Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberadaan dan nasib dari sebanyak 2.295 guru honorer yang bekerja di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai meminta kepada segenap guru honorer SMA/SMK di Jatim untuk tidak panik dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 7/2026 mengenai penataan terhadap tenaga pengajar yang berstatus non-ASN.

Dia mengeklaim tujuan SE tersebut diterbitkan adalah untuk memberikan penegasan hukum bagi masing-masing daerah terkait pembayaran gaji para tenaga honorer.

Selain itu, Aries menjelaskan SE tersebut menegaskan bahwa guru honorer masih berstatus legal untuk menerima honor dan tunjangan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada surat edaran itu, banyak daerah yang ragu-ragu untuk memberikan honor kepada guru-gurunya. Jadi, sebenarnya ini mengakomodasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka," ucap Aries, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak salah paham mengenai aturan penghapusan status honorer yang disebut berlaku per 31 Desember 2026 itu.

Aries menyebut aturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memecat guru honorer secara massal, melainkan menjadi tenggat waktu terakhir dalam kebijakan penataan ulang status kepegawaian.

Selain itu, Aries juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk menjamin posisi dan kedudukan dari ribuan guru honorer SMA/SMK negeri agar dapat melaksanakan tugas pengajaran dengan tenang.

"Atas komitmen Ibu Gubernur, disampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Tetap mengajar, tetap mengabdikan diri. Pemprov akan tetap memfasilitasi mereka berada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Walau menjamin nasib guru honorer, Aries menyatakan bahwa pihaknya melarang seluruh kepala sekolah yang satuan pendidikannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi untuk membuka perekrutan guru honorer secara mandiri.

Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program penataan pegawai yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Iya, itu batas akhir sudah. Jadi, tidak boleh ada lagi perekrutan [guru honorer oleh sekolah], sambil menunggu perekrutan yang terstruktur dari pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memasang target prioritas bagi ribuan tenaga guru honorer existing untuk dapat naik pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara berjenjang.

"Kita berharap nanti mereka naik kelas. Apakah nanti ikut tes CPNS yang mengakomodasi mereka, atau masuk tes PPPK secara bertahap. Nggak mungkin selamanya mereka menjadi guru honorer karena mereka sangat membantu kita dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.