Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat investasiBali masih terpusat di tiga Kabupaten dan Kota yakni Badung, Denpasar dan Gianyar (Sarbagia).

Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali Yusuf Wicaksono menjelaskan daerah Sarbagia menjadi pusat pariwisata Bali dan investasi Bali. Hal ini menyebabkan Sarbagia memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kemudian kalau tergantung sama pariwisata, kejadian seperti pandemi potensi berulang," jelas Yusuf dikutip Rabu (1/7/2026).

Yusuf menjelaskan penguatan rantai pasok produk lokal, linkage antara petani, perumda, dan industri pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pekerja di sektor ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja informal termasuk pada platform digital, tidak memiliki fixed cashflow sebagai dasar asesmen risiko pemberian kredit

"fasilitasi linkage perbankan ke platform digital (Youtube, Tiktok, Instagram, Gamers) dengan fasilitasi pemerintah agar perbankan dapat mengakses digital cashflow dan menilai risiko pembiayaan pekerja sektor ekraf," jelas Yusuf.

BI juga mendorong penguatan kinerja investasi di luar daerah Sarbagita dan selain sektor pariwisata, termasuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan Bali seperti kopi, kakao. Penguatan kinerja jasa keuangan dengan penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial. Penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, serta peningkatan Business dan Leisure (Bleissure)

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi asing di Bali mencapai Rp25,6 triliun, paling besar berada di Kabupaten Badung mencapai Rp16 triliun, Kota Denpasar Rp3,6 triliun, dan Gianyar Rp2,9 triliun. Hal ini menggambarkan dominasi tiga kabupaten tersebut sesuai dengan catatan BI.

Bisnis.com, DENPASAR – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi Bali bakal membuat desk khusus untuk mengontrol investasi di Bali.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menjelaskan perlunya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi yang signifikan kepada daerah.

"Kami harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara," kata Todotua Pasaribu di Denpasar, Sabtu (15/11/2025).

Wakil Menteri (Wamen) Investasi menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali guna mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.

"Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat. Perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS (Online Single Submission), harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat," ucap dia.

Todotua juga memaparkan bahwa Kabupaten Badung menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Bali, dengan pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 102% dibanding tahun sebelumnya.

Investor terbesar berasal dari Singapura, disusul Rusia, Australia, Prancis, dan Hong Kong.

Selain percepatan pelayanan perizinan, pemerintah pusat memastikan komitmen untuk mencabut izin investor nakal.

"Sudah ada ratusan izin yang kami cabut. Mulai dari yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga yang melanggar kearifan lokal. Pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas," tutur Todotua.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik langkah BKPM dan menegaskan bahwa Bali saat ini berada pada kondisi yang membutuhkan pengendalian ketat terhadap arus investasi.

Menurut Gubernur Bali 2 periode ini, banyak izin yang masuk melalui sistem OSS yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Ada yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan. Tidak benar misalnya kalau pemilik rental motor orang asing," ucap Koster.

Koster juga menyoroti praktik manipulasi kapasitas restoran dan usaha pariwisata lain. Contohnya dalam izin tertulis kapasitas sekian kursi, tapi di lapangan jauh lebih banyak.

Tiga garis besar pengendalian investasi di Bali yakni evaluasi agar investasi bernilai di atas Rp10 miliar, menjaga sektor UMKM agar tidak disentuh investasi besar, dan melarang penggunaan lahan produktif terutama sawah.

"Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi. Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ekosistem akan rusak dan sumber pangan terancam. Ini akan kami perketat," tegasnya.

Koster juga menyoroti banyaknya vila ilegal yang tidak membayar pajak, sehingga merugikan pelaku usaha lokal yang taat aturan. Jika tidak ditindak, akan menimbulkan ketidakadilan bagi investor yang tertib.

Koster menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk melalui Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali.

"Investasi jangan mengambil jatah masyarakat lokal. Kita harus pastikan ini berjalan tegas dan tanpa pandang bulu," ucap dia.