REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun hingga 30 April 2026. Angka itu tumbuh 16,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 556,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak kuat di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi.

“Pajak tumbuh 16,1 persen dan mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin mendekati 20 persen. Prospeknya lebih bagus dibandingkan tahun lalu yang babak belur,” kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026) lalu.

Kenaikan penerimaan pajak paling tinggi berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hingga akhir April 2026, realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp 221,2 triliun atau melonjak 40,2 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Purbaya, lonjakan itu mencerminkan belanja masyarakat dan aktivitas usaha yang masih tinggi. “PPN dan PPnBM yang tumbuh 40 persen menunjukkan aktivitas ekonomi masih tinggi karena belanja masih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 mencapai Rp 101,1 triliun atau tumbuh 25,1 persen secara tahunan. Pemerintah menilai kenaikan itu menjadi sinyal daya beli masyarakat belum melemah.

“Yang menarik adalah PPh orang pribadi naiknya 25,1 persen berarti tumbuhnya kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur,” kata Purbaya.

Adapun penerimaan dari PPh badan dan deposit PPh badan tercatat Rp 135,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen. Kemudian penerimaan dari PPh final, PPh 22, dan PPh 26 mencapai Rp 109,1 triliun atau naik 9,8 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara kelompok pajak lainnya sebesar Rp 79,7 triliun atau turun 12 persen secara tahunan.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan penerimaan pajak didorong aktivitas ekonomi yang membaik dan implementasi sistem Coretax yang mulai stabil. Mayoritas jenis pajak utama juga tumbuh positif, mencerminkan konsumsi dan penghasilan masyarakat yang masih terjaga.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 19,25 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax hingga 17 Mei 2026. Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 18,04 juta akun.

Sementara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025 telah mencapai 13,27 juta laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 10,86 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,47 juta wajib pajak nonkaryawan, dan 909 ribu wajib pajak badan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri otomotif nasional masih menghadapi tekanan menjelang akhir tahun. Di tengah tren penurunan penjualan, pelaku industri berharap pasar domestik mampu bangkit agar Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyampaikan harapan agar penjualan mobil nasional hingga akhir tahun dapat mendekati 800 ribu unit. “Ya mungkin diusahakan close di 800 (ribu) ya. Kalau close 800 (ribu), mahkotanya (penjualan mobil terbanyak di Asia Tenggara) bisa diambil Malaysia,” ujarnya dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Bob, capaian tersebut memiliki arti strategis, bukan hanya dari sisi prestise kawasan, tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem industri otomotif di dalam negeri. Ia menilai, jika penjualan mobil baru di Indonesia kalah dari Malaysia, hal itu berpotensi memengaruhi arah investasi otomotif yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai basis produksi utama.

"Investasi bisa pindah ke sana," kata dia.

Sepanjang Januari hingga November 2025, kinerja penjualan mobil nasional memang masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya. Data wholesales mencatat total penjualan 710.084 unit, turun 9,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 785.917 unit. Penjualan ritel juga mengalami penurunan, dengan total 739.977 unit, lebih rendah dibandingkan 807.586 unit pada Januari–November tahun lalu.

Bob menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan permintaan kendaraan baru. Ia berpandangan, pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa stimulus fiskal mampu mendorong kebangkitan pasar otomotif sekaligus menggerakkan roda ekonomi.

“PPN itu demand creation, itu otomatis mengguyur likuiditas ke masyarakat,” kata Bob, menyinggung efektivitas kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah pada 2021.

Ia menjelaskan, kebijakan insentif serupa juga diterapkan di sejumlah negara di kawasan, seperti Vietnam dan Malaysia. Penurunan pajak konsumsi di negara-negara tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.

Bob menambahkan, jika perekonomian bergerak positif melalui stimulus yang tepat sasaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri otomotif. Aktivitas ekonomi yang meningkat, menurutnya, juga akan bermuara pada penguatan penerimaan negara.

“Itu yang kita harapkan, karena kalau misalnya ekonomi meningkat, maka revenue pemerintah juga naik,” ujarnya.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di awal tahun menargetkan penjualan 850 mobil. Namun belakangan, target tersebut direvisi menjadi 780 unit mempertimbangkan market yang lesu.