REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Paket Ekonomi dilanjutkan pada 2026 untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli, dan memperluas penciptaan lapangan kerja. Keberlanjutan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global dan domestik.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah tengah mematangkan sejumlah program utama yang akan diperpanjang dan diperluas pada 2026.

Program tersebut mencakup magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan serta penerima manfaat insentif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya, serta perpanjangan PPN DTP sektor perumahan.

Pemerintah juga melanjutkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU). “Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” kata Haryo, Selasa (13/1/2026).

Sebelumnya, pemerintah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri atas delapan program akselerasi pada 2025, empat program berlanjut ke 2026, serta lima program andalan penyerapan tenaga kerja. Seluruh kebijakan tersebut dirancang terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor ketenagakerjaan.

Haryo menjelaskan, implementasi Paket Ekonomi sepanjang 2025 mencatat capaian signifikan. Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah merealisasikan 102.696 peserta dari total 724.880 pelamar pada batch pertama hingga ketiga, melampaui target awal 100.000 peserta.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta,” ujar Haryo.

Kebijakan PPh Pasal 21 DTP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 dan telah diimplementasikan. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Oktober–November 2025 sebesar 10 kilogram per KPM, dengan realisasi 348 ribu ton atau 95,86 persen dari pagu.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan minyak goreng sebanyak dua liter per KPM dengan realisasi lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari pagu. Pada sektor ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU di sektor transportasi dan logistik menjangkau lebih dari 731 ribu peserta selama Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Untuk mendukung akses perumahan, pemerintah merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan relaksasi suku bunga sejak 1 Oktober 2025. Program ini diharapkan memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah.

Di sisi penyerapan tenaga kerja, Program Padat Karya Tunai direalisasikan melalui Kementerian PU dengan anggaran Rp6,63 triliun atau 93,70 persen dan menyerap lebih dari 25 ribu tenaga kerja. Kementerian Kehutanan merealisasikan Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan lebih dari 16 ribu tenaga kerja.

Pada aspek deregulasi, pemerintah mempercepat Paket Deregulasi melalui Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu Lapor Debottlenecking. Hingga Desember 2025, satgas menindaklanjuti 23 desk pengaduan untuk mengurangi hambatan investasi.

Pemerintah juga menjalankan Program Perkotaan melalui proyek percontohan di DKI Jakarta sejak 18 Desember 2025. Program ini dilengkapi pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy dan direncanakan diterapkan di 15 kota dengan Jakarta sebagai prototipe.

Selain itu, Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target 35 juta KPM. Penyaluran di provinsi terdampak bencana alam mencapai sekitar 90 persen, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah program utama akan dilanjutkan dan diperluas pada 2026.

Program tersebut mencakup magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan serta penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Paket kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Haryo menjelaskan, sepanjang 2025 implementasi Paket Ekonomi mencatatkan capaian signifikan.

Dalam percepatan penciptaan lapangan kerja, Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah direalisasikan kepada 102.696 peserta dari total pelamar mencapai 724.880 orang pada batch pertama hingga ketiga. Jumlah ini melampaui target awal yang menyasar 100.000 peserta.

"Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan," jelas Haryo.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025, dengan alokasi bantuan sebesar 10 kg per KPM.

Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton.

Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan melalui penyaluran minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter.

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Program tersebut telah menjangkau sebanyak lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama enam bulan, yakni Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Kemudian guna meningkatkan akses pembiayaan dan layanan jaminan sosial, Pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga.

Program tersebut resmi diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025, dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan perumahan bagi pekerja, khususnya pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah melaksanan Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) sebagai upaya menjaga penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Realisasi anggaran oleh Kementerian PU telah mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 paersen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 25 ribu orang. Sementara itu, realisasi oleh Kementerian Kehutanan mencapai Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 16 ribu orang.

Pada aspek deregulasi dan percepatan investasi, Pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi (PP28) dengan meluncurkan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu melalui kanal Lapor Debottlenecking.

Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti sebanyak 23 desk pengaduan sebagai bagian dari upaya menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, Pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 lalu.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan.

Program Gig Economy sendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan SDM, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), hingga pengembangan industri semikonduktor. Pemerintah menargetkan implementasi program itu di 15 kota di seluruh Indonesia dengan Jakarta ditetapkan sebagai prototipe program.

Selain realisasi berbagai kebijakan Paket Ekonomi tersebut, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target yang sebesar 35 juta KPM.

Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90 persen setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12 persen), Sumatera Utara (86,35 persen), dan Sumatera Barat (90,21 persen).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional melalui Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Paket kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan global, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam paket tersebut, Pemerintah menetapkan 8 program akselerasi yang dijalankan pada tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan pada tahun 2026, serta 5 program andalan yang secara khusus ditujukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Seluruh kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Sepanjang tahun 2025, implementasi Paket Ekonomi ini menunjukkan capaian yang signifikan, khususnya dalam percepatan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang telah direalisasikan dengan jumlah penerima sebanyak 102.696 orang dari total pelamar mencapai 724.880 orang untuk batch pertama hingga ketiga. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui target awal yang menyasar hingga 100.000 peserta lulusan perguruan tinggi.

Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diberlakukan.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, pada Senin (12/1/2026).

Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025 dengan alokasi 10 kg per KPM. Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton.

Pemerintah turut menyalurkan tambahan bantuan berupa minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM. Realisasi penyaluran minyak goreng telah mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah juga memberikan insentif jaminan sosial melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik. Program ini mencakup pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, serta pekerja logistik lainnya.

Program diskon iuran tersebut telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian insentif selama enam bulan, yakni dari Oktober 2025 hingga Maret 2026, sebagai bagian dari upaya Pemerintah memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor informal dan strategis.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel – Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program dalam Paket Ekonomi di 2026. Hal itu sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada 2026.

Program tersebut terdiri dari program magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Sebelumnya, pemerintah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi, yaitu 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Paket kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi tersebut menunjukkan capaian yang signifikan. Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah merealisasikan Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi dengan jumlah penerima sebanyak 102.696 orang dari pelamar mencapai 724.880 orang, untuk batch pertama hingga ketiga, dengan target awal menyasar hingga 100.000 peserta lulusan perguruan tinggi.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2026).

Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025, dengan alokasi bantuan sebesar 10 kg per KPM. Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton.

Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan melalui penyaluran minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter.

Selanjutnya, pemerintah memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran JKK dan JKM kepada BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Program tersebut telah menjangkau sebanyak lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama enam bulan, yakni Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Kemudian untuk meningkatkan akses pembiayaan dan layanan jaminan sosial, pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga.

Program tersebut resmi diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025, dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan perumahan bagi pekerja, khususnya pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih lanjut, pemerintah telah melaksanan Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) sebagai upaya menjaga penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Realisasi anggaran oleh Kementerian PUPR telah mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 25 ribu orang.

Sementara itu, realisasi oleh Kementerian Kehutanan mencapai Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 16 ribu orang.

Pada aspek deregulasi dan percepatan investasi, pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi (PP28) dengan meluncurkan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu melalui kanal Lapor Debottlenecking. Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti sebanyak 23 desk pengaduan sebagai bagian dari upaya menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada 18 Desember 2025 lalu.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan. ProgramGig Economysendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan SDM, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Right), hingga pengembangan industri semikonduktor.

Pemerintah menargetkan implementasi program tersebut di 15 kota di seluruh Indonesia dengan Jakarta ditetapkan sebagai prototipe program.

Selain realisasi berbagai kebijakan Paket Ekonomi tersebut, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target yang sebesar 35 juta KPM.

Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90 persen setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12 persen), Sumatera Utara (86,35 persen), dan Sumatera Barat (90,21 persen).

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan pekan ini, Jumat (12/12/2025).

Penguatan ini didorong oleh sentimen global dari pemangkasan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) dan dukungan sentimen domestik berupa rencana paket kebijakan ekonomi khusus pascabencana.

Di pasar spot, kurs rupiah menguat Rp30 atau 0,18 persen menjadi Rp16.646 per dolar AS. Secara mingguan, penguatan rupiah sangat tipis, hanya Rp2 dari posisi Rp16.648 per dolar AS pada akhir pekan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Jisdor juga menguat Rp16 atau 0,10 persen menjadi Rp16.652 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyoroti bahwa sentimen positif bagi rupiah datang dari keputusan Federal Reserve (The Fed) yang telah menurunkan suku bunga Fed Funds Rate untuk ketiga kalinya pada pekan ini, menempatkannya di kisaran 3,50 persen-3,75 persen.

Menurut Ibrahim, dolar AS juga terbebani oleh data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan.

“Klaim Pengangguran Awal AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember naik menjadi 236 ribu, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192 ribu, menurut Departemen Tenaga Kerja. Data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani Dolar AS,” ungkap Ibrahim.

Meskipun demikian, pembuat kebijakan The Fed telah mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pemangkasan suku bunga lebih lanjut karena inflasi yang "tetap agak tinggi."

“Namun, para pembuat kebijakan Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pengurangan lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang "tetap agak tinggi." Pasar saat ini memperkirakan hampir 78 persen kemungkinan bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil bulan depan,” kata Ibrahim.

Penurunan suku bunga AS ini secara teori mengecilkan imbal hasil surat utang AS, sehingga berpotensi menarik kembali aliran dana asing ke pasar yang menawarkan return lebih tinggi, seperti pasar domestik Indonesia.

Di sisi domestik, sentimen positif datang dari rencana pemerintah untuk menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus bagi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ibrahim menyebutkan bahwa paket kebijakan ini mencakup penghapusbukuan dan restrukturisasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan mencegah naiknya klaim penjaminan kredit KUR.

Keringanan bagi pekerja dan perusahaan terdampak bencana, seperti penghapusan utang iuran dan denda BPJS Ketenagakerjaan dan permudah proses pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan mendorong kembali perekonomian di daerah terdampak, dengan rencana pengumuman resmi pada pekan depan.

Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dana asing telah keluar selama tiga bulan berturut-turut hingga November 2025. Imbal hasil SBN acuan tenor 10 tahun meningkat dari level terendah tahun ini di 5,93 persen pada Oktober menjadi 6,23 persen pada awal Desember, menunjukkan adanya tekanan jual.

Rupiah menguat bersama dengan mayoritas mata uang Asia, seperti Ringgit Malaysia (0,33 persen), Dolar Taiwan (0,22 persen), Baht Thailand (0,08 persen), dan Dolar Singapura (0,05 persen). Namun, Won Korea, Yen Jepang, dan Peso Filipina melemah terhadap dolar AS.

Sementara itu, Indeks Dolar AS sore ini menguat tipis 0,09 persen menjadi 98,43, setelah sempat turun dua hari berturut-turut. Bank-bank besar seperti Deutsche Bank dan Goldman Sachs memperkirakan dolar AS akan melemah tahun depan seiring penurunan suku bunga The Fed yang berkelanjutan.

Untuk perdagangan awal pekan depan (Senin), Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.640 hingga Rp16.700 per dolar AS.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban debitur KUR yang berada dalam keadaan kahar (force majeure) akibat banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Paket khusus bagi debitur terdampak mulai dari dari restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru pada 2026 dengan bunga rendah, hingga opsi pelunasan kewajiban baki debet bagi debitur tertentu.

“Mengenai angka dan teknis kebijakan sedang disiapkan. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” kata Airlangga dalam Kegiatan HUT AEI ke-37 di BEI, Jakarta, Jumat.

Airlangga menyebutkan bahwa dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, sebanyak 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun diperkirakan terdampak. Termasuk di dalamnya lebih dari 63.000 debitur KUR sektor pertanian dengan baki debet mencapai Rp3,57 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberi keringanan kepada kelompok pekerja terdampak bencana mulai dari kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi pekerja yang terdampak, serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pensiun (JP).

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pihak terkait terus bekerja cepat menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Adapun paket kebijakan khusus ini, ujar Airlangga, bertujuan untuk memberikan ruang kepada debitur KUR hingga menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan perekonomian di daerah terdampak bencana.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kabupaten Bireuen, Aceh pada beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

"Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus," kata Prabowo memberikan keterangan pers di sela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12).

Prabowo menyebut penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

"Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur," ucap Presiden.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengumumkan kebijakan khusus sebagai respon dampak banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera. OJK pada Rabu (10/12) menetapkan kebijakan perlakuan khusus kepada debitur terdampak banjir Sumatera yang berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak penetapan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut masuk dalam klasifikasi risiko sedang hingga berat, berdasarkan hasil pemetaan regulator.

Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk menerapkan kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terdampak bencana, kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta imbauan untuk kemudahan proses klaim asuransi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi jilid 4 yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga program magang lulusan perguruan tinggi.

Pengumuman stimulus ekonomi disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (17/10/2025).

"Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor PT Pos, Jakarta.

Berikut pernyataan lengkap Airlangga soal stimulus ekonomi jilid 4:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pras, Menteri Seskab kemudian juga Pak Tedi, kemudian Menteri Sosial Gus Ipul, Wamen Tenaga Kerja Pak Feri, Pak Angga, dan Dirut BP BUMN dan Komut Pos.

Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi.

Dan pertama tentunya sebelumnya kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas karunia kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam pemberian bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako.

Penyalurannya akan dilakukan segera melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti.

Dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta.

Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate, di dunia baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor.

Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November.

Per hari ini, jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan, posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Nah, ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan Universitas Negeri (lainnya).

Demikian yang kami umumkan dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih.