JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan transportasi publik yang konsisten, sehingga menjadi rujukan bagi berbagai sektor industri dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!.

Menurut Djoko, keberhasilan KAI tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan terus menjaga kualitas layanan melalui komitmen jangka panjang yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan.

Layanan yang terus berkembang tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Bahkan, keberhasilan KAI kini tidak hanya menjadi referensi bagi operator transportasi, tetapi juga bagi perusahaan di berbagai bidang usaha.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko, Sabtu (13/6/2026).

Dia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Dalam pandangannya, KAI menjadi contoh nyata bagaimana sebuah operator transportasi dapat menjalankan sistem yang tertib dengan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Selain faktor manajemen dan inovasi layanan, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga dinilai berperan penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan di beberapa kota besar dunia masih ditemukan pengguna transportasi yang mencoba menghindari pembayaran tiket dengan menerobos pintu masuk. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di Tanah Air dinilai mampu dikelola lebih baik dibandingkan fasilitas serupa di negara-negara yang selama ini kerap dijadikan referensi pembelajaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi KAI tidak hanya ditopang oleh modernisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya disiplin masyarakat yang mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang berkualitas.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya," kata Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di tengah upaya penguatan kualitas layanan publik, termasuk menyusul sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.

Dalam arahannya, Yusril menyampaikan delapan agenda pembenahan organisasi yang harus menjadi perhatian seluruh unit layanan. Agenda pertama adalah melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, kejelasan prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih efektif dan responsif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi layanan. Keempat, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi pungutan liar maupun praktik perantara yang berpotensi mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.

Arahan kelima adalah memperkuat sistem pelayanan dengan menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keenam, menghentikan seluruh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Yusril meminta seluruh jajaran menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat. Selain itu, pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme harus memperoleh perlindungan serta apresiasi dari organisasi.

Menurut Yusril, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026).

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya terhadap penegakan hukum sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Kami menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan rekan-rekan di KPK. Per hari ini, para pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan telah dinonaktifkan. Langkah ini kami ambil agar yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum dengan baik sekaligus memastikan layanan publik tetap optimal," ujar Hendarsam, Jumat (5/6/2026).

Untuk memastikan tugas administratif dan fungsi strategis tetap berjalan, Ditjen Imigrasi juga menunjuk Pelaksana Harian (Plh) pada posisi yang terdampak. "Pergantian dilakukan seketika agar tidak ada stagnasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas di lapangan," ucapnya.

Pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak kasus tersebut terhadap pelayanan keimigrasian. Karena itu, penguatan internal dilakukan agar hak masyarakat dalam memperoleh layanan tetap terpenuhi.

"Kami meyakinkan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara asing bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal dan optimal. Sistem pelayanan berbasis digital maupun tatap muka dipastikan beroperasi seperti biasa tanpa ada penundaan," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menyatakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dapat diberikan kepada WNA pemegang visa tinggal terbatas yang akan langsung memperoleh ITAS elektronik (e-ITAS) setelah tiba di Indonesia dan melewati pemeriksaan imigrasi.

Untuk izin tinggal melalui alih status, WNA wajib melakukan pengambilan foto di kantor imigrasi sesuai domisili. Setelah proses foto selesai, penerbitan ITAS di kantor imigrasi membutuhkan waktu tiga hari kerja. Apabila permohonan memerlukan persetujuan Ditjen Imigrasi, penyelesaiannya memerlukan waktu lima hari kerja sejak permohonan diterima ditambah tiga hari kerja di kantor imigrasi setelah pengambilan foto.

"Saya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini. Sistem pelayanan keimigrasian yang ada saat ini juga harus diawasi dengan ketat dan teliti. Seluruh prosedur, terutama yang menyangkut pelayanan publik wajib dijalankan secara lurus, transparan, dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hendarsam.

Dia menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi meningkatkan sistem digital penerbitan izin tinggal agar proses permohonan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak. Selain itu, Imigrasi akan meluncurkan kampanye komunikasi publik yang ditujukan kepada para penjamin dan WNA untuk mengedukasi mereka mengenai prosedur resmi serta jangka waktu penyelesaian layanan sesuai standar operasional yang berlaku.

"Apabila masyarakat menemukan keterlambatan yang tidak wajar atau menghadapi upaya pemerasan dan pemaksaan gratifikasi untuk memperlancar proses pelayanan, segera laporkan oknum tersebut melalui kanal resmi pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti yang kuat agar dapat kami tindaklanjuti," ujar Hendarsam.

JAKARTA - Kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Di balik angka itu, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek" pada 13 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).

Forum ini menghadirkan lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menegaskan, lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.

"Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan," katanya, Kamis (28/5/2026).

Kondisi lapangan memang mencerminkan urgensi itu. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai dari APBD DKI Jakarta, sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah turut menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan integrasi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. "Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, yang diwakili Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan.

Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek.

Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang mengatakan, ITDP Indonesia memandang forum ini sebagai langkah awal dari proses yang lebih panjang. "Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek," katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan.

"Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan," ujarnya.

Urgensi pemodelan tersebut semakin nyata ketika melihat temuan-temuan yang muncul dari diskusi kelompok. FGD berlangsung dalam tujuh kelompok yang membahas tiga tema utama: regulasi dan kepemimpinan di kawasan aglomerasi, fiskal dan skema subsidi, serta pengelolaan aset lintas provinsi.

Hambatan terbesar yang teridentifikasi bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta fragmentasi pengelolaan aset yang menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Para peserta sepakat bahwa dibutuhkan formula pembagian beban fiskal yang adil dan berbasis data — bukan hanya berdasarkan panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing wilayah.

Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) dinilai strategis sebagai fondasi data untuk menghitung kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.

Diskusi juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggaraan layanan yang melampaui batas administratif.

Para peserta menekankan bahwa kelembagaan ini perlu hadir bukan sebagai pengganti operator eksisting, melainkan sebagai wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh daerah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang akan berlanjut dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan dari forum, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek yang direncanakan sebagai persembahan bagi peringatan 500 tahun Jakarta.

TANGSEL - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Tangsel One dan Helita sebagai pintu masuk baru pelayanan publik digital, Kamis (30/4/2026). Lewat WhatsApp, 441 layanan publik akan diintegrasikan bertahap. Inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi , kedaulatan data, dan perubahan cara pemerintah berinteraksi dengan warga.

Sebelumnya pelayanan publik identik dengan ruang tunggu, loket, nomor antrean, berkas yang harus dibawa, dan jam kerja kantor. Warga datang, bertanya kepada petugas, lalu berpindah dari satu meja ke meja lain untuk memastikan syarat layanan yang dibutuhkan sudah benar.

Namun, di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan cara lama itu mulai digeser pelan-pelan. Pemkot Tangsel memperkenalkan sebuah wajah baru pelayanan publik digital: Tangsel One dan Helita — Helo Kita Tangsel.

Inovasi itu tidak dimulai dari aplikasi yang harus diunduh. Tidak pula dimulai dari halaman situs yang harus diingat satu per satu. Ia dimulai dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan hampir semua pengguna ponsel: percakapan.

Lewat Helita, warga cukup membuka WhatsApp, memulai chat, lalu menyampaikan kebutuhan layanan. Dari sana, sistem akan membantu memberi informasi, menjawab pertanyaan, mengarahkan kanal yang sesuai, hingga secara bertahap membantu proses layanan publik yang dibutuhkan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kemudahan itulah yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. “Jadi nggak usah download aplikasi yang lain, cukup Helo Kita dimasukin dalam daftar WhatsApp handphone kita. Mau nanya apa aja, mau pelayanan publik apa aja, nanti akan bisa dilayani oleh Helita ini,” katanya seusai peluncuran.

Tangsel One hadir sebagai respons atas banyaknya kanal layanan publik yang selama ini tersebar di berbagai perangkat daerah. Bagi pemerintah, setiap kanal mungkin dibangun untuk menjawab kebutuhan tertentu. Namun bagi masyarakat, terlalu banyak pintu layanan kerap menimbulkan kebingungan baru.

Warga harus tahu aplikasi mana yang digunakan, situs mana yang dibuka, dokumen apa yang disiapkan, ke dinas mana harus bertanya, dan kepada siapa pengaduan perlu disampaikan. Dalam banyak kasus, yang sederhana bagi birokrasi belum tentu sederhana bagi masyarakat.

Di sinilah Tangsel One mencoba mengambil peran. Ia dirancang sebagai satu ekosistem digital untuk menghubungkan berbagai layanan publik di Kota Tangerang Selatan.

Benyamin menyebut, terdapat 441 layanan publik yang secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam Tangsel One. Dengan integrasi itu, warga tidak lagi harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain.

“Semua, ada 441 layanan aplikasi pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Secara bertahap nantinya semuanya akan menjadi satu. Dan di OPD-nya juga, yang semua punya aplikasi tadi, nanti semuanya hanya mengakses Helita ini saja, Tangsel One ini saja,” lanjutnya.

Pada tahap awal, layanan perizinan melalui DPMPTSP menjadi salah satu layanan yang sudah dapat diakses. Setelah itu, layanan dari organisasi perangkat daerah lain akan terus ditambahkan secara bertahap.

Benyamin memberi contoh sederhana. Jika warga ingin mengurus Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, warga dapat bertanya kepada Helita mengenai syarat dan alurnya. Sistem kemudian memberi petunjuk dokumen yang perlu disiapkan, termasuk kemungkinan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

“Basisnya memang AI, tapi diperluas untuk bukan saja sekadar informasi, tapi juga layanan-layanan publik yang lain. Misalnya, saya pengin bikin PBG, apa aja syaratnya? Ya ini, ini, ini, tolong siapin KTP-nya. Nanti di-upload, nanti Helita yang ke dinas teknisnya,” jelasnya.

Benyamin menyebut Helita sebagai pendamping Pemkot Tangsel dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Layanan ini juga disiapkan untuk aktif selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu. Pemkot Tangsel Raih Predikat Kota Berkinerja Tinggi dari Kemendagri

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, menjelaskan basis chat dipilih karena dekat dengan keseharian masyarakat. Pemerintah tidak ingin warga dipaksa memahami sistem yang rumit. Sistemlah yang harus dibuat lebih mudah mengikuti kebiasaan warga.

“Kenapa Helita ini kita buat basisnya chat? Karena supaya memudahkan. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi buka aplikasi dan sebagainya. Yang sangat mudah ini sebetulnya keseharian warga. Keseharian warga itu apa? Ya biasa chat,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya. Peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan seluruh RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C.

Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar.

"Ke 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Mei 2026," ujar Qodari di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Qodari menyebut, 21 rumah sakit ini rencananya dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.

Lihat video: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Inilah Daftar Pejabat yang Baru Dilantik



Qodari melanjutkan peningkatan kualitas ini difokuskan kepada rumah sakit di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.

"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," ucapnya.

Qodari menambahkan, ke-21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 66 RSUD yang ditargetkan meningkat kelasnya pada periode 2025–2027 dengan rincian 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.

Menurut Qodari, program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan 66 RSUD tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, berdasarkan kebutuhan rata-rata 300 hingga 500 tenaga kesehatan dan nonkesehatan per rumah sakit.

Selain itu, pasien dari wilayah DTPK juga dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk dirujuk ke rumah sakit di kota.

"Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan," ujarnya.

JAKARTA - Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut (AL) RE Martadinata menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Prima bagi dokter gigi. Termasuk kemampuan komunikasi efektif dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu dibahas dalam kegiatan pengarahan dan pembinaan terhadap personel dokter gigi TNI AL di Auditorium I Ladokgi R.E. Martadinata, Bedungan Hilir Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI di medan tugas.

Pgs. Kepala Ladokgi RE Martadinata Kolonel Laut (K) drg. Ketut Triwanto menyampaikan Ladokgi RE Martadinata merupakan rumah besarnya dokter gigi TNI AL baik militer maupun ASN. “Saya mengajak personel dokter gigi senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Prima yaitu profesional, integratif, modern dan adaptif,” ucapnya, Kamis (23/4/2026).

Sejumlah pejabat TNI AL lainnya yang turut memberikan arahan adalah, Kapuskesal Laksamana Muda TNI Sujoko. Menurut dia, selain mengimplementasikan nilai-nilai Prima, diharapkan agar para dokter TNI AL mempunyai kemampuan komunikasi efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien.

”Berikan pelayanan terbaik dan niatkan sebagai ibadah dalam setiap pelayananan,” paparnya.

Sementara itu, Sahli KSAL Tk.II Bidang Manajemen SDM Laksma TNI F. Sri Wahyuni menambahkan, agar dokter gigi mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan di mana saat ini perkembangan kedokteran gigi sangat cepat dan berbasis AI dan digital.

Lihat video: Panglima TNI Dianugerahi Warga Kehormatan Korps Marinir pada HUT ke-80 TNI AL



Selain kedua narasumber tersebut, turut pula Ka RSGM Ladokgi R.E. Martadinata Kolonel Laut (K/W) Trisnawati Riana I yang memaparkan tentang Manajemen Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Faskes TNI AL/RSGM.

Danrumkit Marinir Cilandak Kolonel Laut (K) Muh. Arifin dengan materi tentang Peran Dokter Gigi Militer Dalam OMSP. Kadeр Dokgimil Ladokgi R.E. Martadinata Kolonel Laut (K) Heri Herliana tentang Mildent International Events.

Kadep Diklat Ladokgi R.E.Martadinata Kolonel Laut (K) Abdullah Mugan, tentang Kegiatan Diklat Bagi Dokter Gigi TNI AL danKaladokgi Yos Sudarso Makassar Kolonel Laut (K) Krisnadi Setiawan tentang Peran Ladokgi Yos Sudarso dalam Dukkes dan Yankes Gigi dan Mulut di Wilayah Indonesia.

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengapresiasi komitmen PT PLN (Persero) UP3 Cikarang dalam menjaga ketepatan waktu penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Termasuk konsistensi dalam penyajian data yang akurat.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Iwan sinergi antara Bapenda dan PLN Cikarang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

“Di Kabupaten Bekasi pelanggannya di support oleh beberapa perusahaan listrik salah satunya adalah dari PLN Cikarang dan Kami apresiasi sekali karena komitmen yang sangat baik melalui penyetoran PPJ yang tepat waktu serta didukung dengan data yang akurat. Hal ini sangat membantu kami dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Akurasi data yang disampaikan PLN tidak hanya berperan dalam proses administrasi, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Data yang valid memungkinkan pemerintah daerah merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Iwan menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bersama PLN, termasuk dalam upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui PPJ.

Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali



“Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan pendapatan, tetapi juga dalam edukasi publik dan pemanfaatan layanan digital, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang semakin mudah, transparan, dan efisien,” tambahnya.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan PLN berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui pengelolaan PPJ yang tepat waktu dan akurat.

“Sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan layanan kelistrikan yang optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang penguatan kerja sama dalam mendukung agenda transisi energi, termasuk mendorong pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

Melalui kolaborasi yang semakin erat ini, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis sinergi dengan PLN Cikarang akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik dalam menjaga kualitas pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

JAKARTA - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto (HS) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Hery selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditangkap oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung di rumahnya. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup.

Dia mengatakan Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. Dia mengatakan kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan. "Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Baru Dilantik, Langsung Tersandung Kasus

Hery Susanto baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Diketahui, Hery telah mengambil sumpah sebagai Ketua Ombudsman di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Sebelum menjabat Ketua Ombudsman, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR pada Januari 2026. Dia memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Hery fokus pada pengawasan sektor kemaritiman, investasi, dan energi selama bertugas di Ombudsman RI. Pria kelahiran Cirebon pada 9 April 1975 ini juga diklaim aktif mendorong upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Adapun pendidikan doktoralnya ditempuh pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, dia memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi.

Antara lain, pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014-2019, Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014, Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021.

Selain itu, Hery juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022.

Dalam pernyataannya usai pelantikan pada 10 April 2026, Hery sempat menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal lembaga. Ia menyebutkan bahwa fokus awal kepemimpinannya adalah merapikan struktur organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki pengelolaan anggaran.

“Yang jadi prioritas pertama adalah pembenahan internal, bahwa ada banyak hal di internal Ombudsman yang mesti diperbaiki, di antaranya struktur, SDM, dan anggaran yang mana Ombudsman dirasa masih berjarak dengan pemerintah,” ujarnya kala itu.

Hery menilai, selama ini Ombudsman masih dipandang memiliki jarak dengan pemerintah, sehingga perlu upaya untuk mendekatkan program-program strategis pemerintah kepada masyarakat.

“Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah yaitu Astacita untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perlu pengawasan Ombudsman,” pungkasnya.

Namun, komitmen tersebut kini tercoreng setelah dirinya terseret kasus hukum hanya beberapa hari setelah resmi menjabat. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi lembaga pengawas pelayanan publik.

Dikutip dari laman resminya, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sejak berdiri pada 2000, Ombudsman sudah dipimpin lima orang tokoh dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Antonius Sujata (2000-2011). Danang Girindrawardana (2011-2016), Amzulian Rifai (2016-2021), Mokhammad Najih (2021-2026), dan Hery Susanto.

Hery Susanto Punya Harta Kekayaan Rp4,1 Miliar

Hery memiliki harta kekayaan dengan total mencapai lebih dari Rp4,1 miliar. Hal tersebut mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun 2025 yang dilaporkan pada 17 Maret 2026 saat Hery masih menjabat sebagai Wakil Ketua Ombudsman.

Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.350.000.000, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur dan Cirebon. Kemudian alat transportasi dan mesin dengan total senilai Rp595.000.000.

Alat transportasi dan mesin ini terdiri dari motor Vespa LX IGET 125 tahun 2022 hasil sendiri senilai Rp50.000.000, kemudian mobil Chery Micro/Minibus tahun 2025 hasil sendiri senilai Rp545.000.000.

Di samping itu, Hery juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.900.000. Selanjutnya ada kas dan setara kas yang bernilai mencapai Rp539.668.649.

Dalam laporan tersebut, Hery tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya. Ia juga tercatat tidak memiliki utang sama sekali, sehingga total harta kekayaannya bersih mencapai Rp4.170.588.649.

(Riyan Rizki Roshali, Binti Mufarida, dan Tangguh Yudha)

JATENG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengunjungi tiga kantor wilayah Bea Cukai. Ketiganya yaitu Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara terpusat masing-masing di Bea Cukai Kudus, Bea Cukai Kediri, dan Bea Cukai Pasuruan agar jajaran pegawai di tiap-tiap wilayah dapat menerima arahan strategis pimpinan secara langsung dan menyeluruh.

“Di kondisi global yang tengah terjadi konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Djaka, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan diawali di Bea Cukai Kudus, yang menjadi titik konsolidasi bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dalam kesempatan tersebut, Djaka menyoroti perubahan karakteristik kantor Bea Cukai Kudus yang kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor cukai, tetapi juga berkembang pesat pada kawasan berikat.

Djaka menekankan pentingnya fokus pada dua core bisnis tersebut, serta mendorong seluruh jajaran untuk tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan 2026. Djaka juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan menerapkan prinsip zero fraud dan menghindari praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan kerja tim menjadi perhatian utama. Djaka mengatakan kinerja organisasi tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Bea Cukai dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun pengawasan.

Lihat video: Bea Cukai Amankan Pelanggaran Ekspor Minyak Sawit



Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bea Cukai Kediri sebagai titik temu bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II. Dalam arahannya, Djaka mengapresiasi capaian penerimaan Bea Cukai Kediri. Djaka menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan capaian penerimaan.

“Tetap menjaga integritas di tengah adanya aduan masyarakat. Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus menjadi early warning bagi seluruh pegawai untuk terus berbenah,” ucapnya.

Keterbatasan sumber daya manusia di tengah meningkatnya jumlah kawasan berikat di wilayah Kanwil Jawa Timur II menuntut inovasi dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Isu strategis lain yang turut menjadi perhatian adalah ketergantungan penerimaan pada industri hasil tembakau. Djaka menegaskan perlunya penguatan pengawasan guna melindungi industri legal dari peredaran rokok ilegal. “Kalau kita ingin tetap dipercaya, tunjukkan kinerja terbaik kita,” katanya.

Terakhir, di Bea Cukai Pasuruan yang merupakan tulang punggung penerimaan cukai nasional, Djaka menegaskan peran strategis kantor tersebut dalam mendukung penerimaan negara.

“Bea Cukai Pasuruan merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia, saya hadir di sini untuk bersama-sama memastikan target penerimaan dapat tercapai,” ujarnya.

Djaka juga menekankan pentingnya kerja tim dan integritas sebagai fondasi utama organisasi. Menurut Djaka mengingatkan keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung perekonomian nasional.

“Pengawasan terhadap potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk berbagai modus baru, juga harus terus diperkuat,” ucapnya.

Tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal, kunjungan Dirjen Bea Cukai ke tiga kantor pelayanan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan penguatan integritas dan peningkatan kinerja penerimaan, Bea Cukai berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin efektif akan melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Melalui rangkaian kunjungan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran sebagai institusi yang profesional dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

TABALONG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah mempercepat lompatan inovasi. Hal itu sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Senin, 14 April 2026.

Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026).

Yusharto menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dirinya mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi. Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya