Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Group berkomitmen menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.303,48 triliun (kurs Jisdor Rp17.856) di seluruh kawasan Asean pada 2030.

Presiden & CEO Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, hingga 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai sekitar US$43 miliar. Realisasi itu melampaui komitmen awal perseroan serta menunjukkan semakin kuatnya momentum transisi di kawasan.

“Melalui strategi baru kami, M25+ ROA30, kami meningkatkan ambisi kami lebih jauh lagi. Pada 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar di seluruh kawasan,” kata Dato dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, komitmen ini mencerminkan keyakinan Maybank Group bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya grup dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui dukungan terhadap kemajuan ekonomi, penguatan ketahanan bisnis, serta pemberian dampak nyata bagi masyarakat yang dilayani oleh Maybank Group di seluruh kawasan Asean.

Lebih lanjut, Dato menegaskan bahwa fokus Maybank Group tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang telah ramah lingkungan. Perseroan juga mendukung sektor-sektor yang masih membutuhkan proses transisi.

“Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel,” tuturnya.

Di samping terus memperkuat agenda lingkungan dan tata kelola, Dato menyebut bahwa perseroan tetap berkomitmen mendorong agenda sosial dalam kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Maybank Group menetapkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama, dengan tujuan melayani nasabah, masyarakat, dan perekonomian di Asean maupun di luar kawasan.

Melalui berbagai inisiatif dampak sosial Maybank, Dato mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang, sekaligus memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar US$7 miliar pada 2025.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.

Setiap kali saya menawarkan proyek berdampak publik, baik itu soal membangun jaringan listrik, sekolah, atau klinik, kepada teman-teman dekat saya, pertanyaan pertama yang muncul hampir selalu sama: “Ada duitnya, enggak?”

Bagi teman-teman yang bekerja di sektor publik atau non-profit, pernyataan seperti ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Seakan-akan, hal yang ingin diminta adalah uang. Padahal, pernyataan tersebut adalah sebuah sinyal: seberapa disiplin kita dalam membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan dan juga rekan-rekan yang bergerak di bidang pembangunan, bahasa soal kemitraan publik-swasta adalah jargon yang sering kali digaungkan. Akan tetapi, the devils are in the details. Seringkali proyek-proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) tidak bisa berjalan karena kendala-kendala model bisnis dan pembagian pendapatan.

Alhasil, pertanyaan “duitnya mana?” akan terus hadir dan membuat inisiator proyek-proyek publik perlu untuk lebih memutar otak dan cara agar bisa mendorong terwujudnya proyek tersebut.

Tekanan untuk membuat pendanaan proyek-proyek publik yang lebih kreatif juga semakin meningkat. Dengan semakin menipisnya sumber pendanaan di berbagai sisi. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG) melonjak jauh lebih cepat daripada ketersediaan dana yang ada.

Terhitung bahwa pendanaan untuk mendorong SDG kini menembus US$4 triliun, naik 60% sejak 2015. Bantuan pembangunan resmi, yang dulu jadi tumpuan, terlalu kecil untuk menambal jurang itu. Di Asia, alirannya bahkan diperkirakan menyusut hingga seperempat akibat pergeseran prioritas dari negara-negara donor.

Di Indonesia sendiri, terjadi banyak penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan refocusing belanja secara signifikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk melakukan penghematan hingga Rp256,1 triliun dan untuk 2026 anggaran semakin difokuskan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Alhasil, ruang-ruang untuk melakukan pembiayaan pembangunan di sektor lain bisa menjadi lebih sempit dan tentu memberi sinyal kepada para pendana tentang prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh Indonesia.

Tentunya, pembangunan tidak akan pernah berhenti. Jalan tetap perlu dibangun, pelabuhan tetap harus beroperasi, klinik harus selalu tersedia, dan lampu jalan perlu menerangi jalan-jalan desa.

Mengandalkan APBN dan hibah-hibah kecil bukan pilihan yang realistis sehingga kita perlu pendekatan yang lebih perlu cara yang lebih kreatif untuk menggerakkan modal, termasuk modal swasta, ke arah yang lebih tepat.

Di sinilah letak persoalannya. Kemitraan publik-swasta sering didorong sebagai jawaban. Namun, seperti semua kemitraan, ia menuntut proses panjang: penyamaan visi, kepercayaan, dan perencanaan matang. Dan kembali ke pertanyaan tadi “mana duitnya?”

Proyek publik kerap kalah karena nilainya tidak pernah benar-benar dihitung. Terkesan menjual niat baik semata, dan harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang tampak lebih menarik.

Salah satu jawaban atas kebuntuan itu adalah memperluas cara kita mengukur nilai dan dampak dari proyek-proyek publik. Social Return on Investment (SROI) menambahkan satu dimensi yang sering luput dari kalkulasi ROI biasa: dampak sosial yang dikuantifikasi dalam satuan rupiah.

Ambil contoh klinik. Selain pendapatan yang dihasilkan, ada nyawa yang terselamatkan dan penyakit yang tersembuhkan. SROI berusaha menerjemahkan hal-hal itu ke dalam nilai yang bisa dibandingkan, ditimbang, dan diperdebatkan di meja yang sama tempat keputusan investasi diambil. Ia adalah jembatan bahasa penghubung antara lembaga publik dan lembaga keuangan swasta.

Mengukur dampak tentu bukan hal baru. Pemerintah dan lembaga pembangunan sudah lama memakai berbagai kerangka untuk menimbang kelayakan proyek. Yang membuat SROI berbeda adalah dari mana ia memandang: bukan terutama dari efisiensi anggaran negara, melainkan dari sisi warga penerima manfaat seperti: waktu yang mereka hemat ketika proyek publik tersebut operasional, biaya transportasi yang tidak lagi mereka tanggung, kepastian yang mereka peroleh.

Ia diterapkan pada sesuatu yang selama ini paling jarang dihitung dampaknya: infrastruktur lunak seperti platform digital. Kita terbiasa menghitung nilai jalan tol atau pelabuhan, tetapi nyaris tidak pernah menghitung berapa nilai sosial dari sebuah sistem yang memangkas proses pendaftaran bantuan dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam.

Indonesia mulai menguji pendekatan ini pada salah satu proyek transformasi digitalnya: digitalisasi bantuan sosial. Lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah ingin tahu, dengan angka, bukan asumsi, mengenai seberapa besar manfaat yang sebenarnya dihasilkan investasi platform digital di sektor publik. AMANA Solutions dipercaya merancang metodologi pengukurannya, dengan pilot di Banyuwangi.

Hasilnya jujur, dan justru di situ letak nilainya. Pada skenario paling optimal, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,35 nilai sosial. Tetapi angka itu tidak berlaku universal. Pada skenario biaya investasi yang terlalu tinggi, SROI-nya turun di bawah titik impas, serendah Rp0,32.

Pesannya bukan “digitalisasi selalu menguntungkan,” melainkan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi pengambil keputusan: kelayakan bergantung pada efisiensi implementasi dan seberapa besar kita menghargai waktu warga yang terselamatkan. Dengan kata lain, SROI tidak hanya memberi tahu apakah sebuah proyek layak, tetapi dalam kondisi seperti apa ia menjadi layak dan itulah informasi yang benar-benar dibutuhkan sebelum modal digelontorkan untuk proyek-proyek publik.

SROI bukan jawaban tunggal. Seperti diingatkan ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan dalam diskusi peluncuran studi ini, SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial. Namun, ia bukan silver bullet. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologinya justru berisiko memperbesar kesalahan. Pengakuan atas batas inilah yang membedakan alat analisis yang berguna dari janji yang muluk.

Kebutuhan akan kejelasan semacam ini bukan kekhawatiran teoretis. Dalam diskusi yang sama, Firlie Ganinduto dari Badan Ekosistem Digital KADIN menegaskan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Hal ini bisa terjadi juga dengan satu prasyarat: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.”

Permintaan itu masuk akal, dan justru di sinilah peran SROI menjadi lebih besar daripada sekadar laporan akhir proyek. Bagi modal yang mencari dampak sekaligus imbal hasil, angka SROI berfungsi sebagai sinyal awal: ia menunjukkan proyek mana yang punya fondasi manfaat cukup kuat untuk kemudian distrukturkan agar layak secara komersial.

Entah itu bisa lewat skema blended financing, performance based disbursement, outcome-based instruments (misalnya social impact bond) atau instrumen lain. SROI tidak menjanjikan keuntungan finansial; ia menyaring dan memberi arah, menunjukkan di mana modal paling mungkin menghasilkan nilai ganda.

Pendekatan yang menggabungkan antara profit dan dampak juga menyasar pasar investasi berdampak atau impact investing. Pada laporan Global Impact Investment Network “Sizing the Impact Investing Market 2024” saat ini pasar impact investing mencapai US$1,57 triliun, tumbuh 21% per tahun sejak 2019 (GIIN, 2024).

Yang menarik, 94% investor berdampak melaporkan bahwa kinerja finansial maupun kinerja dampak mereka memenuhi atau melampaui ekspektasi. Ini adalah bukti bahwa cuan dan manfaat tidak harus saling meniadakan.

Persoalannya terletak pada distribusi, alokasi, dan fokus: hanya sekitar seperempat dari modal itu mengalir ke pasar berkembang, tempat kebutuhannya justru paling besar, dan Asia Tenggara baru menyerap sekitar 3% dari totalnya. Ini menandakan bahwa ketersediaan dana tersebut ternyata belum dimanfaatkan maksimal karena terlalu sedikit proyek dampak publik yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami investor.

Inilah inti yang ingin saya sampaikan. Di masa ketika setiap rupiah diperebutkan, kemampuan membandingkan nilai, bukan sekadar biaya bisa menjadi penentu. SROI hanyalah satu alat. Yang lebih penting adalah kemauan dan kapasitas untuk membangun disiplin baru dalam alokasi sumber daya: yang tepat sasaran, terukur dampak finansial dan sosialnya, dan kolaboratif antara negara dan modal swasta.

Pergeseran cara pandang ini sedang terjadi di banyak tempat sekaligus. Pertanyaan yang sama—bagaimana mengarahkan modal, publik maupun swasta, ke tempat yang menghasilkan nilai bersama dan bukan sekadar imbal hasil—kini menjadi agenda lintas sektor di seluruh Asia.

Beberapa waktu lalu, saya hadir di acara Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan oleh Amartha. Forum tahunan ini menjadi ajang mempertemukan pembuat kebijakan, investor, lembaga keuangan, dan praktisi akar rumput atas kesadaran yang sama: kemajuan yang inklusif tidak datang dari modal yang melimpah semata, tetapi dari modal yang diselaraskan.

Di ruang seperti inilah peran yang kami bangun di AMANA menemukan tempatnya. Dimulai dengan mengukur dampak, dan menggunakan hasil pengukuran tersebut untuk membantu menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya bagi proyek-proyek publik yang berdampak. Menerjemahkan dampak ke dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak adalah prasyarat agar penyelarasan itu mungkin terjadi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mengenai uang semata. Persoalannya adalah modal sering kali tidak sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, karena kita belum punya bahasa bersama untuk menilai apa yang benar-benar berharga.

Menyamakan visi, persepsi, dan bahasa lebih dulu sehingga kita bisa mengeksekusi dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa menavigasi masa yang tidak biasa seperti sekarang, dan memastikan pembangunan tetap berjalan ketika semua orang lain memilih menunggu.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah tentang tarif cukai golongan III karena dianggap tidak adil dan tidak melindungi Perusahaan Rokok (PR) kecil legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan usulan penambahan tarif cukai golongan III sebagai bentuk perlindungan terhadap PR kecil tidak tepat.

Pasalnya, pelaku rokok ilegal produsen Sigaret Kretek Mesin (SKM) justru menggunakan mesin modern yang kapasitasnya lebih besar dari milik PR legal golongan II.

"Bagaimana disebut afirmatif wong produksi mereka sebenarnya sudah tinggi, melebihi produksi PR legal golongan II," kata Heri Susianto, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, kata dia, usulan itu juga menunjukkan bahwa sudut pandang pemerintah hanya satu sisi. PR golongan II yang selama ini telah berjasa pada negara dengan membayar pajak dan cukai semestinya lebih layak dilindungi.

Dengan usulan penambahan tarif cukai golongan III, menurutnya sama saja dengan membunuh PR golongan II SKM yang sudah ada.

Bahkan keberadaan PR golongan III nantinya juga berpotensi mengancam PR produsen SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang padat karya karena HJE (Harga Jual Eceran) keduanya tidak terlalu terpaut jauh.

Dengan begitu, dampak sosial dari keberadaan PR golongan III bisa makin buruk. Dampak sosial lebih berat mungkin terjadi jika PR golongan II dan produsen SKT harus tutup karena kalah bersaing dengan PR golongan III.

"Jumlah pekerja yang harus di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena usaha PR bangkrut lebih besar daripada pertambahan jumlah pekerja dengan beroperasinya PR produsen SKM golongan III," ujarnya.

Dia juga menilai usulan anggota Komisi XI tersebut rancu. Apa yang dimaksud dengan cukai golongan III tidak jelas.

Sebenarnya, lanjut Heri, pemerintah sudah mengakomodasi PR kecil produsen SKT dengan adanya tarif golongan III.

Dengan demikian, pemerintah sebenarnya telah mengakomodasi usulan tersebut dengan tarif cukai golongan III untuk SKT.

"Namun jika yang dimaksudkan tarif golongan III untuk produsen SKM, ini yang menjadi tanda tanya. Bagaimana semangat melindungi oleh anggota Dewan terhadap PR yang telah taat membayar cukai dan pajak serta menjamin keberlangsungan pekerja di sektor tetap aman, tidak ter-PHK karena kalah bersaing dengan PR golongan III," ujarnya.

Karena itulah, Formasi tegas menolak usulan penambahan tarif cukai golongan III karena tidak berkeadilan, tidak melindungi PR legal, dan bertentangan dengan semangat struktur tarif cukai yang simpel dan sudah baik serta sudah diterima semua pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2026. Ini apresiasi atas komitmen perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui layanan keuangan inklusif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, PNM berhasil meraih penghargaan ESG Leadership Excellence Award, ESG Excellence kategori BUMN, Inclusive Social Impact Award, dan Best ESG in Financial Services.

Ketua Penyelenggara ISA 2026, Maya Julianti menyatakan, pencapaian ini menunjukkan bagaimana prinsip keberlanjutan bisa diterapkan secara nyata melalui model bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi ESG dinilai mampu berjalan beriringan dengan penciptaan dampak sosial yang nyata. Melalui pemberdayaan dan inklusi keuangan, PNM berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Penghargaan ESG Leadership Excellence Award diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen kuat yang dijalankan Direktur Utama PNM Kindaris dalam menghadirkan layanan keuangan inklusif serta memastikan praktik bisnis perusahaan tetap berlandaskan pemberdayaan dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, penghargaan ESG Excellence kategori BUMN diberikan atas konsistensi PNM dalam menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip ESG. Melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan, PNM dinilai mampu menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

PNM juga menerima Inclusive Social Impact Award sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menghadirkan akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi jutaan perempuan prasejahtera hingga ke pelosok Indonesia.

Dewan juri menilai pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PNM tidak hanya membuka akses modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nasabah secara berkelanjutan.

Selain itu, penghargaan Best ESG in Financial Services diberikan kepada PNM atas keberhasilannya menghadirkan layanan jasa keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberlanjutan dalam setiap proses bisnis.

Penghargaan ini menegaskan peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama PNM Kindaris berkomitmen terus menerapkan prinsip ESG sebagai bagian integral dari strategi perusahaan. “Keberlanjutan tidak hanya kami wujudkan melalui tata kelola yang baik, tetapi juga melalui dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya dalam keterangan yang dikutip Sabtu (20/6/2026).

Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi PNM sebagai lembaga keuangan nonbank yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi segmen ultra mikro, juga sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjangkau hingga wilayah 3T.

Melalui pendekatan yang mengedepankan inklusi, pendampingan, dan keberlanjutan, PNM dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan antara kinerja bisnis, dampak sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, MANGGARAI -- PT TASPEN (Persero) bersama Bank Mandiri Taspen berkolaborasi menggelar program Bantuan Bedah Rumah Gratis di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja dan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta beserta jajaran. Total bantuan Rp 130 juta dengan masa pembangunan selama dua bulan.

Langkah tersebut wujud nyata penyediaan hunian yang layak bagi penerima manfaat. Corporate Secretary TASPEN, Henra menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, juga memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan penerima manfaat tinggal di hunian lebih layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh,” ujarnya.

Penerima manfaat bedah rumah gratis, Rofina Yultin Rayun, bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. “Dengan program bedah rumah ini, hunian yang sebelumnya kurang layak kini berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.”

Sejak 2025, program Bedah Rumah Gratis ini telah dilaksanakan sembilan kali dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Bone, Ende, Kupang, Lubuk Linggau, dan Pekalongan.

Program Bantuan Bedah Rumah Gratis di Manggarai kali ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) TASPEN yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Bank Mandiri Taspen, serta sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, TASPEN bersama Bank Mandiri Taspen terus memperkuat upaya menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, sinergi ini akan terus ditingkatkan untukmenjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan program yang berdampak positif bagi peserta dan masyarakat luas.

Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax tidak mengalami kenaikan pada 1 April 2026. Kepastian tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (31/3).

Pada dasarnya, jika harga BBM subsidi seperti Pertalite dinaikkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang luas ketika diterapkan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan besar bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan menengah.

"Daya beli masyarakat secara luas akan tertekan," katanya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa ini.

Kondisi tersebut juga mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

Huda pun menilai kenaikan harga BBM subsidi seharusnya tidak menjadi opsi. Ia menyarankan pemerintah memperkuat subsidi melalui realokasi anggaran, satu di antaranya dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Senada, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuabi menilai kenaikan BBM subsidi akan langsung mendorong biaya transportasi dan logistik, yang pada ujungnya berdampak pada konsumsi masyarakat.

"Pengusaha sangat takut kalau seandainya dinaikkan BBM karena akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat," kata Ibrahim.

Ia mencontohkan, kenaikan biaya transportasi akan berdampak pada harga makanan di restoran cepat saji hingga sektor lain seperti properti akibat meningkatnya ongkos pengiriman material.

Di sisi lain, Nailul Huda menilai kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax relatif wajar karena mengikuti harga minyak mentah global.

Dampaknya terhadap inflasi disebut terbatas karena penggunaannya tidak sebesar BBM subsidi, terutama dalam transportasi umum dan distribusi barang.

Namun, ia mengingatkan adanya potensi peralihan konsumen dari BBM non subsidi ke subsidi jika selisih harga terlalu lebar.

Peralihan ini dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi dan memicu kelangkaan di lapangan.

Tingginya permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan barang dapat memicu kelangkaan, sehingga membuka peluang munculnya penjualan di pasar ilegal.

Dari sisi fiskal, lonjakan konsumsi BBM subsidi akan menambah beban APBN, baik melalui peningkatan impor minyak mentah maupun kebutuhan tambahan subsidi.

Pemerintah mengumumkan tidak ada kenaikan BBM seperti Pertalite dan Pertamax di tengah gempuran kenaikan harga minyak global imbas serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada kenaikan harga BBM pada Rabu (1/4).

"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Pras dalam keterangannya pada Selasa ini.

Pras menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusannya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.

Pras menyebut ketersediaan stok BBM nasional RI aman.

"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan energi MMSGI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui peluncuran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bigger Dream 2026.

Program ini resmi dimulai melalui seremoni kick off yang berlangsung dalam rangkaian acara MMSGI Iftar 2026.

Dalam pelaksanaan tahun ini, MMSGI bekerja sama dengan Yayasan Life After Mine (LINE) untuk memperluas cakupan dampak program.

freepik.com Ilustrasi pendidikan.

Bigger Dream 2026 menyasar dua sekolah di Jakarta Timur, yakni Yayasan Pendidikan Citra Dharma di Cipayung dan Yayasan Ziyadatul Arqom di Jatinegara. Secara keseluruhan, kedua sekolah tersebut menaungi 355 siswa dan 69 guru dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan.

Seremoni penyerahan simbolis program dilakukan oleh Ketua Yayasan LINE Mochamad Bihar kepada perwakilan kedua sekolah sebagai penerima manfaat program Bigger Dream 2026.

Program CSR Bigger Dream merupakan inisiatif sosial MMSGI yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan belajar melalui perbaikan fasilitas pendidikan. Selain itu, program ini juga diarahkan pada penguatan kapasitas siswa melalui keterlibatan relawan karyawan dalam berbagai kegiatan capacity building.

CEO MMSGI Sendy Greti menyampaikan bahwa perluasan program pada tahun ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan dampak sosial berkelanjutan di bidang pendidikan.

“Setelah tahun lalu Bigger Dream hadir di Cilincing, Jakarta Utara, tahun ini kami memperluas jangkauan program ke Jakarta Timur dengan dua sekolah sekaligus. Kami berharap semakin banyak siswa dapat merasakan lingkungan belajar yang lebih baik serta memiliki kesempatan mewujudkan mimpinya yang lebih besar untuk masa depan,” ujar Sendy dalam siaran pers, Jumat (13/3/2026).

DOK. SHUTTERSTOCK Ilustrasi Pendidikan

Sebelumnya, program Bigger Dream dilaksanakan di Yayasan Syarif Hidayatullah Cilincing, Jakarta Utara sepanjang 2025 hingga awal 2026. Pelaksanaannya dilakukan melalui tiga fase kegiatan yang mencakup peningkatan fasilitas sekolah serta kegiatan pengembangan kapasitas siswa.

Dalam pelaksanaan program tersebut, MMSGI melibatkan 185 karyawan sebagai donatur sekaligus relawan. Keterlibatan karyawan mencakup donasi untuk perbaikan fasilitas sekolah, penyelenggaraan sesi capacity building, hingga dukungan logistik selama program berlangsung.

Melalui kolaborasi antara MMSGI dan Yayasan LINE, program Bigger Dream 2025 berhasil merealisasikan renovasi 10 fasilitas sekolah. Renovasi tersebut terdiri dari delapan ruang kelas dan dua fasilitas sanitasi yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan layak bagi siswa maupun tenaga pengajar.

Program tersebut memberikan manfaat langsung kepada 232 penerima manfaat yang terdiri dari 207 siswa lintas jenjang pendidikan dan 25 tenaga pengajar. Selain itu, program juga dilengkapi dengan distribusi 232 tas sekolah beserta perlengkapan alat tulis guna mendukung kegiatan belajar mengajar.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas fisik, program Bigger Dream juga menghadirkan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas siswa melalui keterlibatan relawan karyawan.

Kegiatan tersebut meliputi storytelling bagi siswa sekolah dasar, pembuatan vision board untuk siswa sekolah menengah pertama dalam membantu merancang cita-cita masa depan, serta pelatihan kewirausahaan berbasis business model canvas bagi siswa sekolah menengah kejuruan.

Ketua Yayasan LINE Mochamad Bihar menegaskan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, yayasan sosial, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan.

“Program Bigger Dream tidak hanya menghadirkan perbaikan fasilitas sekolah, tetapi juga membuka ruang interaksi langsung antara relawan dan siswa untuk menghadirkan inspirasi serta motivasi bagi generasi muda menggapai mimpi yang lebih besar untuk masa depan,” ujarnya.

Program ini juga didukung oleh partisipasi aktif karyawan MMSGI. Pada pelaksanaan program sebelumnya, total donasi yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp 1,012 miliar yang berasal dari kontribusi perusahaan dan karyawan.

Nilai donasi tersebut mencerminkan kuatnya budaya kepedulian sosial di lingkungan perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui refleksi bersama di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Presiden, menteri kabinet, serta serta pimpinan dan seluruh insan Danantara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh insan Danantara Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas, disiplin tata kelola, serta orientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset negara guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan, Danantara Indonesia dibentuk untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Ia bersyukur Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di tingkat global.

Dalam satu tahun ini sudah terlihat bahwa dengan manajemen yang baik, tata kelola yang disiplin, serta komitmen yang kuat, kinerja pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan.

‘’Namun capaian ini baru awal. Ke depan kita harus terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,’’ kata Presiden.

Syukuran satu tahun ini mengusung tema “Satu Danantara”, yang mencerminkan semangat seluruh BUMN untuk bergerak dalam satu langkah bersama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi generasi yang mendatang.

Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia menyampaikan, tahun pertama perjalanan Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat, sekaligus memastikan arah pengelolaan investasi negara tetap berpijak pada penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Pengelolaan aset negara pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, komitmen terhadap pembangunan generasi masa depan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Danantara Indonesia,” ujarnya.

Komitmen itu tecermin tidak hanya dalam penguatan tata kelola dan struktur pengelolaan asset negara, juga berbagai inisiatif yang menegaskan hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda Indonesia.

Sebagai simbol komitmen terhadap masa depan anak bangsa, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis 88 ribu paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Program ini dilaksanakan secara serentak oleh BUMN di berbagai daerah sebagai dukungan terhadap akses pendidikan dan persiapan Generasi Emas Indonesia.

Sejalan dengan komitmen Danantara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) turut berkontribusi melalui berbagai inisiatif sosial yang berfokus pada penguatan akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.

Terutama melalui layanan telekomunikasi digital yang andal dan merata.

Dengan semangat “Hadir Tanpa Henti, Layani Sepenuh Hati”, pada momentum syukuran satu tahun Danantara, TelkomGroup juga mengambil peran dalam meningkatkan semangat belajar bagi para siswa melalui penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang dilaksanakan serentak oleh BUMN di berbagai wilayah Indonesia.

TelkomGroup menyalurkan 2.500 paket perlengkapan sekolah kepada para siswa di wilayah Kalimantan Utara yang mencakup Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Distribusi bantuan terdiri atas 1.500 paket di Kota Tarakan serta masing-masing 500 paket di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Penyaluran ini terlaksana melalui kolaborasi berbagai entitas di lingkungan TelkomGroup, antara lain Telkomsel, InfraNexia, TelkomAkses, dan Telkom Property.

Kolaborasi tersebut turut mendukung proses koordinasi dengan pihak sekolah serta memastikan bantuan dapat diterima dengan baik secara langsung oleh para siswa.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan partisipasi TelkomGroup dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa di masa depan. Ia meyakini, investasi pada pendidikan dan generasi muda akan memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan nasional.

‘’Melalui dukungan TelkomGroup pada program ini, kami berharap dapat turut membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan semangat bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Dian.

Dalam perjalanan transformasinya, Telkom terus memperkuat arah strategis perusahaan melalui strategi TLKM 30 yang juga sejalan dengan agenda Danantara. Berfokus pada penguatan disiplin tata kelola, penataan portofolio bisnis melalui streamlining, peningkatan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang, serta penguatan struktur strategic holding.

Dengan langkah tersebut, Telkom semakin memperkuat perannya sebagai enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global sekaligus mendorong kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Melalui momentum satu tahun perjalanan ini, Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, serta mendorong investasi strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang bagi Indonesia.

“Satu tahun pertama ini fase membangun fondasi. Ke depan, fokus kami memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja nyata melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan aset negara yang profesional, serta investasi strategis yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masa depan generasi Indonesia.” tutup Rosan

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemberdayaan perempuan prasejahtera yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi individu nasabah, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas di tingkat keluarga dan komunitas.

Pemberdayaan perempuan pada sektor ultra mikro sejatinya adalah proses menyalakan lentera-lentera kecil di tengah masyarakat. Lentera tersebut menjadi simbol harapan sekaligus kekuatan bagi perempuan untuk memperbaiki kehidupan keluarga mereka.

Sejak berdiri pada 1999, PNM berkomitmen memberikan akses pembiayaan sekaligus pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera. Melalui layanan seperti PNM Mekaar dan ULaMM, perusahaan tidak hanya menyalurkan modal usaha, tetapi juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta pembinaan karakter usaha seperti disiplin, kejujuran, dan kerja keras.

Hingga kini, program PNM Mekaar telah menjangkau lebih dari 22,9 juta nasabah yang tergabung dalam sekitar 909 ribu kelompok perempuan di seluruh Indonesia. Layanan ini hadir di 36 provinsi, 451 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan, menjadikan PNM sebagai salah satu penggerak inklusi keuangan terbesar di segmen ultra mikro.

“Dampak pemberdayaan tidak semata diukur dari angka. Perempuan yang sebelumnya hanya berjuang untuk bertahan hidup kini mulai berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga bahkan komunitasnya,” ungkap Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary dalam giat Iftar PNM Bersama Media: Lentera dalam Makna.

Dalam proses pemberdayaan tersebut, PNM menyaksikan lahirnya kepemimpinan perempuan dari akar rumput. Di setiap kelompok Mekaar, terdapat ketua kelompok yang menjadi penggerak bagi anggota lainnya. Mereka belajar mengorganisasi pertemuan, menjaga kedisiplinan kelompok, serta memastikan seluruh anggota dapat berkembang bersama. Peran ini secara tidak langsung membentuk kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas. Para ketua kelompok tidak hanya menjadi penggerak usaha kecil, tetapi juga panutan yang menumbuhkan solidaritas, gotong royong, dan kemandirian ekonomi di lingkungan mereka.

Dampak pemberdayaan ini semakin kuat dengan hadirnya ekosistem Holding Ultra Mikro yang mengintegrasikan layanan PNM, BRI, dan Pegadaian. Melalui ekosistem ini, nasabah memiliki kesempatan untuk naik kelas dengan akses ke berbagai layanan keuangan yang lebih luas.

Dodot menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki efek berantai yang jauh melampaui peningkatan ekonomi individu.

“Ketika seorang ibu mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan, yang berubah bukan hanya usahanya. Yang berubah adalah kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga dinamika ekonomi di lingkungannya. Inilah yang kami sebut sebagai multiplier effect dari pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Menurut Dodot, PNM meyakini bahwa perempuan merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan ekonomi akar rumput. Ketika perempuan diberdayakan, mereka tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan jaringan solidaritas sosial yang kuat di masyarakat.

“Karena itu PNM tidak sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan yang memungkinkan para ibu terus berkembang dan memberi dampak bagi sekitarnya,” tambahnya.

PNM percaya bahwa perubahan besar sering kali berawal dari langkah kecil. Seperti lentera yang mungkin tampak sederhana, namun ketika dinyalakan bersama-sama, cahaya tersebut mampu menerangi jalan yang panjang.

Melalui jutaan perempuan nasabah Mekaar, lentera-lentera pemberdayaan itu kini terus menyala dari desa-desa di seluruh Indonesia, membawa harapan baru bagi keluarga dan komunitas di sekitarnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memperlihatkan komitmennya lagi dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata melalui rangkaian Safari Ramadan 1447 H di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.

Melalui program ini, PTK menyalurkan santunan kepada lebih dari 700 penerima manfaat dari 14 panti asuhan di enam kota, dengan total bantuan mencapai Rp 170 juta.

Inisiatif ini menjadi wujud nyata semangat perusahaan dalam menebarkan energi kepedulian untuk melangkah penuh harapan, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Penyaluran santunan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial bagi anak-anak panti asuhan, juga menghadirkan kebahagiaan dan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Bagi para penerima manfaat, bantuan yang diberikan menjadi simbol kepedulian yang mampu menghadirkan rasa optimisme untuk terus belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Senyum dan kebahagiaan yang terlihat dari para anak panti asuhan menjadi pengingat kehadiran perusahaan dapat memberikan arti yang lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya.

Rangkaian Safari Ramadan dilaksanakan bertahap mulai dari Wayame–Ambon, kemudian berlanjut ke Surabaya, Batam, Dumai, Balongan, hingga ditutup di Jakarta.

Di setiap wilayah operasional tersebut, PTK menjangkau anak-anak panti asuhan yang membutuhkan dukungan melalui penyaluran santunan serta kegiatan kebersamaan yang mempererat hubungan antara Perwira PTK dan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan langsung, juga menghadirkan ruang silaturahmi yang memperkuat nilai kebersamaan, empati, dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan.

Menurut Direktur Utama PT PTK, I Ketut Laba, Safari Ramadan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, juga dari sejauh mana perusahaan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Ramadhan mengajarkan kita tentang arti berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Melalui Safari Ramadan ini, PTK ingin memastikan kehadiran perusahaan tidak hanya dirasakan melalui layanan operasional yang andal, juga kontribusi sosial yang menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (11/3/2026).

Melalui Safari Ramadan yang menjangkau ratusan penerima manfaat di berbagai wilayah operasional, PT PTK menegaskan keberhasilan perusahaan tidak hanya tecermin dari keandalan layanan marine services dalam mendukung distribusi energi nasional, juga komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial yang nyata.

Dengan menjangkau ratusan anak panti asuhan serta menyalurkan santunan bernilai ratusan juta rupiah, PTK menunjukkan totalitasnya menghadirkan energi kepedulian yang mampu memperkuat harapan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - DBS Foundation menyalurkan dukungan hibah sebesar SGD 4,9 juta atau sekitar Rp 65 miliar kepada 22 social enterprise dan businesses for impact (BFI) di Asia melalui DBS Foundation Grant Program 2025.

Di Indonesia, hibah senilai SGD 850.000 atau sekitar Rp 11,2 miliar diberikan kepada lima social enterprise dan BFI, yakni Parongpong RAW Lab, KONEKIN, Nazava Water Filters, DoctorTool, dan Sosial Business Indonesia (SOBI). Dukungan tersebut diproyeksikan dapat menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat.

Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, mengatakan pihaknya percaya bahwa bisnis dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan positif.

“Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, dibutuhkan model bisnis yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Mona dalam media briefing, Selasa (10/3/2026).

Sebagai purpose-driven bank, Bank DBS Indonesia memastikan untuk bertumbuh bersama komunitas dan membangun ekosistem yang lebih inklusif.

Pihaknya berharap para penerima hibah dapat menghadirkan perubahan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui DBS Foundation Grant Program, kami tidak hanya menyediakan pendanaan, tetapi juga memperkuat fondasi para social enterprise dan BFI melalui pendampingan serta akses jejaring agar mereka dapat tumbuh secara sehat sekaligus memperluas jangkauan dampaknya,” paparnya.

Penyaluran hibah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan DBS Foundation, tetapi juga mencerminkan semakin matangnya ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia.

Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menunjukkan pada 2023 terdapat sekitar 20.000 wirausaha sosial di Indonesia, meningkat dari sekitar 15.000 pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menggambarkan kuatnya komitmen pelaku usaha untuk menjadikan dampak sosial sebagai bagian integral dari model bisnis mereka.

DBS Foundation Grant Program sendiri telah berjalan sejak 2014 untuk mendukung ratusan social enterprise dan BFI di Asia yang menghadirkan solusi bagi tantangan sosial, mulai dari akses air bersih, ketahanan pangan, inklusi keuangan, hingga penciptaan lapangan kerja inklusif.

Pada 2025, lima penerima hibah di Indonesia dipilih karena menghadirkan solusi inovatif yang dapat memperluas dampak sosial di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.

Selain itu, DBS Foundation juga memperluas dukungannya ke sektor kesehatan melalui kehadiran DoctorTool, startup di bidang healthtech yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan primer serta memperluas akses layanan bagi masyarakat yang masih kurang terlayani.

Berikut daftar social enterprise dan BFI penerima DBS Foundation Grant Program 2025

• Parongpong RAW Lab, meningkatkan pendapatan nelayan dengan mengolah limbah jaring ikan (ghost net) menjadi bahan bangunan bernilai tinggi dan ramah lingkungan (Prototile).
• Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN), adalah impact platform yang berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi 17 juta penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia melalui pelatihan, asesmen, serta pendampingan praktik rekrutmen yang setara dan berkeadilan.
• Nazava Water Filters, menyediakan akses air bersih yang terjangkau melalui teknologi penyaring air yang memurnikan air sumur, air keran, air sungai, atau air hujan tanpa perlu merebus atau membeli botol air plastik. Filter Nazava adalah satu-satunya filter air minum buatan Indonesia yang disertifikasi oleh WHO. Nazava secara khusus berfokus pada memastikan keluarga berpenghasilan rendah memiliki akses ke air minum yang lebih aman dan terjangkau.
• DoctorTool, startup healthtech yang berfokus pada transformasi layanan kesehatan primer melalui pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas dan akses layanan, khususnya bagi masyarakat underserved dan peserta JKN.
• Sosial Business Indonesia (SOBI), berfokus dalam mengembangkan rantai pasok inklusif dan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan pangan para petani kecil.

“Lebih dari sekadar mitra finansial, Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk membina inklusivitas yang lebih luas. Pilar keberlanjutan 'impact beyond banking' kami adalah tentang memberdayakan bisnis berdampak untuk memperluas dan memperkuat jangkauan positif mereka,” beber Mona.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan risiko jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel secara bersih memperlebar defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menurutnya, jika harga minyak global bertahan di level US$100–US$110 per barel, tekanan tambahan terhadap APBN bisa menembus Rp204 triliun hingga Rp272 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk opsi kebijakan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat berisiko mengingat inflasi Februari 2026 sudah di 4,76%, jauh di atas target,” ujar Ishak kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat pilihan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah melakukan rekalkulasi asumsi APBN, melakukan efisiensi belanja nonprioritas, serta merelokasi sebagian anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke buffer subsidi energi.

Ishak menilai hingga saat ini opsi menghapus subsidi belum menjadi prioritas. Langkah tersebut sebaiknya menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Penghapusan subsidi juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus disertai paket kompensasi sosial yang tepat sasaran.

“Yang terpenting, saat ini tidak perlu tergesa-gesa mengambil pilihan terakhir karena pemerintah berpotensi masuk ke dalam jebakan backfire fiscal. Pencabutan subsidi yang tidak dieksekusi dengan baik justru bisa memperburuk kondisi APBN dari sisi penerimaan, bukan hanya pengeluaran,” tutur Ishak.

Dia menjelaskan ketika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi kompensasi tepat sasaran, kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Belum lagi dampak sosial berupa peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang juga akan mendorong kenaikan biaya penanganan sosial seperti bantuan sosial,” katanya.

Utak-atik APBN

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri sebaiknya dihindari karena masyarakat dinilai belum siap.

Sebaliknya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap tiga program, yaitu MBG, koperasi desa merah putih, dan food estate.

“Ruang fiskal sudah sangat terbatas, dengan ekspektasi defisit bisa mencapai 3,6%. Peringatan dari lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan Fitch Ratings terkait MBG juga bisa dijadikan justifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran program tersebut. APBN Perubahan perlu segera dibahas di DPR,” kata Bhima.

Dia mengingatkan agar realokasi APBN Perubahan dilakukan secepatnya, mengingat asumsi makro dalam APBN 2026 dinilai sudah tidak relevan.

“Asumsi ICP di APBN berada di US$70 per barel. Sekarang dengan harga minyak, khususnya Brent, di atas US$110 per barel, subsidi energi tidak akan mampu bertahan. Pasti jebol,” kata Bhima.