JAKARTA - Upaya Pemerintah Indonesia untuk membawa pulang buronan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Paulus Tannos, memasuki babak baru. Terbaru, Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan yudisial yang diajukan Tannos terkait proses ekstradisinya ke Indonesia.

Putusan tersebut membuka jalan berlanjutnya proses ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia. Tahap berikutnya adalah committal hearing atau sidang pemeriksaan permohonan ekstradisi yang baru akan digelar pada Agustus 2026.

"Adapun tahapan berikutnya yaitu sidang committal hearing yang dijadwalkan pada Agustus 2026," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (6/6/2026).

Dalam committal hearing itu, kepentingan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra tersebut akan diwakili oleh Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura.

Nantinya, Pengadilan Singapura akan menilai apakah permintaan ekstradisi terhadap Tannos telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apabila syarat-syarat tersebut dinilai terpenuhi, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang membuka jalan bagi ekstradisi Tannos ke Indonesia.

Lihat video: Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura



"Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan," jelas Budi.

Meski demikian, Tannos tidak serta-merta dapat langsung dibawa ke Indonesia atas putusan itu. Tersangka kasus e-KTP sejak 2019 itu masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum atas putusan ekstradisi itu. "Sesuai Extradition Act, subject ekstradisi dapat mengajukan upaya hukum atas putusan ekstradisi," tandas Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif atas putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terkait upaya perlawanan proses ekstradisi ke Indonesia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya berharap dengan adanya putusan ini akan mempercepat pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

"Selama ini, Paulus Tannos merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan keberadaannya di luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum," sambungnya.

Budi menjelaskan, putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan semakin membuka jalan bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung.

Ia menegaskan komitmen pihaknya menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta terus berupaya memulangkan DPO kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

"Kehadiran tersangka di Indonesia nantinya sangat penting untuk memastikan proses peradilan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengawal proses tersebut, KPK teurs berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

"Sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam memastikan proses ekstradisi dapat berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Singapura terhadap gugatan Paulus Tannos.

Dalam putusan itu, Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan Tannos atas permohonan ekstradisi Pemerintah Indonesia. Tannos sendiri merupakan buronan KPK di kasus dugaan korupsi KTP-Elektronik.

“Di pihak kita, OPHI (Otoritas Pusat Hukum Internasional) bersama seluruh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, terus berkoordinasi menyangkut hal tersebut,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Supratman memastikan, akan menindaklanjuti putusan itu dengan berkoordinasi dengan APH baik KPK maupun Polri.

“Saya sebagai Menteri Hukum, di mana Kementerian Hukum bertindak sebagai otoritas pusat, tentu akan terus berkoordinasi dengan KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut,” katanya.

Lihat video: Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membacakan putusan terkait praperadilan yang diajukan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Dalam putusannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

"Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)," kata hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Rio Barten, Selasa (3/3/2026).

Salah satu pertimbangannya, hakim menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan tersangka dalam status DPO tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan.

Karena itu, hakim menilai status itu membuat belum terpenuhinya kewajiban hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yudisial dalam sistem hukum acara pidana yang menuntut adanya kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Akan hal itu, tidak selaras apabila seseorang yang belum memenuhi kewajiban hadir memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menguji tindakan penyidik yang justru belum dapat dijalankan secara efektif karena ketidakhadirannya.

"Menimbang bahwa lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa apabila hal ini terjadi maka akan terjadi keadaan yang kontradiktif," ujarnya.

Lihat video: Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura



"Di satu sisi, pihak tersebut tidak menundukkan diri atau taat kepada norma hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dan di sisi lain pihak tersebut menaruh kepercayaan atau mengandalkan sistem hukum acara pidana untuk membenarkan dalil-dalil yang diajukannya,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Praperadilan ini terkait keberatannya ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Selasa (3/2/2026).

Praperadilan ini diajukan pada Rabu, 28 Januari 2026 lalu dan teregister dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2025/PN JKT SEL.

Praperadilan ini bukan kali pertama yang diajukan Paulus Tannos. Pada Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan praperadilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penangkapan. Namun, hakim yang menangani praperadilan tersebut menyatakan tidak dapat diterima.

BADUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima penghargaan terbaik capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kemenko Polkam bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Letjen (Purn.) Lodewijk F Paulus kepada Sekjen PKS Muhammad Kholid, dalam forum Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian IIPP 2025 sebagai Pilar Penguatan Demokrasi Substansial Menuju Indonesia Emas 2045 di Kuta, Badung, Bali.

"Alhamdulilah kami dapat melanjutkan capaian tahun sebelumnya yang juga meraih predikat yang sama" ujar Kholid.

IIPP menilai tata kelola partai politik melalui lima konstruksi utama, yaitu: kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Penghargaan ini mencerminkan komitmen PKS dalam membangun integritas organisasi secara menyeluruh, mulai dari sistem, aturan, hingga praktik kelembagaan.

Dia menyampaikan apresiasi atas penilaian independen yang dilakukan Kemenko Polkam,Kemendagri dan BRIN. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh struktur partai di pusat hingga daerah.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengakuan atas kerja kolektif kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia dalam menjaga integritas organisasi. IIPP memberi cermin objektif tentang sejauh mana tata kelola partai berjalan sesuai prinsip etika, demokrasi internal, rekrutmen dan kaderisasi berkelanjutan berbasis merit system, serta keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Kholid.

Capaian tersebut, kata dia, bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan di internal partai.

“Kami melihat IIPP bukan sekadar peringkat, tapi alat evaluasi. Ini menjadi pengingat agar partai, terutama PKS, agar terus berbenah, memperkuat sistem, dan memastikan praktik politik berjalan selaras dengan prinsip integritas. Kepercayaan publik hanya bisa dirawat lewat konsistensi tata kelola yang baik dan akuntabel,” lanjutnya.

Sekjen PKS juga menekankan bahwa penguatan integritas partai merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi substansial di Indonesia.

“Demokrasi yang kuat bertumpu pada partai politik yang berintegritas. Jika partai tertib secara internal, maka kualitas representasi politik di ruang publik akan ikut meningkat. Inilah kontribusi konkret partai bagi penguatan demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Lebih lanjut, PKS menyatakan komitmennya untuk menjadikan hasil IIPP sebagai dasar penguatan kebijakan internal, pembaruan SOP organisasi, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan di semua level.

Penghargaan IIPP 2025 diharapkan dapat menjadi pemacu bagi seluruh partai politik untuk terus meningkatkan integritas kelembagaan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem kepartaian sebagai pilar utama demokrasi.

"Penguatan dan pengarusutamaan good political party governance terus kita jalankan dan tingkatkan untuk merawat kepercayaan masyarakat," pungkas Kholid.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sidang ekstradisi Paulus Tannos terus berlanjut meski yang bersangkutan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paulus Tannos mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Kami pastikan bahwa praperadilan ini tidak akan menghambat proses ekstradisi terhadap DPO Paulus Tannos yang prosesnya masih terus berjalan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).

Ia menyebutkan, lanjutan sidang tersebut akan kembali digelar pada 4-5 Februari 2026 di Singapura. "Di mana dalam sidang tersebut KPK menghadirkan ahli dari Kejaksaan Agung RI - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), yakni Prof. Narendra Jatna," ujarnya.

Budi menyatakan, Lembaga Antirasuah selaku pihak yang menangani perkara tersebut terus membantu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

"KPK tetap fokus dan berkomitmen melanjutkan seluruh langkah hukum yang diperlukan, termasuk berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait di dalam maupun luar negeri, agar proses ekstradisi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan ini terkait keberatannya ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Selasa (3/2/2026).

Praperadilan ini diajukan pada Rabu (28/1/2026) lalu dan teregister dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2025/PN JKT SEL.

Disebutkan, sidang perdana praperadilan ini dijadwalkan pada Senin (9/2/2026) di ruang sidang 06 pukul 10.00 WIB.

Praperadilan ini bukan kali pertama yang diajukan Paulus Tannos. Pada Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan praperadilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penangkapan.

Namun, hakim yang menangani praperadilan tersebut menyatakan tidak dapat diterima.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengajuan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos . Paulus Tannos merupakan buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Pada prinsipnya KPK tentu menghormati hak hukum tersangka yang mengajukan pra-peradilan dimaksud," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).

Budi menambahkan, materi yang sama sebelumnya juga sudah diuji dalam praperadilan dan dinyatakan seluruh prosedural penyidikan oleh KPK termasuk penetapan tersangka Paulus Tannos telah memenuhi aspek formil.

Budi melanjutkan, pihaknya akan bersiap untuk menghadapi praperadilan dimaksud. "KPK sebagai pihak Termohon akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan ini terkait keberatannya ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Selasa (3/2/2026).

Praperadilan ini diajukan pada Rabu (28/1/2026) dan teregister dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2025/PN JKT SEL. Disebutkan, sidang perdana praperadilan ini dijadwalkan pada Senin (9/2/2026) di ruang sidang 06 pukul 10.00 WIB.

Praperadilan ini bukan kali pertama yang diajukan Paulus Tannos. Pada Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan praperadilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penangkapan. Namun, hakim yang menangani praperadilan tersebut menyatakan tidak dapat diterima.

JAKARTA - Buronan kasus e-KTP, Paulus Tannos , mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan ini terkait keberatannya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan , dilihat Selasa (3/2/2026).

Praperadilan ini diajukan pada Rabu (28/1/2026) dan teregister dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2025/PN JKT SEL.

Disebutkan, sidang perdana praperadilan ini dijadwalkan pada Senin (9/2/2026) di ruang sidang 06 pukul 10.00 WIB.

Praperadilan ini bukan kali pertama yang diajukan Paulus Tannos. Pada Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan praperadilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penangkapan. Namun, hakim yang menangani praperadilan tersebut menyatakan tidak dapat diterima.

Bisnis.com, SEMARANG — Umat Katolik di seluruh dunia tengah bersiap menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus yang jatuh pada 25 Desember. Sejumlah paroki dan gereja Katolik di Kota Semarang telah menyiapkan rangkaian ibadah untuk memperingati Hari Raya Natal.
Paroki atau gereja Katolik di Kota Semarang telah mengumumkan jadwal Misa Malam Natal yang akan dilaksanakan pada 24 Desember 2025 serta Misa Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 sebagai panduan bagi umat Katolik dalam mengikuti perayaan natal.

Jadwal Misa Hari Raya Natal Gereja Katolik Semarang

• Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang: 06:00, 08:00, 11:00, 16:30
• Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas: 06:00, 08:00, 11:00
• Gereja Santo Paulus Stasi Sampangan: 07:00
• Gereja Mater Dei Lampersari: 07:00, 10:00
• Gereja Maria Bunda Allah Plamongan Indah: 07:30
• Gereja Santo Petrus Sambiroto: 08:00
• Gereja Santo Paulus Sendangguwo: 08:00, 17:30
• Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik: 07:00, 17:30
• Gereja Keluarga Kudus Atmodirono: 07:00, 09:00, 17:30
• Gereja St. Mikael: 07:00, 09:00, 17:30
• Gereja St. Ignatius Krapyak Semarang: 07:30
• Gereja Kristus Raja Ungaran: 08:00, 17:00
• Gereja Paroki Santo Stanislaus Girisonta: 07:30
• Gereja Santo Yusup Ambarawa: 05:30, 08:00
• Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas: 08:00, 09:30
• Paroki St. Petrus Krisologus BSB: 06:00, 09:00
• Paroki St. Theresia Bongsari: 06:30, 08:30
• Paroki St. Ignatius Loyola Banjardowo: 08:00
• Paroki St. Santo Yusup Gedangan: 06:00, 09:00

Jadwal Misa Malam Natal

Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang: 16:30, 20:00
Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas: 17:00, 21:00
Gereja Santo Paulus Stasi Sampangan: 18:00
Gereja Mater Dei Lampersari: 17:00, 20:00
Gereja Maria Bunda Allah Plamongan Indah: 16:00, 20:00
Gereja Petrus Sambiroto: 16:30, 20:00
Gereja Santo Paulus Sendangguwo: 17:00, 21:00
Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik: 17:30, 21:00
Gereja Keluarga Kudus Atmodirono: 17:30, 20:30
Gereja St. Mikael Semarang Indah: 18:00
Gereja St. Ignatius Krapyak Semarang: 17:30, 20:30
Gereja Kristus Raja Ungaran: 17:30, 20:30
Gereja Paroki Santo Stanislaus Girisonta: 18:00
Gereja Santo Yusup Ambarawa: 17:00, 20:00
Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas: 17:00, 20:00
Paroki St. Petrus Krisologus BSB: 17:30, 20:30
Paroki St. Theresia Bongsari: 17:30, 21:00
Paroki St. Ignatius Loyola Banjardowo: 19:00
Paroki St. Santo Yusup Gedangan: 17:00, 20:00

Jadwal Misa Malam Natal dan Misa Hari Raya Natal di masing-masing gereja atau paroki dapat berbeda dan berubah. Dengan demikian, umat Katolik diimbau untuk memperhatikan pengumuman resmi dari paroki atau gereja terkait serta menyesuaikan kembali waktu kehadiran agar pelaksanaan Misa dapat berjalan tertib dan khidmat.(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Wamenko Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk F Paulus menyatakan senjata api yang ditemukan di TKP ledakan SMAN 72 Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan mainan.

Lodewijk menyatakan bahwa pihaknya telah mengecek itu usai melakukan pengecekan di lokasi ledakan terjadi.

"Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan," ujar Lodewijk di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Adapun, politisi itu menyatakan bahwa dirinya belum bisa misteri ledakan tersebut. Pasalnya, terkait penyebab ledakan masih didalami tim aparat keamanan, termasuk oleh tim jibom dari Gegana Polri.

"Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja. Apa ledakan atau apa gitu ya," pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan foto senjata yang dilihat Bisnis, nampak dua benda mirip senjata ditemukan di TKP ledakan. Dua senjata itu berjenis laras panjang dan laras pendek berwarna hitam.

Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan barang mirip dua senjata itu. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan senjata itu merupakan rakitan atau buatan pabrik.

"Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan senjata yang beredar di media sosial terkait peristiwa ledakan di SMA 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, hanyalah mainan. Dia mengaku pihaknya sudah mengeceknya.

"Ada gambar itu, tapi ternyata senjata mainan, bukan senjata benaran, setelah kami cek itu senjata mainan," kata Lodewijk di SMA 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025).

Lodewijk menjelaskan bahwa Tim Forensik masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab insiden tersebut. “Sementara ledakan, tim forensik masih bekerja, apakah itu ledakan atau apa," ujarnya.

Lodewijk menegaskan tidak ada korban meninggal dalam kejadian yang terjadi usai khotbah salat Jumat tersebut. Dia mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan peristiwa ini dengan aksi terorisme.

"Namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini aksi teroris, belum sampai ke sana. Biarkan aparat bekerja dulu, nantinya temuannya pasti akan disampaikan ke rekan-rekan media," pungkasnya.

54 Korban Luka

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan perkembangan terkini terkait ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari data yang diterimanya, sebanyak 54 orang mengalami luka-luka.

“Data yang kita terima, 54 orang luka ringan, luka sedang, ada yang sudah pulang,” kata Irjen Asep Edi kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Meski begitu, Kapolda belum berbicara banyak mengenai kronologi kejadian ledakan tersebut. Ia mengatakan, saat ini tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi kejadian.

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus dikenal sebagai salah satu tokoh militer dan politik yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pertahanan dan keamanan Indonesia.

Lahir di Manado pada 27 Juli 1957, Lodewijk kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) pertama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2019–2024 serta Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan.

Perjalanan hidup Lodewijk Freidrich Paulus penuh warna. Meski berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen, ia kemudian memutuskan untuk menjadi mualaf. Keputusannya ini mencerminkan prinsip hidup yang kuat, keteguhan hati, dan komitmen pribadi terhadap keyakinan yang ia anut hingga kini.

Melansir laman Kemenko Polkam, karier militernya dimulai sejak ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat dan lulus pada tahun 1981. Dari sanalah perjalanan panjangnya di dunia kemiliteran dimulai.

Untuk memperkuat kapasitasnya sebagai prajurit profesional, Lodewijk kemudian mengikuti berbagai pendidikan lanjutan seperti Susdanki (1984) dan Suslapa II (1991).

Tak berhenti di situ, semangat belajarnya terus berlanjut ketika ia menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada tahun 1995. Pendidikan ini menjadi tonggak penting dalam membentuk kemampuan strategis dan kepemimpinannya di tubuh TNI AD.

Sebagai bentuk penyempurnaan kompetensi di bidang pertahanan nasional, Lodewijk juga menyelesaikan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2008.

Kombinasi antara pendidikan militer yang solid dan pengalaman lapangan menjadikan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan visioner. Dalam karier militernya, ia pernah memegang sejumlah jabatan strategis, seperti Komandan Jenderal Kopassus (2009–2011), Pangdam I/Bukit Barisan (2011–2013), dan Komandan Kodiklat TNI AD (2013–2015).

Kini, dengan pengalaman panjang di dunia militer dan politik, Letjen TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Latar belakang pendidikannya yang kuat menjadi pondasi utama bagi kiprahnya dalam mengawal kebijakan strategis di bidang politik dan keamanan Indonesia.