Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap alasan di balik belum tuntasnya pembayaran pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini masih menyisakan kewajiban besar sejak perusahaan dinyatakan pailit pada 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan hingga saat ini baru sekitar 20 persen pesangon yang dibayarkan kepada 1.225 eks pegawai Merpati, sementara sisanya belum terealisasi.

Pembayaran upah yang sempat tertunggak sebelumnya telah diselesaikan oleh kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Indah menjelaskan mandeknya pembayaran pesangon tersebut terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara nilai aset dan besarnya utang perusahaan.

Ia mengungkapkan total kewajiban PT Merpati Nusantara Airlines mencapai sekitar Rp11,3 triliun, sementara hampir 95 persen aset perusahaan telah dilelang untuk menutup utang. Sisa aset yang ada saat ini pun sangat terbatas, yakni sekitar Rp2 miliar, tetapi belum dapat dicairkan.

"Aset di Jayapura dan Biak belum dapat dieksekusi atau belum dapat dijual karena biaya penjualan lebih besar daripada nilai aset tersebut. Pada 2025, hanya sekitar 3 persen dari total utang senilai Rp2 miliar," ujar Indah melansir Detikfinance.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyelesaian kewajiban pembayaran pesangon kepada eks karyawan menjadi sangat bergantung pada hasil kerja tim kurator, serta potensi intervensi dan dukungan kebijakan pemerintah.

Indah juga menyebut dalam audiensi dengan kurator, Kemnaker mendapat informasi penyelesaian kewajiban tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Meski demikian, Kemnaker meminta agar tidak ada harapan yang tidak realistis diberikan kepada para eks pekerja.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu, pada audiensi di 25 Februari, kami menyampaikan kepada kurator saran agar kurator pun terlebih terbuka dan transparansi kepada para pekerja. Kemudian, kami juga menyarankan tim advokasi diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan OJK guna mencari solusi lebih lanjut," katanya.

Merpati Nusantara Airlines sendiri telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 2022 dan dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi khusus dalam penyelesaian hak-hak eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), terutama terkait tunggakan pesangon yang belum dibayarkan sejak perseroan mengalami krisis keuangan pada 2014 hingga dinyatakan pailit pada 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2025).

“Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi khusus penyelesaian hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines,” kata Charles.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa seluruh anggota Komisi IX telah bersepakat untuk bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk meminta diadakan rapat gabungan lintas komisi, atau pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengawal penyelesaian kasus ini.

Tak hanya terkait hak-hak eks pekerja maskapai Merpati, kesimpulan tersebut juga memuat bahwa langkah ini diusulkan untuk penyelesaian permasalahan sejenis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa setelah Merpati Airlines dinyatakan pailit pada 2022, tim kurator telah membayarkan seluruh upah eks pekerja senilai Rp3,8 miliar.

Namun, pesangon yang diterima pekerja baru mencapai 20% dari total pesangon yang seharusnya, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi Surat Pengakuan Utang atau SPU.

Indah menyebut Kemnaker telah melakukan audiensi dengan tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines hingga tim kurator. Target penyelesaian pengurusan aset dan utang perseroan ditargetkan selama 5 tahun sejak dinyatakan pailit. Dia mengatakan kurator telah menyatakan komitmen penyelesaian pada 2027.

Pihaknya pun memberikan sejumlah saran terkait penyelesaian kasus ini. Pertama, tim kurator dinilai perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak kepada para pekerja.

Yang kedua, Kemnaker menyarankan perlunya kebijakan khusus melalui pembahasan antarlembaga yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi, khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari MNA [Merpati Nusantara Airlines],” ujar Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan penghapusan pencatatan saham atau delistingterhadap 18 emiten sekaligus.

Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/04-2026 dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat (10/4/2026). Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N terkait dengan pembatalan pencatatan saham.

BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, otoritas bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pailit, di antaranya adalah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA).

Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa di antaranya adalah PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK).

"Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek [delisting] kepada Perusahaan Tercatat tersebut yang efektif pada tanggal 10 November 2026," tulis pengumuman BEI, dikutip Sabtu (11/4/2026).

BEI pun secara tegas menghimbau agar belasan emiten tersebut melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham yang beredar di publik.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback paling lambat pada 10 Mei 2026.

Sementara itu, masa pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 9 November 2026 atau sebelum status delisting berlaku efektif keesokan harinya.

Meski telah diputuskan untuk didepak, BEI menegaskan bahwa emiten-emiten tersebut tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban keuangan maupun administratif kepada bursa hingga tanggal efektif penghapusan saham.

Berikut daftar emiten yang diputus delisting oleh BEI:

Status Pailit

1. COWL (Cowell Development)

2. MTRA (Mitra Pemuda)

3. SRIL (Sri Rejeki Isman)

4. TOYS (Sunindo Adipersada)

5. SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile)

6. TDPM (Tianrong Chemicals Industry)

7. TELE (Omni Inovasi Indonesia)

Suspensi Lebih dari 50 Bulan

1. LCGP (Eureka Prima Jakarta)

2. SUGI (Sugih Energy)

3. MABA (Marga Abhinaya Abadi)

4. LMAS (Limas Indonesia Makmur)

5. SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia)

6. ENVY (Envy Technologies Indonesia)

7. GOLL (Golden Plantation)

8. PLAS (Polaris Investama)

9. TRIL (Triwira Insanlestari)

10. UNIT (Nusantara Inti Corpora)

11. DUCK (Jaya Bersama Indo)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat. Penghapusan ini akan berlaku efektif pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah para emiten dinilai telah memenuhi kriteria delisting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham.

"Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis BEI dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Salah satu emiten yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Alasan delisting: pailit dan suspensi berkepanjangan

BEI menjelaskan, delisting dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, saham perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan dalam waktu lama juga dapat dihapus dari bursa.

Dalam ketentuan, suspensi minimal 24 bulan dapat menjadi dasar evaluasi, sementara dalam kasus ini sejumlah emiten bahkan telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

Secara umum, 18 emiten tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni perusahaan berstatus pailit dan perusahaan dengan suspensi berkepanjangan.

Daftar emiten yang dinyatakan pailit

Berikut tujuh emiten yang akan delisting karena berstatus pailit:

1. PT Cowell Development Tbk (COWL)
2. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
3. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
4. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
5. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
6. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
7. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)

Daftar emiten suspensi lebih dari 50 bulan

Sementara itu, 11 emiten lainnya akan delisting karena mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan:

1. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
2. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
3. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
4. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
5. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
6. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
7. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
8. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
9. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
10. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
11. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)

BEI telah menetapkan tahapan sebelum penghapusan pencatatan efektif dilakukan. Proses diawali dengan pengumuman pada 10 April 2026.

Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bentuk perlindungan terhadap investor publik.

Periode buyback berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Setelah itu, delisting akan resmi berlaku pada 10 November 2026.

BEI juga mengimbau manajemen emiten untuk segera menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana buyback agar proses berjalan transparan dan tertib.

Kewajiban emiten tetap berlaku

Meski telah diputuskan delisting, BEI menegaskan bahwa kewajiban emiten tidak serta-merta berakhir.

Perusahaan tetap harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga tanggal efektif penghapusan saham dari bursa.

"Perusahaan Tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, sampai dilakukannya efektif delisting sebagaimana ditetapkan oleh Bursa" tulis BEI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia ( IKAPI ) menggelar Halalbihalal untuk mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional. Khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) dan kepailitan.

Halalbihalal yang mengusung tema Mempererat Silaturahmi, Membuka Pintu Rejeki ini dihadiri jajaran pengurus, anggota, serta berbagai mitra strategis IKAPI. Ketua Panitia Halalbihalal IKAPI 2026 Niken Susanti mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. ”Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat solidaritas internal organisasi,” katanya dalam sambutannya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (10/4/2025) malam. Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kurator, IKAPI Luncurkan Buku untuk Praktisi Hukum

Menurutnya, kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut. IKAPI, kata dia, terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama. “Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas keluarga besar IKAPI, baik yang beragama Islam maupun dari pemeluk agama lainnya,” ujarnya.

Selain dihadiri internal organisasi, halalbihalal ini juga mengundang sejumlah pejabat dari instansi yang selama ini menjadi mitra kerja IKAPI. Di antaranya Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Teddy Ristiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Niken menegaskan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegasnya. Gugatan PKPU Cuma Bisa Diajukan Jika Utang Sentuh 75% dari Total Aset

Lebih lanjut, ia menyampaikan tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

”IKAPI akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, IKAPI berharap dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi. Tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan terpantau naik 15,4% pada tahun 2025 lalu. Kenaikan permohonan itu dipicu oleh proses konsolidasi pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi Covid-19 lalu.

Data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 5 pengadilan tercatat menangani 740 perkara kepailitan dan PKPU pada tahun lalu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi yang paling banyak menerima permohonan dengan jumlah perkara sebanyak 493 perkara.

Perkara yang ditangani PN Jakarta Pusat bahkan merupakan yang tertinggi setelah 2021 atau pandemi Covid-19, yakni 563 perkara. Sementara itu, PN Surabaya tercatat 119 perkara, 65 perkara di PN Medan, 49 perkara di PN Semarang, serta 14 perkara di PN Makassar.

Meski demikian, secara keseluruhan, total perkara PKPU yang masuk pada 2025 itu masih sedikit lebih rendah dari total perkara di 2023 yakni 746 perkara. Adapun dari data yang diolah tersebut, diketahui jumlah perkara PKPU lebih banyak dari perkara kepailitan.

3 Faktor Pemicu Kenaikan Gugatan

Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai tren peningkatan permohonan PKPU itu merupakan kombinasi dari tiga faktor besar, bukan semata-mata karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Kendati demikian, dia mengakui dunia usaha masih dalam tahap normalisasi pascapandemi dan dibarengi oleh tekanan likuiditas.

Sekreataris Jenderal alias Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan, banyak perusahaan selama pandemi 2020-2022 bertahan karena restrukturisasi kredit, relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penundaan kewajiban pembayaran. Pada masa 2024-2025, fase penyangga itu berakhir.

"Memasuki 2024–2025, fase 'penyangga' itu berakhir. Kewajiban kembali normal, sementara biaya bunga masih relatif tinggi, arus kas belum sepenuhnya pulih, margin usaha tertekan oleh kenaikan biaya input dan logistik," terangnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Anggawira menyebut PKPU sering menjadi alat restrukturisasi legal. Akan tetapi, itu bukan berarti menandakan kebangkrutan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti ketidakpastian global memengaruhi biaya modal dunia usaha. Adanya tensi geopolitik di negara kawasan Timur Tengah serta geoekonomi di Amerika Serikat (AS) dan China memicu volatilitas nilai tukar.

Suku bunga global yang juga masih ketat dan kondisi nilai tukar akhirnya membuat biaya refinancing semakin mahal, investor lebih selektif, serta permintaan ekspor yang belum sepenuhnya pulih (rebound). "Perusahaan yang leverage-nya tinggi paling terdampak," kata pria yang juga Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia itu.

Selain itu, Anggawira turut menilai sebagian PKPU itu mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi yakni digitalisasi dan pergeseran permintaan konsumen, over-expansion saat fase booming, dan mismatch struktur utang dan proyeksi pendapatan. "Jadi ini bukan semata soal 'ekonomi belum pulih', tetapi lebih pada fase konsolidasi dan penyesuaian struktur pembiayaan dunia usaha," terangnya.

Anggawira tidak menampik ketidakpastian masih tinggi. Di luar faktor ketidakpastian global serta volatilitas harga energi maupun biaya logistik, ada tekanan daya beli kelas menengah. Namun, dia tidak melihat ini sebagai tanda krisis sistemik karena fundamental ekonomi makro yang masih relatif stabil. Pemerintah, lanjutnya, perlu mencermati likuiditas sektor riil, khususnya UMKM dan sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten milik kakak Hary Tanoesoedibjo, PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA) buka suara terkait dengan putusan pailit terhadap anak usahanya.

Sekretaris Perusahaan Dosni Roha Indonesia Jepri Siahaan mengatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Dos Ni Roha. Putusan itu dijatuhkan pada 14 Januari 2026.

PN Jakpus menunjuk Faisal sebagai Hakim Niaga. Selain itu, PN Jakpus juga menetapkan lima orang kurator dan pengurus perkara pailit PT Dos Ni Roha, yaitu Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany.

Jepri menjabarkan bahwa putusan pailit tersebut merupakan konsekuensi hukum dari tidak diperolehnya persetujuan kreditur separatis atas permohonan pemberian perpanjangan PKPU tetap.

“Perseroan dan entitas anak masih memiliki ruang hukum untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan debitor pailit tetap memiliki hak untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditur. Hal itu dapat dilakukan sebelum putusan pailit terhadap PT Dos Ni Roha akan menjadi inkracht atau berkekuatan hukum tetap setelah masa 14 hari sejak putusan PN Jakpus.

Menurutnya, ZBRA dan manajemen entitas anak saat ini menaruh fokus utama kepada rencana perdamaian agar dapat disetujui oleh kreditur, perihal rencana perdamaian ini juga telah dilakukan diskusi dengan Tim Kurator. Dia menyebut Tim Kurator mendukung penuh terhadap rencana perdamaian yang saat ini sedang disusun oleh PT Dos Ni Roha.

Lebih lanjut, Jepri mengatakan putusan pailit terhadap entitas anak perseroan tidak serta-merta mengakibatkan perseroan berada dalam keadaan insolvensi maupun menghentikan kegiatan usaha ZBRA secara keseluruhan.

Sebagai informasi, ZBRA merupakan perusahaan milik Rudy Tanoesoedibjo yang merupakan kakak Hary Tanoesoedibjo. Dos Ni Roha backdoor listing dengan mengambil alih kepemilikan saham ZBRA yang sebelumnya bernama PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) yang sempat menjadi operator taksi Zebra.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan perdamaian PT Trimata Benua dengan para krediturnya melalui putusan homologasi dalam perkara Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst.

Keputusan ini mengakhiri proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Bentayan, Sumatra Selatan, tersebut sekaligus menghindarkannya dari ancaman kepailitan.

Kesepakatan perdamaian ini disetujui lebih dari 99% kreditur yang hadir dalam rapat 25 dari 27 kreditur yang tercatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Dukungan mayoritas datang daritiga kontraktoreksklusif dengan total tagihan mencapai Rp1,15 triliun, yakni PT Trans Energy Indonesia (Rp575,34 miliar), PT Global Makara Teknik (Rp423,40 miliar), dan PT Ombilin Fusi Nusantara (Rp151,24 miliar).

Manajemen PT Trimata Benua menegaskan komitmen untuk melaksanakan seluruh kewajiban sesuai putusan homologasi secara bertanggung jawab dan konsisten. Perusahaan menargetkan memulai cicilan pembayaran utang maksimal empat bulan setelah putusan homologasi disahkan.

Homologasi ini merupakan hasil komitmen manajemen dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan tercapainya perdamaian, PT Trimata Benua dapat fokus pada pemulihan operasional, evaluasi sistem, dan perbaikan tata kelola menuju penerapanGood Corporate Governance(GCG) yang lebih baik.

Perusahaan juga memastikan para kontraktor eksklusif dapat melanjutkan kegiatan produksi sesuai dengan rencana yang terintegrasi. Ketiga kontraktor tersebut memegang peran sentral dalam operasional tambang berdasarkan perjanjian eksklusif dan izin usaha jasa pertambangan (IU-JP).

Adapun para kontraktor eksklusif tersebut, PT Global Makara Teknik bertanggung jawab atas kegiatan pengupasan dan pengangkutanoverburdenserta produksi batu bara. PT Ombilin Fusi Nusantara menangani pengangkutan, pengelolaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan (jetty) sertastockpiledi wilayah tambang. Sementara PT Trans Energy Indonesia mengurus logistik pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat hingga pelabuhan bongkar.

Berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU), kepemilikan saham PT Trimata Benua terdiri atasPT Nusantara Energi Indonesia(45%), Subagio Wirjoatmodjo (25%), Sukoraharjo Wirjoatmodjo (19,29%), dan PT Bahtera Mulia Kencana (10,71%).

PT Trimata Benua yang didirikan pada 1996 dan mulai beroperasi penuh sejak 2021 ini merupakan pemegang konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) batu bara di Bentayan, Sumatera Selatan. Perusahaan menjalankan operasi sebagai anak usaha PT Nusantara Energi Indonesia.

Dalam aktivitas penjualan, PT Trimata Benua memasok batu bara ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta dan melakukan ekspor dengan tujuan utama China dan India. Infrastruktur pertambangan yang dibangun bersama kontraktor disesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disetujui Kementerian ESDM.

Selain fokus pada operasional produksi, PT Trimata Benua juga berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

Dengan terselesaikannya proses PKPU ini, PT Trimata Benua berkomitmen terus menerapkan prinsip GCG serta kepatuhan hukum dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Manajemen bersama seluruh pemangku kepentingan juga memiliki semangat menjadikan PT Trimata Benua sebagai perusahaan terbuka melaluiInitial Public Offering(IPO), sehingga kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Langkah ini diharapkan dapat melanjutkan operasional pertambangan batu bara di Sumatera Selatan secara lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepentingan seluruhstakeholderyang terlibat.

Berdasarkan data Tax Justice Network (2025), Indonesia tercatat kehilangan pendapatan pajak sekitar US$2,8 miliar (setara kurang lebih Rp 45 triliun) setiap tahunnya. Adapun rasio kehilangan pendapatan pajak ini berkisar 2,8% dari total pendapatan pajak, melampaui rata-rata regional Asia Tenggara (1,6%).

Dilaporkan juga bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-49 (empat puluh sembilan) dalam Financial Secrecy Index. Peringkat ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan Indonesia masih memiliki celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana atau menghindari pajak, meskipun pemerintah Indonesia terus melakukan upaya perbaikan di berbagai aspek.

Dalam konteks Indonesia, di mana sistem perpajakan sedang mengalami transformasi digital besar-besaran melalui implementasi sistem Coretax, perilaku perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan menjadi menarik untuk ditelaah dari berbagai sudut pandang. Mengingat dengan integrasi data otomatis akan meningkatkan transparansi, maka ruang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin sempit.

Hubungan antara kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan strategi perpajakan merupakan salah satu isu kompleks dalam akuntansi keberlanjutan dan manajemen keuangan. Di Indonesia, fenomena ini mendapatkan momentum baru seiring dengan fluktuasi ekonomi yang dipicu oleh ketidakpastian global dan trauma pascapandemi. Secara tradisional, literatur manajemen seringkali terjebak dalam dikotomi mengenai apakah kesulitan keuangan memicu tindakan untuk menghindari pajak demi likuiditas, atau justru memaksa perusahaan untuk bersikap lebih konservatif demi menjaga reputasi.

Kesulitan keuangan bukanlah sebuah kondisi yang terjadi secara mendadak, melainkan sebuah proses degradasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetapnya. Ketika sebuah perusahaan mulai memasuki zona kesulitan keuangan, setiap rupiah yang keluar dari kas perusahaan menjadi sangat berarti. Secara logika pragmatis, pajak seringkali dipandang sebagai beban yang mengurangi arus kas keluar secara langsung.

Dalam kondisi kas yang terbatas, manajer cenderung memanfaatkan celah perpajakan guna mempertahankan likuiditas operasional untuk menghindari kegagalan pembayaran utang. Beberapa hasil penelitian empiris di Indonesia menunjukkan adanya korelasi antara kesehatan keuangan perusahaan dengan perilaku pajaknya.

Legitimasi dan Litigasi

Namun, argumen bahwa perusahaan yang sedang sulit akan melakukan penghindaran pajak secara agresif dihadapkan oleh realitas risiko litigasi dan kebutuhan akan legitimasi sosial. Teori legitimasi memberikan penjelasan mengenai mengapa perusahaan yang sedang kesulitan keuangan justru cenderung menurunkan intensitas penghindaran pajak mereka. Legitimasi adalah persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, layak, atau sesuai dalam sistem norma dan nilai yang dibangun secara sosial.

Bagi perusahaan, legitimasi bukan sekadar konsep abstrak, melainkan aset tak berwujud yang menentukan akses mereka terhadap modal. Ketika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan, kepercayaan pemangku kepentingan- terutama investor, kreditur, dan pemerintah - berada pada titik terendah. Dalam kondisi yang rentan ini, melakukan penghindaran pajak yang agresif adalah tindakan yang sangat berisiko.

Jika perusahaan terbukti melakukan skema pajak yang tidak wajar, sanksi fiskal yang berat dari Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya akan memperburuk likuiditas, tetapi juga akan menghancurkan sisa-sisa reputasi yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan cenderung memilih untuk patuh sebagai bentuk "sinyal" bahwa mereka masih beroperasi di dalam koridor hukum dan nilai sosial yang berlaku.

Dengan kata lain, perusahaan yang sedang terpuruk justru mengurangi tindakan penghindaran pajak. Risiko denda pajak akan semakin memperburuk beban keuangan, dan menjaga kepatuhan dianggap sebagai cara mempertahankan legitimasi agar tetap mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Terlebih lagi proses audit pajak seringkali memakan waktu panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bagi perusahaan yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi audit pajak adalah beban tambahan. Dari sudut manajemen keuangan, kehilangan waktu para pengelola perusahaan untuk proses audit pajak merupakan biaya tidak langsung yang juga harus diperhitungkan.

Lebih lanjut, saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, peran pengawasan eksternal meningkat secara signifikan. Perusahaan yang terancam tutup, biasanya berada di bawah pengawasan ketat dari kreditur perbankan. Kreditur memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa perusahaan debitur tidak terlibat dalam masalah hukum yang dapat mengganggu kemampuan pembayaran utang.

Tindakan penghindaran pajak yang agresif sering kali diikuti oleh ketidakpastian hukum di masa depan. Oleh karena itu, melalui mekanisme teori keagenan, kreditur akan bertindak sebagai pengendali eksternal yang membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dalam perpajakan. Dalam hal ini, kesulitan keuangan justru mempersempit peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya tuntutan transparansi yang lebih tinggi dari pihak pemberi pinjaman.

Selain itu, karakteristik kepemilikan perusahaan di Indonesia yang didominasi oleh kepemilikan keluarga atau grup usaha besar juga memengaruhi hubungan ini. Perusahaan yang terafiliasi dengan grup besar memiliki beban reputasi keluarga yang harus dijaga. Kesulitan keuangan pada satu anak perusahaan bisa berkaitan dengan nama baik seluruh grup.

Dengan demikian, menjaga legitimasi melalui kepatuhan pajak menjadi strategi pertahanan untuk menjaga kepercayaan pasar modal dan masyarakat luas. Penghindaran pajak tidak lagi dipandang sebagai penghematan biaya, melainkan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup organisasi jangka panjang.

Secara sistematis, kita dapat melihat bahwa tekanan finansial yang berat menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, ada dorongan untuk menghemat kas, namun di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk menjaga dukungan publik dan legalitas. Risiko reputasi bisa menjadi biaya riil yang lebih besar daripada nilai penghindaran pajak itu sendiri. Dengan demikian, prediksi bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menjadi refleksi dari strategi bertahan hidup perusahaan dalam ekosistem ekonomi yang semakin transparan dan berlandaskan pada kepercayaan publik.

Penutup

Kondisi kesulitan keuangan memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan negara dan masyarakat. Melalui sudut pandang teori legitimasi, kepatuhan pajak di masa sulit adalah instrumen untuk mempertahankan hak eksistensi perusahaan di masa depan.

Dari sudut pandang ini, tindakan penghindaran pajak sebagai pilihan lebih tidak rasional bagi entitas yang sedang berusaha memulihkan kesehatan finansialnya. Pemahaman ini penting bagi regulator untuk terus memperkuat sistem pengawasan, sekaligus memberikan kepastian bahwa kepatuhan di masa sulit akan dihargai dengan dukungan yang memadai bagi keberlangsungan dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berharap raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bisa diselamatkan.

Sritex diketahui merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

Agus menyayangkan jika sampai aset-aset Sritex dijual untuk membayar tanggungan pembayaran.

"Sritex itu sayang kalau memang harus kita likuidasi. Sayang. Jadi memang kalau bisa kita selamatkan dengan konsep ownership yang berbeda, saya kira itu," kata Agus saat ditemui di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, Agus juga memandang pemerintah memiliki tekad membangun dan mengembangkan kembali industri tekstil dari tingkat hulu hingga hilir.

Hal itu tecermin dari rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dari hulu sampai ke, dari hulu, intermediate sampai ke hilir,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

BUMN tekstil, kata Agus, menjadi upaya pemerintah menghidupkan sektor industri tersebut.

Adapun industri tekstil dalam negeri berjatuhan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya karena gempuran impor pakaian jadi dari luar negeri dengan harga yang sangat murah.

Menurut Agus, rencana pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 100 triliun akan mengisi kekosongan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Ya tentu pemerintah ya berdasarkan arahan dari Pak Presiden menyiapkan dana sekitar Rp 100 triliun itu,” kata Agus.

Arahan Presiden

Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari lalu.

“BUMN baru khusus tekstil akan dibentuk, bukan menghidupkan perusahaan lama,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah juga bakal menyusun peta jalan atau roadmap penguatan industri TPT.

Kajian awal peta jalan itu, menurut dia, sudah selesai.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, BUMN tekstil akan mengelola komoditas garmen dan tekstil.

Menurutnya, rencana tersebut disepakati setelah PT Sritex bangkrut dan tutup pada 1 Maret 2025.

“Kita harapkan dalam waktu dekat prosesnya selesai agar kegiatan ekonomi Sritex tetap berjalan meski statusnya pailit,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang