Bisnis.com, JAKARTA — Momen libur sekolah pertengahan tahun diperkirakan menjadi katalis positif bagi sejumlah emiten di sektor konsumsi, ritel, transportasi, hingga pariwisata.

Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas belanja keluarga selama masa liburan dinilai berpotensi mendongkrak kinerja emiten-emiten yang memiliki eksposur langsung terhadap belanja rekreasi dan perjalanan.

Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis mengatakan libur sekolah merupakan salah satu katalis musiman yang secara historis mampu mendorong konsumsi masyarakat.

Selama periode tersebut, masyarakat cenderung meningkatkan aktivitas wisata, mengunjungi keluarga, hingga berbelanja kebutuhan sekunder.

"Permintaan terhadap transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan biasanya meningkat selama periode liburan sekolah," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2026).

Menurut Alrich, kondisi tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan emiten yang bergerak di sektor konsumsi, transportasi, pariwisata, dan rekreasi.

Namun demikian, dampaknya umumnya lebih terlihat pada kinerja kuartalan dan belum tentu mengubah fundamental perusahaan secara signifikan dalam jangka panjang.

Sejumlah sektor diperkirakan menjadi penerima manfaat utama dari peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada sektor transportasi dan jalan tol, kenaikan volume perjalanan selama masa liburan berpotensi meningkatkan jumlah penumpang maupun lalu lintas kendaraan.

"Emiten yang terkait antara lain BIRD dan JSMR," kata Alrich.

Sementara itu, sektor konsumsi dan ritel juga diperkirakan menikmati lonjakan permintaan.

Aktivitas belanja keluarga, khususnya untuk kebutuhan rekreasi dan produk discretionary seperti pakaian, alas kaki, hingga perlengkapan gaya hidup, cenderung meningkat selama musim liburan.

Beberapa emiten yang dinilai berpotensi mendapatkan sentimen positif antara lain MAPI, MAPA, dan ACES.

Dari sisi rekomendasi, Phintraco Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dengan area masuk di atas Rp2.900 per saham. Target harga pertama berada di level Rp3.150 dan target kedua Rp3.300, dengan batas stop loss di bawah Rp2.800.

Senada, analis Mirae Asset Sekuritas Rully menyebut libur sekolah dapat menjadi penopang konsumsi rumah tangga di tengah berbagai sentimen global yang masih membayangi pasar keuangan.

"Secara domestik, momen libur sekolah biasanya mendukung konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pariwisata, transportasi, ritel, dan makanan-minuman karena ada peningkatan aktivitas bepergian dan belanja keluarga," ujarnya.

Meski demikian, Rully menilai dampak positif tersebut tidak bersifat spektakuler. Namun setidaknya dapat membantu menahan pelemahan sentimen pasar yang dipengaruhi faktor eksternal.

Menurutnya, emiten yang paling sering menikmati sentimen musiman libur sekolah adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata, konsumsi, dan ritel.

Di antaranya pengelola pusat perbelanjaan dan ritel discretionary seperti MAPI, serta emiten consumer seperti AMRT.

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi. Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

Tantangan

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi.

Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

"Tantangan terbesar setelah periode libur sekolah adalah normalisasi permintaan. Aktivitas konsumsi dan mobilitas yang meningkat selama masa liburan berpotensi kembali ke level normal pada bulan berikutnya," ujar Alrich.

Selain itu, Rully menambahkan bahwa arah pasar ke depan masih akan dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti pergerakan dolar AS, kebijakan suku bunga global, arus dana asing, hingga isu terkait klasifikasi pasar oleh MSCI.

Investor perlu memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan, kualitas laba pada semester II/2026, efisiensi biaya, kekuatan arus kas, arah kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan dana asing, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk strategi investasi, para analis menilai saham-saham yang diuntungkan oleh momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk perdagangan jangka pendek.

Adapun untuk investasi jangka menengah hingga panjang, fokus tetap diarahkan pada emiten yang memiliki fundamental kuat, pertumbuhan laba berkelanjutan, dan valuasi yang masih menarik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, meminta agar usulan penambahan negara penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK) dievaluasi secara matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Hendarsam, kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih relevan dan cukup untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Penambahan negara penerima bebas visa, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip selektif serta mempertimbangkan asas timbal balik atau resiprokal.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan pengalaman Indonesia pada 2016 menunjukkan bahwa pemberian BVK kepada 156 negara tidak secara signifikan meningkatkan devisa negara. Sebaliknya, setelah kebijakan tersebut diperketat, pendapatan dari sektor terkait justru mengalami peningkatan.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menyoroti kualitas wisatawan yang masuk ke Indonesia. Menurut Hendarsam, sejumlah wisatawan asing yang memanfaatkan fasilitas bebas visa tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal karena cenderung menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Hendarsam menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pelanggaran keimigrasian dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta keamanan.

Dari sisi kedaulatan ekonomi, Ditjen Imigrasi juga mencermati adanya fenomena WNA yang mulai memasuki sektor-sektor pekerjaan yang semestinya menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal.

Menurutnya, kebijakan visa juga harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan antarnegara. Pasalnya, warga negara Indonesia umumnya masih harus melalui proses dan biaya tertentu ketika mengajukan visa ke berbagai negara tujuan.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," katanya.

Lebih lanjut, Hendarsam menilai aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dia mencontohkan munculnya isu peringatan perjalanan (travel warning) terhadap sejumlah destinasi wisata yang dapat memengaruhi minat wisatawan mancanegara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga agar wisatawan berkualitas merasa aman dan nyaman berkunjung ke Indonesia.

Selain faktor keamanan, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan utama. Hendarsam mengibaratkan perluasan BVK seperti membuka keran air yang lebih besar, sementara kapasitas infrastruktur pendukung, termasuk pengawasan dan transportasi, belum sepenuhnya siap.

"Kalau kerannya dibuka lebar tetapi pipanya masih kecil, arus yang masuk tidak akan terserap dengan baik. Karena itu, perlu ada kesiapan yang matang sebelum kebijakan diperluas," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa kebijakan bebas visa ke depan harus tetap mengutamakan prinsip selective policy guna menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan, keamanan nasional, dan kepentingan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal pemulihan pariwisata Indonesia dari dampak gejolak global mulai menguat pada semester II/2026. Pemangku kepentingan berupaya menjaga pergerakan wisatawan di tengah pertanda deeskalasi geopolitik global, meskipun faktor daya beli domestik tak luput dari kewaspadaan.

Pemerintah menilai prospek sektor pariwisata tetap positif sebagai salah satu pilar strategis pembangunan nasional. Dalam pembukaan Travel Meet Asia 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyampaikan bahwa industri pariwisata dunia masih tumbuh solid.

Dia menukil data UN Tourism bahwa kedatangan wisatawan internasional secara global mencapai 1,52 miliar pada 2025, atau meningkat lebih dari 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia juga berada di atas tren tersebut.

“Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,8% pada periode yang sama, jauh melampaui rata-rata global,” kata Widiyanti di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, dia menyebut sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar US$18,27 miliar, tertinggi sepanjang sejarah Tanah Air. Pariwisata juga menopang sekitar 25,9 juta lapangan kerja serta memperkuat ekonomi daerah melalui lebih dari 6.200 desa wisata yang berkembang di berbagai wilayah.

Ke depan, dia menyebut bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mendorong pariwisata berkualitas yang memberi nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya lokal.

"Kami mengundang para pembeli, penjual, dan mitra internasional untuk terus memilih Indonesia sebagai destinasi pilihan dan menjajaki peluang kolaborasi baru," ujar Widiyanti.

Dari kacamata pelaku usaha, rentetan dampak gejolak politik di Timur Tengah tak bisa dipungkiri berdampak terhadap sektor pariwisata pada semester I/2026. Namun, pelaku usaha cenderung optimistis dalam menyongsong paruh kedua tahun ini lantaran sejumlah faktor.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berimbas terhadap biaya logistik dan operasional hotel pada semester I/2026, khususnya bahan baku makanan. Harga BBM yang secara efektif terjadi sejak April 2026 menimbulkan dampak akumulatif pada periode Mei dan Juni.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan itu terasa. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," katanya saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) di pasar utama yang terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapispending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Hariyadi lantas menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah katalis positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air. Pertama, perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga. Strategi pergeseran pasar ke segmen perjalanan pendek aliasshort-hauljuga dinilai efektif dalam meredam faktor global.

“Semester I ada pengaruh perang Iran yang berdampak terhadap jumlah kunjungan ke Indonesia secara keseluruhan, tetapi semester II pasti akan lebih baik. Kita bersyukur wisatawan seperti dari Malaysia dan India itu banyak masuk, jadi banyak tertolong dari situ,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa performa pariwisata Tanah Air pada semester I/2026 masih ditopang oleh banyaknya momentum libur panjang dan hingga Hari Raya Idulfitri yang berlangsung lebih awal, ditambah dampak promosi yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.

Menurutnya, pelaku usaha pariwisata masih mengamati dampak perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah terhadap arus perjalanan wisatawan menuju Indonesia. Menyongsong semester II/2026, dia menyebut promosi terhadap pasar wisatawan dari Asia Tenggara dan Asia lainnya akan terus didorong lantaran terbukti membuahkan hasil positif.

“Memang ada peningkatan kunjungan, terutama dari Malaysia dan Singapura. Saya rasa akan tetap akan dilakukan, karena kalau bagus, kenapa tidak,” ujar Budijanto saat ditemui terpisah.

Meski begitu, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap anggaran promosi dinilai membuat Indonesia belum leluasa menggarap pasar-pasar wisata baru.

Di samping itu, dia mendorong agar pemerintah mulai mempercepat sejumlah kebijakan yang dinilai mampu meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air. Hal ini mencakup penyederhanaan administratif dan kemudahan layanan bebas visa kunjungan, sebagaimana yang telah dilakukan negara-negara lainnya.

Budijanto juga menggarisbawahi faktor daya beli masyarakat yang berdampak terhadap geliat pariwisata, khususnya wisatawan nusantara (wisnus). Dia berharap agar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga harga BBM dapat terkendali, sehingga masyarakat dapat menjangkau paket-paket wisata yang tersedia.

“Kita berharap lebih banyak pariwisata yang berkualitas, jadi bukan hanya ramai. Orang juga berbelanja, tinggal di hotel, dan sebagainya, supaya daerah itu terangkat perekonomiannya,” tutur Budijanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kian memperluas sumber pertumbuhan baru yang mampu menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) lebih luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat penerimaan devisa dengan kembali mendorong salah satu sektor yang ditempatkan di garis depan, yakni pariwisata.

Namun, paradigma yang dibangun tidak lagi semata mengejar jumlah wisatawan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya tengah menyiapkan pendekatan baru yakni menjadikan pariwisata, penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif sebagai satu ekosistem ekonomi terintegrasi yang didukung oleh pengelolaan investasi negara melalui Danantara.

Arah baru tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.

Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berbicara mengenai transformasi BUMN semata, melainkan juga menyiapkan sektor-sektor ekonomi baru untuk menopang pertumbuhan nasional pada dekade mendatang.

Pilihan terhadap sektor pariwisata bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor ini telah kembali pulih pascapandemi.

Sepanjang Januari-April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pariwisata mencatat devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar, tumbuh 6,3% secara tahunan.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata telah kembali menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, sektor ini bahkan sempat menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah minyak sawit mentah (CPO), dengan kontribusi mencapai sekitar US$16,9 miliar pada 2019.

Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional Indonesia

*Khusus 2026 merupakan capaian sementara.

Sumber: BPS, Kementerian Pariwisata, Kemenkeu (diolah)

Meski begitu, tantangan struktural yang selama ini membelit pariwisata Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. Jumlah wisatawan asing masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Infrastruktur pendukung belum merata. Konektivitas transportasi masih mahal. Belanja wisatawan relatif rendah dibandingkan destinasi premium global. Di sinilah pemerintah melihat perlunya reposisi besar-besaran.

Mengejar Ketertinggalan dari Negara Tetangga

Salah satu persoalan utama yang disoroti pemerintah adalah masih rendahnya posisi Indonesia dibandingkan negara-negara Asean dalam perebutan pasar wisata global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengakui Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan beberapa negara tetangga.

"Ya pertama kita melihatnya dua ya, pertama dari tidak hanya dari jumlah pariwisatanya saja, memang kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia kan kita memang, dibandingkan mohon maaf negara-negara Asean, masih tertinggal cukup lumayan jauh ya, dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar refleksi subjektif. Data Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Tourism) menunjukkan Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara pada 2025. Malaysia mendekati 29 juta wisatawan, sedangkan Singapura mencatat lebih dari 16 juta kunjungan.

Sebaliknya, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, kekayaan budaya terbesar di kawasan, serta bentang alam yang sangat beragam, masih berupaya mengembalikan tingkat kunjungan ke level sebelum pandemi yang mencapai 16,1 juta wisatawan pada 2019.

Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Negara ASEAN

Sumber: Asean Statistic, UN Tourism (diolah)

Laporan World Economic Forum melalui Travel and Tourism Development Index menempatkan Indonesia memiliki daya tarik sumber daya alam dan budaya yang sangat tinggi.

Namun, indikator infrastruktur jasa wisata, transportasi, hingga keberlanjutan lingkungan masih tertinggal dibandingkan sejumlah pesaing regional.

Oleh karena itu, pemerintah kini mulai mengubah pendekatan pembangunan pariwisata dari berbasis destinasi tunggal menjadi pengembangan ekosistem menyeluruh. Rosan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Iya, memang kalau dilihat kan potensi, tadi kita juga bicara di dalam, potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi. Kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan, baik kembali lagi secara menyeluruh, tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga kan dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya, nah itu semua kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Oleh karena itu, Rosan menekankan perlunya identifikasi destinasi baru yang dapat dikembangkan secara lebih fokus.

"Jadi itu akan diidentifikasikan, nanti recananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata, yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," katanya.

Keterlibatan Danantara membuka kemungkinan lahirnya model investasi baru dalam pembangunan destinasi. Jika selama ini pembangunan kawasan wisata sangat bergantung pada APBN, ke depan pendanaan dapat bersumber dari optimalisasi aset negara, kemitraan investasi, maupun skema pembiayaan jangka panjang.

Danantara dan Taruhan Menciptakan Mesin Pertumbuhan Baru

Pembentukan Danantara sejak awal memang tidak hanya dimaksudkan sebagai konsolidator aset BUMN. Pemerintah menempatkan lembaga ini sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi lebih besar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arah tersebut secara eksplisit.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ucapnya.

Menurut Teddy, pertemuan Presiden dengan Rosan juga membahas agenda yang lebih luas. Yang menarik, sektor-sektor baru yang dimaksud tidak terbatas pada industri manufaktur atau hilirisasi sumber daya alam.

"Salah satunya, peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," tandas Teddy.

Pilihan pemerintah untuk memasukkan event olahraga, konser musik, dan industri kreatif ke dalam strategi pertumbuhan nasional mencerminkan perubahan paradigma pembangunan ekonomi.

Secara global, ekonomi berbasis pengalaman (experience economy) memang berkembang sangat pesat. Konsultan PwC memperkirakan kontribusi industri hiburan dan media global akan melampaui US$3 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Industri konser musik, olahraga, festival, dan pertunjukan budaya menjadi salah satu motor utamanya.

Indonesia memiliki modal besar di sektor tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan dominasi generasi muda, pasar domestik sangat potensial.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan penyelenggaraan event mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. MotoGP Mandalika, misalnya, menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dan meningkatkan tingkat hunian hotel secara drastis selama penyelenggaraan. Demikian pula berbagai festival budaya dan musik yang mampu menarik wisatawan lintas daerah.

Kementerian Pariwisata sebelumnya mencatat penyelenggaraan event nasional sepanjang 2025 menghasilkan perputaran ekonomi puluhan triliun rupiah. Efeknya tidak hanya dirasakan pelaku perhotelan, tetapi juga UMKM, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pekerja informal.

Dalam perspektif ekonomi regional, event menjadi instrumen penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja.

Model inilah yang tampaknya ingin diperbesar melalui keterlibatan Danantara. Dengan dukungan pendanaan yang lebih kuat, Indonesia berpeluang menarik lebih banyak event internasional, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan daya saing destinasi.

Kendati demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada tata kelola. Pengalaman masa lalu memperlihatkan tidak semua event mampu menghasilkan dampak ekonomi berkelanjutan. Tanpa integrasi dengan destinasi, konektivitas, dan ekosistem bisnis lokal, event hanya menjadi aktivitas sesaat.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi investasi, dan evaluasi berbasis data menjadi prasyarat utama keberhasilan strategi tersebut.

Pergeseran Strategi: Dari Mengejar Kuantitas Menuju Quality Tourism

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak otomatis menghasilkan manfaat ekonomi optimal. Karena itu, transformasi menuju quality tourism kini menjadi strategi utama.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai capaian pariwisata sepanjang awal 2026 menunjukkan sinyal yang menggembirakan.

Dia menjabarkan bahwa capaian sektor pariwisata hingga April 2026 menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau meningkat 6,3 persen secara tahunan.

Lebih jauh, Ni Luh melanjutkan bahwa pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kualitas belanja wisatawan.

"Yang juga menggembirakan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan. Ini menunjukkan bahwa yang meningkat bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi juga kualitas belanja wisatawan yang datang ke Indonesia," ujarnya kepada Bisnis.

Kenaikan rata-rata pengeluaran tersebut penting dicermati. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dikritik terlalu fokus mengejar volume kunjungan tanpa memperhatikan kualitas belanja.

Sebagai perbandingan, belanja wisatawan asing di sejumlah destinasi premium seperti Singapura atau Jepang bisa mencapai beberapa ribu dolar AS per perjalanan. Artinya, peningkatan spending memiliki potensi menghasilkan devisa lebih besar tanpa harus membebani kapasitas destinasi secara berlebihan.

Konsep quality tourism sendiri mulai menjadi tren global pascapandemi. Wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman autentik, keberlanjutan, keamanan, serta personalisasi perjalanan.

Ni Luh menegaskan pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah, tetapi kini pemerintah juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia.

“Kami juga mempercepat transformasi menuju quality tourism. Fokus kami tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan. Karena itu, kami terus mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan (length of stay), peningkatan pengeluaran wisatawan (spending), serta penyebaran kunjungan ke lebih banyak destinasi," tuturnya.

Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Meskipunpun kinerja pariwisata menunjukkan tren positif, tetapi risiko eksternal tetap membayangi. Perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian pasar keuangan berpotensi memengaruhi mobilitas wisata internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook terbaru memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih melambat dibandingkan rata-rata historis. Ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan turut memengaruhi perilaku konsumsi dan perjalanan.

Pemerintah menyadari kerentanan tersebut. Sebagai respons, Ni Luh menegaskan bahwa pemerintah menempuh strategi diversifikasi pasar.

"Oleh karena itu, pemerintah menempuh beberapa strategi utama untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun 2026. Pertama, melakukan diversifikasi pasar wisatawan mancanegara. Kami memperkuat promosi dan kerja sama pemasaran pada pasar-pasar yang terbukti resilien dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti Australia, Malaysia, Singapura, China, India, Jepang, dan Korea Selatan," imbuh Ni Luh.

Strategi ini penting karena selama ini struktur pasar wisatawan Indonesia relatif terkonsentrasi. Ketergantungan berlebihan pada beberapa negara tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan ekonomi atau geopolitik.

China, misalnya, pernah menjadi salah satu pasar terbesar sebelum pandemi. Namun pembatasan mobilitas berkepanjangan menyebabkan kunjungan dari negara tersebut merosot drastis. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi langkah strategis.

Menurutnya, strategi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu sekaligus memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap gejolak global. Selain itu, pasar jarak dekat juga menjadi prioritas.

"Sejalan dengan tren global, kami juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia," katanya.

Secara empiris, wisatawan dari negara tetangga memang terbukti lebih cepat pulih pascapandemi. Kedekatan geografis membuat biaya perjalanan lebih murah, frekuensi penerbangan lebih tinggi, dan sensitivitas terhadap krisis relatif lebih rendah.

Namun, keberhasilan diversifikasi pasar tetap bergantung pada kualitas promosi, kemudahan visa, konektivitas udara, serta daya tarik produk wisata.

Tiket Pesawat Mahal dan Konektivitas: Persoalan Lama yang Belum Tuntas

Di tengah optimisme pemerintah, pelaku industri mengingatkan bahwa tantangan fundamental masih membayangi. Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai faktor keamanan dan konektivitas tetap menjadi penentu utama minat wisatawan.

"Di tengah situasi geo politik yang tidak menentu saat ini faktor kondusifitas dan tersedianya layanan transportasi udara yang aman dan nyaman menjadi faktor yang paling mempengaruhi minat wisatawan utk berkunjung ke suatu kawasan," ucapnya kepada Bisnis.

Menurutnya, promosi destinasi baru saja tidak cukup. Perlunya penguatan serta tersedianya fasilitas yang memadai dengan harga yang bersaing.

Budijanto mengungkapkan, tingginya harga tiket domestik memang masih menjadi salah satu kendala bagi pariwisata terutama bagi domestic traveller padahal pariwisata domestik inilah yang diharapkan bisa mengisi okupansi diluar jadwal musim liburan.

Persoalan mahalnya tiket pesawat sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Keterbatasan armada, biaya avtur, struktur pasar penerbangan, serta tingginya biaya operasional menjadi faktor penyebab. Padahal, wisatawan nusantara memegang peran sangat penting bagi keberlanjutan industri.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai ratusan juta perjalanan setiap tahun. Kontribusi belanja wisatawan domestik bahkan jauh lebih besar dibandingkan wisatawan mancanegara.

Kinerja Utama Sektor Pariwisata Indonesia 2026

Sumber: Kementerian Pariwisata (diolah)

Ketika kunjungan wisatawan asing melambat, pasar domestik menjadi bantalan utama industri. Karena itu, keterjangkauan transportasi menjadi isu strategis.

Budijanto berharap adanya dukungan pemerintah. Menurutnya, dengan adanya insentif dari pemerintah diharapkan akan memberikan dorongan bagi minat wisatawan di dalam negeri.

Insentif tersebut dapat berbentuk pengurangan biaya operasional maskapai, stimulus penerbangan ke destinasi prioritas, maupun dukungan fiskal untuk mendorong mobilitas wisatawan.

“Penguatan konektivitas antardaerah juga menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengembangkan destinasi baru. Tanpa akses transportasi yang memadai, destinasi potensial akan sulit berkembang meskipun memiliki daya tarik tinggi,” tandasnya.

Denpasar (ANTARA) -

“Realisasi itu mencapai hampir 29 persen dari pagu Rp24,3 triliun,” kata Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di sela diskusi Bali Fiscal Insight di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia mencatat seluruh jenis penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif secara tahunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 25/29 Badan mencapai Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,71 persen, PPh 25/29 Orang Pribadi mencapai Rp313,63 miliar atau naik 19,3 persen.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1,76 triliun atau naik 23,60 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp760 juta yang tumbuh 262,42 persen.

Sedangkan dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penopang terbesar penerimaan pajak di Bali sebesar Rp1,24 triliun atau tumbuh 17,7 persen, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp1,14 triliun atau tumbuh 16,34 persen serta aktivitas keuangan dan asuransi sebesar Rp969,1 miliar atau tumbuh 13,79 persen.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Provinsi Bali yang diwakili Kepala DJP Bali Darmawan tetap optimis hingga akhir 2026 dengan pencapaian pajak di Pulau Dewata meski situasi geopolitik dunia diwarnai dinamika.

Optimisme itu menurut dia, berasal dari beberapa indikator menunjukkan yang menunjukkan tanda perbaikan di antaranya dari sisi pengiriman logistik minyak mentah hingga kebijakan perdagangan yang tak pasti, kini menunjukkan perbaikan.

“Ekonomi Bali menunjukkan daya tahan meski pun ada volatibilitas global tapi meski menggembirakan tidak bisa lengah karena ekonomi Bali tergantung sektor pariwisata yang memiliki risiko,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, termasuk menjajaki pengembangan konsep sport tourism dan destinasi wisata baru.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi masih memerlukan fokus dan perencanaan yang lebih terintegrasi.

"Potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tetapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan," ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rosan menjelaskan pengembangan pariwisata tidak bisa hanya berfokus pada destinasi semata, melainkan harus mencakup berbagai aspek pendukung seperti logistik, transportasi, aksesibilitas hingga kebersihan.

"Baik kembali lagi secara menyeluruh tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya. Nah itu semua harus dilihat secara keseluruhan," katanya.

Dia mengungkapkan Danantara nantinya akan mengidentifikasi sejumlah destinasi baru yang berpotensi dikembangkan dengan melibatkan investasi dari sovereign wealth fund tersebut.

"Itu akan diidentifikasikan nanti rencananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," ujarnya.

Terkait rencana pengembangan kawasan eks Hotel Sultan di area Gelora Bung Karno (GBK), Rosan tidak menampik kemungkinan kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep sport tourism. Namun, dia menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal.

"Ini mungkin saya masih terlalu early untuk menyampaikan ini, tapi tentu semuanya ada karena memang itu adalah sport. Jadi memang akan GBK ya tetap ada GBK-nya, tetapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard," kata Rosan.

Dia menambahkan, pengembangan kawasan GBK dengan standar kelas dunia diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

Lebih lanjut, Rosan mengakui bahwa kinerja sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi jumlah kunjungan wisatawan maupun belanja wisatawan.

"Kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia, dibandingkan negara-negara Asean masih tertinggal cukup lumayan jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Rosan, strategi pengembangan pariwisata ke depan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan atau average spending.

Dengan pendekatan tersebut, Danantara berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Average spending kita itu baru sekitar US$1.100 mungkin lebih per day. Nah gimana untuk meningkatkan average spending-nya juga. Jadi kita bisa mengambil semua lapisan dari pariwisata, yang lebih mass market tetapi juga yang high end atau yang lebih ke experience," tandas Rosan.

Denpasar (ANTARA) -

“Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald Dungdung Parluhutan dikonfirmasi di Denpasar, Jumat.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah dan mewujudkan kedaulatan rupiah di NKRI.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/2015, transaksi perdagangan internasional dikecualikan dari kewajiban menggunakan mata uang Rupiah.

Pengecualian itu memberi keleluasaan bagi eksportir untuk mencantumkan harga dan menggunakan mata uang asing dalam kontrak internasional.

Meski begitu, regulasi itu belum memasukkan sektor pariwisata dalam pengecualian.

Untuk itu, Ketua Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali Putu Winastra mengharapkan ada ruang yang diberikan untuk mencantumkan harga paket wisata dalam bentuk mata uang asing salah satunya dolar AS.

Sedangkan pembayarannya tetap dilakukan dalam bentuk rupiah sesuai kurs yang berlaku ketika transaksi.

Ia menilai sektor pariwisata dan pelaku di dalamnya ikut berkontribusi memperkuat nilai mata uang rupiah karena melakukan “ekspor” jasa pariwisata.

Namun, saat mata uang dolar AS menguat dan di sisi lain paket pariwisata yang dijual dengan rupiah, lanjut dia, memberikan beban yang besar terhadap operasional perusahaan karena harga kebutuhan sektor pariwisata mengalami kenaikan.

Sedangkan pihaknya juga mengalami dilema apabila mencantumkan harga dalam bentuk dolar AS atau mata uang asing di laman resmi, berpotensi menjadi temuan aparat penegak hukum dan bisa dibawa ke ranah hukum.

Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali menyedot wisatawan mancanegara untuk berlibur sehingga menghasilkan devisa yang sama ketika melakukan ekspor ke luar negeri.

Sedangkan meningkatkan ekspor merupakan salah satu cara memperkuat mata uang rupiah di dalam negeri.

Selama beberapa pekan terakhir mata uang rupiah mengalami pelemahan bahkan menembus angka psikologis lebih dari Rp18 ribu per dolar AS.

Bank Indonesia kemudian mengambil langkah drastis salah satunya menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate yaitu pada Mei 2026 BI menaikkan 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Kemudian naik lagi 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6) dan saat ini naik menjadi 5,75 persen.

Rupiah kemudian sempat menguat, menjauh dari angka Rp18 ribu per dolar AS.

Namun, kinerja rupiah masih fluktuasi karena nilai tukar rupiah pada Jumat pagi bergerak melemah 51 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.845 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya mencapai Rp17.794 per dolar AS.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat penyelenggaraan 38 agenda pariwisata unggulan di berbagai daerah sepanjang awal tahun hingga pertengahan Juni 2026 telah menghasilkan perputaran ekonomi mencapai Rp86,05 miliar. Kegiatan tersebut juga menarik 1,19 juta pengunjung dan melibatkan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI M. Qodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan kontribusi sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus membuka peluang kerja di berbagai wilayah.

"Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung, perputaran ekonomi Rp86,05 miliar, keterlibatan 4.670 pelaku UMKM, serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas," katanya dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Qodari, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus memperluas dampak ekonomi sektor tersebut melalui program Karisma Event Nusantara (KEN). Inisiatif itu diarahkan untuk memperkuat daya saing destinasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis daerah melalui penyelenggaraan berbagai festival dan agenda wisata unggulan.

Kinerja program tersebut tercermin dari realisasi 2025, ketika sebanyak 98 event berhasil menarik 10,8 juta pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi mencapai Rp17,01 triliun. Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan 15.400 UMKM dan memberikan manfaat ekonomi kepada sekitar 219.100 tenaga kerja, pekerja seni, serta komunitas lokal.

Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah menargetkan penyelenggaraan 125 event di 38 provinsi sepanjang 2026. Langkah itu ditempuh seiring dengan kinerja sektor pariwisata yang dinilai tetap kuat dan mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Qodari menegaskan pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan devisa, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan ekonomi.

Dia menambahkan, penguatan desa wisata dan ekonomi berbasis komunitas menjadi bagian penting dalam implementasi agenda pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

“Pariwisata merupakan salah satu pilar yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karena itulah, sektor ini menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi senilai sedikitnya Rp1,45 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II/2026.

Insentif tersebut difokuskan pada dua periode dengan potensi pergerakan masyarakat tertinggi, yakni masa libur sekolah pertengahan tahun serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), guna mendorong konsumsi domestik dan aktivitas pariwisata.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kebijakan itu dirancang untuk memperkuat perputaran ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

"Memasuki semester II/2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).

Pada periode libur sekolah Juni—Juli 2026, pemerintah mengalokasikan Rp190,5 miliar untuk subsidi tarif transportasi darat dan laut yang ditargetkan menjangkau 3,07 juta pengguna. Skema tersebut mencakup potongan harga 30% untuk perjalanan kereta api dan kapal laut, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri. Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp472,7 miliar untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi yang diproyeksikan dinikmati sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, menjelang periode Nataru, pemerintah kembali menyiapkan dukungan fiskal sebesar Rp61,4 miliar untuk transportasi nonudara dengan sasaran 2,87 juta pengguna. Pada saat yang sama, insentif PPN DTP bagi tiket pesawat domestik juga disiapkan dengan nilai Rp722 miliar untuk menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, desain stimulus tersebut melibatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha agar efek ekonominya meluas ke berbagai sektor.

Melalui peningkatan mobilitas masyarakat pada dua periode puncak perjalanan tersebut, pemerintah berharap sektor transportasi, pariwisata, ritel, hingga UMKM memperoleh tambahan permintaan yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang semester II/2026.

"Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan bahwa momentum Piala Dunia 2026 dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga di Tanah Air pada penghujung kuartal II/2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang memandang, pemerintah daerah dapat turut serta untuk memfasilitasi euforia masyarakat dalam menonton ajang akbar sepak bola tersebut sembari menggerakkan perekonomian.

“Meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui nonton bareng difasilitasi oleh pemerintah daerah di kantor kelurahan, kecamatan, pendopo bupati atau di lokasi yang strategis dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM,” kata Sarman kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, giat nonton bareng Piala Dunia 2026 ini dapat pula diterapkan di sektor pariwisata dengan melibatkan hotel, restoran, kafe, hingga kawasan publik lainnya guna meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Sarman pun turut mendorong berbagai pihak, termasuk anggota DPRD di tingkat daerah hingga DPR RI di daerah pemilihan (dapil) masing-masing agar dapat memanfaatkan pergelaran ini untuk memacu geliat ekonomi setempat.

Dia menjelaskan, konsumsi rumah tangga masih berkontribusi sekitar 57% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, dia menilai pemangku kepentingan harus dapat memanfaatkan momentum perekonomian di tengah berbagai tantangan.

“Momentum Piala Dunia harus dapat dimanfaatkan untuk menggairahkan perekonomian di seluruh Indonesia,” ujar Sarman.

Seperti diketahui, edisi ke-23 Piala Dunia kali ini berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara, yakni Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.

Sebanyak 48 negara dari 6 konfederasi berpartisipasi dalam pergelaran akbar empat tahunan ini, menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah terselenggaranya Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 saat ini tengah memasuki fase grup. Fase knockout alias sistem gugur akan dimulai pada 29 Juni 2026 mendatang, dan akan berlangsung hingga laga final pada 19 Juli 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau naik 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, selain peningkatan jumlah wisatawan, sektor pariwisata juga menghasilkan devisa sebesar 4,05 miliar dolar AS atau setara Rp68,28 triliun pada kuartal I 2026. Nilai tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (3/6/2026).

Widiyanti mengatakan, pemerintah terus mengarahkan pertumbuhan sektor pariwisata agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendorong pemberdayaan masyarakat dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, Kemenpar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.

Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.

Selain melalui desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga didorong lewat penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah digelar di 15 provinsi melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM dengan nilai perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.

Kemenpar juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan penyelenggaraan event untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Widiyanti menilai pembangunan sektor pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenpar akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata

Badung (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air.

“Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata,” kata dia dalam video ucapan pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Peningkatan di sektor pariwisata dilakukan baik dari segi keberlanjutan, keamanan, kenyamanan dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan.

Namun hal ini diyakini hanya bisa diwujudkan dengan kolaborasi dari berbagai unsur, termasuk pelaku usaha perjalanan wisata yang hadir dalam BBTF 2026.

“Saya berharap BBTF dapat terus menjadi wadah kolaborasi dinamis yang mampu menyatukan berbagai pihak dari berbagai negara, yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan pelaku industri wisata lokal,” ujar Wapres Gibran.

Kepada pelaku di bidang perjalanan wisata, ia juga mendorong untuk ikut membawa transisi pariwisata Indonesia yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam serta budaya.

Wapres Gibran meyakini BBTF yang tahun ini diikuti 44 negara bisa ikut menyukseskan target pemerintah, sebab dengan sudah digelar sebanyak 12 kali menunjukkan wujud ketangguhan, kemitraan, dan keyakinan bersama terhadap masa depan pariwisata Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana yang hadir langsung pada sesi makan malam pembuka menambahkan, pemerintah tidak ingin sektor pariwisata hanya tentang destinasi, melainkan juga tentang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pariwisata juga tentang pembangunan di daerah, dan tentunya kepercayaan diri Indonesia di pasar pariwisata global,” ucapnya.

Menpar menerjemahkan arahan Presiden dan Wakil Presiden ini ke dalam langkah-langkah konkrit, yaitu memperkuat promosi, mengembangkan produk pariwisata berkualitas, menghubungkan industri dengan pasar internasional, serta memastikan pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu program unggulan untuk mewujudkan target pariwisata adalah Wonderful Indonesia Gastronomy 2026: From Roots to Global Recognition, dan BBTF 2026 yang mengangkat tema Redefining Indonesia's Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage dinilai sejalan.

Ketua BBTF 2026 I Putu Winastra memastikan platform internasional ini akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kehadiran Indonesia di dalam industri pariwisata global.

Dalam mendukung pariwisata Indonesia yang semakin merata, ia mengajak provinsi lain di Indonesia bergabung dalam BBTF berikutnya, membawa paket-paket pariwisata andalan, seperti tahun ini bergabung Jakarta dan NTB.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026