JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memproyeksikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2028.

Seiring hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya terus mengejar proses konstruksi sarana dan prasarana guna mendukung pemindahan ASN ke bakal Ibu Kota Politik Indonesia yang baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur secara bertahap.

“Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu Otorita IKN sekitar 1.100 ASN. Kemudian, ada PU yang balai-balai di sana ada perumahan, ada kesehatan, ada perhubungan, perhubungan kan mengoperasikan bandara di IKN, [sehingga total] sudah ada sekitar 2.000 sekian," jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, sejumlah ASN yang juga telah berkantor di IKN di antaranya personel Kementerian Perhubungan yang saat ini mengelola operasional Bandara IKN.

Meski belum dapat merinci berapa tambahan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahun ini, Basuki menyebut total ASN yang ditargetkan dapat dipindahkan hingga periode 2028 akan ada di rentang 1.700 hingga 4.100 orang.

Untuk itu, OIKN memastikan proses transisi ini akan diselaraskan dengan ketersediaan fasilitas penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.

Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.

"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini.

Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.

"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," tambahnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPANRB ), Rini Widyantini menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan momentum untuk membangun cara baru dalam tata kelola pemerintahan.Menurutnya, IKN bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Ia menilai kualitas birokrasi yang tumbuh di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia ke depan. Menteri Rini menggambarkan IKN sebagai ruang untuk membangun smart governance sejak awal, bukan sekadar memperbaiki sistem yang sudah ada.

Hormat bagi ASN yang Hijrah ke IKN, Semangat!



Melalui konsep layanan berbagi pakai seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarinstansi didorong semakin kuat, fasilitas dapat dimanfaatkan bersama, dan proses kerja menjadi lebih cepat serta efisien.

Selain itu, MenPANRB juga menyampaikan bahwa IKN lahir di era disrupsi, ASN IKN harus siap memimpin perubahan. IKN adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ASN mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik kepentingan, menghadirkan layanan terintegrasi, membangun budaya melayani dan bergerak dalam shared outcome.

"ASN IKN merupakan pelopor yang bukan hanya menata, namun mereka juga memulai dari awal. Bukan hanya memperbaiki sistem, namun mereka membangun satu peradaban dan tata kelola baru yang nantinya ketika para ASN datang sudah disiapkan," ujarnya dalam pernyataan resminya.

ASN Pindah ke IKN Boyong Keluarga, Komponen Biaya Ini Ditanggung Negara



MenPANRB menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan kota cerdas terletak pada kualitas manusianya. Aparatur dituntut terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memahami ekosistem digital yang akan menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan di masa depan.

Standar kompetensi digital yang jelas dan terukur, disertai pemetaan yang terintegrasi, dinilai penting untuk memastikan transformasi birokrasi di IKN berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto berharap bahwa momentum bersama MenPANRB ini bisa dijadikan semangat untuk ASN di IKN dalam membangun tata kelola masa depan.

"Kehadiran Ibu Menteri PANRB memberikan semangat bagi kita semua yang bekerja di Nusantara," ujar Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.

Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.

"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.

"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Dalam beleid itu, dia menyatakan bahwa guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik, Presiden Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.