Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP/P3KP) Sumatera III melirik produk inovasi PT Semen Padang, Sepablock, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala BP3KP/P3KP Sumatera III Arifay Saini mengaku terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang dibangun menggunakan sistem bata interlock tersebut. Menurutnya, teknologi Sepablock menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembangunan dibandingkan metode konstruksi konvensional.

“Saya terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang menggunakan Sepablock, dan inovasi ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam mendukung percepatan pembangunan hunian di Indonesia, khususnya pada program-program strategis pemerintah,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Arifay menilai teknologi tersebut tidak hanya relevan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana, tetapi juga berpotensi diterapkan pada kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan.

“Kami melihat ada potensi penggunaannya untuk pengembangan kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan tanpa mengurangi kualitas bangunan,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan rumah yang masih tinggi di Indonesia membutuhkan terobosan yang mampu menghadirkan solusi pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan perhatian pemerintah terhadap inovasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan solusi konstruksi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dia menjelaskan Sepablock merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis perusahaan melalui pengembangan produk bernilai tambah yang mengedepankan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

“Sepablock siap mendukung program pemerintah untuk pembangunan 3 juta unit rumah. Kami mengapresiasi kunjungan Kepala BP3KP Sumatera III. Perhatian dari para pemangku kepentingan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang lebih efisien, ekonomis, dan berdaya guna dalam mendukung ekosistem perumahan nasional,” tegasnya.

Kepala Unit Produksi BIP dan Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra menambahkan sistem bata interlock memungkinkan proses pembangunan lebih cepat karena pemasangan material yang praktis dan presisi. Selain itu, teknologi tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi kebutuhan energi dalam konstruksi.

Menurut Yelmi, Sepablock juga mampu menekan biaya pembangunan tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Teknologi tersebut telah diterapkan pada sejumlah proyek hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, termasuk di Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, dan Lima Puluh Kota.

“PT Semen Padang telah mengimplementasikan Sepablock pada sejumlah proyek di berbagai daerah sebagai bentuk pembuktian atas keunggulan teknologi tersebut,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait atau yang dikenal Ara akan mewajibkan pengembang properti menanam setidaknya 1 pohon di setiap proyek perumahan yang dikembangkan.

Kebijakan yang segera disusun ini berlaku baik untuk rumah komersial maupun rumah subsidi. Ara meminta dukungan para anggota Real Estat Indonesia (REI) terhadap rencana kebijakan tersebut dan berharap tidak ada penolakan.

"Kalau saya bikin kebijakan di setiap rumah subsidi maupun komersial ditanam satu pohon, kira-kira setuju atau tidak? Nanti pada protes tidak?" kata dalam rangkaian HUT REI ke-54, Kamis (7/5/2026).

Setelah mendapat persetujuan dari anggota REI, Menteri PKP langsung meminta salah satu stafnya untuk segera membuat kebijakan tanam pohon di setiap rumah yang dibangun pengembang.

"Tolong segera dibuatkan [kebijakannya] ya, nanti pulang dari sini akan saya teken. Enggak perlu pakai sanksi lah, yang penting dijalankan betul-betul," katanya.

Dia pun berpesan agar REI sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia terus kompak dan tetap melakukan karya nyata yang positif bagi orang banyak termasuk program penanaman sejuta pohon.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di Ancol Jakarta, REI sempat mengusulkan kepada Kementerian PKP agar program penanaman pohon di setiap rumah subsidi yang sudah dijalankan REI sejak 2023 diberlakukan pula secara nasional untuk menjaga alam.

REI berterima kasih kepada Menteri PKP yang telah mengakomodir usulan dan semangat penanaman sejuta pohon yang selama ini telah dilakukan REI hingga menjadi kebijakan nasional.

"Kami tentu berterima kasih sekali kepada Pak Menteri Ara karena semangat REI ini dapat diperluas sehingga bersama-sama kita menjaga alam untuk anak cucu kelak," ucap Ketua Umum DPP REI Joko Suranto merespons rencana tersebut.

Terkait program penanaman sejuta pohon REI, CEO Buana Kassiti Group itu menjelaskan program ini sudah dihitung dan dikalkulasi secara cermat.

Joko Suranto menyebutkan bahwa REI menanam sejuta pohon mengacu pada rata-rata realisasi pembangunan rumah subsidi REI yang setiap tahun mencapai 46% dari total realisasi nasional atau sekitar 120.000 unit.

Menurutnya, jika setiap rumah subsidi menanam 2 pohon dan dikalikan 4 tahun periode kepengurusan Ketua Umum REI, maka total pohon yang ditanam mencapai 940.000 pohon.

"Insya Allah target sejuta pohon yang diikhtiarkan REI ini dapat kita realisasikan, karena selain rumah subsidi ada juga pohon yang kami tanam di proyek rumah komersial atau nonsubsidi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Vista Land Group menyebut pertumbuhan pasar rumah subsidi di Kota Serang, Banten, mencapai sekitar 15% pada kuartal I/2026, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Manager Business Development Vista Land Group Arif Budiman Suselo menyebut penjualan rumah subsidi di Serang pada kuartal I/2026 meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terjadi meski ekonomi global tengah menghadapi tekanan akibat gejolak geopolitik internasional.

“Permintaan rumah subsidi tetap tinggi karena kebutuhan rumah masyarakat, khususnya MBR, memang sangat besar. Rumah masih menjadi kebutuhan utama,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Serang, Vista Land Group saat ini mengembangkan dua proyek besar, yakni Puri Harmoni Indah untuk rumah subsidi dan Bukit Mas Residence untuk rumah komersial.

Puri Harmoni Indah dibangun di atas lahan seluas 30 Hektare (Ha). Pada tahap pertama, pengembangan dilakukan di atas lahan 15 Ha dengan target 1.328 unit rumah subsidi.

Hingga saat ini sekitar 750 unit telah terbangun, sebanyak 650 unit sudah akad, dan tersedia sekitar 100 unit ready stock. Tingkat hunian bahkan telah mencapai 70%.

Sementara itu, Bukit Mas Residence yang dikembangkan di atas lahan 13 Ha kini hampir habis terjual. Harga rumah komersial di kawasan tersebut dibanderol mulai dari Rp350 juta hingga Rp800 jutaan.

Arif menambahkan, tantangan terbesar dalam pengajuan KPR masih berkaitan dengan BI Checking atau riwayat kredit calon pembeli, terutama akibat pinjaman online dan kredit macet. Namun demikian, pihak perbankan seperti BCA tetap memberikan ruang kemudahan bagi calon pembeli yang telah menyelesaikan kewajiban kreditnya.

“Selama ada surat lunas, proses pengajuan masih bisa dilanjutkan. Ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arif, pasar rumah subsidi di Serang masih sangat besar dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Mayoritas pembeli berasal dari kalangan ASN, karyawan swasta, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor informal yang ingin memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau.

“Ketika ekonomi masyarakat meningkat, biasanya yang pertama dibeli adalah rumah. Itu sebabnya pasar rumah subsidi selalu ada,” tuturnya.
Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menjelaskan, tahun ini manajemen menargetkan akan membangun 5.000 unit rumah subsidi dan komersial.

Dia pun menyambut baik program KPR Sejahtera BCA karena dapat memberikan solusi tepat bagi konsumen yang ingin beli rumah dengan luas tanah lebih besar yang harganya di atas harga rumah subsidi FLPP.

”Dengan KPR Sejahtera BCA, konsumen dapat membeli rumah di atas harga rumah subsidi yang seharusnya masuk kategori rumah komersial, tapi tetap dapat menikmati fasilitas seperti rumah FLPP karena plafon kredit yang diberikan BCA sampai dengan Rp350 juta. Dalam istilah Pak Menteri PKP, kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT),” jelasnya.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan pihaknya mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui KPR Sejahtera BCA, perseroan memberikan pembiayaan rumah subsidi tanpa menggunakan jalur FLPP, tetapi tetap menawarkan fasilitas serupa.

Fasilitas tersebut mulai dari uang muka ringan, tenor panjang, suku bunga tetap sebesar 5%, hingga cicilan yang setara dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Seluruh pembiayaan menggunakan dana internal BCA.

“Kami dari BCA support dengan uang sendiri, tidak mengambil subsidi dari pemerintah. Kami juga memberikan subsidi uang muka. Setelah melihat langsung, kualitas bangunan rumahnya sangat bagus dan kami berharap kerja sama ini bisa berkembang lebih besar lagi,” kata Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA— BIG Group Indonesia menargetkan pengembangan 400 unit rumah di proyek Green Cibarusah Residences, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

CEO BIG Group Indonesia Hengky Japri menyampaikan berdiri di atas lahan 7,1 Hektare (Ha), Green Cibarusah Residences dirancang dengan total pengembangan sekitar 400 unit, yang dibangun secara bertahap.

“Sejak diluncurkan pada 2025, sekitar 40% unit telah terserap pasar,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Sebagai anggota Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), perusahaan turut mendukung Program 3 Juta Rumah serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Proyek ini menawarkan dua tipe rumah, yakni Bougenville tipe 30/60 (subsidi) seharga Rp185 juta dan Amaryllis tipe 36/72 (komersial) dengan kisaran Rp300 jutaan.

Pengembang juga memberikan diskon Rp10 juta untuk rumah subsidi sehingga harga menjadi Rp175 juta, dengan skema cicilan sekitar Rp900 ribuan per bulan flat hingga lunas bagi karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembiayaan, proyek ini menggandeng sejumlah perbankan nasional, antara lain Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan CIMB Niaga.

Pembangunan proyek berjalan bertahap dengan target serah terima menyesuaikan progres masing-masing unit. Selain menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karyawan industri, dan keluarga muda, proyek ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Hengky optimistis prospek pasar properti di Bekasi, khususnya Cibarusah, akan terus menguat seiring pengembangan infrastruktur dan ekspansi industri.
“Perusahaan membuka peluang kembali menggelar akad massal dalam waktu dekat menyusul tingginya permintaan pasar,” imbuhnya.

Proyek ini berlokasi sekitar 6 kilometer dari Exit Tol Japek II Selatan. Jaraknya hanya sekitar 5 menit menuju Pasar Cibarusah, Rumah Sakit Harapan Mulia, Rumah Sakit Medirossa Cibarusah, RSUD Cileungsi, serta berbagai sarana pendidikan.

Posisinya semakin strategis karena berada di koridor pengembangan menuju Cikarang Selatan dan berdekatan dengan kawasan industri besar seperti MM2100 dan GIIC.

Menurut Hengky, pertumbuhan infrastruktur dan ekspansi industri menjadi faktor utama yang mendorong potensi investasi di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencanangkan target pengembangan rumah subsidi 60.000 unit pada 2026, dari realisasi 37.593 unit pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono, menyampaikan pada 2025, pihaknya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50.000 unit rumah. Perinciannya, 37.593 unit rumah subsidi, dan sisanya hunian komersial di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2026, para pengembang yang tergabung dalam Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75.000 unit, dengan rincian 60.000 unit hunian subsidi dan 15.000 unit komersial.

“Hal itu sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia,” paparnya dalam siaran pers, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93,55 juta kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,57 juta KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16,59 juta KK.

Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga. Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga.

Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha memacu ketersediaan rumah.

Pada 2025, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencatatkan rekor tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Sementara itu, Himperra ikut serta dalam pembangunan infrastruktur air di wilayah terdampak banjir di Aceh. Menurut Ari Tri Priyono, keterbatasan akses air bersih menjadi salah satu persoalan utama setelah bencana.

Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Sistem RO ini dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air yang layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi setelah bencana banjir.

Menjelang bulan Ramadan, Himperra juga melakukan program pemulihan sarana ibadah dan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir.

Bisnis.com, JAKARTA— Vista Land Group mencatatkan penjualan sekitar 5.000 unit rumah sepanjang 2025 seiring dengan ekspansi perusahaan ke sektor subsidi hingga komersil.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menyampaikan Vista Land Group mencatatkan pencapaian akad kredit (penjualan) sekitar 5.000 unit rumah pada 2025. Sepanjang program Vista Pora 2025, yang berlangsung sejak 1 Agustus hingga 30 November 2025, animo masyarakat sangat tinggi.

Dalam kurun waktu empat bulan, Vista Land Group berhasil membukukan akad kredit sekitar 1.700 unit rumah dari 18 proyek yang tersebar di Jabodetabek dan wilayah Serang. Hasil ini sangat menggembirakan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Antusiasme masyarakat masih tinggi terhadap properti. Keberhasilan ini tak terlepas dari dukungan pihak perbankan, khususnya Bank BTN,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Vista Pora 2025 juga menjadi momentum Vista Land Group untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan booking fee hanya Rp500.000, masyarakat sudah bisa mulai memiliki rumah sendiri.

“Kami ingin memberi kesempatan bagi warga Jabodetabek dan Serang untuk punya rumah berkualitas dengan cara mudah dan cepat,” tutur Alexander.

Direktur Vista Land Group, Esther Kristiany Hadi, menjelaskan bahwa selain fokus pada rumah subsidi selama 18 tahun terakhir, Vista Land Group kini memperluas pasar ke segmen komersial affordable real estate.

Dalam 3 tahun terakhir, sister company dari Vista Land Group yaitu Harmoni Park Group telah mengembangkan 7 proyek komersial, yaitu Harmoni Park (Bekasi), Gran Harmoni Park (Cibitung), Harmoni Park Residence (Cileungsi), Cluster Symphoni @ Primavera Residence (Cileungsi), Puri Harmoni Pasirmukti (Citeurep), dan Bukit Mas Residence (Kota Serang).
Untuk memperkuat segmen ini, Vista Land Group juga membentuk entitas baru Harmoni Park Group yang khusus menggarap proyek real estate non-subsidi. Menurut Esther, pasar ini sangat potensial terutama bagi kalangan milenial dan keluarga muda yang mencari rumah pertama dengan harga terjangkau.

“Produk real estate kami dijual mulai Rp300 juta hingga Rp800 juta, dengan berbagai pilihan tipe rumah dan ruang usaha,” jelasnya.

RUMAH SUBSIDI

Penjualan rumah subsidi dan komersial di Mutiara Puri Harmoni 3 (MPH3), Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sepanjang 2025 cukup tinggi. Lokasi yang dekat dengan kawasan industri MM 2100 dan Cikarang menjadi nilai tambah utama, karena ribuan pekerja membutuhkan hunian terjangkau dekat tempat kerja.

GM Marketing MPH3 Hanna Hoo menjelaskan bahwa aksesibilitas kawasan juga mendukung penjualan, dengan 4 gerbang tol Cibubur, Nagrak, Narogong dan Cikarang Barat yang dapat ditempuh 30–45 menit.

Insentif pemerintah berupa pembebasan PPN 11% dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp4 juta turut meringankan konsumen MBR, sehingga transaksi meningkat signifikan. Berbagai promo juga diberikan, seperti diskon uang muka, bebas biaya admin, bonus tembok belakang, hingga gratis biaya pecah sertifikat dan IMB.

MPH3 dikembangkan dalam dua tahap dengan total lebih dari 2.700 unit. Tahap pertama seluas 21,5 hektare mencakup 1.968 unit, sementara tahap kedua seluas 6 hektare masih dalam proses legalitas dengan target pecah sertifikat di awal 2026.

Meski berstatus rumah subsidi, kawasan ini sudah dilengkapi fasilitas seperti taman bermain, masjid, lapangan olahraga, pertokoan, Posyandu, Sekolah TK, jalan beton, dan water pond untuk mencegah banjir.

“Selain itu, MPH3 memiliki kelebihan antara lain tingkat hunian sudah mencapai 1.500 Kepala Keluarga (KK), usaha UMKM sudah hidup, tidak banjir, serta legalitas terjamin,” tuturnya.

Hanna optimis pasar rumah subsidi tetap tinggi karena banyak MBR belum memiliki rumah. Ia berharap pemerintah terus memberi stimulus dan kemudahan perizinan.

Data terbaru BPS (2025), backlog perumahan mencapai 15 juta unit, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan 80% di segmen MBR, menjadikan pasar rumah subsidi relatif stabil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor.

"Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja," jelas Ara.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi.

"Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang," ujarnya.

Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.