Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) menyampaikan keberlanjutan menjadi fokus utama pihaknya di tengah sorotan publik terhadap pemanfaatan air tanah.

Pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) menyebut praktik industri telah berbasis kajian ilmiah ketat.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan sumber air industri tidak diambil secara sembarangan. Seluruh proses melalui studi panjang lintas disiplin.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan sumber air berasal dari mata air pegunungan, akuifer dalam, hingga air tanah dalam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kualitas.

Amdatara menerapkan prinsipwater stewardshipmelalui perlindungan daerah tangkapan air dan keseimbangan pemanfaatan. Investasi juga diarahkan pada konservasi seperti penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan restorasi lahan.

Selain itu, industri mendorong efisiensi penggunaan air dan energi serta inovasi kemasan ramah lingkungan. Transparansi kepada publik juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri AMDK masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi menegaskan pengelolaan air harus meninggalkan pendekatan sektoral sempit karena air merupakan penghubung dan penopang berbagai sektor kehidupan dan pembangunan.

“Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor,” kata Retno dalam acara "Water Town Hall Meeting" Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa.

Retno menjelaskan pengelolaan sumber daya air berkaitan langsung dengan sektor pertanian, kesehatan, energi, hingga industri.

Ia menyebut sektor pertanian menyerap sekitar 72 persen air tawar global, sementara dari sisi kesehatan, sekitar 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari akibat air yang tercemar dan sanitasi yang tidak layak.

Di sektor industri, Retno menyinggung peningkatan kebutuhan air seiring berkembangnya ekonomi digital, khususnya untuk pusat data (data center).

Berdasarkan paparannya, satu megawatt beban teknologi informasi (IT load) atau kapasitas listrik yang digunakan server dan perangkat digital dengan sistem pendingin berbasis penguapan (evaporative cooling) dapat membutuhkan 1,5 hingga 3 juta liter air per bulan.

“Air menjadi faktor kunci bagi masa depan ekonomi, termasuk industri pusat data, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terintegrasi sejak awal,” ujarnya.

Retno juga menggarisbawahi tantangan global dalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum aman, sementara 3,5 miliar orang belum memperoleh layanan sanitasi yang layak.

“Dengan tantangan sebesar itu, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang terpisah-pisah. Krisis air tidak bisa diselesaikan sendirian,” kata Retno.

Ia menilai acara "Water Town Hall Meeting" menjadi langkah awal penting untuk memperkuat koordinasi pendekatan lintas sektor, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sipil.

Pendekatan terpadu tersebut, menurut Retno, juga menjadi perhatian global menjelang Konferensi Air PBB yang dijadwalkan berlangsung pada November di Uni Emirat Arab, dengan penekanan pada agenda yang lebih berorientasi pada aksi nyata, bukan sekadar komitmen normatif.

“Koordinasi yang kuat diperlukan agar isu air dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Bob Arthur Lombogia.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyatakan pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan air sebagai bagian dari Asta Cita, khususnya pilar swasembada pangan, energi dan air.

“Air adalah isu yang mendasar dan fundamental. Pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu kementerian, karena air dibutuhkan untuk kehidupan manusia, ketahanan pangan, energi, industri, hingga pertumbuhan ekonomi,” ungkap AHY.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan dan intervensi strategis yang mencakup perluasan akses air bersih perpipaan secara bertahap, peningkatan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian dan industri, serta penguatan kebijakan pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah padat penduduk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Warga Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kepastian hukum atas pemanfaatan mata air di kaki Gunung Ciremai yang selama ini digunakan oleh perusahaan pengolahan air minum milik daerah.

Mereka menilai pengambilan air tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dan berpotensi merugikan warga dalam jangka panjang.

Persoalan ini mencuat karena kesepakatan awal antara desa dan perusahaan pengelola air dinilai belum dijalankan secara utuh. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah belum adanya dokumen hukum yang mengikat seluruh pihak secara rinci, meski pemanfaatan air sudah berlangsung.

Warga khawatir, tanpa payung hukum yang jelas, hak mereka atas akses air dan kompensasi sosial dapat terabaikan.

Perwakilan Pemerintah Desa Cikalahang, Umar Ali Syahabi, menyampaikan tuntutan warga tidak keluar dari kesepakatan awal yang pernah dibahas dalam forum sosialisasi. Dia menegaskan, masyarakat hanya meminta apa yang sejak awal dijanjikan, termasuk penyediaan jaringan pipanisasi untuk kebutuhan warga dan pengaturan pemanfaatan sumber air agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Menurut Umar, desa tidak menolak keberadaan perusahaan air minum. Namun, warga sebagai masyarakat penyangga Gunung Ciremai merasa memiliki tanggung jawab ekologis sekaligus hak sosial yang harus dihormati.

“Kami hanya ingin semua kesepakatan dituangkan secara tertulis dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Ketiadaan nota kesepahaman yang rinci dinilai menjadi sumber utama ketegangan. Pemerintah desa meminta agar seluruh poin kerja sama dibahas pasal demi pasal, sehingga tidak ada ruang tafsir yang merugikan salah satu pihak. Selama ini, komunikasi yang tidak berjalan efektif disebut telah memicu keresahan di tingkat warga.

Desakan warga akhirnya mendorong dilakukannya mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mempertemukan manajemen PAM Tirta Kamuning dengan perwakilan Desa Cikalahang untuk meredakan situasi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta seluruh pihak menurunkan ego dan fokus pada penyelesaian masalah secara substantif.

Bupati menegaskan, pengelolaan air harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dia juga meminta manajemen PAM Tirta Kamuning segera menindaklanjuti aspirasi desa dengan membuka ruang dialog formal lanjutan bersama pihak-pihak terkait.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air.

Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoir perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi mengintsruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar. Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memperketat pengawasan terhadap 97 mata air yang berada di kawasan konservasi tersebut menyusul terungkapnya praktik pemanfaatan air tanpa izin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan ekologis sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.

Balai TNGC menyatakan, pengawasan difokuskan pada titik-titik mata air yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan non-komersial maupun yang diduga dialirkan secara ilegal.

Petugas lapangan kini melakukan patroli rutin, pendataan ulang, serta penertiban instalasi pipa yang tidak memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan kawasan konservasi.

Gunung Ciremai merupakan daerah tangkapan air utama bagi wilayah Ciayumajakuning. meliputi Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan sebagian Indramayu.

Keberadaan mata air di kawasan ini berperan vital bagi suplai air bersih, pertanian, serta keseimbangan ekosistem. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan diwajibkan mengikuti prinsip konservasi dan regulasi yang berlaku.

Kepala Balai TNGC Toni Anwar mengatakan, sebagian mata air selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan dasar seperti konsumsi rumah tangga dan irigasi skala kecil.

Namun dalam beberapa waktu terakhir ditemukan indikasi pengambilan air yang melampaui kebutuhan tersebut, termasuk pemasangan jaringan pipa tanpa izin dan pemanfaatan yang berpotensi bersifat komersial.

“Setiap mata air di kawasan taman nasional memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa dipisahkan. Jika pemanfaatannya tidak terkendali, dampaknya bukan hanya pada kawasan hutan, tetapi juga pada masyarakat di bawahnya,” ujar Toni, Selasa (27/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Balai TNGC melakukan verifikasi status pemanfaatan air pada seluruh 97 titik mata air. Mata air yang terbukti dimanfaatkan tanpa izin akan dikenai penertiban, sementara pemanfaatan untuk kepentingan dasar masyarakat diarahkan agar sesuai dengan mekanisme kerja sama dan perizinan yang diatur pemerintah.

Selain langkah administratif, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan penanganan kasus pemanfaatan ilegal berjalan sesuai hukum serta memberikan efek jera.

Aparat kepolisian di wilayah Kuningan dilaporkan turut melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran di beberapa lokasi.

Isu pemanfaatan mata air Gunung Ciremai sebelumnya mencuat ke ruang publik setelah sejumlah warga di kaki gunung mengeluhkan berkurangnya debit air di musim kemarau. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan ketimpangan distribusi air serta ancaman jangka panjang terhadap ketahanan air regional.

Pengamat lingkungan menilai, penguatan pengawasan perlu diiringi dengan transparansi data dan pelibatan masyarakat. Menurut mereka, konflik sumber daya air kerap muncul akibat lemahnya pengaturan dan kurangnya ruang dialog antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan warga.

Toni mengatakan, Balai TNGC menegaskan komitmennya untuk menjaga Gunung Ciremai sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber kehidupan. Ke depan, pengelola akan mendorong skema pemanfaatan air yang adil, legal, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis taman nasional.

"Dengan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap seluruh mata air di Gunung Ciremai dapat terlindungi dari eksploitasi berlebihan dan tetap menjadi penopang kehidupan bagi generasi mendatang," katanya.

Bisnis.com, KUNINGAN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan pemanfaatan mata air secara ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Penyelidikan ini dilakukan setelah aparat kepolisian menerima laporan serta informasi dari masyarakat mengenai adanya penggunaan sumber air di kawasan konservasi tersebut yang diduga tidak mengantongi izin resmi.

Kepala Satreskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Azis, membenarkan pihaknya saat ini masih berada pada tahap awal penyelidikan. Fokus utama aparat adalah mengumpulkan data, melakukan klarifikasi di lapangan, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

“Prosesnya masih penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak dan mendalami bagaimana pemanfaatan air di wilayah kawasan TNGC,” ujar Azis, Senin (26/1/2026).

Menurut Azis, sejumlah instansi telah dimintai keterangan awal guna memetakan persoalan tersebut secara komprehensif. Di antaranya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), PDAM Kota Cirebon, serta PDAM Kabupaten Kuningan. Klarifikasi dilakukan untuk mengetahui titik-titik sumber air yang dimanfaatkan, peruntukan air tersebut, serta status perizinan yang dimiliki masing-masing pihak.

“Langkah ini penting agar kami memperoleh gambaran utuh. Kami ingin mengetahui sumber airnya dari mana, digunakan untuk apa, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku,” kata Azis.

Dia menegaskan, kawasan TNGC merupakan wilayah konservasi yang memiliki aturan ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam. Setiap aktivitas pengambilan air di dalam kawasan tersebut wajib mengantongi izin resmi dari otoritas berwenang serta tidak boleh merusak lingkungan maupun mengganggu fungsi konservasi.

“Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan konservasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Jika nantinya ditemukan adanya pengambilan air tanpa izin atau melanggar ketentuan, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain meminta keterangan dari instansi terkait, Satreskrim Polres Kuningan juga berencana memanggil saksi tambahan. Pihak kepolisian akan menggali informasi lebih lanjut dari unsur pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan TNGC, terutama desa-desa yang mengetahui langsung keberadaan mata air serta pihak-pihak yang selama ini memanfaatkannya.

Hingga saat ini, kepolisian belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan kasus tersebut. Hal itu lantaran proses penyelidikan masih berjalan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan.

Polres Kuningan mengimbau seluruh pihak, baik lembaga maupun perorangan, agar mematuhi ketentuan hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di kawasan konservasi. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting demi menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keberlanjutan sumber air bagi masyarakat luas.

“Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan konservasi,” pungkas Azis.

Bisnis.com, KUNINGAN- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi pemanfaatan air dari Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) untuk kepentingan komersialisasi.

Kebijakan tersebut lahir setelah adanya temuan sebanyak 90% pemanfaat air untuk kepentingan di kawasan itu belum mengantongi izin resmi, sehingga berdampak pada berkurangnya debit air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Bupati Kuningan, Dedi Mulyadi menyebutkan, kesepakatan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/1/2026).

“Dalam rapat disampaikan kalau ada pemanfaatan air yang legal dan ilegal. Selain itu, ada persoalan debit air yang berkurang dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan,” ujar Dian, Rabu (21/1/2026).

Dian mengatakan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di kawasan taman nasional membuat penertiban tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat menjadi penting untuk memastikan penataan dilakukan secara menyeluruh dan lintas kewenangan.

Menurut Dian, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) tegas meminta agar pemanfaatan air dari Gunung Ciremai diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan sektor pertanian. Sementara itu, pemanfaatan untuk kepentingan komersialisasi akan dievaluasi dan dibatasi, terutama yang terbukti melanggar aturan.

“Pak Gubernur menegaskan, jangan sampai aturan dilabrak. Komersialisasi yang merusak alam harus dihentikan. Air harus lebih dulu untuk kebutuhan sehari-hari warga dan pertanian,” katanya.

Selain pembatasan komersialisasi, rapat juga menghasilkan sejumlah arahan lain, antara lain penertiban jalur pipa ilegal, pelarangan pengambilan air menggunakan mesin, penyesuaian antara izin dan realisasi pemanfaatan air di lapangan, serta penanaman kembali area kosong di sekitar kawasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen memperbaiki akses jalan yang terdampak aktivitas pemanfaatan air.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air. Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoar perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi mengintsruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar. Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Dedi mengatakan, pemerintah akan memproses pembebasan lahan seluas 12 hektare untuk dijadikan hutan lindung. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi ekologis kawasan dan menjamin keberlanjutan sumber air di masa mendatang.

"Saya akan memanggil BBWS, PSDA, serta PDAM bisa mengevaluasi pembagian air. Ini supaya kebutuhan warga Desa Cikalahang dan sektor pertanian menjadi prioritas utama sebelum pemanfaatan komersial dilakukan," tutup Dedi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan perhatian besar kepada perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) termasuk Aqua dalam pemanfaatan air dari akuifer dalam. Menurut Hanif pemanfaatan air tanah dalam (akuifer) harus menjadi perhatian serius mengingat recharge air tanah dalam sangat lambat (diperlukan waktu bisa mencapai ratusan tahun).

"Kerusakan fungsi air tanah dalam (akuifer) sangat sulit untuk dipulihkan. Untuk itu Pemanfaatan air tanah dalam didaerah hulu harus dilakukan secara hati-hati dan dengan memperhatikan cadangan ketersediaannya (berkelanjutan)," ungkap dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari dari pengambilan air tanah dalam (akuifer) oleh produsen air kemasan, diminta agar para produsen memulai mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan. Adapun untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan maka upaya intensif peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Langkah peningkatan ini harus menjadi prioritas bersama, dengan mengedepan pemanfaatan secara lestari," sebutnya.

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, terhadap pemanfaatan air tanah dalam yang dilakukan oleh produsen air kemasan saat ini, harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Untuk memastikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam secara lestari, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan terhadap semua para produsen air kemasan yang menggunakan air tanah dalam (akuifer).

"Selain pembinaan yang intesif, maka langkah hukum tegas perlu dipertimbangkan untuk dilakukan terhadap produsen air kemasan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam yang tidak patuh dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Langkah penegakan hukum tegas ini penting untuk mencegah dampak lingkungan agar tidak terjadinya kerugian terhadap masyarakat banyak," tegas dia.

Dia pun menyoroti pemanfaatan air permukaan secara berlebihan bisa mengakibat perusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk air dari akuifer sebagai air minum/kemasan adalah terjadinya penurunan permukaan tanah, yang berdampak serius terhadap kondisi wilayah hilir, sebagai contoh pengambilan air tanah dalam di daerah hulu menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat menyebabkan peningkatan resiko banjir juga dapat menganggu struktur bangunan.

"Disamping itu pemanfaatan air tanah dalam oleh produsen air kemasan tanpa terkendali dihulu akan menghilangkan potensi pemanfaatan air tanah bagi pihak lainnya di bagian hulu," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aqua memberikan penjelasan bahwa air yang mereka pakai adalah dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ada ancaman serius apabila Aqua terus mengambil air dari akuifer.

"Pemanfaatan air tanah dalam (akuifer) harus menjadi perhatian serius mengingat recharge air tanah dalam sangat lambat (diperlukan waktu bisa mencapai ratusan tahun). Kerusakan fungsi air tanah dalam (akuifer) sangat sulit untuk dipulihkan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Maka dari itu, dia menekankan untuk pemanfaatan air tanah dalam di daerah hulu harus dilakukan secara hati-hati dan dengan memperhatikan cadangan ketersediaannya (berkelanjutan).

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari dari pengambilan air tanah dalam (akuifer) oleh produsen air kemasan, diminta agar para produsen memulai mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan," bebernya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan katanya maka upaya intensif peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah peningkatan ini harus menjadi prioritas bersama, dengan mengedepan pemanfaatan secara lestari.

"Terhadap Pemanfaatan air tanah dalam yang dilakukan oleh produsen air kemasan saat ini, harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Untuk memastikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam secara lestari, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan terhadap semua para produsen air kemasan yang menggunakan air tanah dalam (akuifer)," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menerangkan tata cara pengambilan dari sumber air untuk produksi sesuai dengan aturan.

Hal ini seiring dengan isu teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada salah satu produsen air minum dalam kemasan (AMDK) yaitu Aqua atau PT Tirta Investama. Namun, Aqua telah menegaskan sumber air yang digunakan merupakan bagian dari akuifer dalam atau sistem hidrogeologi.

Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat mengatakan, operasional perusahaan AMDK harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mencantumkan kejelasan sumber air yang digunakan serta kelengkapan perizinan pemanfaatan air, baik air tanah maupun air permukaan.

"Untuk AMDK, air permukaan itu biasanya dari mata air terbuka. Adapun, air tanah untuk AMDK berasal dari sumur air bawah tanah yang berasal dari akuifer dalam," kata Rachmat kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Dalam hal ini, untuk mendapatkan perizinan pemanfaatan air tanah maupun air permukaan, perusahaan juga disebut wajib memberikan data ilmiah atau saintifik yang diperoleh dari studi hidrologi ataupun hidrogeologi.

Rachmat menerangkan bahwa data tersebut yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan izin pemanfaatan air bagi perusahaan.

Selain itu, perusahaan yang beroperasi juga harus memiliki izin edar dari BPOM. Dengan demikian, pihaknya berperan untuk mencegah anggota melakukan pelanggaran secara sengaja ketentuan yang dapat berdampak pada lingkungan.

"Peran kami adalah menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan perusahaan anggota dalam menspesialisasikan semua peraturan terkait hal ini. Aspadin juga aktif menjadi sarana berbagi pengetahuan kepada maupun antaranggota," tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menjadi mitra penting pemerintah dalam upaya agar para produsen anggota Aspadin memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan terkait melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi bersama.

"Kalau pelanggaran terjadi, kewenangan pemerintah sepenuhnya dalam melakukan penegakan peraturan," pungkasnya.

Dedi Mulyadi Tegur Aqua

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyentil Aqua soal sumber air. Hal tersebut tertuang dalam video terbarunya di kanal Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah pada Rabu (22/10/2025) pukul 21.00 WIB.

Adapun, dalam video terbarunya, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menyentil permasalahan penggunaan kendaraan perusahaan yang bisa memperpendek usia infrastruktur jalan.

Selain itu, Dedi juga tampak terkejut saat mengetahui bahwa sumber air Aqua berasal dari empat sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter.

"Dulu pemahaman saya [sumbernya] adalah air permukaan," tuturnya.

Klarifikasi Aqua

Produsen Aqua, PT Tirta Investama memberikan klarifikasi terkait video yang menampilkan kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat.

"[Klarifikasi ini] meluruskan informasi yang saat ini beredar di media sosial, yang menyebutkan bahwa Aqua menggunakan air dari sumur bor biasa, bukan dari air pegunungan, serta menyoroti isu pajak, SIPA, dampak lingkungan, hingga kontribusi sosial perusahaan. Kami ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat," tulis Aqua dalam laman resminya, dikutip Kamis (23/10/2025).

Di sisi lain, manajemen Aqua menegaskan bahwa sumber air yang digunakan bukan sumur bor biasa. Aqua menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing (mengalir alami).

Tak hanya itu, air yang digunakan Aqua berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Aqua memiliki Kebijakan Perlindungan Air Tanah Dalam (Ground Water Resources Policy) yang mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjamin kemurnian dan kualitas sumber air, menjaga kelestarian sumber daya airnya, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional serta melindungi dan turut mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah operasionalnya.

Berdasarkan kajian bersama UGM, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pergeseran tanah atau longsor. Namun, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi juga berpengaruh.

Aqua aktif melakukan konservasi dan pemantauan lingkungan secara berkala serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat untuk mengelola sumber daya air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga terjaga kualitas dan kuantitasnya. Hal ini juga menjaga area tangkapan dan resapan air tetap terjaga fungsi dan keberlanjutannya.