Bisnis.com, JAKARTA— Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada platform over the top (OTT) global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik meski tidak memiliki kantor fisik di Tanah Air.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam konsepSignificant Economic Presence(SEP) yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui skema itu, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang menjalankan aktivitas ekonomi signifikan di Indonesia.

“SEP itu adalah terkait dengan hak kita untuk memajaki, ada hak dari negara untuk memajaki setidaknya dari sisi perusahaan itu meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, tetapi dia mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia,” kata Huda dalam acara Diseminasi Hasil Studi: Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, aktivitas OTT global di Indonesia sudah sangat besar, terlihat dari tingginya pemanfaatan bandwidth dan jumlah pengguna. Karena itu, Celios mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen perpajakan yang tersedia, baik melaluiwithholding tax,digital services tax(DST), maupun penerapan SEP.

Huda menilai hingga saat ini masih terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergarap dari aktivitas ekonomi digital lintas negara. Di sisi lain, beban penerimaan negara dari sektor digital masih lebih banyak berasal dari pungutan kepada konsumen.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. Dia menilai terdapat ketimpangan perlakuan antara pelaku digital domestik dan platform global yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Harris, perusahaan digital lokal harus membayar pajak penghasilan badan, membangun infrastruktur, menyerap tenaga kerja, serta mematuhi berbagai regulasi yang berlaku.

“Sementara pemain-pemain global ini enggak bayar pajak, enggak bangun infrastruktur apa-apa. Infrastrukturnya Netflix itu infrastrukturnya 100% pakai pemain lokal,” kata Harris.

Dia mencontohkan layanan OTT seperti Netflix yang memanfaatkan jaringan operator telekomunikasi nasional untuk menjangkau pelanggan di Indonesia.

Harris menegaskan konsep SEP dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik.

“Maka solusinya apa? Pakai konsep Significant Economic Presence. Ini, dengan seperti ini kita berhak pajakin. Walaupun sistem pajaknya nanti mau pakai withholding, mau pakai yang lain, kita intinya adalah nomor satu kita berhak memajakin,” katanya.

Berdasarkan data dipaparkan Celios, jumlah pengguna layanan OTT global diproyeksikan mencapai sekitar 3,76 miliar orang pada 2025 atau setara 48% populasi dunia.

Pertumbuhan terjadi di berbagai segmen layanan, mulai dari video berlangganan (subscription video on demand), video transaksional (transaction video on demand), hingga layanan unduhan digital.

Di Indonesia, basis pengguna internet juga didominasi kelompok usia produktif. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan jumlah pengguna internet dari Generasi Z mencapai 62,39 juta jiwa, disusul milenial sebanyak 57,64 juta jiwa dan Generasi X sebanyak 34,71 juta jiwa. Besarnya populasi pengguna internet tersebut menjadi pasar potensial bagi berbagai platform digital global.

Pada saat yang sama, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi internet menunjukkan tren meningkat. Setelah berada di kisaran Rp84.387 per bulan pada 2018 dan Rp98.595 pada 2019, rata-rata pengeluaran internet rumah tangga sempat turun menjadi Rp60.780 pada 2020. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi Rp127.392 pada 2021, Rp137.343 pada 2022, dan mencapai Rp146.189 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai target kontribusi ekonomi digital yang dipatok Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tergolong ambisius, namun masih dapat dicapai dengan sejumlah prasyarat.

“Tingkat realisme target Komdigi. Idiec menilai target kontribusi ekonomi digital Komdigi ambisius namun masih realistis, dengan catatan penguatan ekosistem digital dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Tesar kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, keberadaan perusahaan over the top (OTT) asing berpeluang besar mendorong pencapaian target ekonomi digital. Kontribusi tersebut dapat muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi digital, transfer teknologi, penciptaan pasar baru, serta integrasi pelaku lokal terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem dan rantai nilai digital global.

Namun demikian, Tesar menegaskan kontribusi OTT asing tidak akan optimal tanpa dukungan regulasi yang kuat dan jelas.

“Kontribusi optimal dari OTT asing sangat bergantung pada kepastian regulasi, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tata kelola data, serta kemitraan yang adil dengan pelaku domestik agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan secara nasional,” ujarnya.

Selain itu, Idiec mencatat masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat pencapaian target ekonomi digital tersebut. Tantangan utama meliputi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan talenta digital, isu keamanan dan perlindungan data, serta regulasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tesar menilai target kontribusi ekonomi digital dapat tercapai apabila didukung pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta digital, kepastian regulasi, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem digital nasional saat ini telah menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya siap menopang laju pertumbuhan yang agresif dan berkelanjutan.

Dia juga menyoroti sejumlah aspek kebijakan yang perlu segera dibenahi pemerintah, khususnya terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku domestik.

“Perlu perbaikan pada integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta keberpihakan pada inovasi dan pelaku digital nasional,” kata Tesar.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani UMKM digital yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM digital, sekaligus memperketat regulasi terhadap OTT asing agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain itu, Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, dan meningkat hingga 41,70 pada 2029. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang 2025–2028, sebelum naik menjadi 4,4% pada 2029

Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut ditopang oleh sejumlah sasaran strategis lainnya, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026, serta meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Di sisi masyarakat, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ditargetkan naik dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, dan terus meningkat hingga 53,23 pada 2029. Sejalan dengan itu, proporsi tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan meningkat secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama.