Gelombang aksi mahasiswa yang mempersoalkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan berbagai program prioritas nasional mencerminkan kegelisahan mereka terhadap arah pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Kasus-kasus keracunan makanan, pemborosan dalam pengadaan barang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi membuat banyak pihak menyimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada implementasi program yang buruk.

Penjelasan itu tidak seluruhnya salah. Namun, masalahnya mungkin malah lebih mendasar dari sekadar pelaksanaan. Dalam kebijakan publik, kasus-kasus seperti itu tidak hanya muncul karena lemahnya implementasi, melainkan juga akibat ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara.

Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan dalam pelaksanaannya. Program yang dikelola dengan baik pun dapat gagal apabila sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan yang keliru atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.

Paradoks Indonesia

Di sinilah menariknya membaca kembali Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto. Buku ini bukan sekadar manifesto politik karena ia telah menjadi fondasi intelektual bagi banyak program prioritas pemerintahannya.

Argumen utama buku itu sederhana. Indonesia kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, negara ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya akibat kebocoran ekonomi, dominasi elite, ketergantungan pada pihak asing, dan pengelolaan sumber daya yang belum berpihak pada kepentingan nasional.

Diagnosis itu tidak sepenuhnya salah karena Indonesia memang menghadapi ketimpangan, konsentrasi aset, deindustrialisasi prematur, dan tingginya biaya politik. Namun, ia cenderung menempatkan distribusi dan penguasaan sumber daya sebagai akar utama dari banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Buku tersebut kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara.

Padahal, menurut North (1990), pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menciptakan insentif bagi investasi, inovasi, dan aktivitas produktif. Kegagalan banyak negara menjadi negara maju bukan karena miskin modal, tapi karena gagal membangun institusi yang mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.

Perbedaan diagnosis ini yang menghasilkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda karena cara pemerintah mendefinisikan persoalan akan menentukan solusi yang dipilih dan sumber daya yang dialokasikan.

Diagnosis, Instrumen, dan Kapasitas

Hal ini terlihat pada program swasembada pangan dan food estate. Paradoks Indonesia memandang impor pangan sebagai kelemahan nasional sehingga solusi yang dipilih adalah ekspansi produksi domestik yang dipimpin negara.

Namun, ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada. Timmer (1986) menekankan pentingnya produktivitas, teknologi, dan efisiensi distribusi dalam menentukan keberhasilan sektor pangan. Bahkan, literatur food security menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada, dan kebijakan swasembada yang dipaksakan dapat menciptakan distorsi ekonomi serta meningkatkan beban fiskal (Barrett, 2010).

Di sini, masalah sesungguhnya bukanlah impor, melainkan rendahnya produktivitas pertanian. Karena itu, investasi teknologi, riset, infrastruktur, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas petani menjadi lebih penting daripada sekadar memperluas lahan atau membatasi perdagangan.

Logika yang sama berlaku pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo benar ketika menilai Indonesia terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Namun, nilai tambah tidak otomatis tercipta dan dinikmati hanya karena proses produksi dipindahkan ke dalam negeri.

Kemajuan ekonomi, seperti dikemukakan Hausmann dan Hidalgo (2014), ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Sementara itu, Amsden (1989) dan Wade (1990) menekankan pentingnya produktivitas, orientasi ekspor, dan penguasaan teknologi dalam keberhasilan industrialisasi di negara-negara Asia Timur.

Menganggap pembangunan smelter sebagai bukti keberhasilan transformasi merupakan kesalahan, karena hilirisasi hanyalah langkah awal. Nilai tambah yang dihasilkan akan tetap terbatas jika tidak ada inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, terlebih jika keberlanjutan lingkungan diabaikan.

Belanja alutsista untuk memodernisasi kekuatan militer nasional juga menghadapi tantangan serupa. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan dinamika keamanan kawasan, pembelian alutsista guna memperkuat pertahanan nasional merupakan kebijakan yang wajar.

Namun, Hartley (2012) berpendapat bahwa efektivitas pertahanan, tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesesuaian strategi, interoperabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan kapasitas industri pertahanan. Tanpa itu, seperti dikatakan Bitzinger (2015), pembelian alutsista berisiko hanya menambah peralatan tanpa meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.

Permasalahan yang berbeda dihadapi oleh MBG. Tujuannya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Heckman (2006) serta Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa nutrisi dan pendidikan awal berpengaruh besar terhadap produktivitas di masa depan.

Namun, dalam ruang fiskal yang terbatas, pertanyaannya bukan apakah MBG bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan, sanitasi, atau peningkatan kualitas guru.

Terakhir, KDMP juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun ekonomi desa dan posisi tawar masyarakatnya memang relatif lemah, pembentukan koperasi belum tentu menjadi solusi yang efektif.

Ostrom (1990) memperlihatkan bahwa institusi kolektif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh tata kelola, insentif, aturan, dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko menjadi instrumen administratif dan politik, bukan institusi ekonomi yang produktif.

Bukan Sekadar Pelaksanaan

Dengan demikian, persoalan berbagai program unggulan pemerintah bukan hanya soal implementasinya. Perbaikan tata kelola tidak akan banyak membantu apabila diagnosis, instrumen, dan kapasitas negara tidak selaras.

Di sinilah kritik mahasiswa terhadap MBG, KDMP, alutsista, dan berbagai proyek strategis menjadi valid. Di balik orasi dan teriakan perubahan, mereka pertanyakan apakah negara telah mendefinisikan persoalan pembangunan secara tepat, memilih instrumen yang sesuai, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.

Negara memang dapat terus memperbaiki implementasi. Namun, pelaksanaan yang sempurna tidak akan pernah mampu menyelamatkan kebijakan yang dibangun di atas diagnosis yang keliru atau instrumen yang tidak sesuai.

Bisnis.com, JAKARTA — Mitra penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku keberatan atas segala bentuk penundaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan audit terhadap seluruh SPPG dengan menghentikan operasi dapur MBG selama libur sekolah. Selain itu, muncul pula wacana evaluasi insentif Rp6 juta per hari demi efisiensi anggaran.

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) merupakan perwakilan pelaku usaha dalam ekosistem MBG yang menolak segala bentuk penghentian operasional dapur, sebab berpotensi mengganggu keberlangsungan program prioritas nasional sekaligus kegiatan ekonomi sirkular.

Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony mengungkap bahwa penghentian dapur MBG akan berdampak luas, tidak hanya terhadap penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, serta tenaga kerja yang kini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

"Kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja, padahal mereka adalah pekerja harian. Kemudian, para penyuplai juga dirugikan. Setiap SPPG itu wajib punya 15 supplier, jadi hasil tani dan ternak berpotensi menumpuk," ungkapnya, dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan riset internal Gapembi, apabila seluruh SPPG libur selama 54 hari, maka relawan yang diliburkan akan kehilangan penghasilan sekitar Rp5,4 juta sampai Rp10,8 juta.

Dalam skala masif, total kehilangan penghasilan relawan dari sekitar 27.000 SPPG pun mencapai sekitar Rp4 triliun. Daya beli relawan yang seharusnya bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi lokal pun tergerus.

Adapun, terhadap vendor atau penyuplai yang merupakan para petani, peternak, pedagang, pekebun, dan nelayan, potensi kehilangan omzet mereka menyentuh hingga Rp24 triliun, sehingga menjadi pukulan besar bagi fungsi MBG sebagai penggerak ekonomi sirkular.

Selain itu, Alven menegaskan wacana ini juga menciptakan inkonsistensi pelayanan terhadap sasaran MBG 3B alias Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD.

"Keluarnya Surat Edaran terbaru membuat semakin tidak jelas apakah 3B harus dilayani atau tidak. Padahal, salah satu tujuan program Presiden Prabowo adalah memberikan gizi pada anak umur sampai 1.000 hari demi perkembangan otak mereka, tambahnya.

Terakhir, kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program ini bisa tergerus. Termasuk merambat secara sistemik ke pihak perbankan.

Ia menekankan insentif Rp6 juta per hari bukanlah keuntungan seperti yang selama ini mengemuka. Justru itulah pengembalian modal dari negara atas peran mitra sebagai masyarakat yang menyediakan Fasilitas SPPG untuk digunakan oleh negara dalam menjalankan programnya.

"Jangankan untung, mayoritas mitra itu modal pun belum kembali. Banyak teman-teman meminjam bank dan menggadai aset di sana-sini. Terlebih, kami ini kebanyakan UMKM. Kami bukan bagian oligarki. Kami hanya pelaku usaha yang coba mendukung program pemerintah," tegas Alven.

Berdasarkan perhitungan Gapembi, apabila satu SPPG tidak mendapatkan hak pengembalian modal selama 54 hari, artinya secara total berkisar Rp324 juta. Secara masif, maka pengembalian modal yang ditahan BGN mencapai Rp9 triliun, sehingga berdampak sistemik pada perbankan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat pendiri SPPG.

Menurutnya, dampak lanjutannya akan semakin besar, karena mitra tak lagi merasa aman dalam mendukung dan mensukseskan program negara. Saat investor domestik kehilangan kepercayaan, apalagi asing yang selama ini begitu menyoroti isu kepastian hukum.

"Jadi, ibarat kami punya rumah, disewakan kepada pemerintah, tapi justru pemerintah tiba-tiba minta dispensasi untuk tidak membayar sewa. Itulah kenapa kami harap komunikasi dari BGN kepada para pelaku usaha ekosistem MBG semakin baik, termasuk mau menerima masukan dari pelaku usaha, relawan, praktisi, dan akademisi," tutupnya.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.

Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.

Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.

Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.

Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.

Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.

Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.

BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.

Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.

Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi dan refocusing belanja negara pada 2027 guna meningkatkan produktivitas anggaran dan mendukung program prioritas nasional.

Purbaya mengatakan, pemerintah berkomitmen memperbaiki kualitas belanja negara agar setiap alokasi anggaran lebih tepat sasaran serta memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara dengan upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut akan diiringi dengan penguatan efektivitas subsidi dan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pemerintah juga akan melanjutkan penataan penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Melalui sistem tersebut, bantuan pemerintah diharapkan lebih berkeadilan dan langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat berbagai program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan agar manfaat yang diterima masyarakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi penerima bantuan.

Purbaya mengatakan, sinergi antarprogram perlindungan sosial yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga juga akan diperkuat.

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai intervensi pemerintah menjadi lebih terpadu dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Purbaya, harmonisasi belanja pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan di berbagai wilayah berjalan lebih efektif serta mendukung pencapaian program prioritas nasional. "Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah serta mendukung pencapaian program prioritas nasional," ujarnya.

Pemerintah juga akan memperkuat belanja kementerian dan lembaga di daerah melalui berbagai program unggulan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Beberapa program yang menjadi fokus antara lain percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan terus diperkuat.

Pemerintah berupaya menjaga harmonisasi hubungan fiskal pusat dan daerah dengan tetap memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap belanja negara tidak hanya menjadi instrumen pengeluaran, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan delapan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan menjadi fokus kebijakan fiskal pada 2027.

Purbaya mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Menkeu, kebijakan fiskal tahun depan akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Prioritas Nasional dan satu kelompok pendukung (enabler) yang terdiri atas 60 program kerja.

Delapan program prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Purbaya menjelaskan, program-program tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di berbagai daerah.

Selain delapan program utama, pemerintah juga menyiapkan sejumlah faktor pendukung untuk memastikan implementasi program berjalan efektif.

Kelompok pendukung tersebut mencakup penguatan bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Menurut Purbaya, berbagai program prioritas tersebut membutuhkan dukungan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih inovatif.

"Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Melalui kebijakan fiskal 2027, pemerintah berharap berbagai program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan optimal sekaligus menjadi fondasi bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro 2027

• Pertumbuhan ekonomi : 5,8 persen sampai 6,5 persen
• Inflasi : 1,5 persen sampai 3,5 persen
• Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5 persen sampai 7,3 persen
• Nilai tukar : Rp 16.800 sampai Rp17.500 terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia : 70 dollar AS sampai 95 dollar AS per barrel
• Lifting minyak mentah : 602.000 sampai 615.000 barrel per hari
• Lifting gas bumi : 934.000 sampai 977.000 barrel setara gas bumi per hari

Kemudian, sasaran pembangunan 2027 meliputi

• Tingkat kemiskinan : 6 persen sampai 6,5 persen
• Tingkat pengangguran terbuka : 4,3 persen sampai 4,87 persen
• Rasio gini : 0,362 sampai 0,367
• Indeks modal manusia : 0,575
• Indeks kesejahteraan petani : 0,8038
• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat yang kini telah mencapai hampir 62 juta orang di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berlangsung aman, konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut mencakup perencanaan dan penetapan standar menu, seleksi serta pengawasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan layak.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG yang telah terdata mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.795 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat SLHS.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan kualitas pelaksanaan program agar target penerima manfaat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Adapun, realisasi dari sisi anggaran sampai dengan 27 April 2026 terpantau tumbuh cukup pesat.

Dalam pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (7/5/2026), program MBG masuk ke dalam klaster Pendidikan sebagai salah satu dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

RKP ini disebut juga sudah sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Dari sisi penerimanya, MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan 27 April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Program Prioritas 2027

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama. Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Klaster kedaulatan panganmeliputi sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja. Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan.

"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun, dengan sekitar 45,7% atau Rp625,28 triliun di antaranya dialokasikan untuk mendukung Program Prioritas Nasional (PKPN).

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan, meski lebih kecil dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 DIPA awal sebesar Rp1,510,5 triliun dan pasca efisiensi Rp1.460,6 triliun, pagu indikatif tersebut sudah mencakup PKPN sebesar Rp625,28 triliun.

“Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun,” kata Putut dalam sesi panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Jika melihat porsinya, alokasi belanja PKPN untuk tahun anggaran 2027 lebih besar, yakni 45,7% dibandingkan non PKPN. Selain itu, anggaran PKPN untuk 2027 lebih tinggi dibandingkan dengan 2026 yang senilai Rp530,12 triliun.

Putut mengungkapkan, untuk alokasi pagu indikatif K/L 2027 memang difokuskan untuk memenuhi PKPN dan belanja pendukung fondasi PKPN. Inilah alasan mengapa alokasi belanja PKPN pada 2027 besar meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pagu indikatif juga akan diarahkan untuk belanja operasional, belanja wajib, MYC, KPBU, dan belanja bersumber NonRM.

Bagi K/L yang tidak mendapatkan alokasi untuk PKPN, Puput mengimbau agar tidak khawatir. Pasalnya, selain program-program tersebut tidak berada di bawah kewenangan instansi terkait, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi K/L tersebut.

Dia juga mendorong K/L mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan PKPN yang menjadi fokus prioritas saat ini.

Untuk diketahui, pemerintah dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menetapkan 60 program PKPN yang terbagi dalam delapan klaster utama sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Di klaster kedaulatan pangan terdapat sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu, untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama.

Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Di klaster kedaulatan pangan terdapat sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan. “Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah dan berbagai program prioritas nasional guna memperbesar peluang pasar serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah membuka peluang tersebut melalui ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang mempertemukan UMKM dengan kementerian, lembaga, BUMN, hingga sektor ritel modern.

“Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya,” kata Helvi saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut dia, UMKM perlu didorong agar tidak hanya menjual produk secara mandiri, tetapi juga menjadi pemasok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun kebutuhan perusahaan besar.

Dalam ajang yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 itu, pelaku UMKM dipertemukan langsung dengan sejumlah BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog.

Selain itu, terdapat pula pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga, serta perusahaan ritel modern seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan Azko.

Helvi mengatakan pemerintah juga membuka peluang keterlibatan UMKM dalam sejumlah program prioritas nasional, seperti Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis.

“Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan sektor ritel saat ini memperkuat penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok.

“Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengatakan UMKM perlu aktif melakukan market sounding dan business matching karena pemerintah segera menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk 2027.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disuspensi tetapi masih menerima insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Justru itu nanti akan saya cek. Sudah disuspensi tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima,” ujar Dudung.

Dia mengakui isu tersebut menjadi sorotan publik dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan langsung di lapangan. Dudung menegaskan telah mendapatkan arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan sesuai aturan.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” katanya.

Menurut Dudung, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas unggulan pemerintah yang harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, KSP akan kembali mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

“Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan komitmennya untuk membuka hasil temuan kepada publik jika terbukti terjadi penyimpangan. Transparansi, menurutnya, menjadi hal penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional sekaligus merespons kritik masyarakat terkait tata kelola pelaksanaan di lapangan.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka. Sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Sekadar informasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tetap menerima insentif Rp6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengolahan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan apakah model pengelolaan sampah di Banyumas akan diterapkan di lokasi lain seperti TPST Bantar Gebang, Presiden memastikan bahwa pendekatan serupa akan dikembangkan secara luas di berbagai daerah.

“Ya, semua akan kita kembangkan,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru saat mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Terkait produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.