Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Travel Meet Asia 2026 sebagai platform strategis bagi industri perjalanan di Asia untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata. Di tengah lanskap global yang berkembang pesat, ujar Widi, sektor pariwisata terus menunjukkan ketangguhannya serta kemampuannya dalam menyatukan masyarakat, pelaku bisnis, dan negara.

"Lebih dari sekadar pasar, acara ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata di kawasan kita dan sekitarnya," ujar Widi saat membuka Travel Meet Asia 2026 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Widi mengatakan Travel Meet Asia 2026 yang dilaksanakan pada 23-24 Juni 2026 merupakan bursa pariwisata internasional business-to-business (B2B) yang diselenggarakan oleh Messe Berlin Asia Pacific serta didukung oleh ITB Asia dan Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA).

Widi menyampaikan ajang ini mempertemukan agen perjalanan, operator tur, pelaku industri perhotelan, maskapai penerbangan, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperluas akses pasar. Tahun ini, forum tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta, 500 buyers, 100 eksibitor dari 16 negara, dan 60 pembicara.

Widi mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor paling dinamis di dunia. Menurut UN Tourism (Organisasi Pariwisata Dunia), kedatangan wisatawan internasional mencapai 1,52 miliar secara global pada 2025, yang menunjukkan peningkatan sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor pariwisata Indonesia tumbuh dengan kecepatan yang jauh di atas rata-rata global, mencatat peningkatan sebesar 10,8 persen dalam kedatangan wisatawan mancanegara pada 2025.

Pada tahun yang sama, pariwisata Indonesia menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS. Sektor ini juga menyerap 25,9 juta tenaga kerja serta menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pariwisata pun tetap menjadi sektor yang inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk UMKM, perempuan, dan pemuda. Saat ini, pariwisata mampu memperkuat mata pencaharian, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendorong komunitas dan masyarakat lokal untuk melestarikan alam dan budaya di lebih dari 6.200 desa wisata Indonesia.

Dengan potensi pariwisata yang besar, Indonesia menawarkan peluang luas untuk bisnis, kemitraan, dan investasi. Peluang tersebut ditemukan di berbagai segmen pariwisata, termasuk gastronomi, kebugaran (wellness), bahari, budaya, petualangan, dan MICE.

"Keragaman penawaran ini menciptakan potensi signifikan. Tidak hanya peluang investasi dalam infrastruktur dan layanan pariwisata, tetapi juga pengembangan produk dan paket perjalanan yang inovatif, bernilai tinggi, serta sesuai dengan tren global dan permintaan pasar yang terus berkembang," lanjut Widi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan insentif khusus untuk 10 kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk mendorong minat investor global di sektor pariwisata Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pariwisata berkualitas, bukan hanya meningkatkan jumlah pengunjung. Proyeksi ini juga disebutnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Pemerintah memfasilitasi intervensi strategis, contohnya penetapan 10 KEK Pariwisata. Keseluruhan KEK dirancang untuk menarik investasi, mendorong aktivitas bisnis, dan mempercepat pengembangan pariwisata melalui kerangka regulasi yang suportif serta insentif khusus,” kata Widiyanti dalam pembukaan Travel Meet Asia 2026 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, di luar pemberian insentif, dia menyebut bahwa pemerintah berupaya menjaga iklim investasi dan bisnis yang kondusif melalui koordinasi dengan sektor swasta.

Widiyanti menyampaikan bahwa peluang investasi tidak hanya terbatas pada infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup pengembangan produk pariwisata yang inovatif dan bernilai tinggi.

Dengan adanya 13 destinasi wisata prioritas dan destinasi wisata regeneratif di Tanah Air, dia menyebut bahwa peluang dapat ditemukan di berbagai segmen, mulai dari gastronomi, wellness, bahari, budaya, petualangan, hingga MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

“Hal ini penting guna melayani tren perjalanan global dan permintaan pasar yang terus berkembang,” ujarnya.

Widiyanti lantas menjelaskan, sektor pariwisata tetap menjadi salah satu pilar strategis pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, sektor ini mencatatkan kinerja impresif dengan raihan devisa mencapai US$18,27 miliar, angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air pada 2025 tercatat sebesar 10,8%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan global yang berada di level 4%.

"Kami mengundang para pembeli, penjual, dan mitra internasional untuk terus memilih Indonesia sebagai destinasi pilihan dan menjajaki peluang kolaborasi baru," tutup Widiyanti.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kian memperluas sumber pertumbuhan baru yang mampu menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) lebih luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat penerimaan devisa dengan kembali mendorong salah satu sektor yang ditempatkan di garis depan, yakni pariwisata.

Namun, paradigma yang dibangun tidak lagi semata mengejar jumlah wisatawan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya tengah menyiapkan pendekatan baru yakni menjadikan pariwisata, penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif sebagai satu ekosistem ekonomi terintegrasi yang didukung oleh pengelolaan investasi negara melalui Danantara.

Arah baru tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.

Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berbicara mengenai transformasi BUMN semata, melainkan juga menyiapkan sektor-sektor ekonomi baru untuk menopang pertumbuhan nasional pada dekade mendatang.

Pilihan terhadap sektor pariwisata bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor ini telah kembali pulih pascapandemi.

Sepanjang Januari-April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pariwisata mencatat devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar, tumbuh 6,3% secara tahunan.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata telah kembali menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, sektor ini bahkan sempat menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah minyak sawit mentah (CPO), dengan kontribusi mencapai sekitar US$16,9 miliar pada 2019.

Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional Indonesia

*Khusus 2026 merupakan capaian sementara.

Sumber: BPS, Kementerian Pariwisata, Kemenkeu (diolah)

Meski begitu, tantangan struktural yang selama ini membelit pariwisata Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. Jumlah wisatawan asing masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Infrastruktur pendukung belum merata. Konektivitas transportasi masih mahal. Belanja wisatawan relatif rendah dibandingkan destinasi premium global. Di sinilah pemerintah melihat perlunya reposisi besar-besaran.

Mengejar Ketertinggalan dari Negara Tetangga

Salah satu persoalan utama yang disoroti pemerintah adalah masih rendahnya posisi Indonesia dibandingkan negara-negara Asean dalam perebutan pasar wisata global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengakui Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan beberapa negara tetangga.

"Ya pertama kita melihatnya dua ya, pertama dari tidak hanya dari jumlah pariwisatanya saja, memang kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia kan kita memang, dibandingkan mohon maaf negara-negara Asean, masih tertinggal cukup lumayan jauh ya, dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar refleksi subjektif. Data Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Tourism) menunjukkan Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara pada 2025. Malaysia mendekati 29 juta wisatawan, sedangkan Singapura mencatat lebih dari 16 juta kunjungan.

Sebaliknya, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, kekayaan budaya terbesar di kawasan, serta bentang alam yang sangat beragam, masih berupaya mengembalikan tingkat kunjungan ke level sebelum pandemi yang mencapai 16,1 juta wisatawan pada 2019.

Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Negara ASEAN

Sumber: Asean Statistic, UN Tourism (diolah)

Laporan World Economic Forum melalui Travel and Tourism Development Index menempatkan Indonesia memiliki daya tarik sumber daya alam dan budaya yang sangat tinggi.

Namun, indikator infrastruktur jasa wisata, transportasi, hingga keberlanjutan lingkungan masih tertinggal dibandingkan sejumlah pesaing regional.

Oleh karena itu, pemerintah kini mulai mengubah pendekatan pembangunan pariwisata dari berbasis destinasi tunggal menjadi pengembangan ekosistem menyeluruh. Rosan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Iya, memang kalau dilihat kan potensi, tadi kita juga bicara di dalam, potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi. Kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan, baik kembali lagi secara menyeluruh, tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga kan dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya, nah itu semua kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Oleh karena itu, Rosan menekankan perlunya identifikasi destinasi baru yang dapat dikembangkan secara lebih fokus.

"Jadi itu akan diidentifikasikan, nanti recananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata, yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," katanya.

Keterlibatan Danantara membuka kemungkinan lahirnya model investasi baru dalam pembangunan destinasi. Jika selama ini pembangunan kawasan wisata sangat bergantung pada APBN, ke depan pendanaan dapat bersumber dari optimalisasi aset negara, kemitraan investasi, maupun skema pembiayaan jangka panjang.

Danantara dan Taruhan Menciptakan Mesin Pertumbuhan Baru

Pembentukan Danantara sejak awal memang tidak hanya dimaksudkan sebagai konsolidator aset BUMN. Pemerintah menempatkan lembaga ini sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi lebih besar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arah tersebut secara eksplisit.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ucapnya.

Menurut Teddy, pertemuan Presiden dengan Rosan juga membahas agenda yang lebih luas. Yang menarik, sektor-sektor baru yang dimaksud tidak terbatas pada industri manufaktur atau hilirisasi sumber daya alam.

"Salah satunya, peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," tandas Teddy.

Pilihan pemerintah untuk memasukkan event olahraga, konser musik, dan industri kreatif ke dalam strategi pertumbuhan nasional mencerminkan perubahan paradigma pembangunan ekonomi.

Secara global, ekonomi berbasis pengalaman (experience economy) memang berkembang sangat pesat. Konsultan PwC memperkirakan kontribusi industri hiburan dan media global akan melampaui US$3 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Industri konser musik, olahraga, festival, dan pertunjukan budaya menjadi salah satu motor utamanya.

Indonesia memiliki modal besar di sektor tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan dominasi generasi muda, pasar domestik sangat potensial.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan penyelenggaraan event mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. MotoGP Mandalika, misalnya, menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dan meningkatkan tingkat hunian hotel secara drastis selama penyelenggaraan. Demikian pula berbagai festival budaya dan musik yang mampu menarik wisatawan lintas daerah.

Kementerian Pariwisata sebelumnya mencatat penyelenggaraan event nasional sepanjang 2025 menghasilkan perputaran ekonomi puluhan triliun rupiah. Efeknya tidak hanya dirasakan pelaku perhotelan, tetapi juga UMKM, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pekerja informal.

Dalam perspektif ekonomi regional, event menjadi instrumen penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja.

Model inilah yang tampaknya ingin diperbesar melalui keterlibatan Danantara. Dengan dukungan pendanaan yang lebih kuat, Indonesia berpeluang menarik lebih banyak event internasional, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan daya saing destinasi.

Kendati demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada tata kelola. Pengalaman masa lalu memperlihatkan tidak semua event mampu menghasilkan dampak ekonomi berkelanjutan. Tanpa integrasi dengan destinasi, konektivitas, dan ekosistem bisnis lokal, event hanya menjadi aktivitas sesaat.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi investasi, dan evaluasi berbasis data menjadi prasyarat utama keberhasilan strategi tersebut.

Pergeseran Strategi: Dari Mengejar Kuantitas Menuju Quality Tourism

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak otomatis menghasilkan manfaat ekonomi optimal. Karena itu, transformasi menuju quality tourism kini menjadi strategi utama.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai capaian pariwisata sepanjang awal 2026 menunjukkan sinyal yang menggembirakan.

Dia menjabarkan bahwa capaian sektor pariwisata hingga April 2026 menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, devisa pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau meningkat 6,3 persen secara tahunan.

Lebih jauh, Ni Luh melanjutkan bahwa pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kualitas belanja wisatawan.

"Yang juga menggembirakan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan. Ini menunjukkan bahwa yang meningkat bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi juga kualitas belanja wisatawan yang datang ke Indonesia," ujarnya kepada Bisnis.

Kenaikan rata-rata pengeluaran tersebut penting dicermati. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dikritik terlalu fokus mengejar volume kunjungan tanpa memperhatikan kualitas belanja.

Sebagai perbandingan, belanja wisatawan asing di sejumlah destinasi premium seperti Singapura atau Jepang bisa mencapai beberapa ribu dolar AS per perjalanan. Artinya, peningkatan spending memiliki potensi menghasilkan devisa lebih besar tanpa harus membebani kapasitas destinasi secara berlebihan.

Konsep quality tourism sendiri mulai menjadi tren global pascapandemi. Wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman autentik, keberlanjutan, keamanan, serta personalisasi perjalanan.

Ni Luh menegaskan pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah, tetapi kini pemerintah juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia.

“Kami juga mempercepat transformasi menuju quality tourism. Fokus kami tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan. Karena itu, kami terus mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan (length of stay), peningkatan pengeluaran wisatawan (spending), serta penyebaran kunjungan ke lebih banyak destinasi," tuturnya.

Diversifikasi Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Meskipunpun kinerja pariwisata menunjukkan tren positif, tetapi risiko eksternal tetap membayangi. Perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian pasar keuangan berpotensi memengaruhi mobilitas wisata internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook terbaru memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih melambat dibandingkan rata-rata historis. Ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan turut memengaruhi perilaku konsumsi dan perjalanan.

Pemerintah menyadari kerentanan tersebut. Sebagai respons, Ni Luh menegaskan bahwa pemerintah menempuh strategi diversifikasi pasar.

"Oleh karena itu, pemerintah menempuh beberapa strategi utama untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun 2026. Pertama, melakukan diversifikasi pasar wisatawan mancanegara. Kami memperkuat promosi dan kerja sama pemasaran pada pasar-pasar yang terbukti resilien dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti Australia, Malaysia, Singapura, China, India, Jepang, dan Korea Selatan," imbuh Ni Luh.

Strategi ini penting karena selama ini struktur pasar wisatawan Indonesia relatif terkonsentrasi. Ketergantungan berlebihan pada beberapa negara tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan ekonomi atau geopolitik.

China, misalnya, pernah menjadi salah satu pasar terbesar sebelum pandemi. Namun pembatasan mobilitas berkepanjangan menyebabkan kunjungan dari negara tersebut merosot drastis. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi langkah strategis.

Menurutnya, strategi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu sekaligus memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap gejolak global. Selain itu, pasar jarak dekat juga menjadi prioritas.

"Sejalan dengan tren global, kami juga memperkuat pasar short-haul dan medium-haul yang cenderung lebih cepat pulih dan memiliki konektivitas yang lebih baik dengan Indonesia," katanya.

Secara empiris, wisatawan dari negara tetangga memang terbukti lebih cepat pulih pascapandemi. Kedekatan geografis membuat biaya perjalanan lebih murah, frekuensi penerbangan lebih tinggi, dan sensitivitas terhadap krisis relatif lebih rendah.

Namun, keberhasilan diversifikasi pasar tetap bergantung pada kualitas promosi, kemudahan visa, konektivitas udara, serta daya tarik produk wisata.

Tiket Pesawat Mahal dan Konektivitas: Persoalan Lama yang Belum Tuntas

Di tengah optimisme pemerintah, pelaku industri mengingatkan bahwa tantangan fundamental masih membayangi. Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai faktor keamanan dan konektivitas tetap menjadi penentu utama minat wisatawan.

"Di tengah situasi geo politik yang tidak menentu saat ini faktor kondusifitas dan tersedianya layanan transportasi udara yang aman dan nyaman menjadi faktor yang paling mempengaruhi minat wisatawan utk berkunjung ke suatu kawasan," ucapnya kepada Bisnis.

Menurutnya, promosi destinasi baru saja tidak cukup. Perlunya penguatan serta tersedianya fasilitas yang memadai dengan harga yang bersaing.

Budijanto mengungkapkan, tingginya harga tiket domestik memang masih menjadi salah satu kendala bagi pariwisata terutama bagi domestic traveller padahal pariwisata domestik inilah yang diharapkan bisa mengisi okupansi diluar jadwal musim liburan.

Persoalan mahalnya tiket pesawat sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Keterbatasan armada, biaya avtur, struktur pasar penerbangan, serta tingginya biaya operasional menjadi faktor penyebab. Padahal, wisatawan nusantara memegang peran sangat penting bagi keberlanjutan industri.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai ratusan juta perjalanan setiap tahun. Kontribusi belanja wisatawan domestik bahkan jauh lebih besar dibandingkan wisatawan mancanegara.

Kinerja Utama Sektor Pariwisata Indonesia 2026

Sumber: Kementerian Pariwisata (diolah)

Ketika kunjungan wisatawan asing melambat, pasar domestik menjadi bantalan utama industri. Karena itu, keterjangkauan transportasi menjadi isu strategis.

Budijanto berharap adanya dukungan pemerintah. Menurutnya, dengan adanya insentif dari pemerintah diharapkan akan memberikan dorongan bagi minat wisatawan di dalam negeri.

Insentif tersebut dapat berbentuk pengurangan biaya operasional maskapai, stimulus penerbangan ke destinasi prioritas, maupun dukungan fiskal untuk mendorong mobilitas wisatawan.

“Penguatan konektivitas antardaerah juga menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengembangkan destinasi baru. Tanpa akses transportasi yang memadai, destinasi potensial akan sulit berkembang meskipun memiliki daya tarik tinggi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, termasuk menjajaki pengembangan konsep sport tourism dan destinasi wisata baru.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi masih memerlukan fokus dan perencanaan yang lebih terintegrasi.

"Potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tetapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan," ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rosan menjelaskan pengembangan pariwisata tidak bisa hanya berfokus pada destinasi semata, melainkan harus mencakup berbagai aspek pendukung seperti logistik, transportasi, aksesibilitas hingga kebersihan.

"Baik kembali lagi secara menyeluruh tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya. Nah itu semua harus dilihat secara keseluruhan," katanya.

Dia mengungkapkan Danantara nantinya akan mengidentifikasi sejumlah destinasi baru yang berpotensi dikembangkan dengan melibatkan investasi dari sovereign wealth fund tersebut.

"Itu akan diidentifikasikan nanti rencananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," ujarnya.

Terkait rencana pengembangan kawasan eks Hotel Sultan di area Gelora Bung Karno (GBK), Rosan tidak menampik kemungkinan kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep sport tourism. Namun, dia menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal.

"Ini mungkin saya masih terlalu early untuk menyampaikan ini, tapi tentu semuanya ada karena memang itu adalah sport. Jadi memang akan GBK ya tetap ada GBK-nya, tetapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard," kata Rosan.

Dia menambahkan, pengembangan kawasan GBK dengan standar kelas dunia diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

Lebih lanjut, Rosan mengakui bahwa kinerja sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi jumlah kunjungan wisatawan maupun belanja wisatawan.

"Kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia, dibandingkan negara-negara Asean masih tertinggal cukup lumayan jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Rosan, strategi pengembangan pariwisata ke depan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan atau average spending.

Dengan pendekatan tersebut, Danantara berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Average spending kita itu baru sekitar US$1.100 mungkin lebih per day. Nah gimana untuk meningkatkan average spending-nya juga. Jadi kita bisa mengambil semua lapisan dari pariwisata, yang lebih mass market tetapi juga yang high end atau yang lebih ke experience," tandas Rosan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Penerapan digitalisasi di sektor pariwisata dinilai tidak hanya mempermudah transaksi wisatawan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Palembang untuk mengakses pembiayaan.

Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai mampu menciptakan rekam jejak transaksi yang selama ini menjadi salah satu kendala UMKM dalam memperoleh kredit perbankan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan Bambang Pramono mengatakan transaksi digital yang tercatat secara sistematis dapat menjadi basis penilaian lembaga keuangan terhadap kelayakan usaha.

"Misalnya wisatawan datang dari Lampung atau daerah lain kemudian UMKM menggunakan QRIS, ketika transaksi tercatat maka pelaku usaha memiliki rekam jejak yang bisa digunakan untuk memperoleh pembiayaan atau kredit," ujarnya, dikutip Senin (22/6/2026).

Menurut Bambang, digitalisasi dan pariwisata merupakan 2 sektor yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain memudahkan transaksi, teknologi digital juga dapat meningkatkan visibilitas destinasi wisata serta memperluas akses informasi bagi investor.

"Kita bisa menampilkan semuanya dalam website sehingga visibilitasnya ada dan bisa dilihat oleh calon investor. Mereka bisa melihat potensi investasi, proses perizinan, dan informasi lainnya secara terbuka," katanya.

Suasana salah satu tenant UMKM di Car Free Night (CFN) Atmo Kota Palembang./Bisnis-Husnul.

Meski belum ada data spesifik mengenai kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kota Palembang, geliat sektor tersebut tercermin dari kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor tersebut tumbuh 9,36% pada triwulan I/2026, menjadi yang tertinggi di antara sektor usaha lainnya. Adapun ekonomi Palembang pada periode yang sama tumbuh 5,91% secara tahunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M Irman mengatakan, pihaknya bersama Bank Indonesia tengah menyiapkan tim percepatan digitalisasi pariwisata guna memperluas pemanfaatan teknologi digital di industri tersebut.

Menurutnya, penggunaan transaksi digital berpotensi diterapkan lebih luas, termasuk dalam layanan perjalanan dan paket wisata.

"Tidak menutup kemungkinan ke depan untuk perjalanan wisata, paket wisata itu bisa menggunakan transaksi digital seperti QRIS. Sehingga teman-teman akan terbiasa dengan transaksi digital," ujarnya.

Irman menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Palembang sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang terlibat dalam ekosistem wisata, mulai dari pelaku kuliner hingga penyedia jasa perjalanan.

Pemerintah dan Bank Indonesia pun terus mendorong perluasan penggunaan transaksi digital di sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah dan memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia dapat mencapai 19,1 juta pada 2027.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, sektor pariwisata memiliki prioritas dalam pelaksanaan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, khususnya di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif.

Sejalan dengan RKP 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pariwisata disebutnya mendapatkan mandat untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal ini tecermin dari peningkatan seluruh target indikator kinerja utama Kemenpar dibandingkan dengan target 2026.

“Yang pertama, kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 hingga 19,1 juta kunjungan, meningkat sekitar 8,5% hingga 10%,” kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain jumlah kunjungan, Kemenpar menargetkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kedatangan atau average spending per arrival (ASPA) sebesar US$1.447 hingga US$1.497 pada 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 5,5% hingga 6,6% dibandingkan target tahun sebelumnya.

Dari sisi devisa, sektor pariwisata ditargetkan menghasilkan US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar pada 2027 atau tumbuh sekitar 15%. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) diproyeksikan mencapai sedikitnya 1,28 miliar perjalanan.

“Keempat, perjalanan wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai setidaknya 1,28 miliar perjalanan, meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2026,” imbuhnya.

Kemenpar juga menargetkan sektor pariwisata mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja pada 2027 atau meningkat sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada pada kisaran 4,7% hingga 4,8%, naik sekitar 0,4 poin persentase.

Dari sisi investasi, nilai investasi sektor pariwisata pada 2027 ditargetkan mencapai Rp71 triliun atau meningkat sekitar 11,8% dibandingkan target 2026.

Widiyanti mengatakan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2027.

Di sisi lain, lapangan usaha yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata, seperti akomodasi serta penyediaan makan dan minum, ditargetkan tumbuh 8,7% hingga 9,3% pada tahun depan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merancang proyek Villa Bontang Kuala sebagai infrastruktur wisata premium baru.

Hal ini menandai pergeseran dari ketergantungan sektor industri pengolahan menuju diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata premium.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), konsep boutique resort terapung ini dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan akomodasi berkelas internasional di kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan proyek ini bukan sekadar pembangunan properti megah, melainkan upaya strategis mengemas identitas bahari kawasan menjadi produk pariwisata kompetitif.

"Kita tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru, investasi vila ini bertujuan untuk mengemas pesona penginapan atas air dan budaya bahari tersebut menjadi sebuah paket pariwisata premium yang memiliki daya saing di tingkat nasional bahkan global," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Sebagaimana diketahui, Bontang Kuala yang telah lama menjadi ikon wisata pesisir Kalimantan Timur dengan deretan bangunan di atas laut dan jalur kayu ulin eksotis itu, kini diproyeksikan naik kelas menjadi destinasi wisatawan menengah atas dan ekspatriat.

Desain vila berwawasan lingkungan ini mengintegrasikan kamar premium berpanorama laut lepas dan hutan mangrove, sentra kuliner hidangan laut khas pesisir, serta pusat kebudayaan lokal dalam satu ekosistem pariwisata terpadu.

Secara matematis, proyek ini dinilai sebagai peluang bisnis menggiurkan mengingat proyeksi lonjakan kunjungan ke Kaltim seiring pembangunan masif IKN.

Aksesibilitas Bontang yang akan dipermudah melalui rencana jalan tol memperkuat posisi kota ini sebagai kantong penampung wisatawan.

Demi menarik minat penanam modal, DPMPTSP menjanjikan iklim investasi kondusif dengan berbagai kemudahan.

Mulai dari pendampingan perizinan Online Single Submission (OSS) yang cepat, kepastian hukum, hingga skema insentif daerah bagi investor yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.

"Berbagai kemudahan telah disiapkan, mulai dari pendampingan perizinan terpadu (OSS) yang cepat, kepastian hukum, hingga skema insentif daerah bagi penanam modal yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal," terang Aspian.

Menurutnya, realisasi penginapan bertaraf nasional ini diprediksi menciptakan efek positif domino bagi perekonomian warga Bontang Kuala.

Rentang dampaknya meliputi terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan serapan produk UMKM lokal, hingga menggeliatnya industri kreatif dan jasa pemandu wisata.

Adapun, dia menuturkan proyek ini akan memperkuat daya saing industri pariwisata Kaltim di kancah nasional maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan bahwa investasi pariwisata Indonesia mencapai Rp63,5 triliun pada 2026. Meski begitu, hingga saat ini, investasi tersebut masih hanya terkonsentrasi di beberapa destinasi wisata saja.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani, menyatakan bahwa angka target investasi pariwisata nasional itu ditetapkan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Investasi itu difokuskan pada 3 destinasi regeneratif, yaitu yang difokuskan terhadap pemulihan lingkungan serta masyarakat lokal, dan juga 10 destinasi prioritas.

Jika melihat capaian pada 2025, investasi nyatanya masih dipusatkan hanya di tiga wilayah, yaitu di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.

“Dari target 65% yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70% ada di destinasi regeneratif. Berarti, sebenarnya, DPP [destinasi pariwisata prioritas] lainnya masih sangat kecil,” ujar Rizki dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026, Rabu (20/5/2026).

Dengan kondisi itu, dia menyebut bahwa Kemenpar mendorong penguatan sinergi perluasan investasi di berbagai destinasi prioritas dan daerah lain yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu untuk makin menyiapkan proyek investasi pariwisata supaya lebih matang, layak ditawarkan, serta menarik bagi investor. Kemudian, daerah-daerah di Indonesia juga dinilai perlu memperkuat kualitas infrastruktur pendukung, konektivitas, dan penganekaragaman produk serta layanan wisata.

Dia menambahkan bahwa terdapat faktor-faktor penting lain untuk memperkuat kepercayaan investor, seperti dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi serta memperkuat kepastian hukum yang ada.

“Menteri Pariwisata telah meminta kami membuat satu forum, di mana nantinya daerah-daerah yang memiliki proyek untuk bisa dipertemukan dengan calon investor,” ungkap Rizki seperti dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Saat ini, dia menjelaskan bahwa terdapat enam tren utama yang membentuk pilihan wisatawan global, yaitu alam dan petualangan (nature and adventure), pariwisata ramah lingkungan (eco-friendly tourism), kuliner dan gastronomi (culinary and gastronomy), pengalaman budaya (cultural immersion), pariwisata kebugaran (wellness tourism), sertableisure(business and leisure) alias bisnis dan rekreasi.

Tren-tren tersebut dikatakan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri pariwisata, dengan peralihan tren tersebut dari pasar secara luas menjadi masuk ke produk wisata. Rizki menyebut bahwa cara membentuk produk wisata serta mengaitkan potensi yang ada di sutau daerah dengan tren yang ada merupakan sesuatu hal yang penting.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Event Internasional Kemenpar Hafiz Agung Rifai menyampaikan bahwa sektor acara ataueventmemiliki kontribusi besar terhadap pariwisata nasional.

Sepanjang 2025, dia menyebut bahwa jumlah keseluruhan dampak ekonomieventpariwisata mencapai Rp23,76 triliun. Capaian itu mencakup jumlah pengunjung yang lebih dari 12 juta orang, penyerapan tenaga kerja sebesar 135 ribu orang, dan juga adanya pelibatan lebih dari 115 ribu pelaku seni.

“Ini menunjukkan bahwa event memiliki daya ungkit ekonomi yang cukup besar,” ujarnya.

Pasar pariwisata acara atauevent tourismdunia pun diproyeksikan akan mencapai angka US$2.631,5 miliar. Hal tersebut dinilai akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar global.

Kemudian, Hafiz menggarisbawahi pentingnya adaptasi tren keberlanjutan global, seperti era akuntabilitas karbon (Carbon Accountability Era), kebijakan-kebijakan acara di tingkat kota (City-Level Event Policies), serta peningkatan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan acara yang berkelanjutan.

“Isu keberlanjutan bukan lagi merupakan sebuah nilai tambah, tetapi sudah menjadi ekspektasi pasar,” pungkas Hafiz. (Laurensius Katon Kandela)

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mencatat dampak penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 (MotoGP) di Mandalika memberikan dampak hingga Rp4,96 triliun terhadap perekonomian nasional. Hal ini berdasarkan studi yang disusun oleh Lembaga Teknologi Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB).

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka menegaskan bahwa ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya perhelatan olahraga internasional, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi nasional dan daerah.

"Pengembangan The Mandalika merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan ekosistem sport tourism di Indonesia yang mampu mengintegrasikan sektor olahraga, sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal, termasuk UMKM," kata Troy melalui keterangan resmi, Selasa (31/3).

Menurutnya, event ini berhasil menghadirkan 140.324 penonton dengan tingkat okupansi hotel mencapai 100 persen di kawasan Mandalika, serta rata-rata okupansi sebesar 93 persen di Pulau Lombok dan 90 persen di Kota Mataram. Selain itu, lebih dari 600 UMKM lokal terlibat dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap, dengan 67 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.

"Pelaksanaan event internasional yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit terbukti mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kami akan terus berkomitmen untuk menjadikan Kawasan The Mandalika, termasuk Pertamina Mandalika International Circuit beserta event yang digelar di dalamnya, menjadi bagian dari pengembangan destinasi sport tourism di Indonesia," jelasnya.

Troy menegaskan, berdasarkan studi dampak ekonomi yang disusun LETMI ITB, estimasi dampak ekonomi nasional dari penyenggaraan MotoGP 2025 mencakup peningkatan aktivitas pariwisata, perputaran ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penguatan national branding Indonesia di mata dunia.

"Angka ini mencerminkan multiplier effect yang jauh melampaui biaya penyelenggaraan event," kata dia.

Melihat manfaat yang diperoleh, Ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan event internasional tersebut dengan skema yang semakin optimal dan berkelanjutan.

"InJourney Group dan ITDC berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap langkah bisnis memberikan nilai tambah yang berkelanjutan, baik bagi Perseroan, negara, maupun masyarakat luas," pungkas Troy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Kawasan The Mandalika menghasilkan dampak ekonomi nasional sebesar Rp4,96 triliun. Nilai tersebut berdasarkan studi yang disusun Lembaga Teknologi Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB).

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4/2026), mengatakan capaian tersebut menunjukkan ajang MotoGP tidak hanya menjadi agenda olahraga internasional, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi.

“Capaian ini menegaskan ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya menjadi perhelatan olahraga internasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi nasional dan daerah,” kata Troy.

Ia menjelaskan, event tersebut menghadirkan 140.324 penonton dengan tingkat okupansi hotel mencapai 100 persen di kawasan Mandalika. Tingkat hunian juga tercatat tinggi di wilayah sekitar, yakni 93 persen di Pulau Lombok dan 90 persen di Kota Mataram.

Selain itu, lebih dari 600 UMKM lokal terlibat dalam penyelenggaraan dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap, dengan 67 persen berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Troy, pengembangan kawasan The Mandalika diarahkan untuk memperkuat ekosistem sport tourism yang menghubungkan sektor olahraga, pariwisata, dan ekonomi lokal.

“Pengembangan The Mandalika merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan ekosistem sport tourism di Indonesia yang mampu mengintegrasikan sektor olahraga, sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal, termasuk UMKM,” kata Troy.

Ia menambahkan, penyelenggaraan event internasional di Pertamina Mandalika International Circuit menunjukkan potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. ITDC bersama Injourney Group terus mendorong kawasan tersebut sebagai destinasi sport tourism unggulan.

Berdasarkan kajian LETMI ITB, dampak ekonomi MotoGP Mandalika mencakup peningkatan aktivitas pariwisata, perputaran ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan citra Indonesia di tingkat global.

“Angka ini mencerminkan multiplier effect yang jauh melampaui biaya penyelenggaraan event,” kata Troy.

Ke depan, ITDC menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan event internasional tersebut dengan pengelolaan yang semakin optimal.

“Dengan metode pengembangan yang kami lakukan, kami optimistis akan mampu menjadikan The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia sekaligus memperkuat daya saing di dunia,” kata Troy.