Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan alasan Provinsi Aceh tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan tetap menggunakan besaran UMP tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Aceh yang tengah terdampak bencana, sehingga situasinya dinilai berbeda dibandingkan sejumlah provinsi lain.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan tingkat keparahan bencana yang dialami Aceh menjadi faktor pembeda dibandingkan daerah lain yang juga terdampak.

"Bukankah kita semua paham bahwa bencana di Aceh lebih parah ya dari Sumbar dan Sumut?" ujar Indah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/12).

Ia menjelaskan meskipun Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga menghadapi bencana, kondisi Aceh dinilai lebih berat sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penetapan upah minimum.

Dari sisi regulasi, Indah menyebut kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

"Mengacu pada UU 6/2023 Pasal 88F," tambah Indah.

Dalam Pasal 88F UU Cipta Kerja disebutkan dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dari formula umum.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan UMP di daerah dengan kondisi khusus, termasuk wilayah yang terdampak bencana.

Sementara itu, Pasal 88D UU yang sama mengatur upah minimum pada prinsipnya dihitung menggunakan formula tertentu dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 88E menegaskan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi juga menjelaskan kondisi bencana menjadi pertimbangan utama Pemerintah Provinsi Aceh untuk tidak menetapkan UMP baru pada 2026.

"Aceh karena sedang mengalami bencana sehingga menggunakan UMP tahun lalu," ujar Cris, Senin (29/12), melansir CNBC Indonesia.

Selain Aceh, Kemnaker mencatat Papua Pegunungan juga belum menetapkan UMP 2026 secara final. Hingga kini, penetapan upah minimum di wilayah tersebut masih menunggu keputusan kepala daerah.

Di luar dua wilayah tersebut, proses penetapan UMP 2026 secara nasional pada umumnya telah rampung. Mayoritas provinsi telah menetapkan besaran upah minimum untuk tahun depan.

Secara keseluruhan, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Rekapitulasi menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional sebesar Rp5.729.876 per bulan, sementara UMP terendah tercatat di Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386.

Dari sisi kenaikan, Sulawesi Tengah mencatatkan kenaikan UMP tertinggi, yakni sebesar 9,08 persen atau setara Rp264.565 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Papua Tengah tercatat tidak mengalami kenaikan UMP dan tetap menggunakan besaran yang sama seperti 2025.

Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak banjir dan longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Bantuan ini dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebutkan bahwa bantuan tersebut meliputi perahu karet, paket sembako, susu, obat-obatan, serta perlengkapan pendukung komunikasi seperti perangkat Starlink dan telepon satelit.

"Bantuan dikirimkan untuk membantu kebutuhan logistik masyarakat Aceh serta kebutuhan lain termasuk alat pendukung komunikasi berupa starlink dan telepon satelit yang akan di gunakan mensupport komunikasi pemerintah daerah di dalam penanganan bencana," katanya, dikutip dari ANTARA.

Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap dengan total 15 ton logistik, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Pemerintah Provinsi Aceh. BSI juga mengupayakan pemulihan layanan perbankan di wilayah terdampak dengan menyiapkan perangkat telekomunikasi tambahan, genset, dan pasokan bahan bakar.

Adapun perahu karet sudah lebih dulu dikirimkan ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi masyarakat.

Ia menyebabkan terdapat 66 kantor cabang di wilayah Aceh dan Cabang di Wilayah Sumatra Utara yang tidak dapat beroperasi karena terkendala akses dan sarana pendukung lainnya.

Saat ini sebagian mesin ATM sudah beroperasi melayani kebutuhan uang tunai nasabah. Sementara kantor cabang yang terdampak banjir juga sedang dalam proses pembersihan sehingga segera dapat melayani transaksi nasabah.

Eko menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas musibah yang terjadi di sebagian Sumatra terutama di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang juga merupakan wilayah operasional BSI.

''Musibah ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar, tetapi juga pada aktivitas layanan perbankan di beberapa unit kantor kami. Hari ini, kita melepas tim tambahan untuk memperkuat upaya yang sudah berjalan," ujarnya.

"Relawan BSI yang berangkat akan menjadi representasi BSI di lapangan, menyampaikan bantuan, mendampingi pegawai dan nasabah, serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang sedang mengalami masa paling berat dalam hidup mereka," katanya.

Ia menambahkan untuk tahap awal, prioritas BSI adalah keselamatan nasabah, karyawan, serta masyarakat serta percepatan untuk operasional cabang di wilayah terdampak bencana.

Karena itu, BSI mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan seluruh personel BSI serta melakukan penyesuaian operasional sesuai kondisi di lapangan.

BSI menyadari bahwa menjelang akhir bulan, kebutuhan transaksi keuangan masyarakat meningkat sehingga upaya pemulihan layanan kantor dilakukan sesegera mungkin.

BSI juga telah mengaktifkan tim BCM atau Tim Tanggap Darurat untuk memantau situasi secara langsung dan memastikan langkah mitigasi berjalan efektif serta setelah masa tanggap darurat selesai juga.

Utusan Khusus Gubernur Aceh Chowadja Sanova menyampaikan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia untuk kepedulian bagi Masyarakat Aceh dan berharap bantuan ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk masyarakat.