Operasional SPBU memiliki berbagai potensi bahaya seperti kebakaran, tumpahan BBM, ledakan, hingga risiko cedera terhadap pekerja saat menjalankan aktivitas di lapangan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Retail (PERTARE) memperkuat kesiapsiagaan pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melalui simulasi penanggulangan keadaan darurat (PKD).

Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PERTARE Ruli Handoko, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan simulasi PKD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan perusahaan guna memastikan kesiapan personel dan keandalan sistem tanggap darurat di area operasional.

"Operasional SPBU memiliki berbagai potensi bahaya seperti kebakaran, tumpahan BBM, ledakan, hingga risiko cedera terhadap pekerja saat menjalankan aktivitas di lapangan," ujarnya.

Melalui pelaksanaan simulasi ini, PERTARE ingin memastikan kesiapan personel, efektivitas prosedur, serta koordinasi antartim dalam menghadapi situasi darurat, sehingga risiko dan potensi kerugian dapat diminimalkan apabila insiden nyata terjadi.

Kegiatan yang berlangsung di SPBU COCO Langsep, Malang, Jatim, Rabu (20/5/2026), melibatkan seluruh pekerja SPBU dan bekerja sama dengan Polsek Klojen Kota Malang, Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Dalam simulasi tersebut, diperagakan skenario kebakaran di salah satu area SPBU yang menyebabkan seorang kepala sif mengalami luka bakar dan api kemudian meluas ke area dispenser.

Melalui skenario ini, para pekerja diuji dalam menjalankan prosedur tanggap darurat mulai dari koordinasi internal, komunikasi antartim, penanganan korban, hingga penyampaian informasi kepada pihak terkait.

Pelaksanaan simulasi dimulai dengan penentuan alur kejadian dan pembagian tugas kepada personel sesuai fungsi dalam struktur organisasi keadaan darurat.

Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan skenario untuk menguji respons tim melalui proses koordinasi, komunikasi, penanganan situasi, hingga penyampaian informasi kepada pihak internal maupun eksternal.

Setelah rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi bersama sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kesiapsiagaan.

Manajer Region VI Jatimbalinus PERTARE Aditya Hendrawan mengatakan simulasi PKD rutin dilaksanakan untuk memastikan seluruh pekerja mampu merespons kondisi darurat dengan cepat dan tepat.

"Melalui simulasi ini, kami harap seluruh pekerja SPBU dapat me-refresh lagi pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan simulasi darurat, serta menjadi lebih sekaligus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kekompakan antartim agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif saat menghadapi situasi darurat di area operasional," ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PERTARE Ardhi Widodo menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

"Pertamina Retail terus berkomitmen untuk memastikan implementasi aspek HSSE berjalan optimal di seluruh lini operasional perusahaan," ujarnya.

Simulasi PKD yang dilaksanakan secara rutin ini, lanjut Ardhi, juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi pekerja serta memperkuat budaya safety awareness di lingkungan kerja.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap 247 anak terpapar radikalisme sepanjang 2026. Saat ini, Densus 88 Antiteror Polri tengah menyusun penguatan untuk mengantisipasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme yang terus berevolusi di era digital menyasar generasi muda.

“Kelompok ekstrem memanfaatkan ruang digital untuk proses rekrutmen, grooming, propaganda, hingga normalisasi kekerasan kepada kelompok usia muda yang rentan,” kata Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (20/5/2026).

Mayndra menyebut perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola penyebaran paham ekstremisme. Para pelaku sudah tidak lagi hanya melalui jaringan ideologis konvensional.

“Kini berkembang ke bentuk-bentuk baru seperti non coherent extremism dan nihilistic violent extremism yang memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai medium penyebaran pengaruh kekerasan,” ujarnya.

Berdasarkan data 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme serta 115 anak terpapar paham kekerasan yang telah mendapatkan intervensi bersama antara Densus 88 AT Polri, jajaran Polda, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Sebagian kasus teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang dinilai berpotensi mendorong eskalasi menuju aksi kekerasan nyata,” ucapnya.

Lihat video: DENSUS 88 Bongkar 110 Korban, Rekrutmen Terorisme Anak via Game & Medsos



Dalam Rakernis ini turut disoroti soal tantangan baru berupa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, serta gamifikasi kekerasan melalui platform online yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, Densus 88 AT Polri akan terus memperkuat kapasitas intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi dinamika ancaman di ruang siber yang berkembang sangat cepat,” ucap Mayndra.

Kemudian dari sisi capaian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Densus 88 AT Polri yang berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional dengan mempertahankan nihil aksi teror selama hampir tiga tahun terakhir dan optimalisasi kesiapsiagaan nasional melalui kontinjensi Aman Nusa III.

“Capaian tersebut dinilai turut meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas investasi, dan mendukung berbagai agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Puteranegara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029. Perpres Nomor 8 Tahun 2026 yang dilihat pada Senin (4/5/2026) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Februari 2026.

Kemudian, salinan Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Perpres ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa dalam rangka memenuhi hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara, upaya dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme perlu dilaksanakan melalui strategi yang komprehensif, sistematis, terencana, dan terpadu, dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

“Bahwa dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, perlu koordinasi sinergi antarinstrumen dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme,” tulis pertimbangan dalam Perpres.

Pada Pasal 1 ayat 1, Perpres ini dimaksudkan bahwa pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme,” bunyi ayat 2.

Kemudian, dalam ayat 3 menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam Perpres dijelaskan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia.

Selanjutnya, RAN PE dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan peran serta masyarakat.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres.

JAKARTA - Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia (UI) menggelar diskusi bertajuk World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025. Diskusi digelar di Gedung IASTH UI Lantai 5, Kampus Salemba, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

Forum strategis ini mempertemukan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membedah peta terbaru ancaman terorisme global serta implikasinya bagi Indonesia.

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Mochamad Rosidi mengapresiasi kehadiran WTI 2025 sebagai instrumen penting untuk membaca tren global. BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Sementara itu, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan temuan tahun 2025. Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025.

Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil. Sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global. Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap Syauqillah dan Adhiascha.

Selain itu, laporan menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror. Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik.

Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi memaparkan tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru (KUHP dan KUHAP), dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.

Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.

JAKARTA - Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme merupakan bentuk penegakan kedaulatan negara. Sebab terorisme modern bukan lagi sekadar aksi kriminal, melainkan telah berkembang menjadi ancaman bersenjata terorganisasi, lintas wilayah, dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

“Dalam konteks inilah, pelibatan TNI perlu dibaca sebagai bagian dari arsitektur pertahanan negara, bukan sebagai langkah militerisasi keamanan dalam negeri,” ujar Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Kamis (15/1/2026). .

Dalam perspektif pertahanan, kata dia, terorisme memiliki karakter asimetris yakni, aktor non-negara, struktur sel tertutup, penggunaan senjata mematikan, serta kemampuan memanfaatkan celah geografis dan sosial. Pada kondisi tertentu, terorisme dapat bertransformasi menyerupai insurgensi bersenjata skala rendah, terutama ketika beroperasi di wilayah terpencil, perbatasan, laut, atau objek vital strategis nasional.

“Ancaman dengan karakter semacam ini secara konseptual telah melampaui domain penegakan hukum konvensional,” katanya.

Negara membutuhkan instrumen yang tidak hanya mampu melakukan penindakan hukum, tetapi juga operasi tempur terbatas, penguasaan wilayah, dan respons cepat berintensitas tinggi, yang secara konstitusional merupakan tugas TNI.

Berbeda dengan anggapan bahwa TNI tidak memiliki kompetensi penanganan terorisme, faktanya TNI telah lama membangun satuan-satuan khusus dengan kemampuan antiteror tingkat tinggi, antara lain:

Pertama, Satuan 81 Kopassus TNI AD. Satuan ini dirancang untuk operasi kontra-teror darat dengan kemampuan infiltrasi, penindakan presisi, pembebasan sandera, dan operasi intelijen tempur.

“Karakteristik Satuan 81 relevan untuk menghadapi kelompok teror bersenjata yang beroperasi di medan sulit seperti hutan dan pegunungan,” ucapnya.

Lihat video: Pasukan Khusus TNI Sukses Lumpuhkan Kelompok Teroris

Kedua, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL. Dia menilai, Denjaka memiliki spesialisasi penanganan terorisme maritim, termasuk pembajakan kapal, serangan terhadap pelabuhan, instalasi lepas pantai, dan jalur laut strategis.

“Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, terorisme maritim merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional,” katanya.

Ketiga, Satuan Bravo 90 TNI AU. Satuan ini berfokus pada penanggulangan terorisme udara, termasuk pembajakan pesawat dan pengamanan objek vital udara. Ancaman terhadap penerbangan sipil dan pangkalan udara memiliki implikasi langsung terhadap citra dan kedaulatan negara di mata internasional.

“Keberadaan satuan-satuan ini menunjukkan bahwa secara doktrinal dan operasional, TNI telah menyiapkan kapasitas anti-teror yang bersifat khusus, presisi, dan terbatas, bukan operasi militer konvensional berskala besar,” katanya.

Dari sudut pandang pertahanan keamanan, sambung dia, Perpres bukanlah upaya menggantikan peran Polri, melainkan menyediakan opsi negara dalam kondisi eskalatif.

Polri tetap menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, penyelidikan, dan proses peradilan. Namun ketika terorisme berkembang menjadi ancaman bersenjata yang mengganggu stabilitas nasional atau objek vital strategis, negara membutuhkan lapis kekuatan tambahan.

“Dalam doktrin pertahanan, pendekatan ini dikenal sebagai defence in depth, di mana militer berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk menjaga keutuhan negara ketika mekanisme sipil menghadapi keterbatasan structural,” katanya.

Secara prinsipil, negara berdaulat memiliki hak untuk menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya guna mempertahankan eksistensi nasional. Terorisme yang menyerang warga negara, simbol negara, atau objek vital strategis merupakan bentuk tantangan langsung terhadap kedaulatan.

“Ketiadaan dasar hukum pelibatan TNI justru berpotensi melemahkan kedaulatan negara, karena respons menjadi lamban dan tidak terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Perpres berfungsi sebagai kerangka hukum preventif, bukan legitimasi penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Meski demikian, pelibatan TNI harus tetap berada dalam koridor keputusan politik negara dengan kendali sipil penuh. Penugasan TNI harus bersifat: terbatas dan terukur, berbasis eskalasi ancaman, berada di bawah otoritas Presiden, serta tidak meniadakan proses hukum sipil.

Dengan desain kebijakan yang tepat, pelibatan TNI tidak identik dengan kebangkitan dwifungsi, melainkan manifestasi negara demokratis yang adaptif terhadap ancaman modern.

“Rencana Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme mencerminkan kebutuhan negara untuk memiliki fleksibilitas strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Keberadaan satuan-satuan antiteror TNI menunjukkan bahwa secara institusional, TNI bukan aktor asing dalam isu ini,” upaparnya.

Perdebatan publik seharusnya diarahkan bukan pada dikotomi militer versus polisi, melainkan pada bagaimana negara merancang mekanisme kolaborasi yang efektif, akuntabel, dan tetap demokratis. Di situlah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan diuji.

JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar webinar menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.

“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini semakin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah Prof Sri Yunanto memaparkan, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patut menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ujar Prof Yunanto.

Dia menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti perlunya konsistensi kebijakan negara agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, tetapi tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Prof Yunanto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum dan hak asasi menjadi poin penting dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prof Yunanto merekomendasikan adanya pembinaan eks napi terorisme, pencegahan dan penegakan hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan Amanah Nurish, antropolog penulis “Agama Jawa: Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz” menambahkan pentingnya pendekatan sosio-antropologis untuk membangun strategi penanggulangan terorisme bagi Indonesia. Dosen Kajian Terorisme UI ini memaparkan rangkaian krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis global kemanusiaan yang dapat menjadi pintu masuk terorisme.

“Kita melihat bagaimana ada kelompok 1 persen penduduk dunia yang menguasai berbagai aras mulai dari ekonomi, aturan internasional dan lainnya. Kondisi demikian memunculkan krisis besar. Krisis lingkungan ini menggerus keadilan dan kemanusiaan. Ini harus menjadi konsern. Kita perlu menggunakan perspektif dan cara-cara baru berbasis praktik dalam mengembangkan strategi,” ungkapnya.

Nurish yang saat ini sedang meneliti dampak kebencanaan di Sumatera dan Aceh mengusulkan Model DRIA dalam membangun strategi penanggulangan terorisme berbasis sosio-antropologis. Model yang menurutnya menekankan pada pentingnya kebutuhan identitas, makna hidup, dan narasi emosional.

"Keretakan Identitas (Disintegration) harus mampu kita petakan dan cari solusi kulturalnya, lalu kita bagun (Reconstruction) narasi baru untuk merekatkan kebangsaan bukan sekedar menghakimi, selanjutnya adalah mengintegrasikan (Integration) semua bagian perekat Indonesia sehingga kita mampu juga mengalienasi (Alienation) kelompok yang bermaksud merusak situasi sosial harmoni yang telah dihasilkan,” jelasnya.

Wahyudi Djafar, pendiri Rakhsa Initiative yang juga anggota Working Group on Intelligence and Security Agencies Oversight menyoroti situasi global strategis yang menurutnya penting menjadi pijakan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia kedepan.

Dia menyampaikan kembali dalam Review Global ke sembilan Counter Terrorism Strategy badan PBB disampaikan tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan terorisme. Hal ini termasuk dengan menekankan penghormatan terhadap HAM dan Hukum, serta menanganni kondisi yang memicu terorisme.

“Kita perlu meninjau kembali legislasi, kebijakan, dan strategi yang saat ini ada. Membatasi peran militer dalam pemberantasan terorisme dan memastikan akuntabilitas HAM perlu dimasukan di dalam strategi ke depan. Pembatasan HAM warga harus dilakukan dengan aturan yang tegas dan terbatas. Misalnya penyadapan, pemanfaatan AI, dan tindakan lain yang berpotensi melanggar HAM harus benar-benar terukur dan berbasis aturan,” sampainya.

Wahyudi menyampaikan, Kecerdasan Artfisial (AI) yang masih terus tumbuh perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus kekerasan ekstrim yang dilakukan sejumlah orang juga terbukti terpengaruh dari AI yang belum memiliki aturan global dan lokal yang diperlukan.

“Kini banyak negara sudah menuntut dan menegakkan sejumlah panduan etik yang ketat bagi penyelenggara AI sebagai salah satu cara untuk mengelola akses publik yang mungkin menjadi inspirasi kekerasan ekstrem. Hal ini juga sedang berjalan di Indonesia dimana saya adalah bagian dari tim penyusunan tersebut,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada narasi dan pendekatan keamanan global yang semata-mata berorientasi militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif. Terkait pelibatan TNI, Wahyudi juga mengingatkan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada ranah criminal justice system.

Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapsiagaan penuh dalam mendukung penanganan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa pihaknya terus bergerak cepat untuk memastikan suplai energi tetap terjaga di tengah upaya evakuasi dan pemulihan kondisi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran energi menjadi sangat krusial dalam mendukung operasional penanggulangan bencana seperti transportasi logistik, evakuasi warga, serta layanan darurat lainnya. Untuk itu, ketersediaan BBM harus dipastikan aman dan bisa diakses secara cepat oleh pihak terkait di lapangan.

Untuk memastikan koordinasi kebutuhan BBM berjalan lebih responsif, Pertamina Patra Niaga menyiapkan akses khusus yang dapat dihubungi oleh instansi atau lembaga yang membutuhkan dukungan energi dalam penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Nomor layanan tersebut adalah 0822-7692-9620.

Melalui layanan ini, Pertamina berharap distribusi energi dapat terus terjaga dan menjangkau seluruh titik terdampak secara tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga juga memastikan seluruh tim operasional tetap siaga untuk memberikan dukungan terbaik di tengah kondisi darurat ini.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait ketersediaan BBM dan LPG di daerah terdampak bencana banjir dan longsor, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak banjir dan longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Bantuan ini dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebutkan bahwa bantuan tersebut meliputi perahu karet, paket sembako, susu, obat-obatan, serta perlengkapan pendukung komunikasi seperti perangkat Starlink dan telepon satelit.

"Bantuan dikirimkan untuk membantu kebutuhan logistik masyarakat Aceh serta kebutuhan lain termasuk alat pendukung komunikasi berupa starlink dan telepon satelit yang akan di gunakan mensupport komunikasi pemerintah daerah di dalam penanganan bencana," katanya, dikutip dari ANTARA.

Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap dengan total 15 ton logistik, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Pemerintah Provinsi Aceh. BSI juga mengupayakan pemulihan layanan perbankan di wilayah terdampak dengan menyiapkan perangkat telekomunikasi tambahan, genset, dan pasokan bahan bakar.

Adapun perahu karet sudah lebih dulu dikirimkan ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi masyarakat.

Ia menyebabkan terdapat 66 kantor cabang di wilayah Aceh dan Cabang di Wilayah Sumatra Utara yang tidak dapat beroperasi karena terkendala akses dan sarana pendukung lainnya.

Saat ini sebagian mesin ATM sudah beroperasi melayani kebutuhan uang tunai nasabah. Sementara kantor cabang yang terdampak banjir juga sedang dalam proses pembersihan sehingga segera dapat melayani transaksi nasabah.

Eko menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas musibah yang terjadi di sebagian Sumatra terutama di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang juga merupakan wilayah operasional BSI.

''Musibah ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar, tetapi juga pada aktivitas layanan perbankan di beberapa unit kantor kami. Hari ini, kita melepas tim tambahan untuk memperkuat upaya yang sudah berjalan," ujarnya.

"Relawan BSI yang berangkat akan menjadi representasi BSI di lapangan, menyampaikan bantuan, mendampingi pegawai dan nasabah, serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang sedang mengalami masa paling berat dalam hidup mereka," katanya.

Ia menambahkan untuk tahap awal, prioritas BSI adalah keselamatan nasabah, karyawan, serta masyarakat serta percepatan untuk operasional cabang di wilayah terdampak bencana.

Karena itu, BSI mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan seluruh personel BSI serta melakukan penyesuaian operasional sesuai kondisi di lapangan.

BSI menyadari bahwa menjelang akhir bulan, kebutuhan transaksi keuangan masyarakat meningkat sehingga upaya pemulihan layanan kantor dilakukan sesegera mungkin.

BSI juga telah mengaktifkan tim BCM atau Tim Tanggap Darurat untuk memantau situasi secara langsung dan memastikan langkah mitigasi berjalan efektif serta setelah masa tanggap darurat selesai juga.

Utusan Khusus Gubernur Aceh Chowadja Sanova menyampaikan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia untuk kepedulian bagi Masyarakat Aceh dan berharap bantuan ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hujan deras yang mengguyur tanpa henti telah memicu serangkaian longsor yang kembali menelan korban jiwa di Vietnam. Otoritas penanggulangan bencana pada Senin (17/11/2025) melaporkan sedikitnya enam orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka di wilayah tengah negara itu.

Salah satu insiden terburuk terjadi Minggu malam di Khanh Le Pass, Provinsi Khanh Hoa, ketika tanah dan bebatuan runtuh menimpa sebuah bus penumpang dan membuat kendaraan itu tertimbun sepenuhnya. Badan pengelolaan bencana dan bendungan menyatakan bahwa lima orang tewas dan 18 lainnya terluka dalam peristiwa tersebut.

Menurut media pemerintah, sebagaimana dikutip AFP, bus itu mengangkut 32 penumpang, dengan sebagian korban luka dirawat atas cedera kepala dan anggota tubuh di rumah sakit setempat. Laporan media juga menyebut para petugas penyelamat tengah berlomba mengevakuasi penumpang yang masih terjebak di dalam badan bus.

Beberapa jam sebelumnya, Minggu pagi, longsor lain menghantam shelter pekerja di Khanh Son Pass, juga di Provinsi Khanh Hoa. Kejadian itu menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya hilang.

Vietnam sepanjang tahun ini menghadapi rentetan bencana alam yang menimbulkan korban dalam jumlah besar. Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, total 279 orang dinyatakan tewas atau hilang akibat berbagai kejadian bencana alam, sementara kerugian materi mencapai lebih dari US$2 miliar.

Wilayah tengah Vietnam menjadi salah satu kawasan paling rentan, terutama selama periode hujan deras dari Juni hingga September.

Meski pola tersebut merupakan fenomena musiman, sejumlah bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia kian memperparah intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat dan longsor yang makin destruktif.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus kepada dua menteri koordinatornya, seusai menggelar rapat terbatas sore ini, Rabu (5/11/2025).

Dua menteri yang mendapatkan penugasan khusus itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Seusai rapat, Muhaimin mengatakan, ia mendapatkan tugas untuk melaksanakan dua skema strategi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan.

"Hari ini kita melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan," kata Muhaimin di Istana Negara, Jakarta.

Strategi pertama yang dititahkan kepala negara kepadanya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan ialah dengan memperkuat program perbaikan pendidikan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program itu ia sebut akan difokuskan untuk menciptakan masyarakat yang siap kerja.

"Bersama Pak Menko PMK mengkonsolidir pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan mengatasi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang," paparnya.

Strategi kedua, ialah dengan memperkuat program vokasi dengan mengoptimalkan balai latihan kerja pemerintah hingga swasta, dan memperkuat program pendidikan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

"Akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri," paparnya.

Sementara itu, Pratikno menambahkan, pihaknya juga diminta kepala negara untuk memperkuat keterhubungan antara program pendidikan yang ada saat ini dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Jadi, ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun level yang teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran," ujar Pratikno.

Selanjutnya, ia juga diminta memikirkan konsep sekolah terintegrasi di tiap kecamatan sebagai pelengkap dari Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan Sekolah Unggul Garuda. Sekolah terintegrasi ini ia sebut akan memiliki jenjang pendidikan lengkap dari SD-SMA/SMK dengan fasilitas laboratorium, olahraga, hingga bengkel.

"Jadi, bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, matematika, tetapi juga Pak Presiden menambahkan art and sport. Oleh karena itu, tadi kita sampaikan STEM, beliau nyampaikan STEM, jadi, sains, teknologi, engineering, math, dan juga art serta sport," papar Pratikno.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas akibat banjir besar yang melanda kawasan tengah Vietnam. Pemerintah setempat menyebut 11 orang lainnya masih hilang, sementara warga di kota wisata Hoi An mulai membersihkan rumah mereka setelah air perlahan surut.

Banjir parah ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang memecahkan rekor dalam beberapa hari terakhir. Dua wilayah yang paling terdampak adalah Hue (bekas ibu kota kekaisaran yang masuk daftar warisan dunia UNESCO), serta kota tua Hoi An yang terkenal sebagai destinasi wisata sejarah.

Foto-foto yang beredar di media lokal menunjukkan sebagian besar kawasan di kedua kota masih terendam air, bahkan beberapa rumah terlihat hampir sepenuhnya tenggelam. Pemerintah menyebut lebih dari 116 ribu rumah dan 5 ribu hektare lahan pertanian terendam, serta banyak ruas jalan dan rel kereta rusak hingga memutus akses listrik dan transportasi.

Warga Hoi An, Tram Van Tien (60 tahun) bilang, banjir kali ini merupakan yang terburuk yang pernah ia alami. "Saya sudah berkali-kali melihat banjir, tapi ini yang paling parah," ujarnya.

Kondisi ini juga membuat pariwisata Hoi An lumpuh. Sebagian besar wisatawan membatalkan pemesanan hotel. Tahun lalu, kota bersejarah yang pernah menjadi pelabuhan dagang Asia Tenggara abad ke-15 hingga ke-19 itu dikunjungi lebih dari 4,4 juta turis, termasuk 3,6 juta wisatawan mancanegara.

"Air naik terlalu cepat, banyak properti yang rusak parah. Hotel kami sudah tutup sejak Senin," kata Nguyen Thi Thuy, manajer hotel lokal.

Badan penanggulangan bencana Vietnam mengingatkan, hujan deras masih akan berlangsung hingga Sabtu. Curah hujan harian bisa mencapai lebih dari 500 milimeter di beberapa wilayah.

"Saya berharap banjir tidak datang lagi, agar kami bisa membuka hotel dan menyambut wisatawan kembali. Semua warga di sini menggantungkan hidup dari sektor pariwisata," kata Thuy.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan obat dan sediaan farmasi merupakan benteng utama mencegah penyalahgunaan zat berbahaya. Hal itu disampaikan di sela pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri, Rabu (29/10/2025).

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan meliputi 1,3 ton sabu, 335.019 butir ekstasi, dan 608,1 kg ganja. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 hasil operasi gabungan Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di berbagai daerah.

"BPOM terus bersinergi dengan Polri dan BNN untuk memperkuat pengawasan, dari produksi hingga distribusi. Penyalahgunaan obat dan narkotika adalah ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia," tutur Taruna Ikrar.

Dia menambahkan, melalui sistem pengawasan berbasis sains dan digitalisasi rantai pasok bisa memastikan bahwa setiap obat yang beredar di Indonesia. Juga memenuhi standar keamanan dan tidak disalahgunakan untuk produksi narkoba sintetis.

Kegiatan pemusnahan ini menjadi simbol capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meneguhkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba melalui pendekatan keamanan, kesehatan, dan edukasi publik.

Pemusnahan narkoba kali ini juga bukan sekadar simbol penegakan hukum, melainkan manifestasi semangat kolektif bangsa dalam menjaga masa depan generasi muda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan pemusnahan menegaskan, kejahatan narkoba merupakan ancaman multidimensi menghancurkan generasi muda, melemahkan ketahanan nasional, dan menggoyahkan masa depan Indonesia Emas 2045.

“Kalau barang ini tidak dicegah dan disita, bisa dikonsumsi oleh 629 juta manusia lebih dari dua kali jumlah penduduk Indonesia. Ini ancaman serius bagi bangsa, dan saya apresiasi kerja keras Polri, BPOM, dan BNN ” ujar Presiden.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan 49.306 kasus tindak pidana narkoba dengan 65.572 tersangka merupakan hasil kerja kolaboratif lintas lembaga.

“Peredaran narkoba adalah extraordinary crime. Untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita harus memastikan generasi muda bebas dari narkoba,” ujar Kapolri.