Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, literasi serta memilah sumber informasi terpercaya agar terhindar dari berita hoax. Kewaspadaan ini diperlukan mengantisipasi meningkatnya deepfake, konten hoax yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Adapun salah satu berita hoaks yang diproduksi adalah tentang PT Pertamina (Persero) dengan tema yang beragam, seperti lowongan pekerjaan, subsidi energi dan kasus korupsi.

Hal ini terungkap dari Refleksi Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) bertajuk Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo - Gibran, Rabu (22/10/2025). Mafindo setidaknya memetakan 1.593 hoax berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan AI dalam pembuatannya.

Hasil riset menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi. Secara signifikan, penggunaan teknologi deepfake meningkat drastis, terutama terlihat dalam produksi konten yang bermuatan politik dan sosial, menjadikannya tantangan serius dalam otentikasi informasi.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan selama satu tahun pemerintahan Prabowo - Gibran, hoax terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat.

“Evolusi dalam bentuk deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat,” katanya.

Merujuk laporan Mafindo, untuk hoax bertema lowongan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

Pola serupa ditemukan pada hoax bertema Bantuan, di mana sebanyak 74 hoaks juga mencatut atau mengatasnamakan pemerintah. Fase berikutnya merupakan masa adaptasi awal pemerintahan (Januari–Maret 2025) yang banyak memuat isu ekonomi dan kebijakan publik.

Hoax yang beredar pada fase ini banyak berkaitan dengan subsidi energi dan BBM, Pertamina, serta isu kenaikan harga. Berita palsu jenis ini memanfaatkan emosi publik terhadap isu ekonomi, dan menurunkan kepercayaan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan pola klasik siklus hoax, tinggi di awal pemerintahan (transisi politik), menurun saat stabilisasi, naik kembali menjelang evaluasi publik. Khusus Pertamina, isu dominan yang menjadi sasaran hoaks seputar kebijakan ekonomi dan energi.

“Dominasi hoaks bertema politik, disusul oleh isu ekonomi dan energi seperti Pertamina, menunjukkan bahwa ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah,” tulis Fact Sheet Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo - Gibran.

Adapun dari sisi akademik, Lely Arrianie, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

“Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) berkomitmen meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi (migas) dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan target swasembada energi yang sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, dari sekitar 120 cekungan migas yang ada di Indonesia, baru sekitar 65 cekungan eksplorasi dan 20 cekungan produksi yang dimanfaatkan. Menurutnya, potensi besar tersebut menjadi peluang strategis bagi Pertamina untuk memperluas operasi dan menambah cadangan migas nasional.

“Indonesia masih menyimpan banyak potensi migas. Sebagian besar sumber energi itu berada di wilayah timur dan sudah masuk ke kawasan laut dalam, sehingga memerlukan investasi besar, teknologi mutakhir, dan kemitraan dengan perusahaan migas global,” ujar Simon pada peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Pertamina terus memperkuat kegiatan di sektor hulu melalui penerapan teknologi baru, serta intervensi di sumur-sumur eksplorasi untuk meningkatkan produktivitas lapangan. Perusahaan juga menggencarkan kolaborasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mendorong pencapaian target produksi minyak bumi 1 juta barel per hari pada 2029.

Selain pengembangan di wilayah kerja eksisting, Pertamina tengah menyiapkan strategi eksplorasi terintegrasi yang mencakup survei seismik, analisis geologi, dan pemetaan potensi lapangan baru. Program ini diharapkan memperluas basis cadangan nasional dan memperkuat ketahanan pasokan energi dalam jangka panjang.

Pertamina juga menyeimbangkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi bisnis konvensional dan pengembangan energi baru terbarukan. Pendekatan ini dijalankan dengan konsep dual growth strategy agar ketahanan energi tetap terjaga sembari mendukung transisi menuju energi hijau.

“Pertamina memiliki tanggung jawab bukan hanya mencari laba, tetapi memastikan energi tersedia bagi rakyat dan menopang kemandirian bangsa,” kata Simon.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, Pertamina terus memperluas penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini operasi. Langkah tersebut menjadi fondasi bagi perusahaan untuk menyeimbangkan eksplorasi energi fosil dengan pengembangan energi bersih menuju target net zero emission 2060.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal selama setahun menjabat.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

"Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar UU dan hukum ini kita kuasai kembali oleh negara," ujar Prabowo.

Dia menambahkan, aparat penegak hukum telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp100 triliun di era pemerintahannya selama setahun itu.

Prabowo juga mencontohkan, penindakan itu dilakukan untuk selundupan hasil tambang di Bangka Belitung. Kala itu, prajurit AL berhasil menyelamatkan sampan pengangkut timah yang keluar dari Bangka Belitung.

"Juga lebih dari 100 Triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil hentikan. Kemarin di Babel kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis penindakan kawasan hutan ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

Kemudian, satgas ini juga diamanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025)

Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat perannya mendukung visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan. Berkat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai terobosan dalam tata kelola pupuk berhasil terwujud, sehingga mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi bagi petani di seluruh Indonesia.

“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Rahmad mengatakan salah satu terobosan penting yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua peraturan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.

Kedua regulasi tersebut juga berhasil mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani melalui kehadiran 4 titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gapoktan dan pokdakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintahan yang menempatkan efisiensi, akuntabilitas dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Percepatan Distribusi Pupuk

Dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya Pupuk Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi tersebut juga terus berlanjut hingga kuartal IV 2025 ini. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 6.143.650 ton atau sudah mencapai 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.

Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian untuk periode yang sama di tahun 2024 meningkat 10%. Apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2023 meningkat hingga 23%.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi dan berbagai kebijakan di sektor pangan lainnya pada akhirnya berhasil mendorong produktivitas pertanian nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia.

Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen terus memperkuat dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan visi swasembada pangan. Tidak hanya melalui penyaluran pupuk yang tepat sasaran tapi juga fokus memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga di gudang pengecer sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan utamanya pada musim tanam.

"Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” kata Rahmad.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp16,61 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 13—16 Oktober 2025 atau jelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa investor asing menjual aset di surat berharga negara (SBN), sekuritas rupiah BI (SRBI), maupun pasar saham.

"Berdasarkan data transaksi 13 – 16 Oktober 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp16,61 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp1,09 triliun di pasar saham, Rp11,90 triliun di pasar SBN, dan Rp3,62 triliun di SRBI," rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—16 Oktober 2025 (ytd), modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp166,71 triliun.

Perinciannya, jual neto sebesar Rp51,24 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp132,75 triliun di SRBI, dan beli neto Rp17,28 triliun di pasar SBN.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 80,85 basis poin (bps) per 16 Oktober lalu, naik dibandingkan 80,27 bps pada 10 September 2020.

CDS adalah premi risiko kredit yang dibayar di mata investor global. Artinya, dalam periode ini investor melihat ada sedikit peningkat risiko sebesar 0,58 basis poin.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke 5,92% pada Jumat (17/10/2025) dari level 5,94% pada Kamis (16/10/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 3,975% pada Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.570 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (17/10/2025) dari posisi Rp16.565 per dolar AS pada penutupan Kamis (16/10/2025).

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tutup Denny.