Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan tindak pidana terkait dengan 28 perusahaan di Sumatra yang izin usahanya telah dicabut.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan pendalaman itu dilakukan berdasar hasil rapat koordinasi bersama stakeholder terkait.

"Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah tindak lanjut akan kita umumkan lah proses pidananya sedang kita dalami," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dia menambahkan, koordinasi bersama dengan tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga terus dilakukan untuk menindaklanjuti perusahaan yang masih beroperasi.

Nantinya, Satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu bakal melakukan penindakan apabila menemukan perusahaan yang masih beroperasi meski izin usahanya dicabut.

"Di lapangan nanti akan kita bicarakan ini, kan ada Kasatgasnya ini, ada Satgas Garuda, ada Satgas Halilintar. Nanti kita temuan-temuan di lapangan itu secara fisik akan ada operasi di sana," imbuhnya.

Bicara soal pemanfaatan lahan yang dicabut, Febrie menyatakan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada kementerian terkait.

"Nanti leading sektor lah, ada Kementerian Kehutanan, ada Menteri Keuangan dan lain-lain," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra. Terselip sejumlah korporasi yang terafiliasi dengan emiten maupun yang menyandang status perusahaan terbuka.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026) malam. Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Mensesneg menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Salah satu di antara 22 perusahaan pemegang PBPH, adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Toba Pulp Lestari berdiri pada 1983 dan sebelumnya bernama Inti Indorayon Utama. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha Industri Pulp dan Bahan Kimia untuk menunjang industri pulp tersebut, pengusahaan hutan tanaman, industri barang dari kayu, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, dan aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat.

INRU saat ini memproduksi pulp yang dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri. INRU juga memiliki areal konsesi untuk menanam dan memanen kayu untuk pembuatan pulp. Sampai akhir 2025, Daerah operasional Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) INRU tercatat tersebar di 12 kabupaten/kota.

Berdasarkan data RTI Infokom, INRU tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Juni 1990. Saat itu INRU melakukan IPO dengan harga Rp9.850, dan menghimpun dana IPO sebesar Rp2,66 triliun.

Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham INRU saat ini sebesar 1,28 miliar saham atau 92,54% kepemilikan dimiliki oleh Allied Hill Limited. Sementara itu, sisanya sebanyak 73,97 juta saham atau 5,32% dimiliki oleh masyarakat. Adapun sebelumnya, INRU pernah dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto.

Tambang Emas UNTR

Adapun di sektor pertambangan, Presiden Prabowo mencabut izin PT Agincourt Resources (PTAR). Entitas ini merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan entitas usaha milik PT United Tractors Tbk. (UNTR) dalam konglomerasi Grup Astra.

UNTR melalui anak perusahaannya, PT Danusa Tambang Nusantara menyelesaikan akuisisi 95% kepemilikan atas PT Agincourt Resources pada 4 Desember 2018. Transaksi itu disepakati bernilai jumbo, yaitu sekitar US$1 miliar.

Setelah transaksi akuisisi tersebut, sebanyak 95% saham PT Agincourt Resources dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara, sementara 5% saham sisanya dimiliki oleh pemerintah daerah atas nama PT Artha Nugraha Agung.

Kala itu, Presiden Direktur United Tractors Gidion Hasan mengatakan akuisisi terhadap PT Agincourt Resources merupakan bagian dari usaha diversifikasi dan ekspansi strategis UNTR untuk menambah portofolio investasi di bidang mineral lainnya termasuk emas.

“Diharapkan ke depan perseroan memiliki portofolio yang semakin berimbang dan dapat menghasilkan sustainable earning contribution dalam jangka panjang.”

Adapun, konstruksi tambang emas Martabe dimulai sejak tahun 2008 dan produksi dimulai pada 2012. Per Desember 2017, sumber daya mineral Tambang Emas Martabe adalah 8,8 juta ons emas dengan estimasi cadangan emas sebesar 4,7 juta ons. Pada 2017, Tambang Emas Martabe menjual sekitar 352.000 ons emas.

Sementara itu, pada 2024, Martabe mencatatkan penjualan setara emas sebesar 230 ribu ons atau naik 31% dari periode yang sama tahun 2023.

Pendapatan bersih UNTR dari bisnis emas dan mineral lainnya meningkat 90% menjadi Rp9,9 triliun, terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual emas.

Hingga 2024, PTAR memiliki lebih dari 3.000 karyawan yang mayoritas adalah tenaga kerja lokal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) melalui video conference dari London, Inggris terkait dengan progres penertiban kawasan hutan.

Rapat tersebut digelar di tengah agenda kunjungan kerja Prabowo di London, Inggris pada Senin (19/1/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat tersebut diikuti oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta.

Di antara jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang ikut rapat antara lain Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara serta Kepala BPKP.

Adapun, Prabowo memimpin rapat didampingi oleh jajaran menteri yang juga tengah berada dalam kunjungan kerja di London, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ratas itu secara khusus membahas progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Senin (19/1/2026).

Menurut Teddy, gelaran Ratas itu menegaskan bahwa agenda penertiban kawasan hutan menjadi prioritas nasional. Pemerintah pun secara serius memperkuat kepastian hukum, pembenahan lingkungan, dan penataan aset negara di sektor kehutanan.

Di sisi lain, dalam perkembangan terbarunya, Satgas PKH telah melakukan investigasi terkait dengan dampak banjir di Sumatra akibat kerusakan hutan. Satgas PKH telah mengantongi data 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap dampak bencana banjir di Sumatra.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga menemukan 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan. Yaitu 8 korporasi di Sumatera Utara, 2 korporasi di Sumatera Barat dan 2 korporasi di Aceh," kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjunta.

Perusahaan tersebut diduga mengalihkan fungsikan kawasan hutan dan menjalankan aktivitas korporasi di daerah aliran sungai. Untuk 12 korporasi juga telah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tinggi Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Nah inilah kemudian yang ditemukan indikasi kuat 12 korporasi dan ini 12 korporasi sekarang sedang menghadapi proses pemeriksaan di Kejaksan Tinggi Sumatra Utara, Kejaksan Tinggi Sumatra Barat sehingga nanti bisa ditemukan perbuatan pidana pasal yang dipersangkakan dan tersangka," jelasnya.

Namun, Barita mengatakan baru dapat mengungkapkan identitas 12 perusahaan setelah pemeriksaan telah rampung sekaligus menaikan status perkara ke tahap penyidikan.

"Karena itu nanti apabila ada perubahan status masuk ke tingkat penyidikan yang sudah diatur mekanismenya maka tentu pada saatnya akan disampaikan," ujarnya.

Barita menyebut ke-12 perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian perpanjangan perizinan, pencabutan perizinan, hingga dikenakan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dia mengatakan Satgas PKH akan melakukan koordinasi lintas instansi kementerian lembaga untuk pelaksanaan tindakan hukum maupun sanksi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi yang berseliweran di media sosial terkait dengan peran Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan uang rampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor).

Melalui sejumlah kanal informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Kemenkeu, informasi yang diunggah oleh akun media sosial Instagram @wijaya27071 itu dinyatakan tidak benar atau hoaks.

"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, master mind di balik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar atau hoaks," demikian dikutip dari akun X @PPIDKemenkeu, Minggu (28/12/2025).

Kemudian, pihak Kemenkeu meminta agar masyarakat waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya.

Adapun dilansir dari akun @wijaya27071, pemilik akun mempertanyakan ihwal penyitaan uang triliunan rupiah oleh aparat penegak hukum. Teranyar, diketahui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan hasil denda administrasi kehutanan serta rampasan tipikor senilai total Rp6,62 triliun, Rabu (24/12/2025).

Penyerahan uang secara simbolis itu turut disaksikan oleh Menkeu Purbaya, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejagnung, Jakarta. Khusus rampasan tipikor, uang itu berasal dari pemulihan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara yang ditangani Kejagung yakni kasus izin ekspor CPO serta izin impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Muncul pertanyaan: mengapa baru sekarang disita uang 13 Triliun dan 6 Triliun, padahal seharusnya selesai sebelum Purbaya menjabat? Jawabannya adalah karena mereka menunggu "surat sakti pemutihan" dari Purbaya - yang tak pernah terbit," demikian dikutip dari akun @wijaya27071.

Pemilik akun pun membandingkan penyerahan uang denda dan rampasan hasil tipikor itu dengan sejumlah perkara yang juga ditangani Kejagung, yakni tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) serta kasus timah di PT Timah Tbk. (TINS). Akun itu mengeklaim uang rampasan atau sitaan dari perkara korupsi itu tidak pernah muncul.

"Di jaman Purbaya, siapa pun yang mengumumkan korupsi harus bertanggung jawab untuk memasukkan uang itu ke negara. la menegaskan: 'Jangan harap surat sakti dari saya. Kalau tidak ungkap sekarang dan main petak umpet, tahun 2026 saya akan gulung kalian semua'," demikian tulis akun tersebut.

Masuk PNBP

Adapun dalam pemberitaan sebelumnya, setoran dari Satgas PKH dan Kejagung senilai Rp6,62 triliun itu akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Secara terperinci, nilai Rp6,62 trilliun itu meliputi Rp2,34 trilliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH. Kemudian, sebesar Rp4,28 triliun merupakan uang hasil rampasan dari perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (24/12/2025). Usai acara tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan mengatur alokasi dana tambahan tersebut. Dia tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun.

"Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk," terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN.

Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti risiko serius dari rencana pengambilalihan lahan sawit negara, terutama terkait legalitas, produktivitas, hingga potensi konflik dengan masyarakat setempat.

Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas kebun sawit yang masuk skema pengambilalihan sudah memiliki penggarap dan pemilik sah. Menurutnya, pengambilalihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berisiko memicu benturan dan konflik agraria.

Sadino menegaskan lahan yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) atau status legal lainnya seharusnya diakui secara hukum.

“Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? Sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum. Terus hanya dinyatakan tidak sah. Kalau yang sudah ditempatin? Apalagi misalnya sudah dibayar, kita malah kena masalah,” kata Sadino saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia menjelaskan urutan izin yang seharusnya ditempuh untuk membuka lahan sawit, yakni terdiri dari kajian studi kelayakan (FS), izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga mendapatkan hak atas tanah seperti HGU atau IPPKH jika kawasan hutan.

Sadino menekankan banyak kasus ketidakjelasan, terutama lahan yang baru ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1982 di Sumatera Utara, padahal masyarakat sudah mengelola lahan jauh sebelumnya.

Seiring proses pengambilalihan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Sadino menilai Satgas berpotensi menghadapi masalah besar di lapangan karena lahan yang diambil alih sering tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat atau perusahaan.

Lebih lanjut, Gapki juga menyoroti produktivitas kebun sawit yang tidak hanya tergantung pada panen saat ini, melainkan juga perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang.

Di samping itu, Sadino juga menyoroti potensi benturan kepentingan dan kasus nyata di lapangan. Adapun, daerah rawan konflik antara pengambilalihan lahan dan masyarakat antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, hingga kemungkinan Sumatera Utara.

Produksi Sawit Turun

Sebelumnya, produksi minyak sawit di Asia Tenggara diperkirakan melemah pada 2025–2026. Analis LSEG Singapore Kian Pang Tan menyebut penurunan ini terjadi akibat kombinasi kendala struktural di kebun, cuaca kering berkepanjangan, serta tekanan perdagangan global.

Dia menyoroti tekanan eksternal yang datang dari perlambatan ekonomi utama. IMF memprediksi ekonomi China turun ke 4,2% pada 2026, India ke 6,2%, Uni Eropa ke 1,1%.

“Tarif AS dan ketegangan perdagangan dengan China sudah mengganggu arus perdagangan dan memberikan tekanan yang semakin besar pada perdagangan internasional,” kata Tan dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

LSEG memproyeksikan produksi Indonesia pada 2025–2026 turun dari musim sebelumnya, imbas pohon tua, replanting lambat, penegakan lahan, serta kemarau pertengahan tahun.

Lebih lanjut, Malaysia juga diperkirakan turun tipis ke 19,2 juta ton, ditekan replanting yang hanya 2% dari target 4% serta gangguan penyakit dan hama. Sementara itu, Thailand menjadi satu-satunya yang naik ke 3,58 juta ton dan berpotensi mencetak rekor.

Pada musim kemarau Mei–Juli, kata dia, memberikan dampak terbesar di Aceh dan Sumatra Utara, wilayah yang menyumbang sekitar 14 persen produksi nasional.

“Wilayah ini harus kita khawatirkan karena kekeringan berkepanjangan dapat berdampak pada musim 2035–2036,” jelas Tan.

Sementara itu, pasokan ekspor Indonesia diperkirakan turun 1,5–3 juta ton jika B50 berjalan penuh. Di Indonesia, konsumsi juga diperkirakan naik 1–3 juta ton, terutama dari program biodiesel.

“Rencana B50 dapat meningkatkan kebutuhan biofuel menjadi 19–20 juta kiloliter per tahun, dari 15,6 juta kiloliter saat ini,” ujarnya.

Kondisi itu membuka peluang bagi Malaysia untuk meningkatkan ekspor hingga 1 juta ton. Malaysia sendiri mencatat penurunan ekspor 9,5% pada Januari—Oktober, dipicu harga RBD yang lebih tinggi dibanding produk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal selama setahun menjabat.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

"Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar UU dan hukum ini kita kuasai kembali oleh negara," ujar Prabowo.

Dia menambahkan, aparat penegak hukum telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp100 triliun di era pemerintahannya selama setahun itu.

Prabowo juga mencontohkan, penindakan itu dilakukan untuk selundupan hasil tambang di Bangka Belitung. Kala itu, prajurit AL berhasil menyelamatkan sampan pengangkut timah yang keluar dari Bangka Belitung.

"Juga lebih dari 100 Triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil hentikan. Kemarin di Babel kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis penindakan kawasan hutan ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

Kemudian, satgas ini juga diamanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025)

Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap maraknya lahan perkebunan sawit ilegal di Indonesia.

Prabowo bahkan memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dengan agenda pembahasan penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah.

Usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, turut memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkembangan penertiban lahan sawit yang melanggar izin dan batas kawasan.

“Tadi juga hadir Bapak Menteri Pertahanan. Beliau selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (17/9/2025).

Prasetyo menekankan bahwa rapat yang berlangsung dari pagi hingga siang itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Menteri Pertahanan menyampaikan laporan periodik mengenai capaian Satgas, termasuk jumlah luasan lahan sawit yang berhasil dikembalikan kepada negara akibat ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaannya.

“Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara, karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran,” tandas Prasetyo.

Prabowo Minta TNI Jaga Jaksa Agung hingga BPK

Dalam kesempatan berbeda, Prabowo telah memerintahkan TNI, Jaksa Agung, hingga BPK dalam upaya penyitaan 100.000 hektare (Ha) lahan sawit ilegal. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Hal pernah disampaikan Prabowo dalam Dialog "A Meeting of Minds" dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah telah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare lahan sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.

“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui putusan pengadilan.

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tandas Prabowo.

Satgas PKH Sita 5.209,29 Hektare Lahan Sawit Ilegal

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali lahan pertambangan ilegal di kawasan hutan seluas 5.209 hektare.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengatakan ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

"Terhadap luasan yang dapat diverifikasi tersebut per tanggal 01 Oktober 2025, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali terhadap kawasan hutan seluas 5.209,29 ha," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

Burhanuddin selaku pengarah pada Satgas PKH ini mengemukakan bahwa 5.342 hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Menurutnya, puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

"Diketahui beroperasi tanpa melalui mekanisme yang ditentukan terkait PPKH yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara," ujarnya.

Selain penertiban kawasan tambang, Satgas PKH juga turut menindak kegiatan penebangan liar atau illegal logging pada kawasan hutan. Pada laporan awal ditemukan penebangan liar seluas 21.000 hektare lebih di Mentawai, Sumatera Barat hingga (1/10/2025).

Hingga kini, aktivitas penebangan liar masih berlangsung dengan luas area yang terdampak mencapai sekitar 500 hektare yang seluruhnya berada di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.

Dalam hal ini, Burhanuddin memandang bahwa kegiatan ini bukan hanya persoalan administrasi. Pasalnya, telah menyentuh ranah pidana yang berdampak pada lingkungan serta keberlanjutan sumber daya hutan negara.

"[Satgas PKH] akan mengusut tuntas dugaan kegiatan illegal logging," pungkasnya.