BEKASI - Sanoeri (41) pedagang yang menjadi korban tertabrak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi Timur, Kota Bekasi meninggal dunia. Sanoeri sebelumnya mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

"Jenazah sudah diambil keluarga ke rumah duka," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Selasa (12/5/2026).

Sementara, pengemudi bernama Wawan Supandi dan Putut Dwi Putranto yang duduk di samping sopir masih berada di Polres Metro Bekasi Kota. Mereka masih menjalani pemeriksaan.

Sebelumya, mobil SPPG menabrak 2 pedagang gerobak di Jalan Pulau Kalimantan Raya, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (12/5/2026).

Peristiwa berawal saat mobil SPPG B 9007 TXZ dikendarai Wawan Supandi melintas di ruas jalan itu. Di lokasi kejadian, Wawan kaget lantaran ada pengendara sepeda motor yang berada di depannya. "Sehingga pengemudi membanting kemudi setir ke kiri," ujar Ojo, Selasa (12/5/2026).

Mobil lalu menghantam 2 pedagang gerobak yang membuka lapak di depan minimarket. Akibatnya, satu korban mengalami luka berat hingga dikabarkan meninggal dunia.

JAKARTA - Polisi menangkap sopir mobil Mitsubishi Pajero B 1756 PJL yang menabrak gerobak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang arah timur dekat Halte Agraria, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Sopir langsung melarikan diri usai menabrak pedagang tersebut.

"Pelaku dan kendaraan sudah kita amankan lanjut proses berjalan sesuai SOP. TKP tabrak gerobak di Duren Sawit," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Senin (4/5/2026).

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta menuturkan berdasarkan keterangan dari petugas yang mencari informasi di TKP, Pajero menabrak pedagang yang hendak menyebrang.

"Kemudian terlibat atau mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang penjual atau pedagang buah atas nama Kamilin Azzarngi," katanya, Minggu (3/5/2026).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala robek, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet.

"Kemudian mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur. Sedangkan, mobil Pajero NRKB B 1756 PJL diketahui pergi meninggalkan TKP," ucapnya.

JAKARTA - Mobil Mitsubishi Pajero B 1756 PJL menabrak gerobak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang dekat Halte Agraria Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026). Pengemudi langsung melarikan diri usai menabrak pedagang tersebut.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengatakan, berdasarkan keterangan yang didapat petugas yang mencari informasi di TKP, Pajero menabrak pedagang buah ketika hendak menyeberang.

"Kemudian terlibat atau mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang penjual atau pedagang buah atas nama Kamilin Azzarngi," ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalmi luka di bagian kepala robek, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet.

"Kemudian mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur. Sedangkan, kendaraan Pajero NRKB B 1756 PJL pergi meninggalkan TKP," ucapnya.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para pedagang di kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan untuk menghentikan dominasi kopi saset dan beralih menjual kopi tubruk lokal guna membangun identitas wisata yang berkarakter.

Langkah itu diambil mengingat ironi yang terjadi di Kabupaten Bandung sebagai produsen kopi arabika terbesar di Jawa Barat, namun produk saset pabrikan justru lebih merajai warung-warung di objek wisata ketimbang hasil bumi sendiri.

"Bandung itu penghasil kopi terbaik, tetapi orang yang meminum kopi khas Bandung belum benar-benar merasakannya. Maka di Ciwidey dan Pangalengan, terutama kios yang menjual kopi kemasan saset, seharusnya menjual kopi tumbuk khas hutan Bandung," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa peralihan ke kopi lokal bukan sekadar urusan rasa, melainkan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya ingat bagi wisatawan melalui aroma khas daerah.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Barat, Kabupaten Bandung adalah "raja" kopi arabika dengan tren produksi yang terus meningkat. Pada 2024, produksinya menembus 8.567 ton, melonjak signifikan dibandingkan tahun 2017 yang berada di angka 5.277 ton.

Selain kopi, Dedi juga menyoroti potensi teh Malabar, Ciwidey, dan Pangalengan yang seharusnya menjadi suguhan utama bagi pengunjung.

Menurut dia, pengalaman kuliner autentik seperti menikmati kopi tumbuk, teh lokal, hingga lotek asli wilayah tersebut akan memberikan keterikatan emosional bagi wisatawan.

"Hal itu akan membangun daya ingat. Ketika berkunjung ke sana, rasa kopi berbeda, aroma teh berbeda. Itu yang harus bisa mengikat orang yang datang," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Dedi telah mewacanakan pembatasan penjualan kopi kemasan saset dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung sebagai bentuk komitmen melindungi produk perkebunan lokal dari gempuran produk industri massal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menjelang Iduladha, penjual hewan kurban sudah terlihat di mana-mana. Bagaimana sebenarnya ketentuan dan syarat hewan kurban ini sesuai syariat Islam?

Berikut penjelasan Ustaz Muhammad Ajib dalam bukunya "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi'i". Adapun hewan yang dibolehkan untuk kurban hanya dari jenis al-An'am saja, yaitu unta, sapi dan kambing. Selain dari 3 jenis hewan di atas maka kurban tidak boleh dan tidak sah.

Imam an-Nawawi (wafat 676 H) menyebutkan bahwa masalah hukum syarat hewan kurbanyang sah adalah harus berupa hewan al-An'am yaitu unta, sapi dan kambing. (Kitab Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hal. 393 jilid. 8).

Kemudian hewan yang dibolehkan untuk kurban harus cukup umur. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat maka kurbannya tidak sah. Karena itu, hati-hatilah dalam membeli hewan kurban. Begitu juga bagi pedagang hewan kurban harus berhati-hati menjual hewan kurbannya.

Dalam Mazhab Syafi'i untuk unta harus yang sudah berumur 5 tahun. Sapi harus berumur 2 tahun dan kambing berumur 2 tahun. Adapun domba harus sudah umur 1 tahun.

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa tidak sahberkurbandengan domba kecuali sudah berumur 1 tahun. Begitu juga tidak sah unta yang belum berumur 5 tahun. Sapi yang belum 2 tahun dan kambing yang belum berumur 2 tahun lebih. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan para ulamaSyafi'iyah. (Kitab Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Hal. 393 jilid. 8).

Apakah Sah Hewan Kurban yang Cacat?

Setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk kurban maka langkah selanjutnya adalah memastikan hewan itu tidak cacat. Dalam Mazhab Syafi'i hewan yang cacat tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Seperti hewan yang buta, sakit, pincang, terpotong telinganya dan kurus sekali badannya.

Adapun jika cacatnya hanya patah tanduk atau hilang tanduknya maka menurut Mazhab Syafi'i tetap sah untuk kurban. Wallahu A'lam

Jakarta (ANTARA) - Porter maupun pedagang yang beraktivitas di lingkungan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menyampaikan menikmati dampak ekonomi dari pelaksanaan masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026.

“Kalau buat tahun ini (2026) sih lumayan banyak, karena kereta juga lumayan, ya,” ujar Ahmad, seorang porter yang ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat.

Ahmad menyampaikan bahwa dirinya memperoleh penghasilan hingga ratusan ribu per hari pada periode angkutan Lebaran 2026, namun tak merinci selisih pendapatannya apabila dibandingkan dengan hari biasa.

Porter dalam balutan pakaian biru itu memaparkan, jasa yang dipesan melalui aplikasi dipatok sebesar Rp38 ribu untuk satu koper dan satu tentengan atau tas bawaan.

Meskipun demikian, ia pun tidak keberatan bila harus membawa lebih dari satu koper maupun tas bawaan, selama masih memungkinkan untuk dia lakukan.

“Tapi, ada juga yang manual (tidak lewat aplikasi). Yang manual itu dibayar sukarelanya penumpang,” ujar Ahmad.

Secara terpisah, Kurnia yang merupakan seorang pedagang nasi di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, juga menyampaikan hal serupa.

Pada periode arus balik, Kurnia yang biasanya berjualan dari pukul 08.00 WIB hingga sekitar 20.00 WIB, acapkali telah kehabisan dagangannya sekitar pukul 18.00 WIB, bahkan 16.00 WIB pada puncak arus balik.

Untuk meraup keuntungan maksimal, Kurnia bahkan memutuskan untuk menunda mudik, sehingga bisa berjualan pada masa Lebaran.

“Rame banget. Aduh, nggak ngitung (porsi yang terjual), tapi rame banget. Saya sampai mau pingsan,” ujar Kurnia, setelah mengungkapkan ia acapkali merasa kelelahan karena berjualan sendirian.

Peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat juga disampaikan oleh Kepala Stasiun Gambir Ganjar Mairizal.

Ia mengatakan, selama masa angkutan Lebaran, aktivitas perdagangan di Stasiun Gambir turut mengalami peningkatan.

“Ini seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan kereta api yang datang ke Stasiun Gambir untuk melakukan mudik dan balik Lebaran,” kata Ganjar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mewajibkan seluruh aktivitas perdagangan dilakukan di dalam pasar resmi sebagai bagian dari penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Rabu, menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi pedagang yang masih berjualan di sepanjang Jalan Roda, Pedati, Bata, dan Lawang Seketeng, seiring penataan kawasan yang tengah dilakukan.

Dedie mengatakan Pemkot Bogor telah menyiapkan dua lokasi relokasi, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari, yang dinilai memiliki kapasitas memadai untuk menampung aktivitas perdagangan masyarakat.

“Pemerintah Kota Bogor telah membangun dua pasar dengan daya tampung yang memadai. Pasar Gembrong sekitar 600 pedagang dan Pasar Jambu Dua sekitar 1.200 pedagang,” ujar Dedie.

Ia menegaskan kedua pasar tersebut akan optimal apabila seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar dan tidak lagi dilakukan di badan jalan.

“Ke depan, Kota Bogor tidak akan memperbolehkan kembali orang untuk berjualan di lapak-lapak PKL. Semua perniagaan harus dilakukan di dalam pasar,” katanya.

Menurut Dedie, optimalisasi Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong juga merupakan bagian dari upaya melindungi investasi yang telah dilakukan melalui kerja sama antara Pemkot Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Ia menyebutkan hingga saat ini sekitar 400 pedagang telah menempati kedua pasar tersebut, baik dari hasil relokasi maupun pedagang yang sebelumnya sudah berjualan di lokasi tersebut.

Lebih lanjut, Dedie menyampaikan penataan kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan yang telah disosialisasikan kepada para pedagang.

“Sesuai kesepakatan, aktivitas di lapak PKL akan selesai pada 26 Maret atau pasca Lebaran,” ujarnya.

Setelah batas waktu tersebut, lanjut dia, tidak diperbolehkan lagi adanya aktivitas PKL di kawasan Jalan Roda, Jalan Pedati, Jalan Bata, dan Jalan Lawang Seketeng, kecuali yang berjualan di kios atau ruko resmi.

Pemkot Bogor juga akan menerapkan sanksi sesuai Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum bagi pedagang yang melanggar ketentuan tersebut.

Dedie menambahkan penataan kawasan tidak hanya dilakukan di eks Pasar Bogor, tetapi juga akan berlanjut ke sejumlah ruas jalan lain seperti Jalan Dewi Sartika, Jalan Merdeka, dan Jalan MA Salmun.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pasar yang telah disediakan agar aktivitas ekonomi berjalan lebih tertib dan terorganisasi.

“Silakan masyarakat memanfaatkan dua pasar yang sudah kami siapkan. Ke depan kawasan Pasar Bogor dan Plaza Bogor akan ditata ulang menjadi lebih tertib,” kata Dedie.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Banjir juga melanda kawasan Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Aktivitas jual beli di pasar itu pun langsung terganggu.

Genangan air di lokasi ini bisa mencapai ketinggian 30 cm. Di lokasi genangan baru menyasar kawasan lantai dasar area pasar.

Terlihat di lokasi mayoritas pemilik kios memilih untuk tidak berjualan di lokasi. Hanya ada beberapa kios yang buka di kawasan tersebut.

Salah satu pedagang, Dedi Andria mengatakan bahwa banjir akan membuat dirinya tidak melakukan penjualan barang. Dedi menambahkan tak adanya aktivitas jualan akan membuat omsetnya menurun Rp50 juta.

"Enggak ada omzetnya, dapet nol rupiah, kalau biasanya kan bisa saja mencapai Rp50 juta. Ya orang ga ada pembelinya," ucap Dedi, Jumat (20/2/2026).

Dedi menambahkan banjir ini oleh hujan deras yang mengguyur sejak malam hari. Kondisi ini diperparah dengan drainase yang mampet.

"Kalau gorong-gorongnya mampet, dia (air) masuk ke dalam pasar pasti," kata Dedi.

JAKARTA - Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Inkoppas khawatir aturan tersebut menyusahkan pedagang.

Sekretaris Umum Inkoppas, Andrian Lamehumar menyoroti beberapa pasal yang berkaitan dengan pembatasan dan pelarangan penjualan rokok. Pasal tersebut dianggap akan mempengaruhi perputaran ekonomi.

"Mengatur boleh tapi jangan sampai ada larangan seperti larangan pemajangan atau larangan memasang iklan rokok, saya agak bingung keterkaitannya dengan kawasan bebas asap rokok," ujar Andrian, Kamis (19/2/2026).

"Ini sama saja dengan mempersulit pedagang, tidak sedikit pedagang kelontong dan UMKM serta koperasi pasar yang tumbuh dan menjadi bagian pasar-pasar rakyat yang juga menjual rokok," sambungnya.

Jika implementasi larangan pemajangan dan larangan iklan serta promosi, maka akan mengurangi jumlah konsumen.

"Di saat yang bersamaan, ketika tidak diperkenankan memajang dan mengiklankan, pedagang tidak mendapatkan kesempatan mem-branding kios dan etalase. Padahal selama ini, pedagang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Kalau semua dilarang, dicabut, pendapatan pedagang berkurang drastis," katanya.

Lihat video: Kawasan Tanpa Rokok Dinilai Tak Efektif, Angka Perokok di Jakarta Tak Banyak Berubah



Dia menilai aturan tersebut jika dipaksakan sangat tidak adil, karena yang seharusnya mengatur kawasan, berujung terganggunya ekonomi UMKM.

"Arah imlementasinya harus jelas. Jangan sampai Perda KTR ini justru menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Jangan sampai kegiatan ekonomi di masyarakat terganggu," kata dia.

Inkoppas menyarankan, sebelum teknis aturan tersebut diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur, ada baiknya dilakukan kajian di lapangan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus secara matang dan komprehensif mempertimbangkan dampak panjang dari sebuah regulasi.

"Dengan begitu, kegiatan ekonominya tetap berjalan. Rokok adalah produk legal, aktivitas merokok juga diperbolehkan tapi dibatasi dengan seimbang. Kajian teknisnya matang," ucapnya.

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menyiapkan dua lokasi khusus berburu takjil selama bulan Ramadhan 2026 guna mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dua titik yang disediakan yakni kawasan Pasar Pon Trenggalek dan Alun-alun Trenggalek yang dinilai strategis karena berada di pusat kota serta didukung fasilitas parkir memadai.

"Buka mulai hari pertama Ramadhan, dari pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Saniran di Trenggalek, Rabu

Ia menjelaskan keberadaan sentra takjil tersebut diharapkan menjadi momentum peningkatan omzet bagi pelaku UMKM selama bulan puasa.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan para pedagang agar menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama berjualan.

Produk yang dipasarkan wajib halal, bersih, dan sehat serta tidak diperkenankan menjual barang terlarang.

Saniran juga menegaskan seluruh perlengkapan dagang seperti lapak dan gerobak tidak boleh ditinggalkan di lokasi setelah jam operasional berakhir.

"Setelah jam operasional selesai, seluruh perlengkapan harus dibawa pulang," ujarnya.

Selain itu, pengunjung diimbau membawa kantong belanja sendiri guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Terkait retribusi, pedagang di Pasar Pon mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Daerah, sedangkan pengelolaan di kawasan Alun-alun berada di bawah kewenangan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Pemerintah daerah berharap keberadaan dua sentra takjil tersebut dapat memberikan dampak ekonomi positif sekaligus menyediakan beragam pilihan menu berbuka puasa bagi masyarakat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan anak buahnya untuk melakukan penertiban terhadap di kawasan Pasar Tanah Abang , Jakarta. Penertiban itu menyasar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan juru parkir (jukir) liar.

Namun, Rano meminta penertiban itu dilakukan secara humanis dengan tetap memberikan ruang bagi pedagang. Sebab, momentum bulan Ramadan ini jadi kesempatan para pedagang untuk meraup keuntungan.

"Saya juga bilang sama Satpol PP kita tertibkan boleh, tapi kasih ruanglah karena kita tahu misalnya Pasar Tanah Abang sekian tahun sepi kosong, pedagang mengeluh," kata Rano saat ditemui di Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).

Rano menyadari ketika bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan yang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil maupun gerobak. Hal itu membuat terganggu kelancaran arus lalu lintas hingga menimbulkan kesemrawutan di kawasan tersebut.

"Ini sekarang lagi momen-momen, nah memang begitu waduh yang namanya jualan pakai mobil pakai gerobak, akhirnya jalan nggak enak," ujar dia.

Dia tetap mengimbau pedagang agar tidak berjualan di titik krusial yang menimbulkan kesemrawutan. Jika imbauan tersebut diabaikan, pihaknya akan dilakukan penindakan.

"Ya kita imbau aja, yuk kita atur yuk gimana caranya. Kalau seminggu dua minggu nggak bisa, terpaksa harus kita tindak, kan gitu," ujarnya.

penguatan distribusi dari sentra panen ke pasar utama harus kita percepat melalui koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng petani, pedagang, pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memperkuat pengawasan, memperlancar distribusi, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan cabai rawit merah menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

"Cabai adalah komoditas yang sangat sensitif terhadap pasokan harian. Karena itu, penguatan distribusi dari sentra panen ke pasar utama harus kita percepat melalui koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Minggu.

Merespons dinamika harga dan pasokan cabai rawit merah di sejumlah wilayah, terutama di DKI Jakarta, Bapanas mengumpulkan para pemangku kepentingan komoditas cabai yang terdiri dari champion petani cabai dari Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan.

Selain itu pedagang cabai di wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, serta Satgas Pangan Polri, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Cabai yang digelar secara daring.

"Stabilisasi cabai memerlukan orkestrasi hulu hingga hilir," ujarnya.

Menurut dia, sentra produksi yang sedang panen harus terhubung cepat dengan pasar-pasar di hilir, utamanya di wilayah konsumen seperti DKI Jakarta agar harga tidak mengalami lonjakan signifikan.

Ketut menegaskan pemerintah sejak awal telah memberi ruang kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar.

Namun, ia mengingatkan agar harga di tingkat produsen maupun konsumen harus wajar dan baik.

Jika tidak, harus dilakukan intervensi stabilisasi yang memberikan keseimbangan pada aspek hulu maupun hilir.

Berdasarkan Panel Harga Pangan per 14 Februari 2026, harga cabai rawit merah di tingkat produsen secara nasional rata-rata berada pada kisaran Rp56.383 per kilogram (kg).

Sementara di tingkat konsumen rata-rata nasional tercatat Rp73.339 per kg. Disparitas antarwilayah menjadi fokus intervensi distribusi agar selisih harga tidak melebar.

"Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu setelah Imlek atau beberapa minggu ke depan. Langkah distribusi harus segera dijalankan," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Ketut, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah sentra di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta harus dilakukan untuk menekan biaya logistik dan menjaga keterjangkauan harga.

"Sehingga kita bisa pastikan harga cabai mengalami tren penurunan,” katanya.

Ketua Champion Petani Cabai Lombok Timur, Subhan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan cabai melalui FDP maupun mekanisme kerja sama antardaerah.

“Kami berharap ada dukungan Bapanas melalui fasilitasi distribusi pangan ini. Dukungan ini penting agar pasokan tetap terjaga dan pergerakan harga dapat lebih terkendali,” kata Subhan.

Sementara itu, Suyono dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) menyampaikan dalam beberapa hari terakhir aktivitas belanja memang meningkat karena bertepatan dengan momentum Imlek dan Puasa.

Namun demikian, pihaknya memprediksi setelah periode Imlek, harga cabai rawit merah akan bergerak turun secara bertahap.

Menurut Suyono, sejumlah sentra produksi di Jawa Timur seperti Kediri, Blitar, Mojokerto, dan Banyuwangi dalam waktu dekat mulai memasuki masa panen. Meski demikian, saat ini curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi sehingga berdampak pada proses petik.

Sementara itu, Guntur pedagang di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyerap pasokan cabai dari berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, guna memperkuat ketersediaan dan membantu menstabilkan harga di pasar utama.

Ia pun optimistis harga cabai dalam beberapa hari ke depan akan melandai seiring bertambahnya pasokan dari daerah sentra produksi.

Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat, sehingga tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum permintaan untuk kepentingan sepihak.

“Stok kita kuat dan dalam kondisi surplus menghadapi Ramadhan. Kondisi ini harus tercermin pada harga yang baik dan wajar di masyarakat. Tidak boleh ada yang memainkan keadaan,” tegas Amran saat launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Jakarta, pada Jumat (13/2).

Amran memastikan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran atau upaya memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar, Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Termasuk pencabutan izin yang akan ditegakkan bersama Satgas Pangan Polri," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026