IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait dugaan dirumahkannya ratusan buruh pabrik Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur, menjelang Lebaran 2026.

Terkait adanya dugaan dilakukannya PHK terkait musim pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Yassierli mengaku masih melakukan monitor terlebih dahulu atas kasus yang menimpa puluhan buruh itu.

"Terkait dengan (perusahaan) Mie Sedaap, kita masih monitor, nanti kita update," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kasus dirumahkannya puluhan buruh pabrik Mie Sedaap menjelang Lebaran bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak gunung es dari persoalan serius terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, praktik 'dirumahkan' tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan modus baru untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

"Perusahaan memang tidak melakukan PHK. Itu benar. Tapi buruh dirumahkan, tidak dibayar gajinya menjelang Lebaran, dan tidak dibayarkan THR. Ini modus," kata Said Iqbal dalam pernyataan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurut laporan yang masuk ke Posko Orange Partai Buruh di Gresik, sedikitnya 20 buruh Mie Sedaap mengadu karena belum dipanggil kembali bekerja, padahal kontrak mereka masih berlaku. Status mereka bukan di-PHK, melainkan dirumahkan.

"Kalimatnya harus hati-hati. Bukan PHK. Dirumahkan. Kontrak masih ada. Tapi gaji tidak dibayar dan THR dihindari," ujarnya.

KSPI juga menerima laporan adanya pemutusan kontrak secara sepihak melalui pesan WhatsApp terhadap pekerja kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan padat karya. Cara ini dinilai sebagai upaya menghindari pertemuan langsung dengan buruh dan menghindari kewajiban THR.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Mie Sedaap, PT Karunia Alam Segar (KAS) yang merupakan anak usaha Wings Group memastikan tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) 400 karyawan di pabrik yang beroperasi di Gresik, Jawa Timur.

Human Resources & General Affairs PT Karunia Alam Segar Peter Sindaru mengatakan operasional pabrik Mie Sedaap terus berjalan normal sesuai perencanaan produksi.

“PT KAS tetap berjalan normal secara operasional dan ketenagakerjaan, tidak ada PHK maupun karyawan yang dirumahkan,” kata Peter dalam keterangan resminya, Rabu (25/2/2026).

Dia menerangkan, sebagai bagian dari industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar.

Namun, pihaknya meyakini bahwa sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting perusahaan. Maka dari itu, perusahaan senantiasa berkomitmen menjalankan praktik ketenagakerjaan yang sesuai regulasi yang berlaku.

“Perusahaan akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, sesuai regulasi yang berlaku, serta menjaga hubungan industrial yang harmonisdalam seluruh aktivitasnya,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan di media sosial menyebutkan adanya PHK terhadap sekitar 400 pekerja di pabrik Mie Sedaap Gresik. Isu ini turut mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peter juga telah membantah keputusan PHK massal ratusan pekerja tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Namun, sebelumnya manajemen mengakui adanya penyesuaian kapasitas produksi disebut sebagai langkah yang lazim dalam menjaga keberlangsungan usaha.

"Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter.

Mekanisme tersebut dinilai sebagai praktik umum di industri manufaktur dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan, lanjutnya, tidak menetapkan kebijakan penyesuaian tenaga kerja berdasarkan momentum atau bulan tertentu.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dinamika pasar, kebutuhan operasional, serta perencanaan produksi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan operasional sebagai industri padat karya, perusahaan juga perlu memastikan stabilitas usaha secara menyeluruh.

"Oleh karena itu, penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah manajerial yang dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan karena adanya momen tertentu seperti Ramadan," tegasnya.

Selain itu, perusahaan menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban administratif dan finansial kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja sesuai perjanjian kerja sama yang berlaku. Hal tersebut termasuk kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.