Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI memberlakukan pemutihan pajak kendaraan untuk periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Salah satu hal yang memudahkan dalam kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan dilakukan secara jabatan.

Artinya, wajib pajak tidak perlu:

Membuat surat permohonan,
Datang mengajukan penghapusan denda, atau
Menjalani proses administrasi tambahan.

Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan selama tiga bulan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Bentuk Keberpihakan Pemprov kepada Masyarakat

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi namun terkendala beban denda keterlambatan.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga bertujuan untuk:

Mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;
Mempermudah proses administrasi perpajakan daerah;
Meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital; dan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, JAKARTA – Membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Di Jakarta, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban tersebut tanpa hambatan, baik melalui layanan digital (online) maupun pelayanan langsung (offline) di berbagai titik resmi.

Kini, warga Jakarta tidak lagi harus datang dan mengantre lama di kantor Samsat. Sejumlah platform digital telah disediakan untuk mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan, khususnya untuk pengesahan STNK tahunan. Meski demikian, layanan tatap muka tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan atau lebih nyaman melakukan pembayaran secara langsung.

Berikut panduan lengkap cara membayar pajak kendaraan di Jakarta, mulai dari opsi online hingga lokasi layanan offline yang dapat dikunjungi.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Secara Online

Pembayaran pajak kendaraan secara online menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Layanan ini dapat digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, tanpa perlu datang ke kantor Samsat.

1. Melalui Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

Aplikasi SIGNAL merupakan layanan resmi dari Korlantas Polri yang terintegrasi secara nasional. Aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak dari mana saja. Berikut langkah singkatnya:

• Unduh aplikasi SIGNAL melalui Play Store atau App Store.
• Lakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, dan data pribadi.
• Tambahkan data kendaraan dengan mengisi nomor polisi dan nomor rangka.
• Setelah tagihan pajak muncul, pengguna akan memperoleh kode bayar.
• Pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking, ATM, atau kanal pembayaran digital lainnya.
• Dokumen pengesahan STNK dan TBPKB akan dikirim ke alamat yang terdaftar.

Metode ini banyak dipilih karena prosesnya cepat dan minim interaksi langsung.

2. Melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi JAKI. Aplikasi ini menjadi pusat layanan digital warga Jakarta, termasuk untuk urusan perpajakan. Berikut cara penggunaannya:

• Buka aplikasi JAKI dan pilih menu layanan pajak.
• Masuk ke fitur Pajak Kendaraan Bermotor.
• Masukkan nomor kendaraan untuk mengecek besaran tagihan.
• Lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia di aplikasi.

Aplikasi JAKI cocok bagi warga yang ingin mengakses berbagai layanan publik Jakarta dalam satu platform.

3. Melalui Website e-Samsat DKI Jakarta

Selain aplikasi, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui situs resmi e-Samsat DKI Jakarta. Pengguna cukup mengakses laman pajak online, kemudian memasukkan data kendaraan dan identitas pemilik.

Setelah proses verifikasi, sistem akan menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta pilihan metode pembayaran, mulai dari perbankan hingga dompet digital. Pembayaran online ini dinilai lebih efisien, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, serta dapat mengurangi kepadatan di kantor Samsat.

Lokasi dan Titik Pembayaran Pajak Kendaraan Secara Offline

Bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan secara langsung, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Samsat Keliling di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Layanan ini melayani pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran SWDKLLJ.

Pelayanan Samsat Keliling tersedia di 14 titik wilayah Jabodetabek, meliputi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, hingga wilayah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Beberapa lokasi layanan antara lain:

• Jakarta Pusat: area Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng
• Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan kawasan Kelapa Gading
• Jakarta Barat: pusat perbelanjaan di kawasan Citraland
• Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan dan TMP Kalibata
• Jakarta Timur: Kecamatan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati
• Wilayah penyangga: Kota Tangerang, Serpong, Ciledug, Ciputat, Bekasi, Depok, hingga Cinere

Jam operasional layanan bervariasi, umumnya mulai pagi hingga siang hari, dengan beberapa lokasi tertentu buka hingga sore.

Dokumen yang perlu bawa:

• KTP asli dan fotokopi
• STNK asli dan fotokopi
• BPKB asli dan fotokopi

Selain itu, kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun, karena layanan keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan.

Dengan tersedianya berbagai opsi pembayaran, masyarakat Jakarta kini memiliki keleluasaan untuk memilih cara membayar pajak kendaraan sesuai kebutuhan. Pembayaran online cocok bagi yang menginginkan kepraktisan, sementara layanan offline tetap menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan langsung.

Pemerintah berharap kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi antrean di kantor Samsat. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat juga turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan pemutihan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku otomatis sejak 10 November hingga 31 Desember 2025.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Semua pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak berhak menikmati fasilitas tersebut.

Dalam program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan. Sanksi bunga karena telat bayar langsung hilang saat transaksi diproses sistem.

Pemutihan ini sepenuhnya otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.

Melalui langkah ini, administrasi pajak dibuat lebih sederhana dan transparan. Masyarakat cukup melunasi sebelum 31 Desember 2025 untuk bebas dari bunga keterlambatan.

Penghapusan sanksi administrasi yang diberikan meliputi:

sanksi administrasi bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak
sanksi administrasi denda akibat keterlambatan pendaftaran
Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan bunga maupun denda keterlambatan. Tidak diperlukan permohonan khusus, karena penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.

Bagi wajib pajak dengan tunggakan kurang dari 12 bulan, pembayaran dapat dilakukan melalui gerai SAMSAT, SAMSAT Keliling, SAMSAT Induk, dan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

Adapun panduan untuk membayar pemutihan pajak di Jakarta hingga 31 Desember 2025 melalui aplikasi Signal sebagai berikut:

Unduh aplikasi Signal melalui Google Play Store atau App Store
Lakukan registrasi dengan mengisi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.
Buat kata sandi
Verifikasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan verifikasi wajah
Masukkan kode verifikasi satu kali atau one-time password (OTP) yang dikirimkan ke pesan singkat
Tambah data kendaraan bermotor, seperti jenis kendaraan dan nomor rangka kendaraan bermotor (NRKB)
Unggah data pemilik kendaraan
Selanjutnya, muncul informasi surat ketetapan kewajiban pembayaran, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan jumlah yang harus dibayarkan
Geser opsi Kirim Dokumen
Lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih

Sementara itu, wajib pajak dengan tunggakan lebih dari 1 tahun wajib mengurus langsung di kantor SAMSAT Induk yang sesuai dengan wilayah domisili kendaraan. Lokasi SAMSAT ada di masing-masing wilayah Jakarta sebagai berikut:

SAMSAT Jakarta Pusat: Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420
SAMSAT Jakarta Selatan: Komplek Gedung POLDA Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
SAMSAT Jakarta Barat: Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM.13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720
SAMSAT Jakarta Timur: Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav.55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410
SAMSAT Jakarta Utara: Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jakarta menggelar program pembebasan pajak sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akhir 2025.

Berdasarkan akun Instagram @humaspajakjakarta, program ini berlaku mulai dari 10 November hingga 31 Desember 2025.

"Bonus akhir tahun pembebasan sanksi PKB dan BBNKB Jakarta mulai 10 November - 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan segera," tulis Humas Pajak Jakarta, dikutip Rabu (12/11/2025).

Badan Pendapatan Daerah alias Bapenda Jakarta mengimbau agar masyarakat yang belum melunasi pajak bisa mengikuti program ini.

Dengan adanya program ini, Pemda Jakarta berharap agar bisa meringankan beban warga Jakarta dalam pembayaran pajak kendaraan.

"Buat kamu yang pernah telat bayar Pajak Kendaraan, ini dia saat yang tepat untuk melunasinya! Akhir tahun jadi tanpa beban karena ada pembebasan sanksi PKB & BBNKB Jakarta," pungkasnya.