Bisnis.com, DENPASAR – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi Bali bakal membuat desk khusus untuk mengontrol investasi di Bali.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menjelaskan perlunya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi yang signifikan kepada daerah.

"Kami harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara," kata Todotua Pasaribu di Denpasar, Sabtu (15/11/2025).

Wakil Menteri (Wamen) Investasi menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali guna mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.

"Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat. Perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS (Online Single Submission), harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat," ucap dia.

Todotua juga memaparkan bahwa Kabupaten Badung menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Bali, dengan pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 102% dibanding tahun sebelumnya.

Investor terbesar berasal dari Singapura, disusul Rusia, Australia, Prancis, dan Hong Kong.

Selain percepatan pelayanan perizinan, pemerintah pusat memastikan komitmen untuk mencabut izin investor nakal.

"Sudah ada ratusan izin yang kami cabut. Mulai dari yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga yang melanggar kearifan lokal. Pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas," tutur Todotua.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik langkah BKPM dan menegaskan bahwa Bali saat ini berada pada kondisi yang membutuhkan pengendalian ketat terhadap arus investasi.

Menurut Gubernur Bali 2 periode ini, banyak izin yang masuk melalui sistem OSS yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Ada yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan. Tidak benar misalnya kalau pemilik rental motor orang asing," ucap Koster.

Koster juga menyoroti praktik manipulasi kapasitas restoran dan usaha pariwisata lain. Contohnya dalam izin tertulis kapasitas sekian kursi, tapi di lapangan jauh lebih banyak.

Tiga garis besar pengendalian investasi di Bali yakni evaluasi agar investasi bernilai di atas Rp10 miliar, menjaga sektor UMKM agar tidak disentuh investasi besar, dan melarang penggunaan lahan produktif terutama sawah.

"Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi. Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ekosistem akan rusak dan sumber pangan terancam. Ini akan kami perketat," tegasnya.

Koster juga menyoroti banyaknya vila ilegal yang tidak membayar pajak, sehingga merugikan pelaku usaha lokal yang taat aturan. Jika tidak ditindak, akan menimbulkan ketidakadilan bagi investor yang tertib.

Koster menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk melalui Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali.

"Investasi jangan mengambil jatah masyarakat lokal. Kita harus pastikan ini berjalan tegas dan tanpa pandang bulu," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menertibkan proyek akomodasi pariwisata di Bali yang tidak sesuai perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), seperti keluhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa kementeriannya justru menjadi pihak pertama yang menghentikan sejumlah proyek di Bali, bukan pemerintah daerah.

“Kalau ingat kemarin sekitar 4-5 bulan yang lalu, yang ada heboh salah satu investasi properti di Rusia, itu yang cabut bukan Pemda, itu yang cabut adalah kementerian investasi.,” ujar Todotua usai agenda Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Kendati demikian, Todotua mengaku akan menerima segala keluhan terkait sistem OSS yang dinaungi BKPM termasuk yang disampaikan Pemprov Bali. Menurutnya, BKPM tengah melakukan langkah masif melalui tim Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk menertibkan kegiatan usaha di Bali yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan izin OSS.

Dia tidak menampik tidak semua pembangunan villa, beach club, hotel, dan sebagainya di Bali belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, sambungnya, BKPM akan terus membekukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai standar perizinan.

Todotua menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar proses perizinan dan pengawasan berjalan sinergis. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali untuk membentuk desk bersama.

“Karena whatever the story, dalam pelayanan perizinan ini DPMPTSP daerah juga menggunakan platform OSS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Todotua menegaskan bahwa langkah penertiban yang dilakukan pemerintah pusat menunjukkan komitmen menjaga iklim investasi tetap tertib dan sesuai aturan.

Keluhan Pemprov Bali

Sementara sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menilai penerapan OSS berbasis risiko (OSS-RBA) menyebabkan pembangunan hotel, vila, restoran, dan beach club di daerah pariwisata tidak terkontrol karena investor dapat langsung membangun hanya bermodal izin daring tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.

Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi (PBG SLF) diurus belakangan. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya lahan sawah produktif dan turut menyebabkan banjir besar seperti terjadi beberapa waktu lalu di Bali.

Wayan Koster menjelaskan bahwa OSS perlu lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, khususnya Bali yang padat investasi dan memiliki struktur sosial-budaya yang unik. Selama ini dalam OSS ada ketidaksinkronan norma pusat dan daerah, lemahnya verifikasi izin, hingga berdampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Bali.

"Norma yang diatur di BPP dan undang-undang pusat berlaku umum, padahal di bawah kita punya Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR yang seharusnya jadi acuan utama. Akibatnya, izin usaha bisa keluar meskipun melanggar tata ruang," kata Koster dikutip Senin (13/10/2025).

Dia menilai sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah. Bahkan izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) bisa terbit tanpa verifikasi kabupaten/kota.

Koster menyebut dengan modal hanya Rp10 miliar, banyak investor asing leluasa masuk ke Bali. Padahal angka itu sering hanya tercatat di atas kertas. Praktiknya, modal di bawah Rp1 miliar tapi mereka sudah menguasai jenis-jenis usaha rakyat.

Koster mencontohkan, di Kabupaten Badung saja lebih dari 400 orang asing memiliki usaha rental kendaraan, belum termasuk usaha bahan bangunan dan kuliner yang berdiri di lahan milik warga lokal.

"Kalau dibiarkan, pelaku luar akan membanjiri sektor ekonomi kita. Ruang usaha anak-anak Bali diambil, ekonomi rakyat akan lumpuh," ujarnya.

Koster menyoroti lemahnya pengawasan daerah yang berdampak langsung pada pelanggaran tata ruang. Kewenangan kabupaten/kota terbatas, RDTR banyak yang belum lengkap. Akibatnya, izin bisa terbit di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Bali menilai sistem perizinan berusaha berbasis risiko/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) perlu direformasi karena terlalu mudah memberikan izin untuk pembangunan akomodasi.

OSS RBA dinilai menyebabkan pembangunan akomodasi seperti hotel, vila, restoran, dan beach club di daerah pariwisata seperti Bali seperti tidak terkontrol.

Selain itu, alih fungsi lahan terjadi secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya lahan sawah produktif dan turut menyebabkan banjir besar seperti terjadi beberapa waktu lalu di Bali.

Bermodal izin dari OSS, para investor berani membangun tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi (PBG SLF) diurus belakangan.

Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali banyak kecolongan.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan OSS perlu lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, khususnya Bali yang padat investasi dan memiliki struktur sosial-budaya yang unik.

Selama ini dalam OSS ada ketidaksinkronan norma pusat dan daerah, lemahnya verifikasi izin, hingga berdampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Bali.

"Norma yang diatur di BPP dan undang-undang pusat berlaku umum, padahal di bawah kita punya Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR yang seharusnya jadi acuan utama. Akibatnya, izin usaha bisa keluar meskipun melanggar tata ruang," kata Koster dikutip Senin (13/10/2025).

Ia menilai sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah. Bahkan izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) bisa terbit tanpa verifikasi kabupaten/kota.

Koster menyebut dengan modal hanya Rp10 miliar, banyak investor asing leluasa masuk ke Bali. Padahal angka itu sering hanya tercatat di atas kertas. Praktiknya, modal di bawah Rp1 miliar tapi mereka sudah menguasai jenis-jenis usaha rakyat.

Koster mencontohkan, di Kabupaten Badung saja lebih dari 400 orang asing memiliki usaha rental kendaraan, belum termasuk usaha bahan bangunan dan kuliner yang berdiri di lahan milik warga lokal.

"Kalau dibiarkan, pelaku luar akan membanjiri sektor ekonomi kita. Ruang usaha anak-anak Bali diambil, ekonomi rakyat akan lumpuh," ujarnya.

Koster menyoroti lemahnya pengawasan daerah yang berdampak langsung pada pelanggaran tata ruang. Kewenangan kabupaten/kota terbatas, RDTR banyak yang belum lengkap. Akibatnya, izin bisa terbit di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menambahkan, akar persoalan OSS RBA juga terletak pada hilangnya verifikasi dokumen dan verifikasi faktual dalam proses izin.

"Sekarang izin bisa keluar hanya dengan surat pernyataan, tanpa pembuktian. Tidak ada verifikasi modal, lokasi, atau kelengkapan dokumen. Semua berjalan otomatis," kata Dewa Indra.

Ia menyebut banyak izin pariwisata keluar tanpa pengawasan, bahkan bangunan berdiri di sempadan sungai dan pantai.

Ironisnya, sektor pariwisata yang jelas berisiko tinggi justru diklasifikasikan sebagai risiko rendah dalam sistem OSS.

"Seharusnya sektor pariwisata di Bali dikategorikan risiko tinggi. Kalau izinnya terlalu mudah, dampaknya sangat besar terhadap lingkungan dan masyarakat," ucap dia.