ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyebut pemulihan Aceh sudah mulai terlihat. Jalan yang sebelumnya rusak kini kembali menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, sekolah yang sempat terdampak bencana kembali menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Sementara ribuan keluarga korban bencana mulai menatap masa depan dengan lebih optimistis melalui program pembangunan Hunian Tetap (huntap).

Di Aceh Tamiang, misalnya, pembangunan huntap terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun dari total 40 lokasi yang diusulkan. Program ini menjadi harapan besar bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu.

Selain pembangunan hunian, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga terus dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh warga.

Ahmat Amin, warga Bireuen, menilai pembangunan yang berjalan telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. “Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Menurut Ahmad, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan semangat dan optimisme masyarakat setelah menghadapi berbagai kesulitan akibat bencana.



Melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Satgas PRR berupaya memastikan pemulihan berjalan secara menyeluruh. Sebab, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

“Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, jejak kerja Satgas PRR menjadi bukti bahwa pemulihan yang terencana dan kolaboratif mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh,” ucapnya.

JAKARTA - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bersama DPR memastikan kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana banjir di Aceh. Dari 40 lokasi, sebanyak 37 lokasi di antaranya telah siap untuk dibangun.

Hal itu diungkap Kepala Pos Komando Wilayah PRR Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid saat rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy'ari, dan sejumlah peserta lainnya dari unsur Pemkab Aceh Tamiang, unsur perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.

Fokus rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 di antaranya siap bangun, namun 3 di antaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU yaitu lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (beroperasi sebagai PT Simpang Kiri Plantations, sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA).

Sedangkan untuk lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni sudah selesai 100% untuk pembangunan huntap.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan pemerintah daerah yang terkendala melakukan pembangunan di atas tanah yang belum menjadi aset pemerintah daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur.

"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Mantan Pj. Gubernur Aceh periode 2024-2025 ini juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian atau hasil interpolasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum.

“Pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana. Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare,” paparnya.

Pemilihan lokasi pembangunan huntap bukan asal tunjuk. Pemerintah telah melakukan riset sosial, ekonomi, dan budaya, serta bencana. Pilihan di sebuah lokasi sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang.

Satgas DPR RI melalui koordinatornya TA. khalid juga mendukung langkah percepatan pembangunan huntap dengan meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemilik HGU agar pelepasan status HGU segera diselesaikan paling lambat Minggu, 24 Mei 2026.

“Dari sejumlah perusahaan, tersisa tiga perusahaan yang belum selesai. Kami tunggu, deadlinenya besok, Minggu, 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mereka masih menolak sesuai permintaan pemerintah, maka Bupati kirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI,” katanya

Selesai rapat, Safrizal dan rombongan Galapana meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap serta mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata untuk memberikan bantuan peralatan dapur kepada 72 Kepala Keluarga yang menghuni huntara tersebut.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengusulkan tambahan calon penerima bantuan sosial (bansos) stimulan bencana banjir Sumatra ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Usulan tersebut merupakan lanjutan dari tahap 1 dan 2 yang berjumlah total sasaran 40.515 kepala keluarga (KK).

“Kami mengusulkan tahap lanjutan ke Kemensos untuk tahap 3 dan 4. Total yang kami usul jumlahnya 40.515 KK atau sebanyak 143.711 jiwa," ujar Armia, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, di tahap 3 akan terdapat 20.863 KK atau jiwa 74.405 jiwa calon penerima. Sedangkan di tahap 4 sebanyak 19.652 KK atau 69.306 jiwa.

Pengusulan tambahan calon penerima bansos stimulan ini disebutnya adalah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang agar seluruh korban terdampak banjir mendapatkan bantuan yang layak dan merata.

Sebelumnya, Pemkab Aceh Tamiang telah merealisasikan penyaluran bansos untuk tahap 1 dan 2 yang menjangkau 13.516 KK atau sekitar 47.633 jiwa. Bantuan itu mencakup bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, hingga stimulan pemulihan sosial ekonomi.

Armia menyampaikan Pemkab terus bergerak cepat agar masyarakat terdampak segera mendapat kepastian bantuan.

Dia pun berharap dukungan penuh dari Kementerian Sosial agar proses verifikasi dan realisasi bantuan dapat berjalan lancar demi meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

“Kami berharap doa dan dukungan masyarakat Aceh Tamiang agar pengajuan hingga realisasi bantuan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Masyarakat Diminta Sabar

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang M Farij menyampaikan seluruh bantuan untuk korban bencana banjir terutama dari pemerintah pusat telah turun ke daerah. Namun penyalurannya membutuhkan waktu dan tahapan tertentu sehingga belum diterima masyarakat secara merata.

“Pengelolaan dana bantuan bagi korban banjir tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Seluruh dana bantuan baik stimulan perbaikan rumah maupun bansos dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan disalurkan melalui lembaga penyalur resmi,” ujar Farid, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan pemerintah daerah tidak memegang secara langsung dana bantuan tersebut lantaran mekanisme penyaluran diatur melalui prosedur yang ketat, transparan, dan berbasis data terpadu.

Farij juga menyinggung kendala di lapangan yang sifatnya administrative seperti ketidaksesuaian data kependudukan sehingga menghambat penyaluran.

“Kendala-kendala teknis tersebut sering disalahartikan sebagai penundaan oleh daerah, padahal ini adalah bagian dari prosedur keamanan perbankan dan administrasi negara,” kata Farij.

Pemkab Aceh Tamiang pun mengimbau masyarakat menunggu tahapan penyaluran dan tidak termakan hoaks terkait dana bencana yang berpotensi memicu kericuhan.

“Pemkab berkomitmen terus mengawal proses pemulihan pascabencana. Maka dari itu, masyarakat juga kami harapkan lebih selektif menerima informasi dan selalu merujuk pada informasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman,” tandasnya.