Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau dan Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura menjajaki sejumlah peluang kerja sama strategis di sektor industri mencakup potensi investasi, pengembangan kawasan, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D, menerima kunjungan Konjen Singapura Gavin Ang beserta tim di Ruang Transit Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis.

Pihaknya menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk terus membuka ruang kolaborasi demi peningkatan ekonomi daerah.

"Kami menyambut baik niat kerja sama dari Pemerintah Singapura. Riau siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan sektor industri dan investasi kawasan," kata Helmi D.

Pihaknya mengungkapkan, kunjungan ini dilakukan dalam rangka melihat potensi Riau yang ingin Konjen Singapura sampaikan pada kalangan investor Singapura. Potensi yang disampaikan berupa turunan hilir kelapa sawit dan potensi untuk pengembangan panel surya pembangkit listrik tenaga surya.

"Mereka berencana menyampaikan hal ini kepada para investor dan membawa investor Singapura ke Riau, kami harap akan banyak investor yang akan ke Riau dan akan meningkatkan nilai investasi serta menambah jumlah tenaga kerja dan peluang kerja antara dua negara," ungkapnya.

Sementara itu, Konjen Singapura Mr Gavin Ang menyebutkan bahwa Singapura melihat Riau sebagai kawasan yang potensial dan strategis dalam upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata.

"Kami mengadakan pertemuan yang baik untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi di Riau. Riau dipandang sebagai pusat bagi Sumatera daratan, dan terdapat banyak potensi pembangunan di provinsi ini. Kami akan terus mempertimbangkan cara terbaik untuk bekerja sama dengan Pemprov Riau untuk menjajaki peluang-peluang ini," sebut Gavin Ang

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik rute baru penerbangan Pekanbaru-Sibolga, Sumatera Utara oleh maskapai Wings Air, yang merupakan anak usaha Lion Group, meskipun memberi catatan untuk mengkaji matang untuk keberlanjutan penerbangan di waktu mendatang.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan sambutan baiknya itu saat menerima audiensi dari Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Selasa.

“Pembukaan rute baru Pekanbaru-Sibolga ini tentunya kita dukung sebab kawan-kawan dari Nias itu banyak, hanya saja saya ingin hal ini dikaji dengan benar, supaya nanti jangan sampai bertahan sebentar sebulan dua bulan, habis itu tutup lagi,” kata SF Hariyanto.

Sementara itu Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyatakan tujuan membuka rute itu untuk mendukung program pemerintah terkait konektivitas udara di Pulau Sumatera. Kemudian pihaknya juga ingin Pekanbaru menjadi kota penghubung atau "hub" yang saling terkoneksi.

"Contoh dari Jogja, Surabaya, untuk ke Kuala Lumpur sudah ada penerbangan langsung. Nah saat ini, sudah ada rute dari Pekanbaru menuju Gunung Sitoling atau Nias, dan yang akan kami rilis penerbangan Pekanbaru - Sibolga,” ungkapnya

Ia menjelaskan, rute Pekanbaru - Sibolga ini akan dibuka pada 23 Januari 2026. Danang menyatakan bahwa rute baru ini diinisiasikan atas dasar masukan dari beberapa agen tour and travel yang meminta adanya perjalanan udara.

Pasalnya, lanjut dia, perjalanan darat dari Pekanbaru menuju Sibolga itu sangat lama hingga memakan waktu 12-13 jam perjalanan. Oleh karena itu pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah terkait masukan dalam rangka rute ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Selain itu, kami bisa mengkaji secara keseluruhan mulai dari permintaan pasar, kemampuan daya beli dan sebagainya bagi masyarakat sehingga rute ini pada akhirnya dapat berjalan,” ucap Danang.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti situasi di Pemerintah Provinsi Riau pasca penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi KPK pada Rabu (5/11/2025), Kemendagri langsung menerbitkan radiogram bernomor 100.2.1.3/8861/SJ yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam surat tersebut, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto secara resmi ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau untuk mengambil alih seluruh kewenangan gubernur hingga adanya kebijakan lebih lanjut.

Penunjukan tersebut ditegaskan dalam radiogram yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.

“Penunjukan Plt Gubernur ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau tetap berjalan dengan baik,” demikian isi poin penting dalam surat tersebut.

Langkah cepat ini diambil Kemendagri sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dan administratif pasca penetapan tersangka terhadap kepala daerah aktif.

Dengan penugasan tersebut, SF Hariyanto kini resmi memimpin jalannya pemerintahan di Riau sebagai Plt Gubernur, termasuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat provinsi.

Sementara itu, Kemendagri juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Riau serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Abdul Wahid berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Johanis menjalankan bahwa, mulanya disepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5%, sehingga penambahan anggaran yang semulanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, naik Rp106 miliar.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait penangkapan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru, salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dalam video yang beredar di media sosial, Ustaz Abdul Somad menyebutkan kalau yang ditangkap tangan oleh KPK adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan saja.

"Berita yang betul itu: Kadis PUPR dan Ka UPT yang di-OTT. Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul,” ujar UAS, Senin (3/11/2025).

Senada dengan Abdul Somad, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan Gubernur Riau Abdul Wahid tidak termasuk pihak yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Teza Darsa, mengatakan Gubernur hanya dimintai keterangan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi," katanya.

Menurut Teza, Pemprov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK," tambahnya.

Sebelumnya, KPK melakukan aksi tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025), termasuk ada Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Budi menjelaskan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi operasi senyap itu. Budi menyebut pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau.

Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa merincikan nominal uang tersebut.

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.