JAKARTA - Partai Perindo mendesak DPR segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah itu dinilai penting mengingat tahapan seleksi penyelenggara Pemilu akan segera dimulai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan seperti yang terjadi pada 2021.

"Karena kita punya pengalaman 2019-2024 kan, jadi hal yang sangat penting adalah menyegerakan untuk diadakannya pembahasan dan putusan terkait dengan RUU Pemilu," kata Ferry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Ferry, pemerintah dan DPR diyakini telah memiliki konsep serta berbagai masukan terkait penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya bisa segera dimulai.

"Saya yakin juga pemerintah dan DPR sudah punya konsepsi, sudah punya berbagai masukan-masukan, ya tinggal ini kan tinggal bagaimana dikerucutkan dalam satu rangkaian aktivitas RUU Pemilu yang ada. Itu saja yang memang kita inginkan," ujarnya.

Selain itu, Ferry meminta DPR melibatkan partai-partai nonparlemen dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



"Karena itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam putusan 116 untuk melibatkan partai-partai non-parlemen, saya pikir sangat terbuka sekali kita diundang oleh Komisi II atau pun oleh pemerintah dan DPR untuk membahas ini," tuturnya.

Ferry menjelaskan, partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan menjadi 0 persen. Tujuannya agar seluruh suara sah masyarakat dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen.

"Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia," tandas Ferry.

JAKARTA - Komisi II DPR berencana mengunjungi partai-partai politik baik yang memiliki fraksi di parlemen maupun partai nonparlemen. Kunjungan ini disebut dalam rangka meminta masukan terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pembahasan, pihaknya mengakui masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait terkait RUU Pemilu ini.

"Sehingga pada saatnya nanti pembahasan RUU Pemilu, semua yang menjadi masukan-masukan itu bisa kemudian dimasukkan ke draf RUU Pemilu," kata Bahtra dikutip Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta pemilu.

"Bahkan nanti kami akan berkunjung ke partai-partai untuk meminta masukan, baik itu partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen," ujarnya.

"Jadi kita akan menampung semua aspirasi sehingga bisa mengakomodir baik partai-partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen nanti," tutur legislator Gerindra itu.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan bertemu pimpinan DPR dan pemerintah untuk berbicara perihal rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan Badan Pekerja GKSR Said Salahuddin.

Said mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah harus segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta untuk segera melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut, salah satunya terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Menurutnya, semua pihak harus benar-benar dilibatkan dalam pembahasan tersebut. "Seingat saya teman-teman koalisi masyarakat sipil, Perludem dan kawan-kawan tuh sudah ya, sudah pernah masukkan naskah akademik, rancangan undang-undang. Sudah dengar tokoh semacam Prof Jimly, Prof Mahfud gitu ya, Doktor Refly Harun, dan sebagainya," kata Said dalam talkshow Sindo Prime, dikutip Kamis (28/5/2026).

Dia mengingatkan putusan MK Nomor 116 itu juga menyatakan bahwa dalam proses pembahasan revisi terutama kaitan dengan ambang batas parlemen itu juga harus melibatkan partai politik nonparlemen yang kini direpresentasikan oleh GKSR. Di gerakan itu, sedikitnya ada delapan partai politik nonparlemen yang tergabung.

"Nah, sampai hari ini GKSR-nya enggak kunjung diundang, dilibatkan dalam proses itu," ujarnya.

Dia meminta agar pelibatan partai nonparlemen dalam pembahasan harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai, hingga diputuskan undang-undang tersebut tidak dilibatkan karena berpotensi menjadi cacat formil.

"Karena perintah MK, "Eh pembentuk undang-undang, libatkan ini partai-partai nonparlemen". Lalu partai-partai nonparlemennya ini yang di GKSR enggak dilibatkan, ya cacat formil itu. Bisa enggak sah dia, bisa digugat di MK uji formil, ya menanglah itu," katanya.

Said mengaku masih berbaik sangka. "Tapi kami masih berbaik sangka. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami di GKSR itu akan melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR, dengan Kementerian Dalam Negeri juga, termasuk Kemenkopolhukam untuk mendiskusikan pokok-pokok pikiran usulan GKSR," ujarnya.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Zainal Arifin Mochtar (Uceng) menilai tak perlu khawatir bila terjadi fragmentasi politik dengan kecilnya ambang batas parlemen . Hal ini diungkapkan Uceng sekaligus merespons anggapan kekhawatiran terjadinya fragmentasi politik bila ambang batas parlemen kecil.

"Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold , saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kan begini, parliamentary threshold itu lagi-lagi yang selalu dibayangkan itu adalah menghindari terlalu terfragmentasinya. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi," ungkap Uceng saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Menurut Uceng, terfragmentasinya politik akibat kecilnya ambang batas parlemen bisa diatasi dengan membuat skema fraksi gabungan. Dengan begitu, ia menilai, segala keputusan politik tetap dapat diakomodir melalui fraksi gabungan.

"Paling mudah adalah mengunci dengan membuat fraksi, fraksi gabungan kan? Jadi kebutuhan platform bersama itu bisa disepakati tetap. Sehingga ketika dia bersuara di tingkat komisi, dia melakukan pengawasan di tingkat komisi, dia melakukan kerja-kerja di tingkat komisi, tetap pada platform yang disepakati di tingkat fraksi yang bisa jadi gabungan itu," jelas Zainal.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, skema fraksi gabungan ini telah diterapkan di tingkat DPRD. Ia berkata, skema fraksi gabungan ini seperti konsep stembus accord.

"(Fraksi gabungan) sebenarnya kan di DPRD sudah hidup sekarang. Iya kan? Artinya partai-partai yang tidak mencapai satu jumlah fraksi bergabung. Kan sama seperti stembus accord yang diusulkan," ucap Mahfud.

Karena itu, kata Mahfud, hal tersebut bisa juga dibuat di tingkat pusat. "Nah, di atas juga nanti begitu saja di nasional, yang tidak ini bergabung gitu, sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Sebenarnya kan itu praktisnya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya akan banyak variasi dari usul itu."

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merombak struktur kepengurusan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditunjuk menjadi Ketua Umum GKSR, sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dipercaya menjadi Sekjen GKSR.

Pengumuman struktur baru itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah elite partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

"Hari ini juga saya umumkan telah membahas struktur kita, ketua dari Satgas Kedaulatan Rakyat ini yang menggantikan saya adalah saudara (Said) Iqbal sebagai Ketua Umum dan saudara Ferry sebagai Sekjen," ujar OSO.

OSO menyampaikan, dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina GKSR. "Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina dan seluruh partai-partai menjadi sahabat-sahabat dan menjadi anggota Dewan Pembina," ucap OSO.

Lebih lanjut OSO menyampaikan, pihaknya mengundang sejumlah tokoh dan pakar dalam pertemuan ini, seperti Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar. Dalam forum itu, GKSR membahas sejumlah masalah dalam UU Pemilu seperti ambang batas parlemen.

"Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima keadilan. Dan itu kita lawan," ujar OSO.

OSO menambahkan, "Kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah, dan semua pihak secara terbuka."

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 1%. Pemerintah dan DPR RI pun diyakini akan merumuskan ambang batas parlemen sesuai konstitusi.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Ia berharap, perumusan ambang batas parlemen sesuai dengan konstitusi.

"Yang kita harapkan adalah sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu enggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita ini sudah hancur," ujar OSO.

OSO meyakini, lembaga pembentuk UU akan patuh terhadap UU dalam merumuskan ambang batas parlemen. Ia pun meminta para partai "parlemen" tak perlu takut bila nilai ambang batas kecil.

"Mereka enggak perlu takut sebagai partai besar, ya, mereka enggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka sudah besar, sudah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil-kecil? Dan suara rakyat 17 juta tidak boleh hilang lagi, biarpun satu suara," ujar OSO.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura ini menilai, besaran ambang batas parlemen tak perlu nol persen. "Jadi ya minimalnya ya ada, nggak usah zero persenlah. Satu persen juga nggak apa-apa," kata OSO.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan ambang batas parlemen nol persen. Bila tetap ingin ada ambang batas parlemen, perlu diatur pemberlakuan fraksi threshold.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Mahfud berkata, ada 17 juta suara terbuang dan tak terkonversi menjadi kursi parlemen saat pemilu lalu.

"17 juta itu di atas 7 partai yang lain yang mendapat kursi hanya karena 4% diraih. Kan yang lebih dari 17 juta itu kalau ndak salah PDIP, Gerindra, dan Golkar," kata Mahfud.

Menurut Cawapres 2024 itu, tak boleh ada satu pun suara yang terbuang. Pasalnya, kata dia, satu suara pun sangat penting dan berarti. Menurutnya, ada sejumlah cara agar suara rakyat ini tak terbuang.



"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold. Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu bukan parliamentary threshold , tapi fraksi threshold, tadi disebutkan," ucap Mahfud.

Bagaimana caranya? "Dulu di zaman-zaman lalu itu ada istilah stembus accord. Stembus accord itu menggabungkan suara sampai mencapai sejumlah fraksi, sejumlah minimal anggota fraksi."

Dengan konsep ini, Mahfud berkata, partai politik bisa berhimpun untuk membuat satu fraksi sendiri hingga syarat batas pembentukan fraksi terpenuhi. Ia berkata, usulan ini telah disampaikan saat RDPU bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

"Nah sekali lagi, kita mengusulkan adanya stembus accord paling tidak, kalau tidak bisa sampai ke nol persen. Nah, itu yang pokok dari ini tadi," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas RUU Pemilu . Dalam forum itu, turut hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof Zainal Arifin Mochtar (Uceng).

Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

"Hari ini kita akan menerima dan mendengar masukan dari Pak Mahfud MD atas inisiatif Sekjen Satgas Kedaulatan dari Suara Keadilan Rakyat, yang sebentar lagi akan kita dengar bagaimana seharusnya yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa, dan tidak ada menyinggung apa-apa, tapi menyinggung hati nurani semua pihak agar kita tidak menghilangkan satu suara pun lagi di dalam pemilu yang akan datang," tutur OSO saat membuka FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani menyampaikan, FGD ini untuk mempertaruhkan arah demokrasi Indonesia, mempertanyakan kualitas representasi rakyat, dan menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi monopoli elit politik.

"Satu, bagaimana menjelaskan situasi politik nasional terkait PT? Parliamentary threshold kembali menjadi isu strategis menjelang revisi Undang-Undang Pemilu di mana sejumlah partai mulai mendorong kenaikan PT. Misalnya, ada yang mengusulkan 5%, 6%, bahkan 7%. Tapi ada partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional yang mengusulkan 0%. Dan ada partai yang belum terbuka menyampaikan berapa persen, dalam hal ini PDI Perjuangan misalnya," tutur Benny.

Benny berkata, alasan parpol yang mengusulkan PT ada tiga, yakni penyederhanaan partai agar pemerintahan berjalan efektif, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas presidensialisme.

"Pertanyaan kita GKSR adalah: jika disebut efektif, efektif untuk siapa? Jika dikatakan stabil, stabil bagi siapa? Dan apakah stabilitas boleh dibayar dengan hilangnya (suara) jutaan rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan memilih kita, partai yang bergabung di GKSR?" tuturnya.

JAKARTA - Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar Seminar Nasional membahas parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Seminar yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026) itu dihadiri para pengurus DPP Partai Nonparlemen yang tergabung dalam GKSR.

Di antaranya dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

Hadir juga sebagai pembicara eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Arief Hidayat, dan Prof. Mahfud MD; Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menilai, Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen tak perlu ada. Menurut dia, PT tak memiliki kaitan dengan stabilitas politik, parlemen, dan lain sebagainya.

Dia juga menceritakan tentang sejarah Threshold di Pemilu tahun 1955 itu, yang diikuti oleh 49 partai, namun hanya 8 partai yang memiliki kursi di parlemen. "Ada satu kursi fraksi PIR Azahrain. PNI dan Masyumi 58 kursi, NU 45, PKI 37 kursi. Apakah tanpa PT, Pemerintah tak stabil? Saat itu, tak stabilnya karena soal politik kekuasaan," ujar Yusril.

Pada Pemilu-pemilu berikutnya, lanjut dia, hingga tersisa 3 partai, tak ada juga threshold. "Perlu penyederhanaan, supaya politik stabil? Nggak juga. Jadi, biarkan saja partai banyak, dia akan sederhana sendiri," terangnya.

Soal putusan MK, ungkap Yusril, pemerintah telah membahas hal itu. Namun, masih ada tarik ulur, dan pihaknya terus mencoba untuk merumuskan secara rasional.

Salah satunya, lanjut dia, penentuan berapa kursi Parlemen tidak lagi berdasarkan pada persentase. Tapi, berapa banyak komisi yang ada di DPR.

"Ada 13 komisi, kalau satu partai minimum 1 kursi per komisi, maka ada 13 kursi minimun yang harus didapat satu fraksi. Bagaimana partai yang hanya dapat 12 kursi ke bawah? Supaya dapat 13, gabung dengan yang lain jadi satu fraksi. Ini cara yang sedang saya usulkan ke DPR. Ini jalan keluar lebih praktis," terangnya.

Yusril juga berjanji akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi, untuk mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.

"Pemerintah terbuka. Saya akan jadi penghubung dengan teman-teman semua," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengapresiasi para tokoh bangsa, para pagar konstitusi, dan pejuang demokrasi yang hadir dalam forum tersebut.

OSO mengatakan GKSR hadir sebagai perwakilan kedaulatan rakyat. GKSR adalah kumpulan partai yang meski tak punya kursi, tapi punya legitimasi suara rakyat.

"Kami bukan gerakan antikonstitusi, 8 partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami mencegah kerdilisasi politik dan demokrasi, memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," tegasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 itu menilai, ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. Menurut dia, ketika jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanta kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.

Demokrasi, sambung OSO, bukan hanya milik partai besar. "Demokrasi bukan kompetisi antar elite, setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," ucapnya.

Secara teoritis, tambah OSO, PT akan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal itu tidak menjamin kualitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, justru membuang jutaan suara rakyat.

"PT menciptakan oligopolitik. PT pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, mekanisme yang menghapus suara. Demokrasi tanpa representasi adalah prosedur kosong," tuturnya.

OSO mengungkapkan, jika PT tinggi dipertahankan, maka mematikan regenerasi, menguatkan politik biaya tinggi, mengonsolidasi kekuasaan terhadap segelintir partai, menumbuhkan apatisme dan legitimasi demokrasi.

Karenanya, dia berharap, setelah putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menghapus penerapan PT 4 persen pada Pemilu 2029, semua pihak mencari solusi sistemik yang stabil tetapi tetap inklusif. Efektif tetap repsesentatif. Rasional tapi tetap adil. Jangan berhenti pada angka, tetapi pada desain demokrasi yang berdaulat.

"GKSR berdiri pada prinsip, tak boleh ada satu suara rakyat pun yang dianggap tak penting. Demokrasi runtuh jika terlalu banyak suara yang diabaikan. Rakyat harus didengar, bukan disaring. Negara harus melindungi keragaman pilihan politik rakyat. Kami berharap, ada rekomendasi nyara bagi perbaikan sistem pemilu," tuturnya.

Sementara itu, mantan Ketua MK, Prof. Arief Hidayat menyatakan, PT 4 persen hanya berlaku untuk Pemilu 2024. Pemilu selanjutnya diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang (UU). "Berapanya, itu open legal policy di legislatif," ujarnya.

Namun, Arief mengingatkan, Mahkamah Konstitusi menekankan asas proporsionalitas, terciptanya stabilitas pemerintahan, penyederhanaan partai, sembari tak boleh melupakan kedaulatan dan menghilangkan suara sah yang terbuang percuma.

"DPR tidak boleh sewenang-wenang menentukan PT tanpa meminta pendapat partai nonparlemen. Mari kita sepakati bersama untuk demokrasi yang substansial," ajak Arief.

Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan, dengan PT 4 persen, Pemilu yang harusnya proporsional malah menjadi semi proporsional. "DPR waktu (sidang) di MK tak bisa menjelaskan rasionalitas akademiknya, mengapa (PT) 4 persen, dan setiap Pemilu harus naik," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, PT 4 persen menghilangkan 17 juta suara di Pemilu 2024, dan tidak mampu menyederhanakan sistem kepartaian. "Sekali lagi, 4 persen itu inkonstitusional. Tidak boleh dipertahankan. Lebih baik terapkan ambang batas fraksi. PPP 12 kursi, Perindo 5, PSI 1 kursi pada 2024, tak harus hilang dengan ambang batas fraksi ini," tuturnya.

Senada, Prof. Mahfud MD menyerahkan persoalan PT kesepakatan para pembentuknya. Mahfud mengusulkan skema stembus accord, mekanisme penggabungan sisa suara antar Parpol.

"Stembus Accord, menggabungkan suara menjadi fraksi. Sampai mencapai jumlah kursi sekian. Peluangnya sangat terbuka," ungkapnya. "Intinya, setiap suara tidak boleh hilang. Terus suarakan keras-keras isu ini," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, deklarasi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sebagai bentuk untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurutnya, ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin mempertegas, jangan ada isu seolah-olah kami ini tidak mendukung pemerintah, keliru. Kami semua yang hadir ini, mendukung konstitusi, mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo," kata OSO saat Deklarasi SekberGerakan Kedaulatan Suara Rakyat , Sabtu (22/11/2025).

OSO meyakini, Prabowo akan mengubah sistem politik Indonesia lebih baik lagi dengan salah satunya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari sejumlah parpol yang tergabung dalam GKSR. "Kami bukan anti pemerintah, kami justru sangat mendukung pemerintah, titik," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Perindo bersama tujuh partai politik (parpol) non-parlemen mendeklarasikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Tujuh parpol lainnya yaitu, PPP, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN, PBB, Partai Buruh, dan Partai Berkarya.

"Yang kami ambil pada hari ini oleh GKSR, yang dipimpin langsung oleh ketua GKSR yaitu Bang OSO (Oesman Sapta Odang), yang pertama adalah deklarasi (Sekber GKSR), resmi ditandatangani oleh semua ketua umum delapan partai politik sebagaimana yang tadi telah disebutkan," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (22/11/2025).