pada 5-6 Juni 2026, DPD KAI Jawa Barat menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan DPD KAI Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan anggota serta menjalin berbagai kerja sama strategis di wilayah Jawa Barat selama periode kerja 2024-2026.

Penghargaan ini diraih di bawah kepemimpinan Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny M. Ramdhany dan Sekretaris AA Jaelani yang dinilai berhasil mendorong penguatan organisasi, peningkatan kualitas anggota, serta memperluas sinergi dengan berbagai pihak di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi seluruh jajaran pengurus serta anggota DPD KAI Jawa Barat dalam menjalankan program organisasi, meningkatkan kualitas profesi advokat, serta memperkuat eksistensi KAI di tengah masyarakat.

Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny M. Ramdhany menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh DPP KAI. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya.

“Penghargaan ini menjadi sebuah pendorong bagi DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPC KAI se-Jawa Barat dan seluruh anggota KAI se-Jawa Barat yang telah berkontribusi, bekerja keras, dan menjaga soliditas organisasi. Mari kita jaga dan rawat kepercayaan yang telah diberikan oleh DPP KAI kepada DPD KAI Jawa Barat,” ujar Deny.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh keluarga besar KAI Jawa Barat yang selama ini terus menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Sekretaris DPD KAI Jawa Barat AA Jaelani menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus memperkuat tata kelola organisasi dan jejaring kemitraan. “Integritas adalah fondasi utama profesi kami. Kami ingin membangun organisasi yang melahirkan advokat yang cakap hukum sekaligus punya kepedulian sosial tinggi,” katanya.

Momentum ini makin memperkuat komitmen DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi garda depan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh anggota untuk terus berkarya dan mengharumkan nama organisasi di tingkat daerah maupun nasional.

Prestasi KAI DPD Jawa Barat malam itu membuat bangga para anggotanya, seperti Arif Timbul Parhusip yang berdomisili di Kota Harapan Indah, Bekasi. Dia mengatakan, setiap advokat tentunya sangat menginginkan adanya pembinaan kepada anggotanya secara terus menerus.

“Dan untuk itu kami bersyukur berada dalam naungan para senior advokat yang peduli dan berkomitmen mengurus peningkatan kualitas anggota KAI Jawa Barat guna tercapainya advokat yang Cerdas, Cadas, dan Berkelas. Prestasi tersebut membuat kami termotivasi untuk berkomitmen berbuat lebih banyak lagi bagi KAI Jabar,” kata Arif dengan suara berapi-api dalam balutan kaos seragam KAI Jabar untuk rakernas.

BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Dewan Kehormatan bersinergi perkuat pengawasan etik advokat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat" di Bandung, Kamis, 20 Mei 2026.

Hadir dalam diskusi tersebut tiga pembicara, yakni Otto Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Peradi, Adardam Achyar, dan Saud Usman Nasution. Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan, forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat, Peradi di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," kata Dwiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dwiyanto menjelaskan, Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen Pol. (Purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan, forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

"Peradi bergerak, kita punya pengalaman, kita punya rujukan dan mulai kita berpikir untuk menyempurnakan itu," ujarnya.

Acara di Jabar ini, lanjut Dwiyanto, dapat menghasilkan prosiding atau kumpulan pikiran maupun tulisan yang bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Kumpulan pemikiran tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Peradi dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Advokat agar anggotanya menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.

"Itu targetnya, kita semua berkumpul dan materinya sudah berjalan dan saya berharap perjalanannya baik dan lancar dan ada rumusan yang kita bawa pulang ke masing-masing kota dan ke Jakarta," katanya.

Saud Usman menyampaikan, forum diskusi ini juga menyinkronkan pelaksanaan tugas dari Komwas dan Dewan Kehormatan, sehingga dalam perlaksanaannya bisa simultan dan terintegrasi.

"Karena kita menginginkan agar betul-betul organisasi kita, advokat Peradi yang besar ini, taat aturan sehingga nantinya semua kegiatan kita berdasarkan aturan yang ada," katanya.

Sinkronisasi antara Komwas dan Dewan Kehormatan ini membuat penegakan kode etik advokat akan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggaran advokat sekecil apapun bisa ditindaklanjuti. "Bisa kita proses dan juga nantinya diharapan ke depan kita sudah tatat aturan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Advokat Muda DPN Peradi Sutrisno menambahkan, jumlah advokat Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan sangat banyak.

"Sekarang ini anggota Peradi itu sudah sampai dengan jumlah 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Ada 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di seluruh Indonesia," katanya.

Sutrisno mengungkapkan, besarnya jumlah anggota dan DPC Peradi, tentunya membuat dinamika perkembangan organisasinya pun sangat pesat. Peradi mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggotanya.

Peradi dan jajarannya di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga kualitas dan integritas advokatnya. Di sinilah pentingnya peran Komwas, Komwasda, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, dan DPC.

"Untuk menjaga ketertiban sikap daripada seluruh advokat Indonesia daripada anggota Peradi," katanya.

Menurut Sutrisno, sesuai UU Advokat, Peradi wajib mengawasi seluruh advokat yang menjadi anggotanya. "Dengan fungsi pengawasan itu, harapannya akan diperkecil kemungkinan ada pelanggaran etika profesi," ucanya.

Sutrisno menegaskan, jika semua advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, maka akan menguntungkan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pelaksana Forum Diskusi, Ika Rahwawati menyampaikan, forum ini bertujuan agar Komwas dan Komwasda, Dewan Kehormatan Daerah, DPN, dan DPC dapat menajamkan perannya masing-masing.

"Untuk tercapainya sinergitas antara DPN/DPC Peradi, Komwas, Dewan Kehormatan se-Jabodetabek dan Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat penegak etik," katanya.

JAKARTA - Kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 telah dilantik di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto hadir langsung didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dari unsur pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga hadir. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna.

Dari Polri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diwakili oleh Karo SDM Irjen Pol Anwar, Karo Wassidik Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak, serta Dirtipidum Brigjen Pol Wira Satya Triputra.

Hadir juga sejumlah Hakim Agung, anggota Komisi III DPR termasuk Aboe Bakar Alhabsyi, serta Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi turut menghadiri acara tersebut bersama perwakilan lembaga tinggi negara lainnya.

Kehadiran para pejabat tersebut mengiringi pelantikan kepengurusan baru Peradi Profesional periode 2026–2031 yang dipimpin oleh Harris Arthur Hedar. Dalam sambutannya, Harris menegaskan organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik internal.

"Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris Arthur.

Dia menuturkan, organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks. "Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," sambungnya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda komitmen Peradi Profesional dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi melantik jajaran pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jakarta Pusat (Jakpus) periode 2025-2028 pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu dan pencari keadilan.

Pelantikan berlangsung dengan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, pengurus PBH Pusat, serta DPC Peradi Jakarta Pusat. Pengurus baru PBH Peradi Jakarta Pusat dipimpin Deny Surya Pranata Purba.

Ketua Panitia Pelantikan PBH Peradi Jakarta Pusat Sonang Nimrot Jewell Manullang mengatakan, seluruh pengurus yang dilantik merupakan anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang berasal dari berbagai kantor hukum berbeda. Meski memiliki latar belakang firma hukum yang beragam, mereka disatukan oleh semangat pengabdian untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

“Semangatnya anak muda, jadi mau berkumpul untuk bersatu hati memberikan jasa bantuan hukum secara pro bono (tanpa dipungut biaya),” ujar Sonang usai pelantikan.

Menurut dia, kepengurusan baru nantinya langsung menggelar rapat kerja untuk menyusun program prioritas selama masa bakti 2025-2028. Meski demikian, dia memastikan fokus utama PBH tetap pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

“PBH Peradi Jakarta Pusat ingin hadir membantu masyarakat tanpa dipungut biaya, khususnya mereka yang secara finansial membutuhkan bantuan hukum,” ucapnya.

Semangat bantuan hukum gratis tersebut bukan hanya arahan internal organisasi, melainkan juga amanat Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan layanan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu. “Advokat bukan hanya bekerja profesional dibayar klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya,” tutur Sonang.

Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang berharap pengurus baru PBH mampu menjangkau kelompok marginal yang selama ini kesulitan memperoleh akses keadilan. “Kita berharap pengurus baru ini dapat menjangkau kaum marginal dan pencari keadilan yang tidak mampu,” kata Freddy.

PBH Peradi Jakarta Pusat saat ini diperkuat sekitar 30 tenaga pengurus dan didukung ribuan anggota DPC Peradi Jakarta Pusat. Kekuatan sumber daya tersebut menjadi modal besar dalam memperluas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono menekankan pentingnya keberadaan PBH dalam organisasi advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

“Pusat Bantuan Hukum adalah bagian yang sangat penting dari organisasi advokat. Undang-Undang Advokat mencantumkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Dwiyanto menyebut bantuan hukum pro bono merupakan bagian dari nilai luhur profesi advokat atau officium nobile. Bahkan, sejarah lahirnya profesi advokat sejak zaman Romawi tidak bisa dipisahkan dari semangat pengabdian membantu masyarakat.

Dia mendorong PBH Peradi Jakarta Pusat menggerakkan lebih banyak anggota advokat terlibat aktif dalam pelayanan hukum gratis. Menurut data yang disampaikannya, DPC Peradi Jakarta Pusat memiliki sekitar 2.992 anggota. “Kalau 10 persen saja bergerak memberikan bantuan hukum, berarti hampir 300 advokat membantu masyarakat secara cuma-cuma di Jakarta Pusat,” ujarnya.

Ketua PBH DPC Peradi Jakarta Pusat Deny Surya Pranata Purba menambahkan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengabdian profesi advokat kepada masyarakat. “Dengan adanya pelantikan hari ini diharapkan menjadi momentum yang mulia bagi profesi advokat, sehingga semakin tergerak rasa ingin membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu,” katanya.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah program terukur dan dinilai efektif untuk dijalankan dalam satu tahun kepengurusan ke depan. Salah satu program utama yakni membuka registrasi sukarelawan bagi seluruh anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang ingin terlibat dalam bantuan hukum pro bono.

Menurut Deny, pengurus PBH nantinya hanya berperan sebagai pengorganisir, sementara kekuatan utama tetap berada pada solidaritas para advokat anggota Peradi Jakarta Pusat. “Kami hanya organ yang mengorganisir. Selebihnya mari bersama-sama membantu kaum yang membutuhkan,” ucapnya.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. "Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

“Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," kata Harris.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," tandasnya.

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( Peradi-SAI ) mendorong lahirnya advokat yang memiliki spesialisasi kompetensi guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Paradigma advokat “serba bisa” sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Tidak masanya lagi era sekarang advokat serba bisa. Datang, semua perkara bisa dikerjakan. Itu sudah tidak bisa lagi,” kata Ketua Umum Peradi-SAI, Harry Ponto dalam Rakernas Peradi-SAI, Jumat (8/5/20026) sore. Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Menurutnya, perkembangan teknologi yang melaju cepat. Kompleksitas persoalan hukum pun menuntut advokat memiliki pendalaman pada bidang-bidang tertentu agar dapat memberikan layanan hukum yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi fokus utama Rakernas pertama di bawah kepemimpinan Harry Ponto yang diselenggarakn di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 8--10 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema 'Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern.'

Harry menjelaskan, spesialisasi bukanlah bentuk pembatasan bagi advokat, melainkan upaya memperdalam kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin spesifik. “Spesialisasi justru membuat advokat makin dalam memahami bidang tertentu. Ini yang dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan, profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Menurut dia, kecerdasan dan kemampuan teknis seorang advokat tidak akan berarti tanpa dibingkai etika profesi yang kuat. “Sekalipun pintar dan cerdas, semua itu harus dibatasi dalam bingkai etika yang benar,” jelasnya.

Sebagai wujud konkret dorongan spesialisasi tersebut, Rakernas Peradi-SAI menghadirkan format seminar multi-tema yang disebut pertama kali diterapkan dalam forum advokat di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, peserta dapat memilih berbagai ruang diskusi sesuai minat dan bidang spesialisasi. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari perkembangan hukum acara pidana, kepailitan dan restrukturisasi lintas negara, hingga bisnis dan investasi yang berkembang seiring perubahan lanskap ekonomi nasional.

Harry menyebut, forum ini juga menjadi bagian dari persiapan Peradi-SAI menghadapi revisi UU No 18/2003 tentang Advokat yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Peradi-SAI, lanjut Harry, siap menjadi salah satu mitra strategis dalam memberi masukan terhadap revisi undang-undang advokat yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR.

Ia menilai sistem organisasi advokat saat ini mengalami persoalan serius akibat menjamurnya banyak organisasi yang berjalan tanpa standar jelas. “Yang terjadi sekarang adalah multibar yang liar. Setiap orang kemudian bisa membuat organisasi advokat. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sekjen Peradi-SAI, A. Patra M. Zen, menyebutkan berbagai keunggulan Rakernas kali ini, mulai dari konsistensi pelaksanaan agenda nasional hingga tingginya partisipasi anggota. Sebanyak 670 advokat dari 55 dari Jayapura hingga Banda Aceh, tercatat mengikuti Rakernas tersebut. Sekjen Propindo Dukung Komisi III DPR Percepat Revisi UU Advokat

Yang tak kalah penting, kepanitiaan rakernas didominasi advokat muda sebagai bukti regenerasi kepemimpinan di tubuh Peradi-SAI berjalan efektif. Patra memastikan rakernas akan melahirkan rekomendasi strategis dari tiga komisi utama, yakni bidang organisasi dan isu internal, pendidikan serta pengangkatan advokat, dan penyempurnaan regulasi advokat nasional. “Rakernas ini selalu melahirkan ide-ide cemerlang untuk masa depan profesi advokat Indonesia,” tambahnya.

JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Pelantikan itu menandai babak baru upaya peningkatan kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia.

Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi sinyal kuat hadirnya standar baru dalam praktik advokat di tengah lanskap hukum yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut profesionalisme tinggi.

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Haedar menegaskan, organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000086.AH.01.07.TAHUN 2026 yang ditetapkan pada 27 Januari 2026.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Prof Harris.

Dalam waktu singkat sejak berdiri, Peradi Profesional menunjukkan akselerasi yang signifikan di tingkat nasional. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Peradi Profesional sudah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak strategis, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga sektor perbankan.

Hingga saat ini, organisasi telah menjalin kerja sama dengan 39 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, mengembangkan sinergi dengan 6 kementerian/lembaga negara dan menjalin kemitraan dengan 2 institusi perbankan.

Langkah ini menegaskan posisi advokat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem hukum yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, kebijakan publik, dan sektor ekonomi.

Dorong Reformasi Pendidikan Advokat

Salah satu fokus utama Peradi Profesional adalah pembaruan sistem pendidikan advokat. Melalui evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi ini menghadirkan pendekatan baru melalui Program Pendidikan Advokat (PPA).

Program ini dirancang untuk melahirkan advokat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kesiapan praktik yang kuat, kompetensi profesional yang terukur dan integritas tinggi dalam penegakan hukum

Dengan pendekatan ini, Peradi Profesional ingin menjawab tantangan utama profesi advokat: kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Apresiasi Penegak Hukum, Perkuat Nilai Profesi

Dalam rangkaian acara pelantikan, Peradi Profesional juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh penegak hukum sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga integritas dan keadilan.

Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun profesi advokat yang berlandaskan tiga nilai utama yaitu Bermutu, Beretika, dan Berintegritas Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan, program, serta arah strategis organisasi ke depan.

Peradi Profesional adalah organisasi advokat yang berfokus pada penguatan kualitas, integritas, dan profesionalisme melalui pendidikan adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan sistem organisasi yang modern dan akuntabel.

JAKARTA - Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dijadwalkan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (8/5/2026) setelah mengantongi izin dari Mabes Polri melalui surat yang diterbitkan Kabaintelkam dan ditandatangani Kombes Pol Ade Yaya Suryana. Selain itu, izin juga diberikan oleh Polda Metro Jaya melalui surat yang ditandatangani Kombes Miko Indrayana.

Dalam surat tersebut, izin diberikan kepada Dewan Pimpinan Peradi Profesional, dengan penanggung jawab Bambang Herry Purnomo. Dokumen itu juga mencantumkan pelaksanaan pelantikan dewan pengurus pimpinan nasional untuk periode 2026-2031.

Acara pelantikan direncanakan digelar di Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta mulai pukul 18.00 WIB. Agenda tersebut menandai langkah lanjutan organisasi advokat baru ini dalam memperkuat profesionalisme dan integritas di bidang hukum.



Sebelumnya, Peradi Profesional telah dideklarasikan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Deklarasi tersebut menjadi penanda kehadiran organisasi advokat baru yang diharapkan dapat menjawab tantangan di dunia hukum.

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Hedar menyatakan organisasi yang dipimpinnya tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan organisasi advokat lain, melainkan sebagai respons atas dinamika yang terjadi di kalangan profesi hukum.

“Peradi Profesional atau Peradiprof adalah organisasi profesi yang berbasis mutu, etika, dan karakter. Peradiprof bukan sebagai kompetitor namun hadir sebagai jawaban atas kegelisahan kolektif kita semua. Kami hadir untuk memastikan bahwa profesi ini bermartabat dan tetap menjadi officium nobile—profesi yang mulia,” kata Harris.

Dia berpendapat, profesi advokat saat ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk menurunnya kepercayaan publik serta fragmentasi organisasi. Ia juga menyoroti kecenderungan penggunaan profesi advokat untuk kepentingan jangka pendek.

Harris menambahkan, perkembangan teknologi dan transformasi digital turut menghadirkan dinamika baru dalam praktik hukum. Inovasi berbasis digital hingga sistem pembiayaan teknologi dinilai menciptakan hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum konvensional.

Organisasi ini didirikan oleh tiga advokat sekaligus akademisi, yakni Harris Arthur Hedar, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Abdul Latif. Secara hukum, Peradi Profesional telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum RI melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000086.AH.01.07 Tahun 2026.

“Kehadiran Peradiprof merupakan ikhtiar kolektif untuk mengembalikan profesi advokat pada hakikatnya sebagai penjaga keadilan dan pengawal rasionalitas hukum,” ujarnya.

“Peradiprof berupaya menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban hukum menuju Indonesia bermartabat dan memastikan bahwa setiap advokat yang bernaung di dalamnya memiliki kesadaran penuh akan perannya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum di era transformasi digital,” tukas Harris.

Dalam deklarasinya, organisasi ini juga menghadirkan penceramah Das’ad Latif yang menyampaikan tausiyah mengenai pentingnya integritas dalam profesi advokat. "Terakhir, advokat harus menggunakan kecerdasan dan imannya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu dengan menempatkan hukum secara tepat dan proporsional, bukan sekadar membela klien yang salah," katanya.

Selain itu, sejumlah tokoh turut hadir dalam acara deklarasi tersebut, di antaranya anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka.