Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok rencana penambahan anggaran untuk program beasiswa. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang berupaya mendorong penelitan berdampak.

Pernyataan Prasetyo itu dijelaskan seusai acara Konvensi, Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Sarasehan Kebangsaan 2.600 Rektor/Dekan/Dosen PTN & PTS Seluruh Indonesia pada Jumat (26/6/2026) di Jakarta Convention Center.

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam agenda KSTI itu, Presiden Prabowo mendorong agar para akademisi bisa berperan lebih besar dalam arah pembangunan.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memang secara spesifik belum membahas terkait dengan rencana penambahan anggaran untuk program beasiswa. Namun, rencana itu sedang dalam pembahasan di pemerintah.

"Secara spesifik belum ke arah sana [penambahan anggaran beasiswa]. Akan tetapi, kalau pembicaraan secara informal memang salah satu yang terus juga dibahas. Kami, saya dengan Mendikti [Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi]. Tidak hanya dengan Mendikti ya, dengan Mendikdasmen [Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah]," kata Prasetyo.

Menurutnya, pembahasan penambahan anggaran itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo sebelumnya dengan para rektor universitas se-Indonesia di Istana Negara.

"Ini sudah diatur sebegian rupa oleh Menteri Dikti, kemudian bersama dengan Bappenas [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional] kemudian bersama dengan BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional], bahwa sekarang penelitian-penelitian betul-betul diarahkan untuk sesuatu yang diharapkan memberikan dampak," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan para rektor sebelumnya di Istana Negara, Prabowo memang telah memutuskan menambah dana riset dari semula Rp8 triliun menjadi sebesar Rp12 triliun tahun ini.

Pemerintah pun mendorong riset-riset itu ke depannya fokus kepada bidang swasembada pangan dan energi yang menjadi kebutuhan strategis bangsa. Selain itu, riset diharapkan berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Usulan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum BPP Hipmi terpilih Ade Jona Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron didampingi Andreas Eddy Susetyo dan M Endipat Wijaya. Dalam kesempatan itu, Jona hadir bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anthony Leong.

Jona mengatakan Hipmi saat ini memiliki sekitar 30 ribu anggota yang tersebar di tingkat pusat maupun 38 Badan Pengurus Daerah (BPD). Menurut dia, mayoritas anggota Hipmi berasal dari kalangan UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Sebagai organisasi pengusaha muda, Hipmi juga mendorong setiap BPD membina sedikitnya 100 UMKM. Namun, keterbatasan plafon KUR dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih besar.

"Menurut kami, Rp500 juta tidak relevan. Gimana mau naik kelas, kalau usahanya hanya dikasih KUR Rp500 juta," kata Jona.

Menurut dia, kenaikan plafon KUR menjadi Rp2 miliar akan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Jona menilai langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kelas menengah dan memperluas pemerataan ekonomi.

"Jangan kaya makin kaya, tapi kita harus bisa membuat kelas menengah ini naik kelas. Sehingga kami menyarankan agar KUR jadi Rp2 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Karena itu, keberadaan KUR menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan sektor tersebut.

Jona menilai keterbatasan plafon KUR saat ini membuat banyak pelaku usaha akhirnya beralih ke kredit komersial dengan biaya yang lebih tinggi ketika kebutuhan modal mereka meningkat.

"Karena saat ini ketika usahanya sudah kepentok di Rp500 juta, dia beralih dari KUR ke kredit komersial," kata Jona.

Dalam RDPU tersebut, Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti efektivitas Program KUR yang telah berjalan selama 17 tahun. Menurut dia, kontribusi KUR terhadap penguatan sektor UMKM masih perlu ditingkatkan.

Andreas menyampaikan terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya validitas data penerima KUR, rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang berhasil naik menjadi usaha kecil, pembiayaan bagi sektor yang belum terjangkau perbankan, pendampingan usaha, hingga optimalisasi peran perusahaan penjaminan.

Menurut Andreas, KUR merupakan instrumen intervensi pemerintah yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor usaha produktif. Karena itu, evaluasi terhadap skema pembiayaan tersebut perlu terus dilakukan agar manfaatnya semakin dirasakan pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).

Usulan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memaparkan kebutuhan anggaran Polri tahun depan. Menurut dia, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah masih berada di bawah kebutuhan ideal institusi.

“Pagu indikatif Polri untuk Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun yang telah memenuhi 66 persen dari kebutuhan ideal anggaran Polri Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan, setelah dilakukan rasionalisasi dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp 184 triliun.

“Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun,” katanya.

Polri kemudian mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dedi juga menyebut tema penyusunan RKA Polri 2027 adalah "Polri Siap Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri".

Prioritas yang disusun meliputi penguatan sinergi dengan masyarakat, peningkatan transparansi penanganan perkara, layanan digital, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga modernisasi teknologi kepolisian berbasis big data dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Dari total pagu indikatif Rp 118 triliun, alokasi terbesar diarahkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 72,3 triliun, disusul modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana sebesar Rp 25,1 triliun.

Salah satu poin dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah kebutuhan persiapan pengamanan Pemilu 2029.

“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2029,” kata Dedi.

JAKARTA - Nama Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso diseret-seret Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026). BEM Bersatu mengait-ngaitkan Setyo Sularso dengan pimpinan aksi demonstrasi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tiyo Ardianto.

Aliansi BEM Bersatu mengendus adanya dugaan keterlibatan sosok politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. BEM Bersatu menduga gerakan penolakan tersebut sudah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.

Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula membeberkan dugaan sosok tersebut adalah politikus PDIP Andi Widjajanto yang ikut di tengah massa aksi. Selain itu, kata dia, mobil Fortuner yang digunakan pimpinan aksi penolakan MBG Tiyo Ardianto diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.

“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Dugaan itu Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Selain itu, diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi,” kata Rahmat dalam konferesi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, adanya jejaring politik praktis yang diduga ikut menunggangi gerakan penolakan MBG. Menurutnya, Tiyo diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung baru-baru ini. Jejaring ini dinilai patut dicermati karena mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.

"Keterkaitan dugaan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," kata Rahmat.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli membantah tuduhan BEM Bersatu. “Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode ‘cocokologi’ yang sangat dipaksakan,” kata Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Selasa (16/6/2026).

Dia mengatakan, tuduhan keterlibatan PDIP hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan. “Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan,” katanya.

“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata,” sambungnya.

Dia menjelaskan, dalam realitas sosial dan politik, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan.

Profil Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso

Pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 27 Mei 1959 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1982. Jabatan terakhir di militer adalah Inspektur Jenderal (Irjen) TNI.

Riwayat Jabatan:

- Danton 3 Kompi B Yonif 745/Syb Korem 164/WD Kodam XVI/Udayana (1982)

- Danton Smb Kibant Yonif 745/Syb Korem 164/Wd Kodam XVI/Udayana (1983)

- Wadankipur 1 Kodam XVI/Udayana (1983)

- Dankipan A Yonif 743/Psy Korem 161/Ws Kodam IX/Udayana (1986)

- Kasi 2 Ops Yonif 743/Psy Korem 161/Ws Kodam IX/Udayana (1988)

- Kasi Binkar Spers Divisi 1/Kostrad (1992)

- Kasi 2 Ops Kontingen Garuda Konga-XII (1993)

- Dandenma Divif 1/Kostrad (1994)

- Kasi Intelrem 073/Makutarama Kodam IV/Diponegoro (1996)

- Danyonif 401/Banteng Raider (1998)

- Dandim 0732/Sleman Korem 072/PMK Kodam IV/Diponegoro (2000)

- Dandim 0733/Bs Semarang Kodam IV/Diponegoro (2001)

- Kasrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (2002)

- Asintel Kasdam XVI/Pattimura (2003)

- Sahli Pangdam Jaya Bidang Ideologi (2003)

- Aster Kasdam Jaya (2006)

- Paban III/Wanwil Sterad (2006)

- Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (2007)

- Irdam XVII/Cendrawasih (2008)

- Dandenma Mabes TNI (2009)

- Wakapuspen TNI (2009)

- Kasdam V/Brawijaya (2010)

- Pangdivif 2/Kostrad (2012)

- TA. Pengajar Bidang Geostrat dan Tannas Lemhannas RI (2013)

- Kaskostrad (2014)

- Pangdam IX/Udayana (2015)

- Irjen TNI (2016).

Riwayat Penugasan:

- Ops Tim-Tim (1982-1988)

- Konga- XII (1992-1993)

- Ops Tim-Tim (1997-1999).

Riwayat Pendidikan:

Akabri (1982)

Sesarcabif (1981)

Sussarpara (1981)

Susdanki (1987)

Suslapa 1 IF (1988)

Sus Bhs Inggris (1990)

Diklapa II IF (1991)

Seskoal (1995)

Sus Intel Strat (1995)

Sesko TNI (2005)

Sus Danrem (2006)

KSPS (2007)

Lemhannas.

Setyo Sularso merupakan besan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa. Putri Setyo Sularso, Nissa Avina Pilar menikah dengan putra sulung Andika, Alexander Akbar Wiratama Perkasa yang berprofesi sebagai dokter.

Nissa Avina Pilar berprofesi sebagai dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi. Setyo Sularso masuk dalam tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Saat itu, Setyo Sularso masih sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Pak Setyo Sularso sebagai Anggota Dewan Pakar periode yang lalu dan saat ini sudah demisioner,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Komunikasi dan Digital Ahmad Fathul Bari dikonfirmasi SindoNews, Rabu (17/6/2026).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan keyakinan terhadap arah transformasi bisnis perseroan melalui aksi pembelian saham yang dilakukan jajaran direksi. Langkah ini dinilai menjadi sinyal kepercayaan manajemen terhadap prospek jangka panjang perusahaan, serta mewujudkan komitmen memperkuat fundamental bisnis.

Aksi pembelian saham dilakukan oleh sejumlah anggota direksi dalam periode yang berdekatan. Salah satunya, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo tercatat membeli 500 ribu lembar saham perseroan.

Winardi mengatakan, aksi pembelian saham oleh jajaran direksi mencerminkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis perseroan ke depan.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi sinyal positif bagi investor mengenai keyakinan manajemen terhadap kinerja perusahaan, kualitas tata kelola, serta potensi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

"Sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh dan bertransformasi, Bank Jatim berkomitmen akan terus memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan layanan kepada nasabah, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan," ujar Winardi.

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Jatim untuk menjaga pertumbuhan yang sehat sekaligus memperkuat peran sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan nasabah dan perkembangan industri keuangan.

Dalam aksi ini, Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono turut menambah kepemilikan sebanyak 860 ribu lembar saham. Dengan transaksi tersebut, total saham yang dimilikinya kini mencapai 2.718.600 lembar.

Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan Bank Jatim Arif Suhirman juga meningkatkan kepemilikan sahamnya sebanyak 1.687.500 lembar. Pembelian dilakukan melalui dua transaksi, yakni 847.500 saham pada harga Rp590 per lembar dan 840 ribu saham pada harga Rp585 per lembar. Setelah transaksi tersebut, total kepemilikan saham Arif mencapai 5.335.000 lembar.

Sementara, Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah membeli 1.032.000 lembar saham pada harga Rp580 per saham. Total kepemilikan sahamnya kini meningkat menjadi 2.170.300 lembar.

Direktur TI, Digital, dan Operasi Bank Jatim Wiweko Probojakti juga tercatat membeli 110 ribu saham pada harga Rp580 per lembar. Adapun Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo menambah kepemilikan melalui pembelian 103 ribu lembar saham pada harga yang sama.

Pembelian saham oleh jajaran direksi ini dijalankan di tengah upaya Bank Jatim memperkuat transformasi bisnis dan meningkatkan daya saing di industri perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan terus mendorong penguatan layanan, pengembangan kapabilitas digital, serta peningkatan kualitas tata kelola untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029, Ade Jona Prasetyo, menegaskan penguatan kaderisasi, pemberdayaan daerah, dan penciptaan pengusaha muda baru akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Menurutnya, Hipmi harus hadir lebih dekat dengan daerah dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidato perdananya usai ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026), Ade Jona menilai tantangan ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan organisasi pengusaha yang solid, adaptif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah.

“Hipmi harus menjadi rumah besar bagi seluruh pengusaha muda Indonesia. Kita harus memperkuat kolaborasi, memperluas peluang usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta memastikan pengusaha muda Indonesia mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri dan kompetitif di tingkat global,” ujar Ade Jona dalam siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Ade Jona mengatakan, pembangunan ekonomi nasional perlu ditopang oleh penguatan potensi ekonomi daerah. Karena itu, HIPMI akan mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan masing-masing agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Ke depan, saya ingin Hipmi hadir lebih dekat dengan daerah, lebih kuat dalam kaderisasi, dan lebih konkret dalam melahirkan pengusaha-pengusaha muda baru. HIPMI harus menjadi organisasi yang tidak hanya besar secara jaringan, tetapi juga besar dalam kontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Menurut Ade Jona, setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu menjadi fokus pengembangan ekonomi agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat daya saing nasional.

Ia juga mengajak seluruh kader Hipmi memperkuat soliditas organisasi setelah berakhirnya proses pemilihan ketua umum. Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini membutuhkan kolaborasi seluruh kader untuk menjaga peran Hipmi sebagai motor penggerak ekonomi.

“Aklamasi ini bukan kemenangan individu maupun kelompok tertentu. Ini adalah amanah dari seluruh keluarga besar Hipmi Indonesia. Karena itu, setelah Munas ini tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah semangat untuk bersatu dan bekerja bersama demi kemajuan Hipmi dan kemajuan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ketua Tim Pemenangan Ade Jona Prasetyo, Sona Maesana, mengatakan dukungan luas yang diberikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi menunjukkan adanya kesamaan harapan agar organisasi semakin kuat dan relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha.

“Kini saatnya seluruh kader kembali merapatkan barisan. Kontestasi telah selesai, dan agenda besar yang menanti adalah bagaimana HIPMI semakin kuat, semakin solid, dan semakin relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha ke depan,” kata Sona.

Di bawah kepemimpinan Ade Jona, Hipmi diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai organisasi kader pengusaha, mitra strategis pemerintah, sekaligus pendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ade Jona Prasetyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Lampung, Kamis (11/6/2026). Usai terpilih, Jona menegaskan proses pemilihan telah selesai dan saatnya seluruh kader Hipmi bersatu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Ini adalah kemenangan bersama. Karena di Hipmi kita semua adalah sahabat, kita semua bersaudara," ujar Jona, Kamis (11/6/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi faktor geopolitik dan geoekonomi, Jona mengajak para pengusaha muda tetap optimistis dan mampu melihat peluang di tengah tantangan.

Menurut dia, Hipmi harus mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kontestasi telah usai. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama memajukan Hipmi dari pusat hingga daerah," kata Jona dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Jona menilai pengusaha yang mampu bertahan dalam situasi sulit justru memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Karena itu, ia meminta kader Hipmi terus meningkatkan kualitas usaha dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak takut menghadapi masa depan. Setiap tantangan selalu membawa peluang. Ketika pasar berubah, kita harus beradaptasi. Ketika persaingan meningkat, kita harus meningkatkan kualitas," ujarnya.

Jona mengatakan kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan peran Hipmi di daerah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurut dia, setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Potensi tersebut harus menjadi fokus utama pengembangan ekonomi agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Saya juga akan mewujudkan visi misi saya agar Hipmi lebih maju," kata mantan Ketua Umum BPD Hipmi Sumatera Utara itu.

Jona menambahkan penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai Hipmi dapat berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Ketika daerah maju, maka provinsi akan kuat. Ketika provinsi kuat, maka Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing. Sehingga, kita sebagai kader Hipmi ikut andil dalam mewujudkan target ekonomi 8 persen," ujar Jona.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan.

"Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Teddy.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah kabar yang beredar di sejumlah grup WhatsApp mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran terhadap jajaran menteri, termasuk di bidang perekonomian dan keuangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana Presiden untuk melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

“Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih, belum ada,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, seluruh anggota kabinet saat ini masih berfokus menjalankan tugas dan program kerja masing-masing sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, isu reshuffle yang belakangan beredar tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi pemerintah.

“Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus, dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan evaluasi kabinet dilakukan apabila dibutuhkan pada masa mendatang. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan maupun agenda yang mengarah pada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

“Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara,” tandas Prasetyo.

Baru-baru ini, Presiden juga baru memperkuat komposisi program prioritasnya dengan melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Bisnis.com, PALEMBANG— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Bupati Muara Enim, Edison.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara tertutup di wilayah Kabupaten Muara Enim.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan," ujar Budi, Senin (8/6/2026).

Dari total pihak yang diamankan, 5 orang diinformasikan berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan 5 lainnya dari pihak swasta.

Budi menambahkan, tim KPK masih bekerja di lapangan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait perkara yang sedang ditangani serta identitas dari masing-masing pihak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan proses penyelidikan.

Tim dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan penyegelan di rumah dinas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Muara Enim.

Sedikitnya 5 ruangan disegel, yakni ruang perencanaan, ruang sarana dan prasarana, ruang sekretaris, ruang keuangan, serta ruang bidang kebudayaan.

Penyegelan juga dilakukan di ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas bupati. Proses tersebut dilaporkan selesai sekitar pukul 16.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana maupun konstruksi perkara yang melatarbelakangi kegiatan penyelidikan tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Penanganan perkara tersebut berakhir pada penangkapan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo yang diduga menjadi pelaku utama dalam kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan pengungkapan kasus Koperasi BLN dilakukan melalui investigasi yang melibatkan berbagai anggota Satgas PASTI. Investigasi mencakup pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan profiling terhadap para pelaku, mengukur potensi dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri aliran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antar anggota Satgas PASTI, penanganan perkara tersebut berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penangkapan tersangka. Nicholas diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk program simpanan dengan imbal hasil atau bunga tinggi bulan.

“Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan,” jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Hudiyanto menyampaikan kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara otoritas, kementerian, dan lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menangani ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan,” kata Hudiyanto dalam keterangan resmi.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan, terutama yang menjanjikan imbal hasil atau bunga tinggi yang tidak masuk akal.

Masyarakat yang menemukan dugaan aktivitas investasi atau pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SiPasti) atau menghubungi Kontak OJK.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga diminta segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dengan melampirkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penanganan lebih lanjut.

Bisnis.com,JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Penanganan perkara tersebut berakhir pada penangkapan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo yang diduga menjadi pelaku utama dalam kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan pengungkapan kasus Koperasi BLN dilakukan melalui investigasi yang melibatkan berbagai anggota Satgas PASTI. Investigasi mencakup pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan profiling terhadap para pelaku, mengukur potensi dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri aliran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antar anggota Satgas PASTI, penanganan perkara tersebut berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penangkapan tersangka. Nicholas diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk program simpanan dengan imbal hasil atau bunga tinggi bulan.

“Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan,” jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Hudiyanto menyampaikan penyampaian kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara otoritas, kementerian, dan lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menangani ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat,” kata Hudiyanto dalam keterangan resmi.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan, terutama yang menjanjikan imbal hasil atau bunga tinggi yang tidak masuk akal.

Masyarakat yang menemukan dugaan aktivitas investasi atau pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SiPasti) atau menghubungi Kontak OJK.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga diminta segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dengan melampirkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penanganan lebih lanjut.