JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengesahkan pemberlakuan regulasi pemotongan pajak di platform digital. Per hari ini, otoritas perpajakan secara hukum menunjuk jajaran perusahaan marketplace raksasa untuk bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan yang diraup oleh para pedagang daring (e-commerce).

"Hari ini, 1 Juli 2026, kami menetapkan penunjukan 4 marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Dia memaparkan penetapan serta pemilihan platform digital yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah ini tidak dilakukan sembarangan. DJP secara matang telah mempertimbangkan keandalan infrastruktur sistem teknologi, volume skala transaksi harian, hingga kapasitas manajemen administrasi yang dimiliki masing-masing korporasi.

Klaster platform belanja daring yang mendapat mandat resmi pada gelombang pertama ini mencakup empat nama besar penguasa pasar digital nasional. "Kami tetapkan 4 marketplace menjadi pemungut PPh ini yakni Tokopedia, Shoppee, Lazada, dan BliBli," jelas Bimo.

Langkah penegakan kepatuhan pajak ini berjalan linier dengan ketentuan hukum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan beleid tersebut, seluruh penyedia jasa marketplace yang telah ditunjuk wajib memotong PPh Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto (omzet kotor) milik pedagang dalam negeri yang menggelar lapak di aplikasi mereka.

Secara hierarki hukum, formula pengenaan pajak bagi para pelaku usaha digital ini akan tetap mengacu pada landasan pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah juga memastikan tetap memberikan proteksi bagi pelaku usaha mikro. Bagi pedagang daring yang mencatatkan total omzet tahunan tidak melebihi angka Rp4,8 miliar, negara memberikan kelonggaran fiskal yang adil. Walaupun pelaku usaha tersebut terikat pada mekanisme PPh final UMKM, mereka dibebaskan dari kewajiban penyetoran PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan batas ambang Rp500 juta pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui e commerce mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, seluruh persiapan teknis telah diselesaikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi dengan penyelenggara e commerce juga sudah dilakukan.

"Kemarin Pak Menteri sudah menjelaskan lagi, bahkan menekankan bahwa ini akan berlaku 1 Juli, dari kami terus akan persiapan," ujar Inge di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Inge menjelaskan, DJP telah berkomunikasi secara intensif dengan penyelenggara e commerce sejak bulan lalu. DJP juga menggelar pertemuan langsung atau one on one meeting dengan sejumlah penyelenggara e commerce untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.

Menurut Inge, sistem DJP telah siap diintegrasikan dengan sistem milik masing masing penyelenggara e commerce.

"Kalau soal kesiapan, kami siap. Mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana dan prasarana di DJP sudah siap semuanya," kata dia.

Inge menambahkan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) akan diterbitkan pada Rabu bersamaan dengan penunjukan penyelenggara e commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pedagang online.

Kepdirjen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang terbit pada 14 Juli 2025.

"Kalau tidak ada perubahan, Kepdirjen penunjukan juga akan terbit besok," ucap Inge.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penyelenggara e commerce yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas penghasilan yang diterima pedagang dengan omzet tertentu.

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi di e commerce melalui sistem yang terintegrasi.

Jika diinginkan, artikel ini juga dapat dibuat lebih tajam dengan angle dampak kebijakan bagi pedagang online atau kesiapan marketplace.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha mengusulkan agar ada masa transisi yang memadai sebelum menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Izzudin menilai masa transisi diperlukan karena sebagian pelaku UMKM yang berjualan di marketplace masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan keuangan yang memadai.

"Dibuat masa transisi yang lebih memadai sehingga ketika penerapan secara penuh dilakukan, seluruh UMKM di marketplace tersebut sudah memiliki NPWP dan kesiapan pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace atau lokapasar mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Izzudin menjelaskan mekanisme tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi UMKM, melainkan hanya mengalihkan mekanisme pemungutan pajak kepada marketplace sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara marketplace perlu memberikan edukasi serta pendampingan kepada para pelaku UMKM agar siap memenuhi ketentuan baru tersebut.

Menurut dia, apabila kebijakan diterapkan mulai Juli tanpa masa transisi yang cukup, terdapat risiko sebagian pelaku UMKM memilih keluar dari ekosistem marketplace.

Akibatnya, lanjut dia, mereka hanya akan mengandalkan penjualan melalui media sosial maupun toko fisik sehingga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbatas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM. Penjual yang mampu bertahan di marketplace diperkirakan hanya mereka yang telah memiliki administrasi usaha dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

"Kemampuannya masih sangat terbatas, yang dapat teridentifikasi dari sebagian UMKM yang belum memiliki pembukuan keuangan, sebagian belum memiliki pembukuan keuangan yang rapi, dan sebagian lain masih mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarga dengan usaha," ujarnya.

Ia menilai pemerintah bersama marketplace perlu memperkuat edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM siap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghambat proses digitalisasi usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen perlu dibarengi dengan pengawasan pada pengusaha yang nakal.

"Setiap ada peraturan ya harus ada pengawasannya jalan. Tapi itu pun harus dibenahi sosialisasi masalah PP, sosialisasi tentang aturan, sosialisasi tentang program, terus ada pendampingan bagi pelaku usaha mikro itu sendiri," kata Hermawati ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Hermawati mengatakan dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu melihat praktik di lapangan di mana masih ada pelaku usaha PT Perseorangan yang memecah usahanya.

Ia juga berpendapat regulasi ini tidak bisa disamaratakan pada CV atau PT Non-perseorangan dengan skala usaha mikro. Ia menjelaskan definisi usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2021 jangan sampai berbenturan dengan regulasi PPh Final 0,5 persen.

"Nah seharusnya, negara ini fokusnya kepada yang nakal itu. Nggak terus semuanya digunakan regulasi yang seharusnya dipakai untuk mereka (PT Perseorangan). Karena kebanyakan membuat PT atau CV Perseorangan itu sebenarnya kan muncul baru-baru saja," katanya.

Ia mengatakan penerapan kebijakan ini jangan sampai mematikan peluang usaha dan produktivitas UMKM.

Hermawati mengatakan selain penerapan PPh final 0,5 persen, negara juga harus menyediakan pasar, pembatasan barang impor masuk ke Indonesia untuk meningkatkan daya beli produk lokal dan meningkatkan daya saing, akses kredit di perbankan, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro.

Pemerintah juga perlu melihat PPN yang tinggi yakni 11 persen yang cukup berpengaruh pada ongkos produksi pelaku UMKM.

"Misalnya akses perbankan, yang penting dia bisa tersalurkan kreditnya, tapi itu ada enggak edukasi, literasinya tentang keuangan, misalnya manajemen keuangan gitu. Kan itu enggak diajarin, sementara UMKM, setiap perusahaan itu enggak hanya pajak tapi retribusi di daerahnya masing-masing," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi memberlakukan aturan PPh Final 0,5 persen untuk memecahkan permasalahan ribuan wajib pajak UMKM yang terindikasi melakukan pemecahan usaha dan berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tersebut disusun untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian usaha bagi UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil yang sehat, produktif, dan berkelanjutan melalui kepastian perpajakan serta penguatan tata kelola usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana mengatakan regulasi tersebut menegaskan keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas.

"Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," kata Temmy, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0 persen.

Menurut Temmy, kepastian kebijakan perpajakan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro dan kecil untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menerapkan pencatatan dan pembukuan usaha yang lebih baik sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha.

Menurut dia, pembukuan yang tertata tidak hanya memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperoleh akses pembiayaan serta mengukur perkembangan usaha agar naik kelas.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah menyiapkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan terintegrasi dalam SAPA UMKM, yang diharapkan memudahkan pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan terstruktur sesuai kebutuhan pengembangan usaha.

Temmy mengatakan penguatan literasi keuangan dan kepatuhan perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi UMKM menuju usaha yang lebih profesional, tangguh, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 juga dirancang agar insentif perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Menurut dia, selama ini masih terdapat badan usaha yang telah berkembang cukup besar, tapi tetap memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen yang sejatinya ditujukan bagi usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, pemerintah melakukan penyesuaian agar insentif lebih difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," kata Inge.

Ia menjelaskan pengenaan pajak bagi badan usaha dilakukan berdasarkan laba yang diperoleh, sehingga lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, badan usaha yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

CEO Faber Instrument Devasari Rahmawati mengakui keterbatasan pemahaman mengenai pembukuan dan regulasi perpajakan masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang memudahkan serta memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha.

"Kami sebagai pengusaha UMKM tentu ingin tumbuh dan naik kelas. Yang kami harapkan adalah kebijakan yang memudahkan, memberikan kepastian, dan membantu kami tetap fokus mengembangkan usaha," ujar Devasari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Misalnya kita melihat tren wajib pajak. Begitu PT itu daftar, omzetnya naik. Begitu di tahun ketiga mulai omzetnya turun. Kemudian muncul lagi PT baru. Begitu juga dengan CV

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap adanya praktik pemecahan usaha dengan mendirikan banyak perseroan terbatas (PT) maupun commanditaire vennootschap (CV) untuk tetap menikmati fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya menemukan pola sejumlah pelaku usaha yang mendirikan badan usaha baru ketika omzet perusahaannya mulai mendekati batas tertentu.

"Misalnya kita melihat tren wajib pajak. Begitu PT itu daftar, omzetnya naik. Begitu di tahun ketiga mulai omzetnya turun. Kemudian muncul lagi PT baru. Begitu juga dengan CV," kata Inge dalam diskusi yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Inge menyebut berdasarkan data DJP, terdapat 14 orang pribadi yang memiliki lebih dari 50 perusahaan berbentuk PT maupun CV.

Selain itu, DJP juga menemukan sekitar 45 orang pribadi yang memiliki antara 26 hingga 50 badan usaha berbentuk PT dan CV.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak UMKM orang pribadi memperoleh fasilitas pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500 juta per tahun. Sementara itu, omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen.

Namun, DJP menemukan indikasi sejumlah pelaku usaha mendirikan badan usaha baru agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar dan tetap dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM yang lebih rendah.

Padahal, menurut Inge, pada badan usaha berbentuk CV, omzet cenderung meningkat dari tahun pertama hingga tahun keempat. Namun, setelah memasuki tahun kelima, omzet perusahaan menurun dan kemudian muncul CV baru.

Ia mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengubah ketentuan pemberian fasilitas tarif PPh final UMKM.

"Nah, inilah yang membuat kami sebetulnya bertanya kenapa mereka tidak bangga naik kelas. Kan harusnya mereka bangga naik kelas. Mungkin nanti bisa naik omzet lebih besar lagi, bukan jadi mikro atau kecil lagi," katanya.

Oleh karena itu, Inge mengatakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tidak lagi memberikan fasilitas tarif PPh final UMKM kepada badan usaha berbentuk PT dan CV.

Meski demikian, fasilitas tersebut tetap diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan mekanisme pungutan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikeluarkan dari fasilitas pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen, seperti badan usaha CV dan PT, bukan menggunakan nilai omzet.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan pajak dihitung berdasarkan laba bersih (penghasilan neto) setelah dikurangi biaya-biaya operasional yang diperkenankan.

“Beralih ke mekanisme umum tidak otomatis membuat beban pajak menjadi lebih besar,” ujar Bimo.

Pemerintah mengeluarkan CV dan PT dari penerima fasilitas PPh final 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Dalam aturan terbaru, PPh final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.

Sementara di aturan sebelumnya, fasilitas itu dapat digunakan oleh koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Bimo, aturan baru tersebut merupakan penyempurnaan agar insentif pajak makin tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan.

“Kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit,” ujar Bimo.

Selain poin mengenai mekansime umum pajak dihitung dari laba, bukan omzet, bagi badan usaha seperti PT dan CV, terdapat sejumlah poin penting lain yang diatur dalam beleid ini.

Pertama, batas omzet yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final 0,5 persen tetap sebesar Rp4,8 miliar setahun.

Selain itu, ketentuan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi tetap bebas pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas tarif final 0,5 persen dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu. Sementara bagi koperasi, fasilitas ini dapat digunakan selama 4 tahun sejak terdaftar.

“Hal ini bertujuan agar pelaku usaha fokus mengembangkan bisnis tanpa beban administrasi,” tutur Bimo.

Pemerintah juga mengantisipasi celah penyalahgunaan fasilitas, seperti tindakan memecah usaha atau membentuk beberapa entitas baru demi menghindari tarif pajak normal.

Strategi tersebut dilakukan untuk memastikan insentif pajak benar-benar diterima oleh usaha yang sedang bertumbuh untuk naik kelas.

“Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sejumlah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, salah satunya selebgram, kini tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di tanggal yang sama.

Dalam beleid tersebut, fasilitas PPh final 0,5 persen diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pemerintah pun mengecualikan sejumlah penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a.

Adapun daftar jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud dijabarkan dalam Pasal 56 ayat (4) dari huruf a hingga k.

Kelompok pertama mencakup tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, hingga tenaga ahli sejenis lainnya.

[Gambas:Youtube]

"Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya," bunyi Pasal 56 ayat (4) huruf b PP 20/2026.

Daftar pekerjaan bebas lainnya meliputi olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh, moderator, dan profesi sejenis lainnya.

Lalu, pengarang, peneliti, penerjemah, dan profesi sejenis lainnya. Agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, hingga perantara atau orang yang menemukan pelanggan juga termasuk dalam daftar ini.

Kemudian terdapat pula petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, serta distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b PP 55/2022 hanya mengecualikan penerima PPh 0,5 persen ini untuk profesi seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, serta penari.

JAKARTA, iNews.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum baru terkait tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.

Berdasarkan salinan dokumen, pemerintah menetapkan bahwa besaran tarif PPh yang bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tertentu adalah sebesar 0,5 persen. 

Tarif ini ditujukan untuk menjaga praktik bisnis yang sehat serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan akuntansi secara komprehensif.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha non-perseorangan. Berdasarkan ketentuan peralihan yang tertuang dalam Pasal II ayat (1) huruf e, badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDes Bersama) masih diizinkan menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.

Namun, hak pemanfaatan tarif murah tersebut dibatasi oleh tenggat waktu yang mengacu pada regulasi sebelumnya (PP 55/2022) dan dalam Pasal II ayat (1) huruf e sudah ditegaskan.

"Wajib Pajak badan berbentuk: 1) persekutuan komanditer; 2) firma; 3) perseroan terbatas selain perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; atau 4) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat finalnya belum berakhir, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir," tulis Pasal II ayat (1) huruf e, dikutip Rabu (3/6/2026).

Melalui penegasan ini, pelaku usaha berbentuk CV, PT, dan Firma yang kuota jangka waktu fasilitas PPh finalnya belum habis, tetap dapat menyetor pajak dengan tarif 0,5 persen hingga batas waktu maksimalnya berakhir, sepanjang mereka terus memenuhi kriteria omzet yang ditentukan.

Sebagai contoh konkret yang dipaparkan dalam penjelasan undang-undang, sebuah Persekutuan Komanditer (CV) yang terdaftar sejak Juni 2023 dan memiliki omzet di bawah batas maksimal, dinyatakan tetap dapat memanfaatkan skema PPh final ini secara sah hingga akhir Tahun Pajak 2026.

Hak penggunaan tarif PPh final 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk CV, PT, Firma, maupun BUMDes tersebut terikat ketat pada koridor jumlah omzet tahunan. Aturan ini mematok ambang batas peredaran bruto maksimal sebesar Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 miliar) dalam satu tahun pajak.

Jika akumulasi peredaran bruto atau nilai pengganti dari penyerahan barang dan jasa yang diperoleh badan usaha tersebut telah menembus angka Rp4,8 miliar di tengah berjalan atau pada akhir Tahun Pajak, maka pada Tahun Pajak berikutnya badan usaha tersebut wajib beralih menggunakan skema pajak normal. 

Hal tersebut artinya, mereka wajib menyelenggarakan pembukuan penuh dan dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E.

Editor: Aditya Pratama

Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala.

“Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan tidak ada perubahan maupun kenaikan tarif pajak bagi UMKM.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen, sementara omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final 0,5 persen.

Menurut Maman, kebijakan permanen ini merupakan arahan Presiden agar pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan tidak lagi dibayangi ketidakpastian regulasi.

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan insentif tepat sasaran.

Maman menyebut evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik penyalahgunaan oleh usaha-usaha besar, seperti pemecahan badan usaha agar mendapatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Untuk itu, tarif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bagi badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV), pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

Namun, pemerintah tetap memberikan insentif berupa potongan tarif pajak sebesar 50 persen dari tarif normal 22 persen bagi PT maupun CV non-perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Pemerintah merevisi ketentuan PPh final 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam aturan terbaru, fasilitas PPh final 0,5 persen dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan dan koperasi.

Sementara pada aturan sebelumnya, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh CV, firma, PT dan BUMDes.

Pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha yang masih menggunakan tarif PPh final 0,5 persen. Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut akan dikenakan tarif PPh normal sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi serta memperketat ketentuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk melalui pemecahan usaha menjadi beberapa entitas kecil.

Di sisi lain, aturan juga menegaskan bahwa sejumlah profesi tidak lagi dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM, termasuk pekerjaan bebas dan profesi di sektor jasa seperti tenaga ahli serta pelaku industri kreatif dan hiburan, yang selanjutnya dikenakan tarif PPh normal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

“Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu,” kata Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen.

Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap dikenakan tarif final 0,5 persen dari omzet.

Menurutnya, perubahan dalam aturan terbaru hanya terletak pada masa berlaku tarif pajak final yang kini tidak lagi dibatasi. Jika sebelumnya tarif pajak 0,5 persen diberikan dengan perpanjangan tahunan, kini kebijakan tersebut berlaku permanen.

“Dulu diperpanjang satu tahun, sekarang tidak dibatasi. Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku UMKM,” katanya.

Meski demikian, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas PPh final 0,5 persen untuk UMKM.

Maman mengatakan evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik pemecahan badan usaha agar tetap masuk kategori UMKM dan menikmati tarif pajak final 0,5 persen.

Untuk itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif pajak final 0,5 persen bagi pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, bagi badan usaha non-perseorangan seperti PT dan CV, pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

Meski demikian, Maman menegaskan badan usaha PT dan CV non-perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap mendapatkan insentif berupa potongan 50 persen dari tarif pajak normal sebesar 22 persen.

“Insentif ini diperuntukkan bagi mereka yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Kalau sudah di atas Rp4,8 miliar ya harus fair dong, jangan juga mengikuti treatment yang sama,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang kini bersifat permanen, pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan dapat terus berkembang tanpa terbebani ketidakpastian regulasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026