JAKARTA, iNews.id - Emiten energi grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur digital, salah satunya melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal ini sekaligus menegaskan komitmen DSSA dalam mendukung kebutuhan makro Indonesia akan transisi energi serta konektivitas digital melalui sinergi infrastruktur digital dan transisi energi yang bertanggung jawab. 

Komitmen ini diwujudkan melalui percepatan adopsi EBT, transformasi praktik pertambangan berkelanjutan, serta perluasan infrastruktur digital melalui solusi AI dan pemerataan akses informasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih hijau dan inklusif.

Wakil Presiden Direktur DSSA, Lokita Prasetya menuturkan, sektor energi tetap menjadi fondasi bisnis Perseroan dengan fokus pada operasional yang efisien dan berkelanjutan. Strategi ini diwujudkan melalui penguatan sustainable mining practices, mulai dari peningkatan efisiensi energi hingga pengelolaan lingkungan yang terintegrasi.

Langkah nyata ini telah diimplementasikan melalui akselerasi elektrifikasi armada operasional (EV fleets) di PT Borneo Indobara (BIB). Inisiatif tersebut tidak hanya memangkas biaya operasional, tetapi juga memelopori transisi menuju green mining di sektor pertambangan. 

Melalui adopsi teknologi ini, DSSA memastikan operasional tetap relevan dengan kebutuhan energi masa depan sekaligus secara aktif menekan emisi karbon.

“Pendekatan kami adalah menjaga keandalan pasokan energi saat ini, sekaligus secara bertahap mengembangkan sumber energi yang lebih rendah emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang Perseroan," ucap Lokita dalam keterangannya dikutip, Jumat (3/4/2026).

"Sejalan dengan itu, kami juga terus memperkuat operational excellence melalui penerapan praktik yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan efisiensi, optimalisasi penggunaan energi dan sumber daya, digitalisasi operasional, hingga pengurangan emisi dan limbah secara terukur,” tuturnya.

DSSA secara bertahap terus memperkuat portofolio EBT, khususnya pada sektor panas bumi dan tenaga surya, untuk menciptakan bauran energi yang lebih seimbang. Langkah ini menjadi strategis mengingat Indonesia memiliki sekitar 40 persen potensi panas bumi global, yang merupakan sumber baseload energi hijau paling andal dalam jangka panjang.

Komitmen ini diwujudkan melalui pengoperasian pabrik panel surya terintegrasi 1 GW di KEK Kendal serta pengembangan proyek panas bumi melalui PT DSSR Daya Mas Sakti. Dengan total potensi mencapai 440 MW, perusahaan kini tengah mengakselerasi eksplorasi di enam wilayah strategis, mulai dari Cisolok dan Cipanas di Jawa Barat, hingga Sumatera, Flores, dan Sulawesi Tengah. 

Untuk memperkuat kapabilitas teknis dan operasional, DSSA juga menjalin kemitraan strategis dengan PT FirstGen Geothermal Indonesia yang merupakan anak usaha Energy Development Corporation (EDC).

Selain itu, DSSA juga memperkuat bisnis di sektor infrastruktur digital dan teknologi seiring pertumbuhan ekonomi digital. Langkah tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan iFLYTEK untuk mengakselerasi transformasi digital berbasis AI di Indonesia, termasuk pengembangan berbagai solusi AI (AI use-case) dan kapabilitas analitik berbasis LLM (Large Language Model) SPARK. 

CEO PT DSST Mas Gemilang, Marlo Budiman menuturkan, sinergi ini dirancang untuk menghadirkan ekosistem digital yang lebih cerdas dan efisien di berbagai sektor industri terutama di Kesehatan (healthcare), Pendidikan (Education) dan Telekomunikasi dan Digital Infrastruktur.

“Pertumbuhan kebutuhan data dan konektivitas menjadi pendorong utama pengembangan bisnis digital kami. Kami melihat peluang besar untuk mendorong pemerataan penetrasi digital dengan menjawab kesenjangan yang ada, sekaligus menghadirkan solusi berbasis AI yang mudah diakses,” ujar Marlo.

Saat ini, DSSA juga mengoperasikan jaringan fiber optic sekitar 57.000 km, dengan lebih dari 9 juta homepass dan sekitar 1 juta pelanggan broadband melalui MyRepublic Indonesia. Skala ini menjadi fondasi untuk memperluas akses digital di berbagai wilayah.
 
Untuk menangkap peluang tersebut, DSSA menjalankan berbagai inisiatif strategis, termasuk penguatan jaringan fiber melalui Moratelindo, pengembangan data center, serta eksplorasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Editor: Aditya Pratama

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pengelolaan geotermal di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden yang berlokasi di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, dilakukan sesuai prinsip perlindungan lingkungan. Seluruh aktivitas berada dalam pengawasan pemerintah dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.“Pengelolaan WKP Baturaden kami pastikan tetap terpantau. Setiap kegiatan panas bumi harus memenuhi prinsip keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah tidak membiarkan aktivitas berjalan tanpa pengawasan,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Desember 2025.Pernyataan tersebut disampaikan Eniya merespons sejumlah foto yang beredar di media yang menggambarkan bukaan lahan di lereng Gunung Slamet.Eniya mengklaim, dari hasil inspeksi Tim Kementerian ESDM pada pertengahan dan akhir Desember 2025, tidak ditemukan aktivitas eksplorasi aktif di WKP Baturaden. Area bekas kegiatan pengeboran telah ditumbuhi vegetasi alami sebagai bagian dari proses pemulihan ekosistem.“Foto-foto yang beredar diduga merupakan citra lama dari periode 2017–2018 saat kegiatan eksplorasi masih berlangsung. Berdasarkan dokumentasi inspeksi terbaru, lokasi yang sama saat ini telah ditumbuhi vegetasi dan mengalami proses pemulihan lingkungan,” kata dia.Kendati demikian, Eniya mengatakan tim juga menemukan aktivitas pertambangan batuan yang berada di dalam wilayah WKP Baturaden saat melakukan pengecekan. Namun, kata dia, kegiatan itu dipastikan tidak berkaitan dengan pengusahaan panas bumi. “Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi aspek perizinan dan dampak lingkungannya,” katanya.WKP Baturaden dikelola oleh PT Sejahtera Alam Energy (SAE) berdasarkan Izin Usaha Panas Bumi dengan luas sekitar 24.660 hektare. Selama periode eksplorasi 2015–2021, perusahaan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, wellpad, serta pengeboran tiga sumur eksplorasi dengan kedalaman hingga 3.447 meter. Masa eksplorasi tersebut telah berakhir pada Desember 2024. Eniya menegaskan, setelah masa eksplorasi berakhir, tidak ada lagi aktivitas pengeboran maupun pembukaan lahan baru di kawasan tersebut. Pemerintah kini memfokuskan pengawasan pada pengelolaan wilayah kerja dan pemulihan lingkungan.Sebagai bagian dari kewajiban tersebut, Eniya mengatakan PT SAE telah menutup dua sumur eksplorasi melalui proses plug and abandon di wellpad H dan wellpad F. Perusahaan juga menjalankan reklamasi serta reboisasi secara bertahap untuk memulihkan fungsi lingkungan dan kawasan hutan dengan koordinasi lintas kementerian.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT PLN Indonesia Power menyepakati tarif listrik untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Bottoming Unit di Lampung berkapasitas 30 megawatt.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Edwil Suzandi mengatakan kesepakatan tarif listrik ini akan dilanjutkan dengan proses pendirian joint venture, pengadaan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), dan Power Purchase Agreement (PPA). Rangkaian proses ini bakal dimulai pada Januari 2026.

“Percepatan prosesnya secara simultan akan dilakukan di bulan Januari 2026 untuk mengejar target commercial operation date di tahun 2027,” kata Edwil dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 24 Desember 2025.

Edwil mengatakan transisi energi nasional perlu didorong secara konsisten melalui optimalisasi pemanfaatan energi bersih dan andal yang tersedia di dalam negeri. Dia berharap sinergi dengan PLN dalam pengembangan Ulubelu Bottoming Unit dapat direplikasi di proyek bottoming di wilayah kerja eksisting PGE lainnya, seperti Lahendong di Sulawesi Utara dan Lumut Balai di Sumatera Selatan. “Ini merupakan kontribusi nyata PGE dalam memperkuat ekosistem transisi energi sekaligus ketahanan energi nasional,” katanya

Pada Agustus 2025, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan energi panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total kapasitas 530 MW. Sinergi tersebut difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Seiring dengan akselerasi pengembangan pada proyek-proyek eksisting tersebut, PGE dan PLN IP juga menyepakati Perjanjian Komitmen Konsorsium untuk pengembangan PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW serta PLTP Lahendong Bottoming Unit 1 berkapasitas 15 MW.

Melalui kedua proyek ini, Edwil berharap bisa menambah kapasitas pembangkit listrik. “Kedua proyek ini diharapkan dapat menambah kapasitas pembangkit hingga total 45 MW melalui pemanfaatan teknologi yang lebih optimal,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Edwil menambahkan, kerja sama ini membuka potensi pengembangan tambahan kapasitas hingga 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi mencapai US$5,4 miliar. Potensi tersebut berasal dari pengembangan di wilayah kerja yang telah berproduksi, sekaligus membuka peluang di area-area prospektif baru.

EMPAT proyek panas bumi yang digarap PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) masuk dalam Blue Book 2025 - 2029 Kementerian PPN/Bappenas. Keempat proyek itu berpotensi mendapatkan pendanaan internasional hingga US$613 juta atau sekitar Rp 10 triliun.

Empat proyek tersebut yakni Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3, PLTP Lumut Balai Unit 4, PLTP Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta PLTP Lahendong Unit 7–8 & Binary. Total nilai investasinya proyek pembangkit itu mencapai lebih dari US$1,09 miliar dan akan menambah kapasitas listrik rendah emisi sebesar 215 MW.

“Pengembangan proyek ini tidak hanya menambah pasokan energi terbarukan, tetapi juga memberi efek ganda bagi masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal,” kata Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025.

Edwil menyebut penetapan proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya transisi energi nasional. Keempat Pembangkit Listrik Panas Bumi itu direncanakan beroperasi bertahap mulai 2029 hingga 2032.

Ia mengatakan pendanaan luar negeri tersebut berpotensi berasal dari lembaga multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), JBIC, atau JICA melalui skema indicative concessional loan.

Edwil mengatakan masing-masing proyek memiliki fungsi strategis. PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 di Sumatera Selatan, kata dia, akan memperkuat klaster panas bumi di wilayah tersebut dengan nilai investasi masing-masing US$305 juta dan US$290 juta.

Sementara itu, proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi Gunung Tiga/Ulubelu Extension I senilai US$227 juta akan meningkatkan pasokan listrik bersih di Lampung dengan teknologi two-phase binary. Sementara proyek Lahendong Unit 7–8 & Binary bernilai US$274 juta memperluas pengembangan panas bumi di Sulawesi Utara.

Edwil menjelaskan skema pembiayaan menggunakan Subsidiary Loan Agreement (SLA) akan memperkuat kelayakan ekonomi proyek. Dengan mekanisme pinjaman berbiaya rendah, IRR proyek dapat meningkat 1–3 persen sehingga memperbesar nilai tambah investasi jangka panjang.

Setelah masuk Blue Book, PGE bersiap memasuki tahap negosiasi pembiayaan dengan lembaga multilateral, termasuk penentuan tenor, suku bunga, struktur pembiayaan, serta persyaratan teknis dan lingkungan. Langkah berikutnya adalah penyusunan readiness criteria untuk masuk Green Book.

“Ini adalah tahapan yang membuka akses pendanaan internasional penuh. Proses ini dilakukan bersama Pertamina, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” kata dia.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan target bauran listrik dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 15,9 persen pada tahun 2025 sulit tercapai. Hingga Oktober 2025, kapasitas listrik berbasis energi bersih baru mencapai 14,4 persen dari total kapasitas nasional.

“Sulit tercapai,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis, 13 November 2025.

Tri menjelaskan, dari total kapasitas EBT tersebut, tenaga air menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi lebih dari 7 persen. Disusul biomassa sebesar 3 persen, panas bumi 2,6 persen, surya 1,3 persen, dan bayu 0,1 persen. Sementara itu, pembangkit EBT lainnya masih berkontribusi kecil.

Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya EBT besar, tetapi percepatan pengembangannya masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan negara maju dalam transisi energi. Kedua, sistem pembangkit nasional masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara, yang hingga kini menjadi sumber utama pasokan listrik nasional.

“Kita belum bisa sepenuhnya meninggalkan PLTU karena perannya masih penting untuk menjaga keandalan sistem,” kata Tri.

Ia menambahkan, meski kebijakan dekarbonisasi terus menguat di tingkat nasional maupun global, proses transisi energi tidak bisa berlangsung cepat. Pembangkit berbahan bakar gas juga masih memegang peranan penting karena sifatnya yang fleksibel.

“PLTG bisa menyesuaikan beban listrik dan berfungsi sebagai penyeimbang, terutama saat kebutuhan meningkat atau saat produksi listrik dari EBT, seperti surya dan bayu, menurun,” jelasnya.

Tri mengungkapkan, capaian EBT sebesar 14,4 persen saat ini merupakan hasil perjuangan panjang. Pembangunan PLTA di wilayah pedalaman menghadapi banyak tantangan, eksplorasi panas bumi berisiko tinggi karena sebagian besar berada di kawasan hutan, sementara PLTS memang cepat dibangun tetapi sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Perjuangan menuju energi bersih masih panjang. Diperlukan percepatan investasi, infrastruktur, dan dukungan teknologi agar target bauran energi bisa tercapai,” ujarnya.

Tri menambahkan, kapasitas pembangkit listrik nasional hingga Oktober 2025 mencapai 107 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, listrik dari EBT baru mencapai 14,4 persen atau sekitar 15,47 GW. Adapun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batubara masih mendominasi dengan porsi 55,1 persen atau sekitar 59,07 GW.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah itu, EBT mendominasi 42,6 GW atau 61 persen, diikuti sistem penyimpanan energi (energy storage) sebesar 10,3 GW (15 persen) dan energi fosil sebesar 16,6 GW (24 persen).

RUPTL 2025–2034 juga porsi EBT dalam bauran listrik nasional akan meningkat secara bertahap. Pada 2025, EBT ditargetkan mencapai 15,9 persen, naik menjadi 21 persn pada 2030. Setelah itu, peningkatannya diproyeksikan lebih cepat, yakni 26,1 persen pada 2031, 29 persen pada 2032, 32,5 persen pada 2033, dan mencapai 34,3 persen pada 2034.

RUPTL tersebut juga menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt selama periode 2025–2034. Dari total itu, 42,6 GW atau 61 persen akan berasal dari pembangkit berbasis EBT. Sementara itu, 10,3 GW (15 persen) dialokasikan untuk sistem penyimpanan energi (storage), dan 16,6 GW (24 persen) sisanya berasal dari energi fosil, terdiri atas gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.

PT PERTAMINA Geothermal Energy Tbk. (PGEO atau PGE) memproyeksikan produksi perseroan naik 2,5 persen menjadi 5.103 GWh pada 2026 dari 4.978 GWh pada tahun ini. Di sisi lain, Pertamina Geothermal Energy membidik pendapatan sekitar US$ 450 juta atau Rp 7,5 triliun hasil gabungan produksi own operation dan JOC.

Corporate Secretary Pertamina Geothermal Energy Kitty Andhora mengatakan perseroan bakal menjaga EBITDA margin tetap di kisaran 78-80 persen dan net profit margin pada 33-35 persen. “Untuk tahun 2026, kinerja perseroan diperkirakan akan mengalami stabilisasi dan peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” katanya dalam hasil paparan publiknya di Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat, 7 November 2025.

Sementara itu, Kitty mengatakan, pada sisa akhir tahun ini perseroannya menargetkan bisa mengantongi pendapatan US$ 424-426 juta. Sementara itu, EBITDA margin sekitar 78-80 persen dan net profit margin di kisaran 33-35 persen. “Untuk tahun 2025, outlook produksi diproyeksikan mencapai 4.978 GWh, dengan beroperasinya Lumut Balai Unit 2,” katanya.

Pada September lalu, Pertamina Geothermal Energy dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menandatangani joint declaration pengembangan ekosistem green hydrogen di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi menyebut kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi bersih sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060.

Hidrogen hijau yang dihasilkan dari energi panas bumi diproyeksikan mendukung ekosistem kendaraan berbasis hidrogen di masa depan. “Meski aspek keekonomian masih menjadi tantangan, PGE optimistis green hydrogen bisa menjadi solusi energi bersih jika didukung ekosistem dan model bisnis yang tepat,” kata Julfi dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 September 2025.

Julfi menambahkan pengembangan green hydrogen merupakan strategi beyond electricity yang sedang digarap Pertamina Geothermal Energy dengan memanfaatkan panas bumi. Menurut dia, panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga mendorong lahirnya produk turunan energi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko telah menjadi kebanggaan warga Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2010. Pembangkit dengan kapasitas 2,5 megawatt (MW), listrik dari uap bumi ini mampu menyuplai hampir 60 persen kebutuhan listrik wilayah Bajawa dan sekitarnya.

Rumah-rumah yang dulunya gelap kini terang benderang, warung kopi pun bisa buka hingga larut malam, dan listrik menjadi simbol kemajuan. Namun, harapan itu tak bertahan lama.

Sumber energi PLTP Mataloko berasal dari enam sumur geotermal yang dibor antara tahun 1990 hingga 2000 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sayangnya, kedalaman sumur yang hanya sekitar 600 meter tak cukup menahan tekanan uap bumi secara stabil.

“Dari kapasitas 2,5 MW, akhirnya tinggal 1,5 MW yang bisa jalan. Lama-lama tekanannya menurun dan tidak bisa lagi produksi,” kenang Bobby Robson Sitorus, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pada 2015, pembangkit itu resmi berhenti total. Sejak itu, listrik Ngada kembali bergantung pada sistem interkoneksi Flores, yang disuplai dari PLTMG Rangko (20 MW) di Labuan Bajo dan PLTMG Maumere (40 MW).

Sepuluh tahun setelahnya, PLN kembali menyalakan bara harapan itu. Proyek PLTP Mataloko 2×10 MW kini tengah dibangun di lokasi sekitar 15 kilometer dari Kota Bajawa, dan ditargetkan beroperasi pada Desember 2031.

Empat titik pengeboran — Wellpad A, B, C, dan D — disiapkan dengan kedalaman mencapai 2.000 meter. “Kami sudah di tahap konstruksi sekitar 85 persen. Setelah ini masuk pengeboran sumur produksi, yang diharapkan tuntas sebelum 2028,” kata Taufik Iskandar, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) Mataloko.

Tahun 2016, pemerintah menugaskan kembali proyek ini kepada PLN untuk dikembangkan menjadi pembangkit yang lebih besar. Hingga April 2025, progres fisik proyek baru mencapai 79,57 persen.

Selain itu, PLN menggelar berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seperti layanan kesehatan gratis, pelatihan UMKM, dan pemberdayaan warga sekitar lokasi pengeboran.

Meski mayoritas warga mendukung proyek ini, tak semua pihak sependapat. Sejumlah kelompok masyarakat menolak eksplorasi panas bumi dengan alasan kekhawatiran terhadap dampak gas HS (hidrogen sulfida) yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan dan mencemari lingkungan.

Brosur dan selebaran anti-geotermal sempat beredar, menuduh proyek ini berbahaya bagi manusia dan alam.

Menanggapi hal itu, Agradi Ariatama, Officer Komunikasi dan TJSL PLN UIP Nusra, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 40 kali sosialisasi menggunakan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). “Kami terbuka. Semua kajian lingkungan sudah dilakukan dan disampaikan ke masyarakat. Kami ingin geotermal ini dipahami sebagai solusi, bukan ancaman,” ujarnya.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap rencana WKP Gunung Lawu yang sempat diajukan pada 2018.

Setelah melalui kajian dan pertimbangan panjang, pemerintah resmi menghapus WKP Gunung Lawu pada 2023. "Tidak ada proses lelang maupun aktivitas eksplorasi di kawasan tersebut. Pemerintah berpegang pada prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat,” kata Eniya dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2025.

Eniya mengatakan keputusan adalah komitmen pemerintah untuk menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual kawasan Gunung Lawu, sekaligus memastikan pengembangan energi bersih tetap selaras dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Sebagai gantinya, pada 2024 Kementerian ESDM melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta melibatkan akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mencari alternatif lokasi yang lebih tepat dan tidak bersinggungan dengan kawasan cagar budaya.

Dari hasil diskusi tersebut, Kecamatan Jenawi diusulkan sebagai lokasi alternatif karena berada di luar kawasan cagar budaya dan jauh dari situs-situs spiritual yang memiliki keterikatan erat dengan Gunung Lawu.

Eniya menjelaskan kegiatan di Jenawi baru sebatas Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE). Tahapan ini dimulai dengan survei geosains, yaitu kajian ilmiah untuk memetakan potensi panas bumi sekaligus memastikan seluruh situs budaya, kawasan sakral, dan hutan konservasi dikecualikan dari area penelitian.

“PSPE ini sifatnya baru survei pendahuluan. Pengeboran baru bisa dilakukan jika hasil survei menyatakan aman dari kawasan sakral maupun konservasi. Semua proses dilakukan secara transparan dan partisipatif,” kata Eniya.

Eniyah berharap kajian tersebut dapat menjadi pijakan ilmiah dalam pemanfaatan potensi panas bumi hingga 40 megawatt (MW) di kawasan Gunung Lawu. Kapastias itu setara kebutuhan listrik untuk lebih dari 40.000 rumah tangga.

Namun, Eniya menegaskan bahwa pengembangan energi bersih tidak boleh mengorbankan nilai sejarah, budaya, maupun spiritual masyarakat setempat. Ia juga memastikan kegiatan PSPE di Jenawi belum akan dilakukan pada tahun 2025.

“Selama dialog dan tahapan belum tuntas, kegiatan PSPE di Jenawi tidak akan kami laksanakan,” ujarnya.