REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- BYD Motors Indonesia memastikan belum akan menaikkan harga kendaraan meski pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi dan impor kendaraan.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Pemerintah PT BYD Motors Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kajian sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia sehingga tetap optimistis menghadapi dinamika pasar otomotif nasional.

“Kami telah memikirkan kondisi-kondisi ini melalui studi yang menyeluruh dan sampai saat ini kami masih tetap positif dan yakin dengan strategi yang kami miliki, baik secara produk, harga, juga promosi-promosi yang kami akan lakukan,” kata Luther di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga pada masa depan. Namun, menurut dia, kenaikan harga kendaraan belum menjadi strategi jangka pendek perusahaan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), BYD justru memperluas strategi elektrifikasinya dengan menghadirkan kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) melalui BYD M6 DM atau M6 Cross berteknologi Dual Mode (DM).

Menurut Luther, kendaraan hybrid tersebut disiapkan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan namun masih memiliki kekhawatiran terhadap keterbatasan infrastruktur kendaraan listrik, terutama di luar kota dan wilayah rural.

“Kami melihat banyak masyarakat yang ingin beralih ke EV, namun masih ada rasa khawatir di sisi hal-hal yang belum bisa dijawab dengan kondisi kendaraan EV saat ini, terutama konsumen di area rural dan out of city,” ujarnya.

Ia menjelaskan teknologi DM menggabungkan sistem kendaraan listrik dan hybrid sehingga mampu digunakan secara efisien untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh. Motor listrik dari baterai berkapasitas besar menjadi sumber tenaga utama, sementara mesin bensin bekerja untuk menghasilkan energi tambahan ketika dibutuhkan.

BYD M6 DM dibekali mesin 1.500 cc dengan tenaga maksimum 72 kW dan torsi 125 Nm yang dipadukan dengan motor Electric Hybrid System (EHS) 5.0 berputaran hingga 15.000 rpm. Sistem tersebut memungkinkan kombinasi tenaga mesin dan motor listrik untuk menjaga efisiensi saat kendaraan melaju pada kecepatan tinggi.

Menurut Luther, kendaraan dengan teknologi DM telah diterima baik di pasar global dengan total distribusi lebih dari 7,5 juta unit. BYD menilai kondisi pasar Indonesia saat ini menjadi momentum tepat untuk menghadirkan teknologi hybrid sebagai jembatan menuju era kendaraan listrik penuh.

“Saat ini mungkin masih ada masyarakat yang belum mau langsung transisi ke EV. Kendaraan ini adalah jawabannya,” katanya.

Selain memperluas lini produk, BYD juga terus memperkuat investasi di Indonesia. Perusahaan asal China tersebut tengah membangun fasilitas perakitan kendaraan di Subang, Jawa Barat, dengan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit per tahun.

Pabrik yang kini memasuki tahap akhir pembangunan itu ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Saat ini, BYD telah memasarkan sejumlah model di Indonesia seperti Seal, Atto, Dolphin, dan M6.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Produsen otomotif Jepang, Honda Motor Co., mulai mengubah arah strategi elektrifikasinya di tengah melambatnya permintaan kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), khususnya di pasar Amerika Utara. Alih-alih agresif mengejar mobil listrik penuh, Honda kini memilih memperkuat pengembangan teknologi hybrid sebagai jembatan menuju era elektrifikasi penuh.

Perubahan arah itu ditegaskan langsung dalam pemaparan strategi global perusahaan yang disampaikan Presiden dan CEO Global Honda, Toshihiro Mibe, di Tokyo, Jepang, pada Rabu (14/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Honda memperkenalkan dua purwarupa terbaru, yakni Honda Hybrid Sedan Prototype dan Acura Hybrid SUV Prototype. Kedua model itu menjadi penanda bahwa teknologi hybrid kini menjadi fokus utama Honda untuk beberapa tahun ke depan.

Honda menyebut generasi baru kendaraan hybrid itu dibangun di atas sistem elektrifikasi yang sepenuhnya baru, mulai dari platform, sistem penggerak, hingga teknologi electric all-wheel drive (AWD). Generasi terbaru tersebut ditargetkan mulai dipasarkan secara bertahap pada 2027 di berbagai pasar utama dunia.

Perusahaan menargetkan menghadirkan 15 model baru berbasis teknologi hybrid generasi terbaru hingga akhir tahun fiskal 2030. Honda mengklaim efisiensi energi kendaraan tersebut meningkat sekitar 10 persen dibanding generasi sebelumnya, tanpa mengorbankan karakter berkendara yang menjadi ciri khas merek itu.

Langkah Honda memperkuat hybrid sekaligus menunjukkan penyesuaian strategi di tengah perlambatan pasar kendaraan listrik murni. Sebelumnya, Honda diketahui cukup agresif mendorong pengembangan BEV, termasuk rencana investasi besar di Amerika Utara.

Namun, Honda kini menangguhkan rencana pembangunan pabrik kendaraan listrik dan baterai di Kanada yang sebelumnya bernilai sekitar 11 miliar dolar AS atau setara Rp191 triliun. Penundaan dilakukan karena permintaan kendaraan listrik di Amerika Serikat dinilai belum tumbuh sesuai harapan.

Tidak hanya itu, Honda juga membatalkan produksi tiga model kendaraan listrik baru untuk pasar Amerika Utara. Perusahaan sebelumnya bahkan telah memutuskan menunda dimulainya produksi kendaraan listrik di Kanada dari target awal 2028 menjadi sekitar dua tahun lebih lambat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri otomotif nasional masih menghadapi tekanan menjelang akhir tahun. Di tengah tren penurunan penjualan, pelaku industri berharap pasar domestik mampu bangkit agar Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyampaikan harapan agar penjualan mobil nasional hingga akhir tahun dapat mendekati 800 ribu unit. “Ya mungkin diusahakan close di 800 (ribu) ya. Kalau close 800 (ribu), mahkotanya (penjualan mobil terbanyak di Asia Tenggara) bisa diambil Malaysia,” ujarnya dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Bob, capaian tersebut memiliki arti strategis, bukan hanya dari sisi prestise kawasan, tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem industri otomotif di dalam negeri. Ia menilai, jika penjualan mobil baru di Indonesia kalah dari Malaysia, hal itu berpotensi memengaruhi arah investasi otomotif yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai basis produksi utama.

"Investasi bisa pindah ke sana," kata dia.

Sepanjang Januari hingga November 2025, kinerja penjualan mobil nasional memang masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya. Data wholesales mencatat total penjualan 710.084 unit, turun 9,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 785.917 unit. Penjualan ritel juga mengalami penurunan, dengan total 739.977 unit, lebih rendah dibandingkan 807.586 unit pada Januari–November tahun lalu.

Bob menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan permintaan kendaraan baru. Ia berpandangan, pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa stimulus fiskal mampu mendorong kebangkitan pasar otomotif sekaligus menggerakkan roda ekonomi.

“PPN itu demand creation, itu otomatis mengguyur likuiditas ke masyarakat,” kata Bob, menyinggung efektivitas kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah pada 2021.

Ia menjelaskan, kebijakan insentif serupa juga diterapkan di sejumlah negara di kawasan, seperti Vietnam dan Malaysia. Penurunan pajak konsumsi di negara-negara tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.

Bob menambahkan, jika perekonomian bergerak positif melalui stimulus yang tepat sasaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri otomotif. Aktivitas ekonomi yang meningkat, menurutnya, juga akan bermuara pada penguatan penerimaan negara.

“Itu yang kita harapkan, karena kalau misalnya ekonomi meningkat, maka revenue pemerintah juga naik,” ujarnya.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di awal tahun menargetkan penjualan 850 mobil. Namun belakangan, target tersebut direvisi menjadi 780 unit mempertimbangkan market yang lesu.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten jasa otomotif PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) menargetkan membuka 7 bengkel baru pada 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp50 miliar untuk menambah pendapatan perseroan.

Direktur Utama KAQI Imam Sujono menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan, perseroan menjalankan strategi percepatan pembangunan dan operasional bengkel. Pada 2026, KAQI menambah 7 bengkel baru.

“Bengkel baru pada 2026 rencananya 2 di Jawa dan 5 lainnya di luar Pulau Jawa. Nilai investasi untuk pengembangan sekitar Rp50-an miliar,” ujarnya dalam Paparan Publik, Kamis (4/12/2025).

Sepanjang tahun ini, KAQI telah membuka 6 bengkel baru, yakni di Godean, DI Yogyakarta; Bandung, Jawa Barat; Bekasi, Jawa Barat; Surabaya, Jawa timur; dan Semarang Barat; Jawa Tengah. Selain itu, KAQI melakukan relokasi ke JDJ Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Secara total, KAQI mengoperasikan 16 cabang bengkel di Jawa dan Bali. Sepanjang tahun ini, Imam Sujono memproyeksikan KAQI dapat melayani 26.759 unit mobil, naik dari posisi 22.499 unit per Oktober 2025. Tren layanan servis meningkat dari 23.466 unit pada 2024, 19.547 unit pada 2023, 17.294 unit pada 2022, dan 14.347 unit pada 2021.

Direktur Keuangan Jantra Grupo Indonesia Dodon Tri Koeswardana menyampaikan strategi ekspansi KAQI juga tercermin dari realisasi penyerapan dana IPO. Secara total, KAQI telah merealisasikan dana IPO sebesar Rp47,32 miliar per November 2025, atau 95,46%.

Perinciannya, Rp40,22 miliar atau 81,12% untuk belanja modal (capital expenditure/capex), Rp6,34 miliar atau 12,79% untuk pinjaman ke anak usaha, dan Rp764,42 juta atau 1,54% untuk belanja operasional (opex). Oleh karena itu, sisa dana IPO sebesar Rp2,25 miliar atau hanya 4,54%.

"KAQI telah merealisasikan penggunaan dana hasil IPO untuk pembangunan bengkel, seiring dengan kebutuhan tambahan fasilitas yang mendukung pendapatan,” tuturnya.

Dana IPO akan diselesaikan pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas baru, renovasi cabang, serta pengadaan alat kerja utama yang dibutuhkan untuk mendukung cabang-cabang yang akan beroperasi pada 2026.

Dari sisi kinerja keuangan pada 9 bulan 2025, KAQI mencatatkan pendapatan Rp53,2 miliar, naik 22,93% dari sebelumnya Rp43,30 miliar per 9 bulan 2024. Laba bersih mencapai Rp6,38 miliar, terkoreksi 10,76% dari sebelumnya Rp7,15 miliar per Juni 2024.

Hingga akhir 2025, sambung Dodon, KAQI berpotensi meraup pendapatan sesuai target Rp75 miliar. Dia mengestimasikan kontribusi setiap bengkel berkisar Rp600 juta per bulan.

“Sampai akhir tahun kami masih optimistis mencapai target. Apalagi dengan tambahan 6 bengkel baru pada 2025, ada 3 yang pertumbuhannya agresif yaitu Bandung, Surabaya, dan Bekasi,” imbuhnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyelesaikan rancangan usulan insentif baru untuk sektor otomotif yang akan diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan industri otomotif yang tengah menghadapi pelemahan daya beli di pasar lokal serta tantangan dari dinamika pasar global.

"Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional, dan di dalamnya ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Maka kita mengambil keputusan mengusulkan insentif bagi sektor ini. Hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid 19 dulu," kata Agus dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/11/2025).

Kemenperin tengah merancang skema insentif dan stimulus yang tepat untuk mendorong permintaan sekaligus menjaga aktivitas produksi dan investasi industri otomotif. Usulan ini nantinya akan dibahas bersama Menko Perekonomian sebelum diajukan secara resmi sebagai bagian dari agenda kebijakan fiskal 2026.

"Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026," jelas Agus.

Orientasi utama dari usulan insentif tersebut adalah menjaga tenaga kerja dari potensi PHK dan membuka lapangan kerja baru di sektor otomotif, sekaligus memastikan investasi industri tetap berkelanjutan. Perhatian ekstra terhadap sektor ini diperlukan agar pertumbuhan industri dapat terakselerasi dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

Kemenperin mencatat bahwa otomotif merupakan salah satu pilar industri andalan dengan kontribusi signifikan terhadap PDB manufaktur, ekspor, dan tenaga kerja. Investasi di sektor ini telah mencapai sekitar Rp174 triliun, dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda dua, roda tiga, maupun roda empat.

Selain itu, jutaan pekerja lain terserap dalam ekosistem rantai nilai otomotif mulai dari pemasok komponen, perusahaan logistik, hingga jaringan penjualan dan perbengkelan.

"Jika sektor ini terganggu, dampaknya berantai ke banyak industri lain dan jutaan pekerja. Karena itu, Kemenperin memandang perlu intervensi yang terukur melalui skema insentif yang tepat," ujar Agus.

Ia juga menuturkan bahwa penyusunan usulan untuk 2026 mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk dukungan untuk kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi. Saat ini, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sejumlah kendaraan bus masih berlaku hingga 2025.

Lebih lanjut, insentif baru untuk 2026 akan diselaraskan dengan program percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk rencana lanjutan insentif untuk pembelian motor listrik yang pernah diterapkan pemerintah. Agus memastikan bahwa Kemenperin intensif berdialog dengan pelaku industri, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain untuk menyempurnakan usulan tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta asosiasi seperti GAIKINDO dan pelaku industri lainnya. Tujuan akhirnya jelas: menjaga daya saing, memperkuat ekosistem rantai pasok produksi otomotif di dalam negeri, serta memastikan industri otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO — Subaru Motor Corporation akan mengurangi investasi jangka pendek pada kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan mengalihkan sebagian besar sumber daya ke pengembangan mobil hibrida, dalam rencana elektrifikasi senilai 1,5 triliun yen (sekitar 9,74 miliar dolar AS).

Perusahaan menyatakan total anggaran tersebut tetap tidak berubah, tetapi akan diklasifikasikan ulang sebagai “investasi pertumbuhan,” dengan penyesuaian waktu dan alokasi dana mengikuti perubahan permintaan konsumen serta kebijakan insentif pemerintah.

Dalam konferensi kinerja keuangan, Presiden Subaru Atsushi Osaki mengatakan, sebagaimana dikutip NikkeiAsia, “Melihat meningkatnya permintaan terhadap kendaraan hibrida dan penilaian ulang terhadap mesin pembakaran internal, kami menilai tepat untuk menunda investasi besar-besaran dalam produksi massal EV.”

Subaru akan menambah porsi belanja untuk model hibrida dan bensin, serta mempertimbangkan peluncuran tipe kendaraan baru. Dari total rencana 1,5 triliun yen hingga 2030, sekitar 300 miliar yen telah digunakan, sementara 1,2 triliun yen sisanya akan ditinjau kembali.

Perusahaan belum mengungkap rincian alokasi dana lanjutan. Namun, rencana meluncurkan empat SUV listrik murni hasil pengembangan bersama Toyota hingga akhir 2026 tetap berjalan. Subaru juga tengah mempertimbangkan menunda peluncuran empat model EV internal yang semula dijadwalkan pada 2028.

Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian pasar utama Subaru di Amerika Serikat, di mana hampir separuh penjualan berasal dari unit impor Jepang. Perusahaan juga harus menavigasi dampak kebijakan tarif dan perubahan regulasi di pasar tersebut.

Pembaruan strategi ini disampaikan bersamaan dengan laporan kinerja keuangan paruh pertama tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2025.

Subaru mencatat pendapatan naik 5,3 persen menjadi 2,38 triliun yen dari 2,26 triliun yen pada periode sama tahun sebelumnya. Namun, laba operasional anjlok 53,8 persen menjadi 102,67 miliar yen, dari sebelumnya 221,99 miliar yen.

Laba sebelum pajak turun menjadi 129,47 miliar yen dari 220,97 miliar yen, sementara laba bersih setelah pajak sebesar 39 miliar yen tercatat 90,44 miliar yen, turun 44,6 persen dibandingkan 163,06 miliar yen pada tahun lalu.

Meski demikian, Subaru mempertahankan proyeksi laba bersih untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026 sebesar 160 miliar yen, turun 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan memperkirakan kebijakan tarif akan berdampak negatif terhadap laba setahun penuh sebesar 210 miliar yen, dan telah memulai program efisiensi biaya senilai 200 miliar yen hingga 2030.

Jakarta, CNBC Indonesia - Brand kendaraan asal China, Chery menambah komitmen investasi dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) melalui pengembangan tiga jenis teknologi kendaraan, yaitu Full Hybrid, Plug-in Hybrid, dan Electric Vehicle (EV).

Adapun investasi Chery telah dimulai sejak tahun 2024, dan perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi hingga tahun 2030. Secara kumulatif, nilai investasi akan mencapai lebih dari Rp5,2 triliun yang mencakup pengembangan fasilitas produksi di Indonesia, baik melalui kemitraan dengan pihak lain maupun pembangunan pabrik mandiri.

"Komitmen investasi ini menunjukkan keseriusan Chery dalam memperkuat industri otomotif nasional, khususnya pada kendaraan rendah emisi dan berbasis listrik. Pemerintah akan terus mendorong percepatan realisasi investasi tersebut," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

Foto: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan jajaran Chery di Shanghai, China, Jumat (10/10/2025). (Dok. Kemenperin)

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Chery atas kontribusinya dalam mengembangkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Pemerintah mendukung penuh langkah Chery yang telah berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem EV.

"Pemerintah Indonesia meminta Chery untuk segera menyampaikan rencana bisnis (business plan) yang lebih rinci untuk lima tahun ke depan, terutama yang terkait dengan penguatan kapasitas produksi dan strategi ekspor. Kami berharap Indonesia dapat menjadi basis produksi dan ekspor kendaraan listrik (EV) Chery untuk kawasan ASEAN," sebut Agus Gumiwang.

Kemenperin juga meminta Chery untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya dan melakukan ekspor ke negara ASEAN hingga Australia. Hal ini dikarenakan brand Chery cukup kuat di Australia dan memiliki kemiripan platform dengan model yang diproduksi di Indonesia.

Pemerintah mendorong Chery untuk memperluas lini produk kendaraan ramah lingkungan di Indonesia agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai karakteristik konsumen dalam negeri. Selain itu, Kemenperin juga membuka peluang kerja sama lebih luas untuk pengembangan teknologi, SDM, dan ekosistem industri kendaraan listrik.

Data penjualan nasional menunjukkan tren positif untuk kendaraan ramah lingkungan. Penjualan kendaraan battery electric vehicle (BEV) terus meningkat signifikan, dari hanya 0,08% pada tahun 2021 menjadi 10,22% dari total pasar kendaraan roda empat pada Januari-Agustus 2025. Chery sendiri kini telah menempati posisi ke-4 merek dengan penjualan BEV terbesar di Indonesia.