Bisnis.com, JAKARTA — Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua, PT Tirta Investama buka suara perihal pembayaran sebesar Rp600 juta kepada PDAM Subang, Jawa Barat.

Manajemen Aqua yang diwakili Corporate Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto memaparkan bahwa nominal tersebut merupakan biaya kontribusi perawatan sumber air Aqua yang berdekatan dengan sumber air PDAM Subang.

“Sehingga sejak pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar,” kata Vera dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, kesepakatan itu dilandaskan pada kekhawatiran bahwa sumber air yang digunakan Aqua dapat berpengaruh terhadap debit atau level air PDAM.

Di samping pengeluaran biaya kompensasi tersebut, dia menyampaikan bahwa Aqua tetap membayar retribusi pajak air ke daerah sebagaimana perizinan yang diperoleh.

“Jadi, bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air, karena kami bayarnya dengan pajak air kepada daerah. Pembayaran [ke PDAM] lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan,” tegas Vera.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa sumber air Aqua berasal dari pegunungan, dibuktikan dengan studi hidrogeologi untuk memastikan bahwa sumber air berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan.

“Sehingga sumber air kami adalah sumber air pegunungan sesuai dengan studi hidrogeologi tersebut, tentunya perizinannya menggunakan perizinan air tanah dalam atau SIPA oleh [Kementerian] ESDM,” ujarnya.

Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan delapan perusahaan terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

Berdasarkan catatan Bisnis, polemik pembayaran Rp600 juta dari Aqua kepada PDAM Subang mencuat usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beremu dengan direksi Aqua, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita, hingga manajemen PDAM Subang pada Rabu (29/10/2025).

Di sela pertemuan, Dedi menyoroti adanya pembayaran bulanan rata-rata Rp600 juta dari pihak pabrik kepada PDAM Subang. Sebaliknya, pihak PDAM menjelaskan bahwa transaksi ini adalah bentuk kompensasi karena potensi pengaruh pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air PDAM.

Bisnis.com, BANDUNG — Urusan sidak pabrik Aqua oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini berbuntut panjang pada persoalan adanya pajak yang masuk ke PDAM Subang sebesar Rp600 juta per bulan.

Pajak sebesar Rp600 juta tersebut disetor Aqua meski perusahaan tersebut mengambil sumber air milik mereka, bukan PDAM. Setoran Rp600 juta ini di luar setoran pajak air tanah yang disetor PDAM ke kas Pemkab Subang sebesar Rp900 juta.

Fakta ini terungkap saat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan Direksi Aqua, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita dan manajemen PDAM Subang, Rabu (29/10/2025).

Pertemuan ini awalnya bertujuan mengurai polemik terkait sumber air yang digunakan perusahaan dan menjadi tindak lanjut untuk membahas hasil temuan lapangan.

Di sela pertemuan, Dedi Mulyadi menyoroti adanya pembayaran bulanan rata-rata Rp600 juta dari pihak pabrik kepada PDAM Subang. Pembayaran ini didasarkan pada perjanjian kerja sama sejak 1994, saat PDAM sudah memiliki Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.

Meskipun saat ini perusahaan telah mengambil air dari sumur bor di tanah milik pabrik sendiri dan tidak menerima air dari pipa layanan PDAM, pembayaran tersebut tetap berjalan.

Pihak PDAM menjelaskan bahwa transaksi ini adalah bentuk kompensasi karena potensi pengaruh pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air PDAM.

“Ini bukan urusan kesepakatan, Pak. Pabrik beli air dari Bapak ada meterannya enggak? Ini kan ngambil air Aqua ngambil di tempat Aqua. Bapak diambil tempat Bapak, tapi harus bayar sama Bapak. Ini kan lembaga, Pak. Bukan Pemda, loh,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Kamis (30/10/2025).

Temuan utama dari sidak sebelumnya adalah pengakuan bahwa air yang digunakan pabrik saat ini disedot dari sumur bor dalam dengan kedalaman hingga 130 meter.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa air yang disedot dari kedalaman tersebut dikategorikan sebagai air tanah dalam, bukan mata air, yang secara definisi adalah air yang keluar secara alami ke permukaan.

Dia menyoroti bahwa dana Rp600 juta per bulan dari perusahaan yang telah berjalan puluhan tahun tersebut seharusnya diprioritaskan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga di sekitar pabrik yang masih kesulitan air.

Pihak PDAM mengakui bahwa wilayah sekitar pabrik, khususnya Kecamatan Cisalak dan Kaso Malang, belum sepenuhnya terlayani air bersih.

Hal ini memicu kritik keras dari Dedi Mulyadi karena BUMD menikmati keuntungan besar sementara kewajiban pelayanan publik terabaikan.

“Jangan sampai begini loh, Pak. PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta dalam setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.

Terungkap juga jika PDAM hanya memberikan 5% atau hanya Rp20 juta dari pajak Aqua untuk dua desa yang ada di sekitar pabrik. Dia menilai PDAM Subang menikmati uang Rp600 juta tanpa berbuat apa-apa atau mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pasokan air.

“Cukup tidur saja sudah untung, cukup bayar satu orang karyawan saja, sudah untung PDAM,” katanya.

Hasil pertemuan, Dedi Mulyadi menyatakan akan meminta tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan kajian profesional dan independen terhadap sumber air dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, ia juga akan meminta tim untuk mengaudit perjanjian dan aliran dana Rp600 juta tersebut agar kasus posisi hukum dan pengelolaan keuangan menjadi jelas.