Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kian memperluas sumber pertumbuhan baru yang mampu menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) lebih luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat penerimaan devisa dengan kembali mendorong salah satu sektor yang ditempatkan di garis depan, yakni pariwisata.

Namun, paradigma yang dibangun tidak lagi semata mengejar jumlah wisatawan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya tengah menyiapkan pendekatan baru yakni menjadikan pariwisata, penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif sebagai satu ekosistem ekonomi terintegrasi yang didukung oleh pengelolaan investasi negara melalui Danantara.

Arah baru tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.

Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berbicara mengenai transformasi BUMN semata, melainkan juga menyiapkan sektor-sektor ekonomi baru untuk menopang pertumbuhan nasional pada dekade mendatang.

Pilihan terhadap sektor pariwisata bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor ini telah kembali pulih pascapandemi.

Sepanjang Januari-April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pariwisata mencatat devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar, tumbuh 6,3% secara tahunan.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata telah kembali menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, sektor ini bahkan sempat menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah minyak sawit mentah (CPO), dengan kontribusi mencapai sekitar US$16,9 miliar pada 2019.

Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional Indonesia

*Khusus 2026 merupakan capaian sementara.

Sumber: BPS, Kementerian Pariwisata, Kemenkeu (diolah)

Meski begitu, tantangan struktural yang selama ini membelit pariwisata Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. Jumlah wisatawan asing masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Infrastruktur pendukung belum merata. Konektivitas transportasi masih mahal. Belanja wisatawan relatif rendah dibandingkan destinasi premium global. Di sinilah pemerintah melihat perlunya reposisi besar-besaran.

Mengejar Ketertinggalan dari Negara Tetangga

Salah satu persoalan utama yang disoroti pemerintah adalah masih rendahnya posisi Indonesia dibandingkan negara-negara Asean dalam perebutan pasar wisata global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengakui Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan beberapa negara tetangga.

"Ya pertama kita melihatnya dua ya, pertama dari tidak hanya dari jumlah pariwisatanya saja, memang kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia kan kita memang, dibandingkan mohon maaf negara-negara Asean, masih tertinggal cukup lumayan jauh ya, dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar refleksi subjektif. Data Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Tourism) menunjukkan Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara pada 2025. Malaysia mendekati 29 juta wisatawan, sedangkan Singapura mencatat lebih dari 16 juta kunjungan.

Sebaliknya, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, kekayaan budaya terbesar di kawasan, serta bentang alam yang sangat beragam, masih berupaya mengembalikan tingkat kunjungan ke level sebelum pandemi yang mencapai 16,1 juta wisatawan pada 2019.

Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Negara ASEAN

Sumber: Asean Statistic, UN Tourism (diolah)

Laporan World Economic Forum melalui Travel and Tourism Development Index menempatkan Indonesia memiliki daya tarik sumber daya alam dan budaya yang sangat tinggi.

Namun, indikator infrastruktur jasa wisata, transportasi, hingga keberlanjutan lingkungan masih tertinggal dibandingkan sejumlah pesaing regional.

Oleh karena itu, pemerintah kini mulai mengubah pendekatan pembangunan pariwisata dari berbasis destinasi tunggal menjadi pengembangan ekosistem menyeluruh. Rosan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Iya, memang kalau dilihat kan potensi, tadi kita juga bicara di dalam, potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi. Kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan, baik kembali lagi secara menyeluruh, tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga kan dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya, nah itu semua kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Oleh karena itu, Rosan menekankan perlunya identifikasi destinasi baru yang dapat dikembangkan secara lebih fokus.

"Jadi itu akan diidentifikasikan, nanti recananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata, yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," katanya.

Keterlibatan Danantara membuka kemungkinan lahirnya model investasi baru dalam pembangunan destinasi. Jika selama ini pembangunan kawasan wisata sangat bergantung pada APBN, ke depan pendanaan dapat bersumber dari optimalisasi aset negara, kemitraan investasi, maupun skema pembiayaan jangka panjang.

Danantara dan Taruhan Menciptakan Mesin Pertumbuhan Baru

Pembentukan Danantara sejak awal memang tidak hanya dimaksudkan sebagai konsolidator aset BUMN. Pemerintah menempatkan lembaga ini sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi lebih besar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arah tersebut secara eksplisit.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ucapnya.

Menurut Teddy, pertemuan Presiden dengan Rosan juga membahas agenda yang lebih luas. Yang menarik, sektor-sektor baru yang dimaksud tidak terbatas pada industri manufaktur atau hilirisasi sumber daya alam.

"Salah satunya, peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," tandas Teddy.

Pilihan pemerintah untuk memasukkan event olahraga, konser musik, dan industri kreatif ke dalam strategi pertumbuhan nasional mencerminkan perubahan paradigma pembangunan ekonomi.

Secara global, ekonomi berbasis pengalaman (experience economy) memang berkembang sangat pesat. Konsultan PwC memperkirakan kontribusi industri hiburan dan media global akan melampaui US$3 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Industri konser musik, olahraga, festival, dan pertunjukan budaya menjadi salah satu motor utamanya.

Indonesia memiliki modal besar di sektor tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan dominasi generasi muda, pasar domestik sangat potensial.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan penyelenggaraan event mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. MotoGP Mandalika, misalnya, menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dan meningkatkan tingkat hunian hotel secara drastis selama penyelenggaraan. Demikian pula berbagai festival budaya dan musik yang mampu menarik wisatawan lintas daerah.

Kementerian Pariwisata sebelumnya mencatat penyelenggaraan event nasional sepanjang 2025 menghasilkan perputaran ekonomi puluhan triliun rupiah. Efeknya tidak hanya dirasakan pelaku perhotelan, tetapi juga UMKM, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pekerja informal.

Dalam perspektif ekonomi regional, event menjadi instrumen penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja.

Model inilah yang tampaknya ingin diperbesar melalui keterlibatan Danantara. Dengan dukungan pendanaan yang lebih kuat, Indonesia berpeluang menarik lebih banyak event internasional, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan daya saing destinasi.

Kendati demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada tata kelola. Pengalaman masa lalu memperlihatkan tidak semua event mampu menghasilkan dampak ekonomi berkelanjutan. Tanpa integrasi dengan destinasi, konektivitas, dan ekosistem bisnis lokal, event hanya menjadi aktivitas sesaat.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi investasi, dan evaluasi berbasis data menjadi prasyarat utama keberhasilan strategi tersebut.

Pergeseran Strategi: Dari Mengejar Kuantitas Menuju Quality Tourism

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak otomatis menghasilkan manfaat ekonomi optimal. Karena itu, transformasi menuju quality tourism kini menjadi strategi utama.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai capaian pariwisata sepanjang awal 2026 menunjukkan sinyal yang menggembirakan.

Dia menjabarkan bahwa capaian sektor pariwisata hingga April 2026 menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau meningkat 6,3 persen secara tahunan.

Lebih jauh, Ni Luh melanjutkan bahwa pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kualitas belanja wisatawan.

"Yang juga menggembirakan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan. Ini menunjukkan bahwa yang meningkat bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi juga kualitas belanja wisatawan yang datang ke Indonesia," ujarnya kepada Bisnis.

Kenaikan rata-rata pengeluaran tersebut penting dicermati. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dikritik terlalu fokus mengejar volume kunjungan tanpa memperhatikan kualitas belanja.

Sebagai perbandingan, belanja wisatawan asing di sejumlah destinasi premium seperti Singapura atau Jepang bisa mencapai beberapa ribu dolar AS per perjalanan. Artinya, peningkatan spending memiliki potensi menghasilkan devisa lebih besar tanpa harus membebani kapasitas destinasi secara berlebihan.

Konsep quality tourism sendiri mulai menjadi tren global pascapandemi. Wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman autentik, keberlanjutan, keamanan, serta personalisasi perjalanan.

Ni Luh menegaskan pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah, tetapi kini pemerintah juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia.

“Kami juga mempercepat transformasi menuju quality tourism. Fokus kami tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan. Karena itu, kami terus mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan (length of stay), peningkatan pengeluaran wisatawan (spending), serta penyebaran kunjungan ke lebih banyak destinasi," tuturnya.

Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Meskipunpun kinerja pariwisata menunjukkan tren positif, tetapi risiko eksternal tetap membayangi. Perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian pasar keuangan berpotensi memengaruhi mobilitas wisata internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook terbaru memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih melambat dibandingkan rata-rata historis. Ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan turut memengaruhi perilaku konsumsi dan perjalanan.

Pemerintah menyadari kerentanan tersebut. Sebagai respons, Ni Luh menegaskan bahwa pemerintah menempuh strategi diversifikasi pasar.

"Oleh karena itu, pemerintah menempuh beberapa strategi utama untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun 2026. Pertama, melakukan diversifikasi pasar wisatawan mancanegara. Kami memperkuat promosi dan kerja sama pemasaran pada pasar-pasar yang terbukti resilien dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti Australia, Malaysia, Singapura, China, India, Jepang, dan Korea Selatan," imbuh Ni Luh.

Strategi ini penting karena selama ini struktur pasar wisatawan Indonesia relatif terkonsentrasi. Ketergantungan berlebihan pada beberapa negara tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan ekonomi atau geopolitik.

China, misalnya, pernah menjadi salah satu pasar terbesar sebelum pandemi. Namun pembatasan mobilitas berkepanjangan menyebabkan kunjungan dari negara tersebut merosot drastis. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi langkah strategis.

Menurutnya, strategi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu sekaligus memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap gejolak global. Selain itu, pasar jarak dekat juga menjadi prioritas.

"Sejalan dengan tren global, kami juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia," katanya.

Secara empiris, wisatawan dari negara tetangga memang terbukti lebih cepat pulih pascapandemi. Kedekatan geografis membuat biaya perjalanan lebih murah, frekuensi penerbangan lebih tinggi, dan sensitivitas terhadap krisis relatif lebih rendah.

Namun, keberhasilan diversifikasi pasar tetap bergantung pada kualitas promosi, kemudahan visa, konektivitas udara, serta daya tarik produk wisata.

Tiket Pesawat Mahal dan Konektivitas: Persoalan Lama yang Belum Tuntas

Di tengah optimisme pemerintah, pelaku industri mengingatkan bahwa tantangan fundamental masih membayangi. Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai faktor keamanan dan konektivitas tetap menjadi penentu utama minat wisatawan.

"Di tengah situasi geo politik yang tidak menentu saat ini faktor kondusifitas dan tersedianya layanan transportasi udara yang aman dan nyaman menjadi faktor yang paling mempengaruhi minat wisatawan utk berkunjung ke suatu kawasan," ucapnya kepada Bisnis.

Menurutnya, promosi destinasi baru saja tidak cukup. Perlunya penguatan serta tersedianya fasilitas yang memadai dengan harga yang bersaing.

Budijanto mengungkapkan, tingginya harga tiket domestik memang masih menjadi salah satu kendala bagi pariwisata terutama bagi domestic traveller padahal pariwisata domestik inilah yang diharapkan bisa mengisi okupansi diluar jadwal musim liburan.

Persoalan mahalnya tiket pesawat sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Keterbatasan armada, biaya avtur, struktur pasar penerbangan, serta tingginya biaya operasional menjadi faktor penyebab. Padahal, wisatawan nusantara memegang peran sangat penting bagi keberlanjutan industri.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai ratusan juta perjalanan setiap tahun. Kontribusi belanja wisatawan domestik bahkan jauh lebih besar dibandingkan wisatawan mancanegara.

Kinerja Utama Sektor Pariwisata Indonesia 2026

Sumber: Kementerian Pariwisata (diolah)

Ketika kunjungan wisatawan asing melambat, pasar domestik menjadi bantalan utama industri. Karena itu, keterjangkauan transportasi menjadi isu strategis.

Budijanto berharap adanya dukungan pemerintah. Menurutnya, dengan adanya insentif dari pemerintah diharapkan akan memberikan dorongan bagi minat wisatawan di dalam negeri.

Insentif tersebut dapat berbentuk pengurangan biaya operasional maskapai, stimulus penerbangan ke destinasi prioritas, maupun dukungan fiskal untuk mendorong mobilitas wisatawan.

“Penguatan konektivitas antardaerah juga menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengembangkan destinasi baru. Tanpa akses transportasi yang memadai, destinasi potensial akan sulit berkembang meskipun memiliki daya tarik tinggi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Industri Aviasi, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebut jumlah kunjungan wisatawan Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia hingga Vietnam. Padahal, aset pariwisata alias sumber daya yang dimiliki Indonesia terbilang besar.

Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary InJourney, Yudhistira Setiawan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan aset pariwisata yang melampaui banyak negara Asia Tenggara.

Sayangnya, Yudhistira mengungkap Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dari sisi kunjungan wisatawan.

“Indonesia itu memiliki aset pariwisata yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi ketika kita konversi ke dalam kunjungan wisatawan, Indonesia itu menjadi yang terendah. Bahkan sekarang posisi kelima di bawah Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam,” kata Yudhistira dalam acara Indonesia Tourism Outlook 2026, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, Yudhistira menuturkan, kedatangan wisatawan di Indonesia lebih rendah dengan masa tinggal yang lebih pendek dan pengeluaran per pengunjung yang juga lebih rendah.

“Kenapa kita memiliki aset yang sedemikian indah, sedemikian banyak, tetapi kunjungan wisatawannya sangat minim,” imbuhnya.

Menurut Yudhistira, kondisi tersebut menunjukkan potensi ekonomi sektor pariwisata belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu, dia menilai perlu adanya percepatan guna mendukung mobilitas wisatawan.

Adapun, Yudhistira menyampaikan InJourney telah menyiapkan enam pilar pengembangan pariwisata nasional, yang terdiri atas pembangunan atraksi dan program, penguatan destinasi unggulan, peningkatan konektivitas penerbangan, pembangunan infrastruktur, penerapan pariwisata berkelanjutan, hingga pengembangan talenta.

Dalam hal infrastruktur, Yudhistira menyebut perlu adanya perbaikan hingga pengembangan agar wisatawan dapat lebih mudah mencapai destinasi wisata.

Selain itu, dia menambahkan, peningkatan kunjungan wisatawan juga menjadi faktor penting untuk menarik investasi baru di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yang mencakup Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

“Kalau kita bicara destinasi, kita bicara mengenai positioning dari masing-masing destinasi, di situlah nanti bagaimana investasi itu dapat masuk untuk ikut mengembangkan destinasi tersebut,” pungkasnya.