Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp36,91 triliun untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun ini.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh Inpres tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp36,91 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun total usulan tambahan anggaran tersebut meliputi untuk Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam rangka mendukung penanganan irigasi daerah dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp15 Triliun untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektare.

"Memang per hari ini belum teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 karena titik-titiknya sedang dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)," kata Dody.

Kemudian tambahan anggaran tersebut juga terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2025 dalam rangka mendukung rehabilitasi sekolah keagamaan dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp2,72 triliun untuk penanganan 1.000 unit sekolah keagamaan.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi di DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,5 triliun, namun Kementerian PU masih mengusulkan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Di samping itu, Inpres No. 8 Tahun 2025untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan alokasi anggaran Rp25 triliun untuk pembangunan total 204 unit Sekolah Rakyat di tahun 2026.

Menurut Dody, saat ini telah teralokasi di dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar hampir Rp20 triliun, sehingga Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Kemudian Inpres No. 11 Tahun 2025terkait jalan daerah dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 kilometer, pembangunan jalan daerah sepanjang 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah sepanjang 589 meter.

Saat ini telah teralokasi dalam DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun, namun Kementerian PU masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun.

Lalu Inpres No. 14 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan tepatnya di Wanam, dengan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4,78 triliun.

Anggaran ini akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan pengendalian banjir seluas 7.503 hektar, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 7.483 hektar dari total target 10.000 hektar, pembukaan jalan sepanjang 138,5 kilometer.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,25 triliun dan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun.

"Pelaksanaan Instruksi Presiden akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendaftaran program Magang Nasional Batch I sudah ditutup. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersiap mengumumkan kembali pendaftaran Batch II melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id pada November 2025 mendatang.

Adapun jumlah peserta yang direkrut lebih banyak dari Batch I yaitu 80.000 orang. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

"Betul sehingga dalam tahun ini kita harapkan 100.000 peserta," kata dia.

Sebelumnya, Kemnaker resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Berdasarkan data yang masuk, sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch I dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1-14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16-18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Pada Batch I ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20.000 fresh graduate. Selama enam bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).