JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani (MJN), ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka.

Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan. "Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin (13/4/2026).

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN," ujarnya.

"Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Lihat video: Abdul Wahid Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemerasan, Minta Jatah Preman Rp7 M



Marjani akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 13 April sampai 2 Mei 2026 di rutan KPK cabang Gedung ACLC C1.

Marjani disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama AW, MAS, serta DAN.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan usai dirinya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Penahanan terlihat saat Marjani turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK dengan tangan terborgol.

Dengan pengawalan petugas, Marjani digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan. ”Nama saya dicatut," kata Marjani saat digiring menuju mobil tahanan.

KPK belum menjelaskan peran Marjani dalam kasus ini. Kontruksi perkara pun belum dibeberkan.

Diketahui, KPK mengumumkan Marjani sebagai tersangka pada Senin 9 Maret 2026. "Penetapan tersangka baru ini artinya mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara masih akan terus berlanjut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (9/3/2026).

Lihat video: Tertangkap OTT KPK, Kantor Gubernur Riau Digeledah Cari Sejumlah Alat Bukti



"Kita masih akan melihat bukti-bukti baru lainnya untuk kemudian melihat ya, dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi," sambungnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak seluruh perlawanan (eksepsi) yang diajukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dengan putusan sela tersebut, proses persidangan resmi dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sejumlah keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak dapat diuji melalui eksepsi, melainkan harus dibuktikan dalam persidangan.

“Majelis berpendapat hal-hal yang diajukan dalam perlawanan merupakan bagian dari pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan kekeliruan dalam surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan terhadap Abdul Wahid dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak atau menyatakan perlawanan terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya serta menetapkan surat dakwaan sah menurut hukum.

“Menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi ketentuan hukum. Memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan selanjutnya,” ujar hakim.

Dengan putusan sela ini, proses hukum terhadap Abdul Wahid berlanjut ke agenda pembuktian. Pada tahap berikutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti guna menguatkan dakwaan yang telah diajukan di persidangan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menilai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdananya tidak mencerminkan adanya unsur tindak pidana. Dia bahkan menyebut perkara yang menjeratnya cenderung mengarah pada kriminalisasi.

Hal tersebut disampaikan Wahid usai menjalani sidang ketiga di Ruang Mudjono, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (8/4/2026).

Menurut Wahid, rapat yang dipersoalkan dalam dakwaan merupakan bagian dari program percepatan 100 hari kerja saat dirinya baru menjabat sebagai gubernur, yang bertujuan merespons langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan.

“Tidak ada mens rea dalam rapat itu. Tidak ada pengumpulan handphone maupun tindakan yang mengarah pada tindak pidana,” ujarnya Rabu (8/4/2026).

Dia juga membantah dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti melalui kerusakan kamera pengawas (CCTV). Wahid menegaskan perangkat tersebut memang tidak berfungsi sejak awal sehingga tidak relevan dikaitkan dengan perkara hukum yang menjeratnya.

Terkait sorotan JPU mengenai uang sekitar Rp52 juta, Wahid menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran operasional kepala daerah.

Sementara uang asing yang ditemukan, termasuk mata uang Pounds Sterling, disebut berasal dari sisa perjalanan dinas luar negeri saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI serta untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

“Itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara,” katanya.

Wahid menambahkan seluruh alat komunikasinya, termasuk 11 unit telepon genggam, telah diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa sebagai bentuk kooperatif dalam proses hukum.

Saat ditanya mengenai dugaan kriminalisasi, Wahid menjawab singkat, “Iya, artinya lebih kepada kriminalisasi.”

Kuasa hukum Wahid, Kemal Shahab, turut menilai dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas unsur pidana yang dituduhkan, terutama terkait dugaan pemerasan dan pemaksaan.

“Tidak diuraikan di bagian mana klien kami melakukan pemerasan atau pemaksaan. Tidak ada penjelasan yang tegas,” ujar Kemal.

Dirinya juga mempertanyakan tidak adanya uraian penerimaan uang secara langsung oleh kliennya dalam dakwaan, sehingga konstruksi perkara dinilai menjadi kabur. Selain itu, narasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat berkembang di publik justru tidak dimasukkan dalam dakwaan.

“Kalau memang ada OTT, seharusnya menjadi bagian dari dakwaan. Tidak boleh berada di luar itu,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan seluruh proses yang dipersoalkan, termasuk pergeseran anggaran, telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengandung unsur melawan hukum.

Mereka berharap majelis hakim dapat menilai perkara secara objektif dan memberikan putusan yang adil pada tahapan persidangan selanjutnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (26/3/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan yang menyebut Abdul Wahid diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Delta Tamtama. Dalam dakwaannya, JPU menguraikan bahwa Abdul Wahid diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menginstruksikan pengumpulan dana dari enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan.

Jaksa memaparkan modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi alokasi anggaran infrastruktur pada Tahun Anggaran 2025. Terdapat kebijakan pergeseran anggaran yang meningkatkan alokasi dana UPT secara signifikan, dari semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Lonjakan anggaran itu diduga dimanfaatkan untuk meminta setoran komitmen fee sebesar 5% atau senilai Rp7 miliar.

"Permintaan tersebut disampaikan melalui rantai komando, disertai ancaman evaluasi jabatan hingga mutasi bagi pejabat yang tidak memenuhi target setoran," papar Jaksa dalam persidangan.

Hingga proses penindakan dilakukan KPK, total uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut dikumpulkan dalam tiga gelombang, yakni Rp1,8 miliar pada Juni 2025, Rp1 miliar pada Agustus 2025, dan Rp750 juta pada November 2025.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Persidangan akan dilanjutkan pada 30 Maret 2026 dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Abdul Wahid. Sementara dua terdakwa lainnya dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan akan langsung memasuki tahap pembuktian.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penahanan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid telah dipindahkan ke Pekanbaru. Pemindahan ini menjelang digelarnya persidangan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Selain Abdul Wahid, dua tersangka lainnya yaitu Muh Arif Setiawan selaku Kadis PUPR Riau dan Dani M Nur Salam juga turut dipindahkan.

"Hari ini, Rabu (11/3/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memindahkan penahanan para terdakwa dalam perkara dugaan TPK pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Penahanan atas Terdakwa Abdul Wahid dan Muh Arif Setiawan dilakukan di Rutan Pekanbaru," sambungnya.

Sementara, tersangka Dani penahanannya dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Dengan pemindahan ini, pihaknya menunggu penetapan jadwal sidang untuk tiga orang dimaksud.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dua orang lainnya yang dimaksud yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan tersangka baru dalam dugaan pemerasan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Tersangka yang dimaksud ialah Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid .

"Penetapan tersangka baru ini artinya mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara masih akan terus berlanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/3/2026).

Budi menambahkan, "Kita masih akan melihat bukti-bukti baru lainnya untuk kemudian melihat ya, dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi."

Menurut Budi, kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) kerap kali membuka praktik-praktik lancung lain Pemprov Riau. Sebelumnya, KPK menyatakan berkas penyidikan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dkk telah rampung atau P21.

Dua tersangka lainnya yaitu M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

"Hari ini, Senin (2/3), penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpah ke tahap penuntutan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Budi menyebutkan, penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II, dengan menyerahkan barang bukti dan 3 orang tersangka kepada tim (JPU)," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas penyidikan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dkk telah rampung atau P21. Dua tersangka lainnya yaitu M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

"Hari ini, Senin (2/3/2026) penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dinyatakan lengkap atau P21 serta limpah ke tahap penuntutan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (2/3/2026).

Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II dengan menyerahkan barang bukti dan 3 tersangka kepada tim JPU," katanya.

Nantinya tim JPU akan menyusun surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja ke depan. "Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," ujar Budi.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penetapan tersangka setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Riau, Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid . Hal itu dilakukan tim penyidik KPK saat memeriksa 16 saksi yang dua di antaranya merupakan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekda Riau Syahrial Abdi, Rabu (11/2/2026).

"Penyidik juga mendalami aliran uang terkait peristiwa tertangkap tangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut juga didalami perihal perencanaan dan proses pergeseran anggaran. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau.

Selain dua orang tersebut, saksi lainnya yaitu Marjani selaku ADC Gubernur Riau Februari 2025-saat ini, Ade Agus Hartanto selaku Bupati Indragiri Hulu, Purnama Irawansyah selaku Plt Kepala Bappeda Riau, Hatta Said selaku swasta, Tata Maulana selaku swasta (TA Gubernur Riau), Khairil Anwar selaku Ka UPT I, dan Thomas Larfo selaku ASN Pemprov Riau.

Selanjutnya, Fauzan Kurniawan selaku swasta, Ferry Yunanda selaku Sekdis PUPR Riau, Ardi Irfandi selaku Ka UPT Wil II Dinas PUPR Riau (ex), Eri Ikhsan selaku Ka UPT Wilayah III Dinas PUPRPKPP Riau, Ludfi Hardi selaku Ka UPT Wilayah IV Dinas PUPRPKPP Riau, Basharuddin selaku Ka UPT Wilayah V Dinas PUPRPKPP Riau, serta Rio Andriadi Putra selaku Ka UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Riau.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lebih dari Rp400 juta setelah menggeledah rumah dinas Bupati Indragiri Hulu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pemerasan di lingkungan pemerintahan Riau.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di wilayah Riau, KPK kemudian melakukan penggeledahan diantaranya di rumah dinas Bupati Indragiri Hulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura.

"Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp400 juta," jelas Budi.

Budi menjelaskan penyitaan uang dan penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pemerasan yang menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.

"Dugaan awal, terkait dengan proyek-proyek di Riau. Temuan ini masih didalami," ucap Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis, penggeledahan berlangsung pada Kamis (18/12/2025). Penggeledahan mendapat pengawalan ketat aparat Brimob yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama beberapa jam.

Sejumlah ruangan di kantor bupati dilaporkan menjadi sasaran penggeledahan. Petugas KPK juga memeriksa kendaraan dinas milik Bupati Indragiri Hulu.

Perkara Pemerasan oleh Abdul Wahid

Pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di Riau dan mengamankan 10 orang yang merupakan penyelenggara negara. Gubernur Riau, Abdul Wahid termasuk dalam operasi senyap itu.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%.

Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar).

Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengancam para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai "Jatah Preman" di mana Abdul Wahid mendapatkan Rp4,05 miliar.

Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan untuk pergi ke luar negeri mulai dari ke Inggris hingga Brasil. Bahkan kala itu mencanakan dalam waktu dekat ini ingin lawatan ke Malaysia.

Bisnis.com, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, memberikan penjelasan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Ade Agus Hartanto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK lebih bersifat silaturahmi sekaligus mempertanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus yang tengah beredar. Namun demikian, dia meminta agar penjelasan lebih detail disampaikan langsung oleh pihak KPK.

“Kalau bahasanya tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang masih beredar sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung bicara ke KPK,” kata Ade Agus Hartanto dalam rekaman video yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025) malam.

Pada pemeriksaan tersebut, KPK juga membawa sejumlah berkas dari Kantor Bupati Indragiri Hulu. Disebutkan penyidik membawa dua koper, satu koper besar berwarna merah, serta satu koper kecil yang berisi dokumen.

“Itu berkas-berkas. Secara spesifik saya kurang tahu isinya, karena memang mereka melakukan olah TKP. Namun ya, kita percayakan semua kepada KPK,” ujarnya.

Ade Agus menjelaskan, berkas yang dibawa penyidik berasal dari Kantor Bupati Inhu dan jumlahnya cukup banyak. Selain koper, tim KPK juga membawa beberapa tas berisi dokumen.

“Mereka juga membawa tas-tas, saya lihat, jadi saya tidak perhatikan satu per satu secara detail. Mungkin nanti akan diekspos oleh KPK,” katanya.

Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, sebagai kepala daerah dan warga negara, dirinya siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

“Kita mendukung penegakan hukum. Apabila saya diperlukan dalam memberikan keterangan atau hal-hal lain untuk membuka masalah ini menjadi lebih terang, saya sebagai warga negara akan taat terhadap hukum yang ada. Kita tetap kooperatif. Apa pun yang ditetapkan, insyaallah kita siap,” tegasnya.

Terkait keterkaitannya dengan tersangka Abdul Wahid, Ade Agus tidak menampik adanya hubungan dekat secara personal. Dia menyebut hubungan tersebut sudah terjalin lama dan bersifat kekeluargaan.

“Saya memang dengan salah satu pihak tersangka (Abdul Wahid) memiliki hubungan baik dan dekat, sudah seperti abang kandung saya sendiri. Jadi wajar apabila saya dimintai keterangan terkait kedekatan selama ini,” katanya..

Menurut Ade Agus, hubungan tersebut telah terjalin selama lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

“Hubungan tersebut sudah hampir 25 tahun lebih kami bersama. Saya rasa hal itu wajar ketika saya dimintai dan ditanya-tanya tentang hubungan dan kedekatan tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).