Bisnis.com, BANDUNG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyita 106 aset milik 80 penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp12,06 miliar dalam rangkaian kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi serentak tiga kantor wilayah DJP di Provinsi Jawa Barat, yakni Kanwil DJP Jawa Barat I, Jawa Barat II, dan Jawa Barat III, untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Secara keseluruhan, ketiga kantor wilayah menyita 288 aset milik wajib pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp54,06 miliar. Aset yang disita terdiri atas barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, rekening bank, uang tunai, hingga perhiasan.

Khusus Kanwil DJP Jawa Barat I, aset yang disita terdiri atas tiga bidang tanah dan bangunan, 64 rekening bank, 21 kendaraan roda empat, 12 kendaraan roda dua, empat sitaan uang tunai, satu objek perhiasan, serta satu barang elektronik.

Direktur Penegakan Hukum DJP, Samingun, mengatakan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan setelah wajib pajak tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya meski telah melalui tahapan penagihan.

Ia menegaskan seluruh petugas diminta tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta mengedepankan komunikasi yang efektif dalam menjalankan proses penegakan hukum.

"Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga memperkuat sinergi dan mendukung peningkatan penerimaan pajak," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yunirwansyah mengatakan penyitaan aset merupakan instrumen penegakan hukum yang dilakukan secara humanis, tetapi tetap tegas guna menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Menurut dia, penyitaan bukan menjadi tujuan akhir, melainkan upaya mendorong pelunasan tunggakan pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara pada 2026.

"Sita serentak bukan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong pencairan tunggakan pajak demi mengamankan target penerimaan tahun 2026," katanya.

Yunirwansyah menambahkan aset berupa saldo rekening akan segera dipindahbukukan ke kas negara sesuai prosedur.

Sementara itu, aset selain rekening akan diajukan untuk penilaian sebelum diikutsertakan dalam lelang serentak Kanwil DJP Jawa Barat yang direncanakan berlangsung pada September 2026.

DJP menegaskan penyitaan merupakan langkah penagihan aktif yang dilakukan oleh juru sita pajak negara setelah penyampaian surat teguran, surat paksa, hingga surat perintah melaksanakan penyitaan.

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya terakhir apabila wajib pajak tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi tunggakan.

Meski demikian, penyitaan dapat dibatalkan apabila wajib pajak melunasi seluruh kewajibannya. Wajib pajak juga memiliki kesempatan mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika aset telah dilelang dan terdapat kelebihan hasil penjualan setelah tunggakan dilunasi, sisa dana akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)