Bisnis.com, BANDUNG - Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat kini konsisten menembus Rp20 miliar per hari.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Dedi, sejak diterbitkannya kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan, penerimaan daerah dari sektor PKB terus menunjukkan tren positif.

"Jadi setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat, tidak pernah di bawah Rp20 miliar per hari," katanya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Selain memperluas layanan digital melalui New Sambara, Samsat Digital Mandiri, Arjuna, chatbot WhatsApp, dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB, Bapenda juga memperkuat layanan jemput bola melalui Samsat Keliling hingga ke desa-desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/IKU.03.02/BAPENDA yang memungkinkan pembayaran PKB tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan pemilik kendaraan bekas yang selama ini terkendala saat membayar pajak.

Kemudahan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan tetap memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP asli pemilik kendaraan saat ini untuk proses verifikasi data.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat, rata-rata penerimaan PKB pada Mei 2026 mencapai Rp20,13 miliar per hari. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp20,74 miliar per hari, memperlihatkan tren penerimaan yang stabil di atas Rp20 miliar setiap hari.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemilik kendaraan kini memiliki alternatif untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus menyiapkan dana besar sekaligus. Layanan ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap sebelum jatuh tempo.

Program tersebut dihadirkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan Bank BJB. Layanan itu diberi nama T-Samsat.

Melalui T-Samsat, pemilik kendaraan dapat menyisihkan dana secara berkala melalui rekening tabungan. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membayar pajak kendaraan secara otomatis saat jatuh tempo.

"Melalui layanan ini, nasabah dapat mempersiapkan dana pembayaran PKB jauh sebelum masa pembayaran tiba, sehingga beban pengeluaran menjadi lebih ringan dan terencana," tulis Bapenda Jawa Barat.

Sistem T-Samsat terhubung langsung dengan jaringan Samsat Jawa Barat. Pembayaran pajak akan dilakukan melalui mekanisme debet otomatis sesuai nominal tagihan yang berlaku.

Dengan cara ini, pemilik kendaraan tidak perlu lagi menyiapkan dana dalam jumlah besar menjelang masa perpanjangan STNK tahunan. Pembayaran juga dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya memiliki rekening tabungan dan kartu ATM Bank BJB.

Selain itu, pengguna wajib memiliki fasilitas DIGI Bank BJB. Kendaraan yang didaftarkan juga tidak boleh memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Layanan ini dapat digunakan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan atas nama pihak lain. Fasilitas tersebut berlaku untuk kendaraan pelat hitam maupun pelat putih.

T-Samsat menyediakan dua pilihan mekanisme pembayaran. Opsi pertama adalah blokir berkala yang memungkinkan nasabah mencicil dana pajak sedikit demi sedikit hingga jumlah tagihan terpenuhi.

Sementara opsi kedua adalah blokir sekaligus. Pada metode ini, nasabah cukup menyediakan dana sesuai nilai pajak kendaraan dan sistem akan melakukan pembayaran otomatis saat tanggal pendebetan tiba.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengatur keuangan dengan lebih baik. Beban pembayaran pajak tahunan pun menjadi lebih ringan karena dapat dipersiapkan sejak jauh hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dengan rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Satriady Sakka menegaskan tidak ada rencana kenaikan PKB sebagaimana yang beredar di masyarakat.

“Tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang diusulkan adalah penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan pertama atau kendaraan baru. Sementara BBNKB kedua dan seterusnya justru digratiskan,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Kamis (18/6/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Teknologi Sistem Informasi Bapenda Sulsel ini menjelaskan bahwa Bapenda Sulsel tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ranperda tersebut telah dibahas bersama DPRD Sulsel pada pekan lalu. Dalam pembahasan itu, tidak terdapat usulan kenaikan tarif PKB.

Menurutnya, perubahan yang diusulkan hanya menyangkut tarif BBNKB penyerahan pertama yang direncanakan naik dari 7% menjadi 10%. Tarif tersebut berlaku untuk transaksi kendaraan baru dari dealer kepada pemilik kendaraan.

Sebaliknya, tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya tetap digratiskan oleh Pemprov Sulsel.

Selain BBNKB, Bapenda Sulsel juga mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 7,5% menjadi 10%.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur bahwa tarif PBBKB paling tinggi sebesar 10 persen.

Untuk bahan bakar kendaraan umum, tarif dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif kendaraan pribadi.

Saat ini, tarif PBBKB di Sulsel sebesar 7,5% dan diberlakukan secara sama untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai perlu agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek perpajakan, perubahan perda juga mencakup penataan objek retribusi daerah, penambahan objek retribusi baru, serta penyempurnaan sejumlah ketentuan teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah dan menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

Beberapa potensi retribusi yang diusulkan antara lain berasal dari pelayanan pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus milik Pemprov Sulsel, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Unit Transfusi Darah.

Potensi lainnya berasal dari pemanfaatan ruang laut, Kebun Raya Pucak di Maros, layanan Bus Trans Sulsel, penggunaan stadion, produk pengecoran logam, laboratorium pengujian tenaga kerja, aplikasi Baju Bodo, pemanfaatan kendaraan bermotor dan alat berat, usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK, hingga pemanfaatan jalan provinsi untuk jaringan utilitas.

“Masih banyak potensi retribusi yang belum diakomodir dalam perda saat ini. Karena itu, kami mengusulkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Andi Satriady.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 melalui program penghapusan denda dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang telah berusia lebih dari lima tahun.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dihapus dalam program tersebut. Selain itu, pemerintah juga menghapus tunggakan pajak kendaraan yang telah melewati lima tahun.

"Diputihkan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak," jelas Nelly, Minggu (14/6/2026).

Melalui kebijakan itu, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk lima tahun terakhir beserta pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda maupun tunggakan yang telah melewati batas lima tahun. Tunggakan yang dihapus mencakup tahun pajak 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain program pemutihan, Pemprov NTB juga memberikan insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi kendaraan berpelat NTB, yakni DR dan EA.

Melalui program tersebut, pemilik kendaraan memperoleh keringanan PKB sebesar 50% serta pembebasan denda. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat mendorong lebih banyak kendaraan terdaftar dan membayar pajak di NTB.

Nelly mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengurangi potensi tunggakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat mendukung penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di NTB.

JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administratif atau denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Langkah strategis ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Melalui program ini, masyarakat yang terlambat membayar pajak cukup melunasi pokok pajaknya saja tanpa perlu membayar bunga keterlambatan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan kemudahan total kepada warga Ibu Kota. Penghapusan denda tersebut akan diproses secara otomatis melalui sistem digital.

"Masyarakat tidak perlu repot mengurus birokrasi atau mengajukan permohonan tertulis ke kantor Samsat. Sistem Pajak Daerah kami sudah disesuaikan secara otomatis. Begitu wajib pajak melakukan transaksi pembayaran di loket maupun platform digital pada periode 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, denda keterlambatannya langsung terhapus menjadi nol rupiah," ujar Morris Danny.

Morris menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai kado ulang tahun bagi warga Jakarta, tetapi juga sebagai stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus optimalisasi pelayanan berbasis digital yang cepat, praktis, dan transparan.

Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pilar utama pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan momentum tiga bulan ini. Melalui partisipasi aktif membayar pajak, masyarakat secara langsung berkontribusi dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di wilayah DKI Jakarta.

Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang disetorkan oleh pemilik kendaraan di Jakarta akan memutar roda pembangunan kota ini kembali. Mulai dari perbaikan fasilitas transportasi publik, pengaspalan jalan, hingga program kesejahteraan sosial, semuanya bermuara dari kontribusi pajak daerah.

Bagi Anda warga Jakarta yang surat kendaraannya sudah lewat jatuh tempo, jendela waktu tiga bulan ini adalah kesempatan emas. Memanfaatkan pemutihan ini bukan sekadar urusan menertibkan administrasi kendaraan pribadi, melainkan bentuk kado nyata dari kita sebagai warga untuk kemajuan kota Jakarta tercinta.

untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan.

"Benar, Bapak Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan pembebasan denda dan pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak," kata Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Muhammad Irvandi Thamrin di Makassar, Jumat.

Menurut Irvandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Ia menjelaskan, program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100 persen serta pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Program keringanan pajak ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026.

Menurut Irvandi, pendekatan insentif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya.

Selain menghadirkan program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan Program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Selain itu, Bapak Gubernur juga menghadirkan Program Gebyar Pajak bagi wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, Pemprov Sulsel menyiapkan berbagai hadiah, mulai dari grand prize satu unit mobil, paket umrah, sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi, hingga mesin cuci. Pengundian dijadwalkan berlangsung setiap triwulan hingga akhir tahun.

Program Gebyar Pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Irvandi mengimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak sebelum masa berlakunya berakhir pada 30 Juni 2026 agar dapat memperoleh manfaat pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak.

Masyarakat juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bapenda Sulsel mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang tersedia di kantor Samsat maupun berbagai kanal pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Andi Winarno mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memacu ketaatan pembayaran pajak ke depan.

Insentif yang berlaku hingga 30 Juni 2026 ini mencakup beberapa poin bagi pemilik kendaraan, antara lain bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100%, berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, dengan pengecualian bagi kendaraan baru.

Kemudian penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya dan stimulus spesial berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% khusus untuk kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Masyarakat dapat memanfaatkan program berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% hingga pembebasan denda PKB sebesar 100%," ujar Andi Winarno di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Selain memberikan keringanan biaya pembayaran pajak kendaraan, Pemprov Sulsel juga menyediakan stimulus tambahan berupa program apresiasi.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode Januari hingga Juni 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan pengundian berbagai hadiah menarik. Antara lain sepeda motor, mesin cuci, kulkas, sepeda, TV, hingga hadiah utama paket Umroh.

Untuk memanfaatkan momentum ini, masyarakat cukup mendatangi Kantor Samsat terdekat atau mengoptimalkan berbagai kanal pembayaran pajak kendaraan digital yang telah tersedia.

"Seluruh proses pembayaran dengan skema keringanan ini bisa dilakukan selama periode program berlangsung sepanjang Juni ini," tutur Andi Winarno.

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring perkembangan layanan digital pemerintah, pembayaran pajak kendaraan kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Aplikasi SIGNAL hadir sebagai solusi yang memudahkan pemilik kendaraan dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Seluruh proses dapat dilakukan melalui ponsel sehingga lebih cepat, praktis, dan efisien.

Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android maupun iOS dan dapat diunduh melalui Google Play Store serta App Store. Sebelum menggunakan layanan pembayaran pajak kendaraan, pengguna diwajibkan melakukan registrasi akun terlebih dahulu.

Cara Registrasi Akun SIGNAL

Untuk membuat akun SIGNAL, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masukkan data pribadi seperti NIK, nama sesuai e-KTP, alamat email, dan nomor handphone aktif.
2. Buat kata sandi, lalu konfirmasi kembali kata sandi tersebut.
   Unggah foto e-KTP.
3. Lakukan verifikasi biometrik wajah dengan swafoto (selfie).
4. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS.
5. Setelah registrasi berhasil, buka email yang terdaftar.
6. Klik tautan verifikasi yang dikirim oleh SIGNAL untuk mengaktifkan akun.

Setelah akun aktif, pengguna dapat langsung menambahkan data kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya.

Cara Mendaftarkan Kendaraan Milik Sendiri

Bagi kendaraan yang terdaftar atas nama sendiri, proses pendaftarannya cukup mudah.

1. Pilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor.
2. Pilih opsi kendaraan atas nama sendiri.
3. Masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) atau nomor polisi kendaraan.
4. Masukkan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan.
5. Sistem akan melakukan verifikasi data kendaraan secara otomatis.

Cara Mendaftarkan Kendaraan Milik Orang Lain

SIGNAL juga menyediakan layanan untuk kendaraan milik anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) maupun kendaraan milik pihak lain yang memenuhi ketentuan.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Pilih ikon tambah (+) pada menu dokumen digital kendaraan.
2. Masukkan nama pemilik kendaraan.
3. Jika kendaraan milik pasangan atau anak yang masih dalam satu KK, pilih opsi Milik Keluarga Satu KK.
4. Masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB).
5. Masukkan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan.
6. Masukkan NIK pemilik kendaraan.
7. Unggah foto KTP pemilik kendaraan.
8. Setelah seluruh data terisi, klik tombol Lanjut.
9. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa dokumen kendaraan berhasil ditambahkan.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Melalui SIGNAL

Setelah kendaraan terdaftar dalam aplikasi, pengguna dapat langsung melakukan pengesahan STNK dan pembayaran pajak secara online.

Berikut tahapannya:

1. Pilih kendaraan yang akan dilakukan pengesahan STNK.
2. Klik tombol Lanjut.
3. Informasi tagihan PKB dan SWDKLLJ akan ditampilkan beserta nominal yang harus dibayar.
4. Geser tombol pengiriman dokumen TBPKP dan isi alamat pengiriman secara lengkap.
5. Periksa kembali rincian biaya yang muncul pada layar.
6. Klik Lanjut untuk melanjutkan proses pembayaran.
7. Pilih metode pembayaran yang tersedia.
8. Sistem akan menampilkan kode bayar beserta nominal pembayaran.
9. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk bank atau kanal pembayaran yang dipilih.

Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, proses pengesahan STNK tahunan selesai.

Keuntungan Membayar Pajak Kendaraan Secara Online

Penggunaan aplikasi SIGNAL memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat, antara lain:

1. Tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat.
2. Menghemat waktu dan biaya perjalanan.
3. Pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
4. Status pembayaran dapat dipantau langsung melalui aplikasi.
5. Dokumen digital tersimpan lebih aman dan mudah diakses.

Selain itu, layanan digital ini membantu mengurangi antrean di kantor Samsat sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Alternatif Aplikasi Pajak Kendaraan Online di Daerah

Selain SIGNAL yang berlaku secara nasional, beberapa pemerintah daerah juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara digital melalui aplikasi masing-masing.

Beberapa di antaranya yaitu:

1. Pajak Online DKI Jakarta (DKI Jakarta)
2. SAMBAT (Banten)
3. SAMBARA (Jawa Barat)
4. SAKPOLE (Jawa Tengah)
5. e-Dempo (Sumatera Selatan)
6. Samsat Delivery (Nusa Tenggara Barat)
7. e-Samsat Polda Kalimantan Tengah

Masyarakat dapat memilih layanan yang tersedia sesuai domisili kendaraan masing-masing.

Kemudahan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui aplikasi SIGNAL menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan proses yang lebih cepat, aman, dan praktis, pemilik kendaraan kini dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus mengantre di kantor Samsat.

Pastikan data kendaraan dan identitas yang didaftarkan sesuai agar proses verifikasi berjalan lancar. Selain menghindari keterlambatan pembayaran, penggunaan layanan digital juga membantu masyarakat mengelola administrasi kendaraan dengan lebih mudah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI memberlakukan pemutihan pajak kendaraan untuk periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Salah satu hal yang memudahkan dalam kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan dilakukan secara jabatan.

Artinya, wajib pajak tidak perlu:

Membuat surat permohonan,
Datang mengajukan penghapusan denda, atau
Menjalani proses administrasi tambahan.

Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan selama tiga bulan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Bentuk Keberpihakan Pemprov kepada Masyarakat

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi namun terkendala beban denda keterlambatan.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga bertujuan untuk:

Mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;
Mempermudah proses administrasi perpajakan daerah;
Meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital; dan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.