JAKARTA, KOMPAS.com - Penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) dipatok pada valuasi premium.

Saham perusahaan milik artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu diperdagangkan dengan price to earnings (PE) ratio sekitar 27-35 kali, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PE perusahaan sejenis yang berada di kisaran 12-13 kali.

Investment Specialist KISI Sekuritas, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai valuasi saham RANS pada saat IPO tergolong premium.

Kondisi ini merupakan karakteristik yang umum dijumpai pada saham-saham yang baru melantai di bursa karena biasanya diperdagangkan dengan valuasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang telah lebih dulu tercatat.

Dari perhitungannya, RANS diperdagangkan dengan PE ratio sekitar 27-35 kali.

Sementara itu, rata-rata PE perusahaan sejenis di industrinya hanya berada pada kisaran 12-13 kali.

Dengan demikian, valuasi RANS berada jauh di atas rata-rata industrinya.

“Secara valuasi by nature saham IPO akan selalu premium, melihat RANS yang diperdagangkan dengan PE 27-35 kali dibandingkan rata-rata PE industri di 12-13 kali,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

PE ratio dipahami sebagai rasio valuasi yang digunakan untuk mengukur seberapa mahal atau murah harga suatu saham dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan.

Rasio ini menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap Rp 1 laba bersih perusahaan.

Sebagai contoh, jika harga saham suatu perusahaan sebesar Rp 170 dan laba per saham (EPS) mencapai Rp 10, maka PE ratio perusahaan tersebut adalah 17 kali.

Artinya, investor bersedia membayar Rp 17 untuk setiap Rp 1 laba yang dihasilkan perusahaan.

Untuk diketahui, valuasi premium dapat dibenarkan jika perusahaan mampu membuktikan pertumbuhan pendapatan dan laba sesuai harapan pasar.

Sebaliknya, bila kinerja perusahaan tidak memenuhi ekspektasi, harga saham berpotensi mengalami koreksi karena investor menilai valuasi tidak lagi sebanding dengan fundamental perusahaan.

RANS sendiri bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO. Berdasarkan prospektus awal, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, dengan kisaran harga penawaran Rp 135-Rp 170 per saham.

Melalui aksi korporasi tersebut, RANS berpotensi menghimpun dana maksimal Rp 429,25 miliar, apabila seluruh saham terserap pada harga tertinggi.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 23-25 Juni 2026, sementara tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan pada 30 Juni 2026.

Adapun masa penawaran umum berlangsung pada 2-8 Juli 2026, distribusi saham secara elektronik pada 9 Juli 2026, dan pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 10 Juli 2026.

Laporan keuangan

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan pada Selasa (23/6/2026), RANS membukukan pendapatan sebesar Rp 353,38 miliar pada 2025.

Angka tersebut turun 13,91 persen dibandingkan pendapatan 2024 yang mencapai Rp 410,50 miliar.

Jika ditarik lebih jauh, pendapatan perseroan juga lebih rendah dibandingkan 2023 yang tercatat Rp 437,81 miliar.

Meskipun pendapatan menurun, perseroan masih mencatat laba.

Pada 2025, laba tahun berjalan RANS Entertainment senilai Rp 56,69 miliar.

Dari sisi aset, total aset perseroan pada akhir 2025 tercatat Rp 461,03 miliar, turun dibandingkan posisi 2024 yang mencapai Rp 590,80 miliar.

Adapun total ekuitas Rp 340,80 miliar, sedangkan total liabilitas sebesar Rp 120,23 miliar.

Perseroan juga membukukan kas dan setara kas sebesar Rp 100,13 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan 2024, yakni Rp 91,07 miliar.

Sementara itu, piutang usaha kepada pihak ketiga di angka Rp 115,19 miliar.

SHUTTERSTOCK/SHUTTER_O Ilustrasi saham, pergerakan saham.

Pendapatan turun karena talent management dan produk IP

Manajemen menjelaskan, penurunan pendapatan pada 2025 terutama disebabkan oleh turunnya kontribusi dari segmen duta merek dan talent management.

"Pendapatan perseroan dan entitas anak mengalami penurunan sebesar Rp 57.118.332.042 atau 13,91 persen, yaitu dari Rp 410.495.372.937 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 353.377.040.895 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025," ungkap perseroan.

“Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmen duta merek dan talent management sebesar Rp 55.254.268.335 atau 51,55 persen, dari Rp 107.182.959.318 pada tahun 2024 menjadi Rp 51.928.690.983 pada tahun 2025," tulis RANS Entertainment dalam prospektus.

Selain itu, pendapatan dari penjualan produk makanan, minuman, dan kecantikan berbasis intellectual property (IP) juga turun Rp 15,55 miliar atau 12,69 persen, dari Rp 122,56 miliar pada 2024 menjadi Rp 107,01 miliar pada 2025.

Perseroan juga tidak lagi memperoleh kontribusi pendapatan dari segmen olahraga sebesar Rp 9,78 miliar setelah melepas PT RPKSB pada 2024.

Manajemen menilai sebagian penurunan pendapatan tahun 2025 bersifat non-recurring karena dipengaruhi oleh tidak adanya lagi kontribusi pendapatan dari PT RPKSB yang telah dilepas pada tahun 2024, sehingga memengaruhi komparabilitas laporan keuangan antarperiode.

“Sementara itu, penurunan pada segmen duta merek dan talent management serta penjualan produk terutama dipengaruhi oleh kondisi pasar," lanjut RANS Entertainment.

Laba turun 41 persen

Penurunan pendapatan juga diikuti dengan penurunan laba.

Laba operasi RANS Entertainment pada 2025 tercatat Rp 75,55 miliar, turun 14,21 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 88,07 miliar.

Menurut manajemen, penurunan laba operasi sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban promosi dan pemasaran, serta gaji dan kesejahteraan karyawan yang berasal dari PT Rans Pesona Indonesia, entitas anak yang diakuisisi pada Februari 2025.

Sementara itu, laba tahun berjalan turun 41,60 persen menjadi Rp 56,69 miliar.

“Penurunan kinerja keuangan periode 2025 dibandingkan dengan periode 2024 dipengaruhi oleh adanya laba pelepasan entitas anak sebesar Rp44.940.192.513, yang merupakan transaksi tidak berulang (non-recurring," ungkap manajemen.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) membukukan pertumbuhan aset sepanjang 2025, ditopang peningkatan aset lancar dan aset tanah yang dikelola.

Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan di harianBisnis Indonesia, Selasa (30/6/2026), nilai total aset BBT pada akhir 2025 mencapai Rp3,37 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 16,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), sebab posisi pada akhir 2024 sebesar Rp2,9 triliun.

Bila diperinci, peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar menjadi Rp2,57 triliun dari Rp2,28 triliun, serta aset tidak lancar menjadi Rp805,36 miliar dari Rp621,25 miliar.

Di sisi neraca, total ekuitas juga meningkat menjadi Rp3,33 triliun dari Rp2,84 triliun, sedangkan total liabilitas turun menjadi Rp39,91 miliar dari Rp58,58 miliar.

Dari sisi profitabilitas, Badan Bank Tanah mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp11,77 miliar pada 2025. Realisasi itu turun dari Rp69,84 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, BBT sebenarnya mencatatkan pendapatan senilai Rp124,33 miliar atau meningkat sekitar 7,8% YoY dari Rp115,29 miliar pada tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut diimbangi oleh peningkatan beban pokok pendapatan menjadi Rp63,96 miliar dari Rp18,62 miliar, sehingga laba bruto turun menjadi Rp60,37 miliar dari Rp96,67 miliar.

Tekanan juga terlihat pada laba sebelum pajak penghasilan yang turun menjadi Rp15,34 miliar, dibandingkan Rp73,07 miliar pada 2024. Setelah dikurangi beban pajak final dan pajak kini, laba bersih yang dibukukan pada 2025 sebesar Rp11,77 miliar.

Adapun, dari sisi arus kas, kas dan setara kas BBT pada akhir 2025 tercatat Rp1,39 triliun, turun dari Rp1,46 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi arus kas operasional yang negatif sebesar Rp96,27 miliar, meskipun aktivitas investasi masih menghasilkan arus kas bersih positif sebesar Rp34,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, hingga akhir 2025 Badan Bank Tanah mengelola 34.806,41 hektare hak pengelolaan lahan (HPL), termasuk cadangan untuk reforma agraria seluas 11.821,52 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesiasui generisyang dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah serta mendukung upaya reforma agraria.

“Badan Bank Tanah adalah suatu badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah,” demikian tertulis dalam laporan keuangan BBT.

Dalam pelaksanaannya, Badan Bank Tanah memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya, badan ini bersifat nonprofit, dengan pendapatan yang diperoleh akan digunakan kembali untuk pengembangan organisasi dan pengelolaan tanah, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial semata.

Emiten terafiliasi pengusaha nasional Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan pada kuartal I 2026. Pendapatan perseroan meningkat seiring kenaikan aktivitas operasional, sementara laba bersih berhasil melonjak drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2026, MDKA mencatatkan pendapatan sebesar US$ 620,28 juta (setara Rp 11 triliun pada asumsi kurs Rp17.884,9 per dolar AS) atau naik 23,5% YoY dibandingkan kuartal I 2025 yang sebesar US$ 502,17 juta. Kenaikan pendapatan tersebut turut mendorong laba kotor perseroan menjadi US$ 217,59 juta, jauh meningkat dari US$ 57,69 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kinerja pendapatan pada kuartal I 2026 terutama ditopang oleh proyek nikel yang menyumbang pendapatan eksternal sebesar US$ 454,18 juta (sekitar 73% dari total pendapatan perseroan sebesar US$ 620,28 juta)," ungkap laporan keuangan yang dirilis melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/6).

Dari sisi profitabilitas, MDKA membukukan laba periode berjalan sebesar US$ 120,15 juta pada tiga bulan pertama 2026. Angka ini melonjak sekitar 47 kali lipat dibandingkan kuartal I 2025 yang hanya sebesar US$ 2,51 juta. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan kinerja operasional setelah perseroan sebelumnya mencatat tekanan profit pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar US$ 57,46 juta, berbalik dari rugi US$ 3,74 juta pada kuartal I 2025. Sementara laba yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali mencapai US$ 62,70 juta, meningkat dibandingkan US$ 6,24 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja MDKA juga tercermin dari laba usaha yang naik menjadi US$ 194,46 juta dari sebelumnya US$ 43,43 juta. Perseroan mampu menekan beban pokok pendapatan menjadi US$ 402,69 juta dibandingkan US$ 444,48 juta pada kuartal I 2025, meskipun beban umum dan administrasi meningkat menjadi US$ 21,63 juta dari US$ 13,09 juta.

Namun, beban keuangan bersih MDKA masih mengalami kenaikan menjadi US$ 38,11 juta dari US$ 32,70 juta. Selain itu, perseroan mencatat beban lain-lain bersih sebesar US$ 12,01 juta, meningkat dibandingkan US$ 2,80 juta pada periode yang sama tahun lalu. Meski terdapat tekanan dari sisi biaya pendanaan dan pos lainnya, pertumbuhan pendapatan dan perbaikan margin mampu menopang kenaikan laba bersih.

Dari sisi arus kas, MDKA mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar US$ 156,82 juta pada kuartal I 2026. Angka tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan US$ 55,16 juta pada kuartal I 2025. Perseroan menerima kas dari pelanggan sebesar US$ 658,14 juta sepanjang periode tersebut.

Untuk aktivitas investasi, MDKA mengeluarkan kas bersih sebesar US$ 110,62 juta, terutama untuk perolehan aset tetap sebesar US$ 51,84 juta, penambahan uang muka investasi US$ 33,98 juta, serta investasi dan pengembangan aset terkait pertambangan. Pada sisi pendanaan, perseroan mencatat arus kas masuk bersih sebesar US$ 144,86 juta, didukung penerimaan pinjaman bank sebesar US$ 265 juta.

Sejalan dengan peningkatan arus kas, posisi kas dan bank MDKA pada akhir Maret 2026 mencapai US$ 544,78 juta, meningkat dibandingkan posisi awal tahun sebesar US$ 354,78 juta. Total aset perseroan juga meningkat menjadi US$ 6,03 miliar dari US$ 5,71 miliar pada akhir Desember 2025.

Dari sisi neraca, total liabilitas MDKA tercatat sebesar US$ 2,97 miliar, naik dari US$ 2,78 miliar pada akhir 2025. Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi US$ 3,05 miliar dari US$ 2,92 miliar. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar US$851,88 juta.

Manajemen MDKA menyatakan, kinerja operasional perseroan terus didukung oleh pengembangan berbagai aset pertambangan dan industri mineral melalui sejumlah entitas anak. Perseroan memiliki kegiatan operasional di sejumlah wilayah, termasuk Banyuwangi, Pulau Wetar, Gorontalo, Konawe, dan Morowali.

Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) memproyeksikan pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan hingga sekitar 10% pada 2026 ini dibandingkan dengan pada tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan CTRA Aditya Ciputra mengatakan tetap mempertahankan target marketing sales sebesar Rp9,5 triliun pada tahun ini. Sementara itu, perseroan justru memproyeksikan pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan hingga sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan bahwa proyeksi penurunan tersebut bukan disebabkan memburuknya kinerja operasional saat ini, melainkan merupakan dampak dari melemahnya penjualan sepanjang 2025.

"Di perusahaan properti, pendapatan baru diakui ketika pembangunan selesai dan unit diserahterimakan. Jadi ketika pre-sales tahun 2025 turun, dampaknya memang baru terlihat pada pendapatan tahun 2026," ujarnya dalam paparan publik yang dikutip, Senin (29/6/2026).

Adapun pendapatan CTRA selama 2025 tercatat senilai Rp12,7 triliun atau meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun. Laba bersih CTRA tercatat Rp2,7 triliun atau naik 25% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,1 triliun.

Menurut perseroan, penurunan pre sales pada tahun lalu terutama berasal dari segmen hunian menengah ke bawah yang terdampak melemahnya daya beli masyarakat.

Sebaliknya, lini properti investasi seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan klinik masih mencatatkan pertumbuhan. Namun, kontribusi bisnis tersebut belum cukup untuk mengompensasi penurunan penjualan di segmen residensial yang masih menjadi penyumbang utama pendapatan.

Untuk mengejar target marketing sales tahun ini, CTRA akan mengandalkan proyek-proyek hunian di segmen menengah atas yang dinilai memiliki permintaan lebih tangguh.

Beberapa proyek utama yang menjadi motor penjualan antara lain CitraGarden City Jakarta, CitraGarden Serpong, CitraGarden Bintaro, serta dua proyek baru yakni Citra Maja Raya dan Citra Bukit Tumbuh. Mayoritas produk yang dipasarkan memiliki harga di atas Rp1,5 miliar per unit.

Perseroan menilai segmen menengah atas masih menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan segmen menengah ke bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Meski demikian, tantangan industri properti dinilai belum mereda. Manajemen menyebut potensi kenaikan suku bunga menjadi risiko utama terhadap penjualan rumah, mengingat sekitar 72% transaksi pembelian konsumen CTRA menggunakan fasilitas KPR.

Apabila suku bunga acuan meningkat dan diikuti kenaikan bunga KPR akibat ketatnya likuiditas perbankan, maka minat masyarakat membeli rumah diperkirakan ikut tertekan.

"Apapun yang berdampak negatif terhadap KPR pasti akan berdampak pada pembelian rumah," ujarnya.

Di sisi lain, CTRA tetap melihat peluang pertumbuhan apabila aktivitas ekonomi nasional semakin membaik. Perseroan menilai pasar properti saat ini lebih banyak ditopang oleh pembeli akhir (end user) dibandingkan investor, sehingga peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi faktor utama pemulihan permintaan.

Dia juga mengakui bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) masih memberikan kontribusi terhadap penjualan. Pada kuartal I/2026, CTRA mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp2,4 triliun dengan sekitar 51% transaksi penjualan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Namun, perseroan menilai keberadaan PPN DTP kini bukan lagi menjadi katalis baru karena insentif tersebut telah berjalan cukup lama. Fokus utama perusahaan adalah penguatan segmen menengah atas.

Berdasarkan paparan, CTRA membukukan penurunan pendapatan sebesar 6,4% secara tahunan, dari Rp2,7 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,558 triliun pada kuartal I/2026. Penurunan pada segmen Pengembangan Properti untuk Dijual sebesar 9,2%, sementara segmen Pendapatan Berulang naik 4,6%

Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk juga mengalami penurunan sebesar 21,5% secara tahunan menjadi Rp518 miliar pada kuartal I/2026.

Sepanjang kuartal I/2026, CTRA telah meluncurkan Klaster Cedarwood @Forestine di proyek CitraGarden City Jakarta, Klaster Hortis Phase 2 di proyek Citra Garden Serpong, dan juga klaster-klaster lainnya. Sementara itu pada semester II 2026, CTRA akan meluncurkan Klaster Lacewood Phase 1@The Forestine dan Klaster Solea Terrace di CitraGarden City Jakarta, Apartemen Kataluna di CitraLand City CPI Makassar, dan lainnya.

Untuk mendukung pengembangan bisnis, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1 triliun pada 2026.

Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat cadangan lahan (land banking), namun bukan untuk ekspansi ke lokasi baru.

Aditya menjelaskan, strategi land banking difokuskan pada penyempurnaan kepemilikan lahan di kawasan yang sudah ada.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Denpasar, Bali (ANTARA) -

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distribusi PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO) menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan menjadikan segmen healthcare sebagai kontributor utama pendapatan.

Direktur WICO Andika Laksmana Putra mengatakan perseroan akan memfokuskan pengembangan bisnis pada sektor kesehatan yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih baik dan sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan.

“Untuk tahun 2026, kami memfokuskan diri pada pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan menempatkan segmen healthcare sebagai kontributor utama pendapatan perseroan,” ujar Andika, Kamis (25/6/2026).

Langkah tersebut ditempuh setelah WICO memutuskan menghentikan kegiatan usaha pada lini consumer goods yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan kinerja dan belum menunjukkan prospek pemulihan yang memadai.

Menurut manajemen, penghentian bisnis consumer goods merupakan bagian dari penataan ulang portofolio usaha guna meningkatkan kualitas pertumbuhan dan profitabilitas. P

erseroan kini mengarahkan sumber daya untuk memperkuat bisnis distribusi produk kesehatan, termasuk menambah klien baru dan memperluas jaringan subdistributor.

Selain itu, WICO juga membuka peluang pengembangan produk dengan merek sendiri sebagai salah satu strategi jangka panjang. Namun, implementasinya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, aspek regulasi, serta peluang pasar yang tersedia.

“Kami tetap melihat pengembangan produk dengan merek sendiri sebagai opsi strategis ke depan. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, regulasi, serta peluang pasar,” kata Andika.

Meski demikian, pada 2026 kontribusi penjualan perseroan masih akan didominasi oleh produk-produk yang berasal dari principal atau pemilik merek yang telah bekerja sama dengan WICO.

Transformasi bisnis tersebut dilakukan di tengah fase konsolidasi yang masih dijalani perseroan sepanjang 2025. WICO membukukan penjualan bersih sebesar Rp584,93 miliar, turun 55,53% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,31 triliun akibat rasionalisasi portofolio usaha dan penyesuaian model distribusi yang lebih selektif.

Kendati demikian, perseroan mencatat perbaikan dari sisi profitabilitas. Rugi bersih berhasil ditekan menjadi Rp66,38 miliar pada 2025 dari Rp160,47 miliar pada tahun sebelumnya.

Andika menilai penurunan rugi bersih tersebut mencerminkan efektivitas langkah efisiensi yang dijalankan perusahaan, terutama melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi struktur beban.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan komitmen untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebagai strategi upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan untuk melakukan optimalisasi PAD butuh penguatan kerja sama lantaran pada perubahan APBD 2026, PAD Padang ditargetkan meningkat hingga Rp3,05 triliun. Hal ini butuh sebuah langkah konkret agar target tersebut bisa terealisasi dengan baik.

"Jadi sekarang ada perubahan Perda Padang No.1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami perlu menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk menyinkronkan," kata Fadly Amran dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Fadly menyampaikan bahwa revisi regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan fondasi penting untuk menciptakan sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, peningkatan target pendapatan daerah harus dibarengi strategi konkret yang mampu menggali potensi baru tanpa menambah beban masyarakat.

"Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 harus didukung dengan langkah nyata. PAD harus tergali secara optimal, tetapi tidak boleh membebani masyarakat," tegasnya.

Menurutnya dalam melakukan optimalisasi peningkatan PAD, Pemkot Padang berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dengan pelayanan publik yang semakin baik.

Artinya dalam menjalankan upaya ini, penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas yang penghasil PAD untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memetakan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan signifikan, mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, perpajakan, hingga pelayanan kesehatan, dan inilah yang kami petakan untuk menjadi pendapatan baru sumber PAD," katanya.

Fadly menyebut optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka pendapatan, tetapi juga harus memastikan setiap potensi ekonomi daerah dapat dikelola menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

"Jangan sampai ada potensi yang terlewat, dan intinya OPD ini harus jeli membaca peluang dan menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan pajak maupun retribusi," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya aspek legalitas dalam setiap kebijakan penggalian PAD. Hal ini mengingat seluruh objek pajak dan retribusi baru harus memiliki dasar hukum yang kuat agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setiap potensi itu harus digali, sekecil apapun, selama sah secara hukum. Pemanfaatan aset daerah, fasilitas publik, pajak hotel, restoran, hingga berbagai layanan lainnya perlu dipetakan dengan matang," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Atos menjelaskan sinkronisasi perubahan perda dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera disesuaikan agar regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Atos menjelaskan salah satu poin penting adalah penyesuaian pengaturan objek retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah serta penyempurnaan aturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Ada beberapa catatan dari Kemendagri yang harus segera kita tindak lanjuti, termasuk pengaturan retribusi RSUD dan penyempurnaan batang tubuh perda terkait PKB dan BBNKB," jelas Atos.

Oleh karena itu, melalui sinkronisasi regulasi ini, Pemko Padang berharap perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dirampungkan dan diimplementasikan secara efektif.

Kemudian untuk langkah tersebut diharapkan menjadi pengungkit utama pembangunan kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong Padang menuju kota yang semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing tinggi.

Bisnis.com, Shanghai — Kawasan Asia Pasifik dan Cina berada di garda terdepan dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) global.

Bagi industri telekomunikasi (telco), implementasi AI tidak lagi sebatas instrumen untuk menekan biaya operasional atau efisiensi, melainkan telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru penyumbang pundi-pundi pendapatan dan inovasi bisnis yang konkret.

Riset terbaru dari GSMA Intelligence menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemanfaatan AI oleh operator seluler di seluruh dunia, khususnya di regional Asia Pasifik (APAC).

Integrasi infrastruktur telekomunikasi pintar, perluasan jaringan 5G Standalone (5G SA), hingga komersialisasi kemampuan komputasi berbasis awan (cloud) membuka ruang monetisasi segmen Business-to-Business (B2B) yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Head of Research and Commercial Content Strategy GSMA Intelligence, Pablo Lacopino, menjelaskan korporasi skala besar di wilayah Asia Pasifik memiliki kecepatan adopsi teknologi yang luar biasa tinggi pada teknologi AI. Dinamika ini memberikan peluang strategis bagi para penyedia layanan konektivitas untuk masuk ke dalam ekosistem operasional enterprise.

Sekitar 85% perusahaan jumbo di Cina dan Asia Pasifik telah menggunakan AI dalam bisnis mereka. Lebih tinggi dari perusahaan besar di Eropa (74%) dan rata-rata global 82%.

“Apa yang kami lihat adalah Cina dan Asia Pasifik memimpin menggunakan penggunaan AI. daerah Asia Pasifik menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam implementasi AI,” kata Pablo dalam MWC 2026 yang digelar di Shanghai, Kamis (26/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat pergeseran orientasi proyek AI yang cukup tajam dari kuartal II/2025 menuju kuartal I/2026. Jika pada masa awal pengembangan teknologi ini industri telekomunikasi lebih fokus pada aspek cost savings (penghematan biaya), kini sebagian besar inisiatif baru sengaja dirancang untuk mendongkrak pendapatan direct (revenue generation).

Di regional Asia Pasifik dan Cina, persentase inisiatif operator yang membidik pertumbuhan pendapatan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

Pada kuartal II/2025, perusahaan telekomunikasi global sebagian besar (84%) menggunakan AI untuk efisiensi dan 16% untuk pendapatan. Namun, pada kuartal I/2026 angkanya bergeser di mana porsi pendapatan meningkat menjadi 38% dan porsi efisiensi 62%.

Hal yang mengejutkan adalah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Cina AI memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendapatan telekomunikasi kawasan tersebut dibandingkan dengan Global.

Sebanyak 45% perusahaan telekomunikasi di Asia Pasifik dan Cina menggunakan AI untuk memacu pendapatan. Sementara 55% sisanya masih menggunakan AI untuk efisiensi.

Pablo Lacopino menambahkan transisi ini dimungkinkan oleh kesiapan infrastruktur generasi kelima (5G) yang semakin matang di berbagai negara, sehingga implementasi kecerdasan buatan dapat berjalan beriringan dengan pemrosesan data berkecepatan tinggi.

“Bagi Telco, AI tidak lagi hanya alat efisiensi, tetapi menjadi pengembara peningkatan uang dan inovasi,” kata Pablo.

Hingga saat ini, penetrasi jaringan masa depan terus meluas secara masif. Berdasarkan pemantauan GSMA Intelligence, terdapat 19 operator seluler yang telah menggelar jaringan 5G Advanced di 14 negara, di mana pasar Cina bertindak sebagai salah satu motor penggerak paling krusial. Secara keseluruhan, ada 74 operator di 43 negara yang terus mendorong 5G Advanced menjadi realitas komersial global. Kombinasi murni antara AI, 5G, Cloud, dan teknologi Edge inilah yang mendasari pembentukan infrastruktur digital pintar bagi lanskap bisnis modern.

Dalam konteks monetisasi segmen B2B, kata Pablo, operator tidak lagi bisa menawarkan layanan konektivitas tradisional secara terpisah. Kebutuhan industri horizontal mengharuskan operator seluler menyajikan paket solusi terintegrasi yang menggabungkan Internet of Things (IoT), cloud, keamanan siber (security), dan AI sebagai komponen utamanya.

Upaya ini membuahkan hasil positif, di mana kontribusi pendapatan dari sektor B2B terhadap total pendapatan operator utama di global menyentuh angka 30% pada 2024 atau meningkat 400 basis points (bps) dari posisi 2017 yang sebesar 26%. Peningkatan ini diproyeksi akan terus terjadi ke depan didorong oleh inovasi yang dihadirkan oleh operator seluler.

Data internal GSMA Intelligence mengidentifikasi tiga sektor terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Cina yang paling aktif berkolaborasi dengan operator seluler dalam memanfaatkan teknologi AI. Sektor-sektor penggerak utama tersebut adalah Sektor Publik (26%), Layanan Kesehatan (26%), dan Pertanian (30%). Sementara itu sektor Media dan hiburan (13%), logistik dan transportasi (16%), dan energi & utilisasi menjadi 3 sektor dengan kontribusi terendah.

Lebih lanjut sekitar 20% dari korporasi di sektor-sektor ini tercatat telah menjalin kemitraan strategis bersama operator telco untuk membangun solusi berbasis AI.

Langkah taktis memonetisasi pasar B2B ini dirangkum oleh GSMA Intelligence ke dalam 8 skenarios komersial yang tidak saling eksklusif, melainkan dapat dikombinasikan. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan layanan Inference Service, pengembangan Sovereign AI, hingga pemanfaatan Foundation Model.

Melalui kombinasi skenario tersebut, operator telekomunikasi dapat menciptakan hubungan komersial jangka panjang yang bernilai tinggi dengan penyedia teknologi (vendor) maupun pelanggan korporat.

Bukti nyata keberhasilan monetisasi AI ini sudah mulai terlihat pada beberapa operator pionir di Asia Timur. China Mobile dan SK Telecom (Korea Selatan) tercatat sebagai perusahaan telekomunikasi dengan kontribusi AI terhadap total pendapatan terbesar pada 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Pada 2025, total kontribusi AI terhadap pendapatan China Mobile mencapai 9% atau naik 100 bps dibandingkan dengan 2024. Pengelolaan algoritma data, layanan AI untuk e-commerce, layanan AI pada industri digital, hingga pemanfaatan AI untuk hal-hal berbau budaya menjadi beberapa kasus pemanfaatan (use case) AI yang berdampak pada pendapatan operator seluler.

Sementara itu AI di SK Telecom telah memberi kontribusi pendapatan yang lebih kecil yaitu 4% pada 2025. Meski demikian angkanya naik 100 bps dalam setahun, di mana pada 2024 berada pada posisi 3%.

SK Telecom tidak spesifik menjelaskan layanan yang diberikan, tetapi sektor manufaktur, iklan, dan sektor publik menjadi kontributor utama yang disumbangkan oleh bisnis AI mereka.

“Jadi, kemungkinan AI adalah nyata di beberapa pasar dan operator-operator yang benar-benar menghasilkan penjualan nilai. Operator-operator telah memulai menghubungkan ekonomi token AI. Dan Cina menetapkan jalan untuk hal ini,” papar Pablo.

Di Cina, tiga operator telekomunikasi terbesar negara tersebut bahkan telah mengambil langkah visioner dengan menjadi entitas pertama di dunia yang merilis rencana layanan AI berbasis token (token-based AI plans).

Skema pengisian tarif kuota AI ini dijalankan dengan mekanisme komersial yang sangat mirip dengan model bisnis penjualan kuota data tradisional.

Kehadiran inovasi komersial bernama ekonomi token AI ini secara cerdas mampu menjembatani serta menghubungkan secara langsung antara permintaan riil terhadap aplikasi cerdas dengan besarnya investasi infrastruktur komputasi yang telah dikucurkan oleh pihak operator. Layanan ini menyasar segmen korporasi (B2B) sekaligus konsumen retail (B2C).

GSMA Intelligence meyakini tren digitalisasi progresif yang dipelopori oleh Cina dan Korea Selatan ini akan segera diikuti oleh operator-operator telekomunikasi di negara lain, termasuk Indonesia. Langkah komersialisasi kemampuan kecerdasan artifisial, komputasi, dan ekosistem awan dipandang menjadi keniscayaan mutlak bagi keberlanjutan industri telekomunikasi global di tengah tuntutan investasi teknologi yang sangat besar.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak penerapan skema bagi hasil pendapatan 8:92 (8 persen potongan komisi) hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan kendaraan motor roda dua alias ojol.

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan penolakan ini didasarkan karena kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto pada May Day lalu yang menyatakan potongan platform 8 persen berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online seperti ojek online, taksi online dan kurir kargo.

"Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang (termasuk makanan) dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih," ujar Lily melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/6).

Lily mencermati perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya cenderung mengambil keputusan secara sepihak.

Menurut dia, hal itu terjadi karena status pekerja bagi pengemudi ojek online, taksi online dan kurir kargo belum diakui. Dampaknya, pekerja transportasi online tidak mendapat hak-hak dan kondisi kerja yang layak.

"Maka, agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114," tutur Lily.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojek online, taksi online dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru," sambungnya.

Gojek dan Grab sebelumnya menyepakati penerapan skema bagi hasil menjadi 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk perusahaan. Kebijakan itu akan efektif mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang ojol roda dua.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hanya berkisar pada high single digit pada tahun ini.

Wakil Presiden Direktur Mitra Adiperkasa Virendra Prakash Sharma, menerangkan sedikitnya terdapat 5 langkah yang bakal dilakukan oleh MAPI pada tahun ini dan ke depannya. Kelima upaya itu antara lain memperkuat keunggulan operasional dan produktifitas biaya, digitalisasi, fokus pada pengalaman pelanggan, pengembangan SDM, hingga ekspansi yang terukur.

”Kami masih menargetkan pertumbuhan pendapatan pada kisaran high single digit, begitu pula untuk laba bersih, baik MAPI maupun MAPA. Meskipun kinerja kuartal pertama sangat kuat, kami ingin tetap berhati-hati. Oleh karena itu kami untuk tahun ini masih berada pada kisaran pertumbuhan high single digit,” katanya saat ditemui dalam paparan publik MAPI, Rabu (24/6/2026).

Sharma juga mengakui, tantangan makroekonomi dalam dan luar negeri turut mempengaruhi kinerja perseroan pada tahun ini. Terhadap nilai tukar rupiah misalnya, kondisi itu disebut membuat biaya impor perseroan menjadi lebih mahal.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan bagi perseroan menyalurkan kenaikan harga kepada pelanggan melalui kenaikan harga produk.

”Tentu saja kondisi ini meningkatkan harga jual ritel, tetapi kami tidak memiliki banyak pilihan selain meneruskan dampak perubahan nilai tukar tersebut kepada pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan risiko kurs,” katanya.

Meskipun begitu, anggaran belanja modal atau capex yang disiapkan perseroan pada tahun ini mencapai Rp2 triliun. Kendati tidak diterangkan secara rinci alokasi penggunaan capex tersebut, tetapi terdapat rencana ekspansi sebesar 550—600 toko baru pada tahun ini.

Ratih D. Gianda, VP Investor Relations, Corporate Communications and Sustainability MAP Group, menerangkan kendati target pembukaan gerai anyar cenderung berada di bawah realisasi tahun lalu sebesar 616 gerai baru, tetapi hal itu bukan berarti MAPI menahan ekspansinya.

”Jadi kami setiap tahun melihat ekspansi dengan cara melihat opportunity. Dalam keadaan ekonomi sekarang, kami masih berencana membuka 560 gerai karena kami bukan berada di Indonesia saja kan. Kami ada di tujuh negara, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. [Target pembukaan toko] overall, bukan di Indonesia saja,” katanya pada kesempatan yang sama.

Ratih menerangkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan membuka gerai anyar di kota tier 2 dan 3. Hal itu disebut sangat bergantung pada target pasar masing-masing gerai.

Sebelumnya, MAPI mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi Rp43,08 triliun pada 2025, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp37,83 triliun.

Pendapatan ini diperoleh dari penjualan eceran dan grosir sebesar Rp41,39 triliun, komisi penjualan konsinyasi sebesar Rp2,34 triliun, pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan sebesar Rp137,6 miliar, dan pendapatan lain-lain senilai Rp205,18 miliar.

MAPI mencatatkan peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp25,12 triliun. Beban pokok pendapatan ini naik 15,83% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp21,6 triliun.

Laba kotor MAPI pun tercatat meningkat 11,24% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp17,95 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp16,14 triliun pada 2024.

Alhasil, laba bersih MAPI juga meningkat menjadi Rp2,23 triliun sepanjang tahun 2025. Laba bersih ini naik 26,22% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp1,76 triliun.