Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat sinergi dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) untuk mengoptimalkan penataan sektor transportasi umum serta mengakselerasi layanan publik di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima audiensi jajaran pengurus ORGANDA di Ruang Rapat Bupati, PPS Lantai 2, Senin (18/05/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dalam merespons berbagai dinamika transportasi, mulai dari optimalisasi jaringan trayek hingga digitalisasi sistem pembayaran.

Plt Ketua Organda Kabupaten Sumedang Tatang Suherman memaparkan sejumlah aspirasi yang menjadi perhatian para pelaku usaha angkutan darat saat ini.

"Diantaranya mengenai larangan siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah, pembayaran non tunai melalui QRIS menggunakan bank lain, penataan jalur dan terminal Panyingkiran, jaringan trayek angkutan pasca penerapan sistem one way di pusat kota sejak 2020, hingga pengaktifan Terminal Wado tipe A beserta tatanan regulasinya," ujarnya.

Merespons aspirasi tersebut, Bupati Dony memberikan apresiasi atas kontribusi ORGANDA dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan transportasi umum.

“Terima kasih atas silaturahmi dan kerja sama ORGANDA dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas transportasi umum yang mendukung pergerakan ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Dony.

Terkait kebijakan larangan pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan angkutan umum di kalangan siswa.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keterisian penumpang angkutan umum sekaligus menjamin keselamatan pelajar.

“Berkaitan dengan anak sekolah menggunakan angkutan umum ini harus kita sukseskan. Ini komitmen kami. Kami juga sudah menyiapkan gugus tugas di tiap sekolah untuk memastikan siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi dan dilakukan penertiban langsung di lapangan,” tegasnya.

Dony menambahkan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan akan melakukan monitoring intensif guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus meningkatkan aspek kenyamanan melalui perbaikan infrastruktur jalan dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Pelayanan terus kita perbaiki. Jalan diperbaiki, PJU ditingkatkan karena kita ingin masyarakat merasa aman dan nyaman,” katanya.

Mengenai aspek digitalisasi, Bupati mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai moda pembayaran nontunai yang lebih praktis. Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan Bank BJB agar layanan tersebut lebih mudah diakses oleh operator angkutan maupun penumpang.

“Kita harus bisa beradaptasi. Terkait QRIS, Dishub harus berkoordinasi dengan Bank BJB agar proses pembuatan dan penggunaannya lebih mudah,” tuturnya.

Adapun terkait penataan jaringan trayek dan fungsionalitas terminal, Bupati meminta jajaran terkait untuk segera merumuskan penyesuaian regulasi. Penataan ini bertujuan untuk menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru seiring dengan pemberlakuan sistem satu jalur di pusat kota.

Ia berharap kolaborasi antara Dishub dan ORGANDA dapat melahirkan solusi terbaik bagi pengelolaan Terminal Wado dan Terminal Panyingkiran, sehingga mampu memberikan kenyamanan optimal bagi pengemudi maupun masyarakat luas.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital layanan publik melalui peluncuran layanan Smart Billing untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar. Sinergi antara Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini merupakan langkah strategis dalam mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Rabu (28/1/2026), Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Karanganyar Anang Tri Widodo menyampaikan bahwa inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut digitalisasi pembayaran.

“Bank Jateng berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah. Smart Billing ini kami rancang sebagai solusi pembayaran PBB yang praktis, nontunai, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Anang dalam siaran pers, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa melalui sistem ini, Nomor Objek Pajak (NOP) dapat dikonversi menjadi kode QRIS, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor bank atau kantor pelayanan pajak.

"Dengan sistem QRIS, masyarakat bisa membayar PBB kapan saja dan di mana saja. Bahkan warga Karanganyar yang berada di luar kota tetap bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara mudah melalui mobile banking atau dompet digital," tambahnya.

Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini turut membawa dampak signifikan bagi efisiensi tata kelola di tingkat desa. Melalui satu aplikasi terintegrasi, perangkat desa kini dapat menerbitkan kode QRIS untuk banyak NOP sekaligus, sehingga proses pelayanan menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, digitalisasi ini meningkatkan keamanan dan transparansi dengan meminimalkan praktik titipan uang tunai karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis di dalam sistem.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato menyambut positif inovasi ini sebagai langkah penting dalam modernisasi sistem pembayaran pajak daerah.

“Digitalisasi pembayaran PBB melalui Smart Billing sangat membantu masyarakat. Wajib pajak kini tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Kami berharap inovasi ini mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Kurniadi Maulato.

Aplikasi Smart Billing Bank Jateng saat ini sudah dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Pengguna cukup memilih menu PBB, memasukkan nomor NOP, dan sistem akan menerbitkan barcode QRIS yang aktif untuk segera dilakukan pembayaran.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lanskap pembayaran digital Kalimantan Timur menunjukkan bahwa transaksi kartu ATM/Debit mengalami penurunan volume yang signifikan kala transaksi melalui QRIS laris manis.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengungkapkan bahwa dinamika ini mencerminkan transformasi ekosistem pembayaran yang tengah berlangsung. Dia menambahkan, nominal transaksi kartu ATM/Debit masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,18% secara (year-on-year/YoY), dengan nilai mencapai Rp41,09 triliun.

"Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I/2024 yang tercatat Rp43,21 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Kontras dengan pertumbuhan nominal, volume transaksi kartu ATM/Debit justru mengalami kontraksi 3,26% YoY atau tercatat 31,41 juta transaksi. Penurunan ini makin kentara ketika dibandingkan dengan kuartal I/2025 yang mencapai 35,05 juta transaksi dan kuartal II/2024 yang masih tumbuh 7,28% YoY.

Dari perspektif geografis, Kota Samarinda dan Kota Bontang menjadi tulang punggung transaksi kartu ATM/Debit di Kaltim. Berdasarkan nominal, kedua kota ini menguasai 26% porsi transaksi regional, disusul Kabupaten Kutai Barat dan Paser masing-masing 12%. Sementara itu, volume transaksi didominasi Kota Samarinda 30% dan Kota Bontang 28%, diikuti Kabupaten Paser 10% dan Kutai Barat 9%.

Berbeda dengan transaksi kartu ATM/Debit, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) justru melonjak hingga 173% YoY. Nilai transaksi QRIS menembus Rp5,92 triliun pada periode April sampai dengan Juni 2025.

"Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat Rp3,96 triliun," ujarnya.

Volume transaksi tercatat lebih mengesankan, yaitu melesat 248% YoY dengan total 52,69 juta transaksi. Adapun jumlah pedagang yang menyediakan transaksi QRIS di Kaltim mengalami bertambah 36% YoY menjadi 715.038 mitra pada kuartal II/2025.

Tak pelak, angka ini merepresentasikan peningkatan adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern. Budi menyebutkan, pertumbuhan ini melampaui capaian kuartal sebelumnya yang tercatat 33% YoY. Di sisi lain, jumlah pengguna QRIS mencapai 816.111 pada kuartal II/2025, atau naik 9,62% YoY dari 805.618 pengguna pada kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness (kesadaran) dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS," katanya.

Mengekor, transaksi uang elektronik (UE) tercatat tumbuh 8,74% YoY mencapai Rp1,71 triliun pada kuartal II/2025 atau melandai dari 33,87% YoY pada kuartal sebelumnya. Volume transaksi UE mencatat ekspansi 27,9% YoY dengan 17,76 juta transaksi.

Budi menuturkan pertumbuhan ini sejalan dengan penambahan jumlah akun UE yang mencapai 72,9% YoY, atau naik dari 5,28 juta akun pada kuartal I/2025 menjadi 7,48 juta akun pada kuartal II/2025.

"Pertumbuhan transaksi dan jumlah akun UE sejalan dengan terus tumbuhnya pembayaran menggunakan kanal nontunai ritel untuk transaksi di pusat perbelanjaan, transportasi, dan jalan tol di wilayah Kaltim," katanya.