Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC.

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat itu menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian.

"Kegiatan menyalurkan bantuan sayuran hasil panen dari penggunaan pupuk organik cair ini untuk memberdayakan masyarakat. Dan inovator POC dari limbah dapur ini diharapkan menjadi contoh petani muda lainnya," kata Ulfiyah di sela menyerahkan sayuran dan pupuk organik cair kepada masyarakat di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Selasa.

Dia menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian, juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah.

"Sudah ada komunitas ibu-ibu rumah tangga yang sudah diajarkan memanfaatkan limbah dapur menjadi pupuk organik, kami harap ini juga bisa ditiru di kecamatan lainnya," kata Wabup Ulfiyah.

Wabup menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut, termasuk alokasi anggaran khusus.

"Seperti yang disampaikan Mas Bupati (Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo), ini diproyeksikan tidak hanya berfokus di wilayah tengah, tetapi juga akan disebarluaskan ke wilayah timur dan wilayah barat Situbondo," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair.

"Kami dari Dispertangan siap memberikan pendampingan kepada komunitas petani milenial maupun ibu-ibu rumah tangga dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur," katanya.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu dan tumpangsari dan mampu meningkatkan produktivitas padi.

"Untuk tanaman sayuran juga bisa untuk hasil sayur sehat dan pertumbuhan tanaman juga lebih baik," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 36 titik pembangunan Jembatan Garuda yang tersebar di pelosok desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengusulan pembangunan Jembatan Garuda yang merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 ini, hingga saat ini atau tahap pertama membangun 21 jembatan perintis (jembatan gantung), jembatan aramco dan jembatan beton.

"Karena bencana awal tahun 2026, ada sejumlah jembatan rusak, dan kebetulan ada program Presiden Prabowo Subianto yakni Jembatan Garuda, sehingga kami mengusulkan ke Kodim 0823, alhamdulillah direalisasikan," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di sela meninjau beberapa lokasi di Dusun Plampang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, Sabtu.

Menurut dia, lokasi yang akan dibangun Jembatan Perintis Garuda itu menghubungkan dua desa dengan dibangun jembatan baru untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan mobilitas.

Rio menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menyampaikan pada tahap pertama ada sebanyak 21 titik Jembatan Garuda yang akan dibangun, dan sebagian saat ini dalam proses pengerjaan.

"Jadi, dari 21 titik pembangunan Jembatan Garuda tahap pertama ini, pada bulan Juni ada 16 jembatan yang mulai dibangun, yaitu 10 titik jembatan perintis (gantung) dan 6 titik jembatan aramco," katanya.

Dandim Ferry menambahkan, pembangunan Jembatan Garuda memprioritaskan untuk kebutuhan aktivitas warga sehari-hari termasuk akses anak-anak pelajar di desa terpencil.

"Nah, yang hari kita tinjau bersama merupakan salah satu titik yang akan dibangun jembatan gantung," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat perluasan lahan pertanian untuk tanaman tebu hingga Juni 2026 mencapai sekitar 598 hektare atau melebihi dari target tambahan luas lahan tanaman tebu 350 hektare yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan perluasan lahan tebu mampu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian ini merupakan kerja bersama semua pihak, dalam upaya mendukung gerakan nasional percepatan swasembada gula.

"Di sawah tegal ini merupakan salah satu titik perluasan lahan tebu, dan di sini sudah mulai ditanam luasnya sekitar 5 hektare," kata Bupati Rio saat kegiatan panen dan tanam tebu serentak program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Kamis.

Mengenai target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon di Situbondo, lanjut dia, sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 1.800 hektare, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi dan sawah tegal.

Menurut Rio, target program Bongkar Ratoon Situbondo tahun ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian seluas 3.076 hektare, dan saat ini capaian peremajaan atau tanam bibit tebu untuk peningkatan produktivitas tebu sudah terealisasi 1.800 hektare.

"Tentu kami optimistis mencapai target program Bongkar Ratoon dan menjadi penyumbang swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menambahkan, dari belasan ribu hektare tanaman tebu di Situbondo ditargetkan mampu memproduksi gula hingga sekitar 65 ribu ton pada tahun 2026.

"Target lebih dari 65 ribu ton gula tersebut merupakan total keseluruhan target tiga pabrik gula yang ada di Situbondo, yakni PG Assembagoes, PG Pandji dan PG Wringinanom," katanya.

Sementara itu, petani tebu asal Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Mamat mengaku sengaja menyewa lahan perbukitan itu dijadikan sawah tegal untuk tanaman tebu.

"Semula di sini ini perbukitan, saya garap sistem sewa jangka waktu delapan tahun untuk 13 hektare, karena saya optimistis per hektare tebu bisa mencapai seribu kuintal. Kalau pengairannya kami menggunakan sumur bor," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, saat ini fokus pengembangan perekonomian pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan atau berbasis agrikultur.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Situbondo, kendati "Kota Santri" itu memiliki garis pantai yang cukup panjang.

"Strategi utama peningkatan ekonomi di daerah itu tidak harus bertumpu kepada perluasan lahan, tapi juga bisa melalui peningkatan kapasitas produksi melalui modernisasi dan keterlibatan generasi muda atau petani milenial," kata dia dalam acara penguatan kapasitas dan kelembagaan klaster pangan yang dihadiri seratusan petani milenial di Pendopo Pate Alos Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin.

Bupati Rio mengaku optimistis pencapaian produksi padi di Situbondo pada tahun ini (2026) bisa tembus hingga 500.000 ton gabah kering sawah dari target produksi gabah kering sawah pada 2026 sekitar 312 ribu ton, karena peningkatan produksi padi itu dibuktikan hasil ubinan lahan pertanian padi di Kecamatan Situbondo mencapai lebih dari 9 ton per hektare.

Ia mengungkapkan, dibanding dengan hasil ubinan sebelum-sebelumnya, rata-rata produksi padi di Kabupaten Situbondo hanya di angka 5-7 ton per hektare.

"Tadi kami mendapatkan informasi dari Ibu Camat, untuk hasil ubinan di lahan pertanian padi di Kecamatan Kota Situbondo sudah mencapai 9 ton, dan ini membuktikan bahwa tanpa menambah luas lahan ternyata bisa meningkatkan produktivitas padi," kata Bupati Rio.

Informasi diperoleh ANTARA, produksi padi di Situbondo sepanjang tahun 2025 mencapai 321.723 ton dengan luas lahan tanaman padi 65.133 hektare, atau melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar 241.266 ton.

Pencapaian produksi padi pada 2025 menjadi bukti keseriusan dan komitmen pemerintah daerah setempat menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas dan sejalan dengan visi pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pagi hari, seiring dengan terbitnya Matahari, menjadi penanda bagi para petani untuk mulai melakukan aktivitas rutinnya menanam padi, merawat tanaman padi hingga menyiangi rumput.

Tak terkecuali Luciano Satrio Himawan Afianto, seorang pegawai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang memiliki tugas baru menjadi operator pesawat tanpa awak pertanian atau agri drone.

Bunyi dengung dan berat baling-baling drone pertanian yang dioperasikan oleh pegawai Dispertangan itu menandakan persiapan melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida di tanaman padi milik petani, yang sebelumnya telah mendaftar memanfaatkan drone pertanian yang difasilitasi pemerintah daerah setempat secara gratis.

Sejak awal Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai transformasi menuju pertanian cerdas, dengan memfasilitasi drone pertanian secara gratis bagi para petani setempat, untuk pemupukan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi.

Operator drone pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu mampu menyelesaikan kurang dari satu jam untuk penyemprotan pupuk, pestisida, dan nutrisi tanaman padi seluas lima hektare.

Luciano, sapaannya, mulai awal Mei lalu mendapatkan tugas baru melayani para petani setempat untuk penyemprotan pupuk cair tanaman padi, setiap hari secara bergiliran.

"Kapasitas drone pertanian ini mampu mengangkut 40 liter pupuk cair untuk disemprotkan, dan per lima hektare hanya butuh waktu sekitar satu jam," katanya.

Para petani di Kota Santri itu, saat ini bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas padi mereka.

Dispertangan Situbondo, saat ini baru memiliki satu unit drone pertanian, dan kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan diharapkan memanfaatkan teknologi masa depan ini untuk mengoptimalkan hasil panen.

Selama sepekan transformasi pertanian cerdas, tercatat ada 21 kelompok tani yang telah mendaftar untuk pemanfaatan pesawat tanpa awak yang dirancang khusus untuk pemupukan lahan pertanian.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa memanfaatkan penyemprotan pupuk dengan drone tersebut, di antaranya kelompok tani mengoordinir petani, dengan luas lahan minimal lima hektare.

Syarat lainnya, lokasi pertanian yang akan disemprot bisa dilewati pikap dan pengangkut drone, serta lokasi dekat dengan sumber air, nutrisi (pupuk atau pestisida) yang disemprotkan disiapkan dari Dispertangan atau dari milik petani.

Petani pun juga bisa mengajukan jenis nutrisi yang dibutuhkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, sesuai kebutuhan tanaman di lahan pertanian.

Adapun jenis nutrisi yang disediakan oleh pemerintah daerah, antara lain perbaikan tanah, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) atau pupuk hayati, asam amino, jakaba (jamur keberuntungan abadi/pupuk cair organik), agensi hayati dan pupuk pelengkap cair ( PPC).

"Pemanfaatan teknologi ini menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, utamanya tanaman padi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini.

Dengan teknologi ini pula, proses penyemprotan pupuk maupun pestisida menjadi jauh lebih cepat, merata dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Bahkan, drone pertanian ini mampu menjangkau area luas dalam waktu singkat, dan bahkan pada lahan yang sulit diakses sekalipun, menghemat tenaga kerja. Penggunaan drone juga membantu mengurangi paparan langsung petani terhadap bahan kimia, sehingga lebih aman dan ramah bagi kesehatan.

Sudah saatnya petani Situbondo beralih ke cara yang lebih modern, dengan drone, petani tidak hanya bekerja lebih mudah, tetapi juga membuka peluang hasil panen yang lebih maksimal.

Penggunaan teknologi dalam pemupukan lahan pertanian ini dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani, salah satunya Gabungan Kelompok Tani Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

Pesawat nirawak untuk pertanian yang difasilitasi pemerintah daerah itu dinilai sangat bermanfaat bagi petani, karena selain cepat, efisien, merata, dan presisi, juga mengurangi beban biaya operasional petani dengan cara konvensional.

Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Desa Kilensari, M Hasyim Ashari menyampaikan untuk penggunaan drone yang difasilitasi Dispertangan itu jauh lebih cepat dan efisien.

Jika dibandingkan menggunakan tenaga manusia, untuk satu orang pekerja hanya mampu menyelesaikan satu hektare per hari, sedangkan menggunakan drone, dalam luas tanaman lima hektare, hanya butuh waktu kurang dari satu jam.

"Dengan drone pertanian ini tentunya mempercepat pemupukan maupun perawatan tanaman padi kami. Harapan kami, mewakili petani, program ini terus berkelanjutan," katanya.

Sepanjang tahun 2025, produksi padi di Situbondo mencapai 321.723 ton atau melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebanyak 241.266 ton.

Pencapaian produksi padi pada 2025 menjadi bukti keseriusan dan komitmen pemerintah daerah setempat menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas dan sejalan dengan visi pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Surplus produksi padi lebih dari 80 ton sepanjang tahun 2025 itu, tidak lepas dari koordinasi yang solid di lapangan, dan Pemkab Situbondo berkomitmen terus memberikan pendampingan kepada para petani untuk memastikan produktivitas padi tetap terjaga.

Dengan inovasi penggunaan "drone" pertanian ini, menjadi langkah nyata Pemkab Situbondo dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan pada tahun 2026.

Melalui transformasi pertanian cerdas lewat fasilitas drone pertanian untuk petani secara gratis itu pula, Situbondo optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus modernisasi di sektor pertanian.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Kepemimpinan Bupati Situbondo, Jawa Timur, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan wakilnya Ulfiyah, genap satu tahun, sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Sejak dilantik itu pula, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang sama-sama kelahiran 1984 ini (41), mulai mengabdikan dirinya untuk membawa "Kota Santri" itu menjadi lebih baik, maju, dan masyarakatnya juga sejahtera, dengan jargon "Situbondo Naik Kelas".

Gaya kepemimpinan Bupati Rio dan Wabup Ulfiyah, memulai dari mengubah pola berpikir warga masyarakatnya, diiringi dengan berbagai terobosan dan implementasi solusi kreatif, serta transformasi guna memecahkan permasalahan yang kompleks.

Pada Juli 2025, atau empat bulan menakhodai kabupaten dengan penduduk sekitar 700.000 jiwa ini, Bupati Rio dan Wabup Ulfiyah, mendeklarasikan Situbondo sebagai "Kabupaten UMKM", dan saat itu dihadiri oleh Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza.

Bupati Rio punya keyakinan bahwa pengembangan UMKM merupakan kunci utama untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah itu.

Ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan efisiensi anggaran, UMKM diyakini menjadi juru selamat daerahnya, yang sebelumnya biasa saja, kini, bisa naik kelas.

Seiring waktu, pascadeklarasi Situbondo sebagai "Kabupaten UMKM", pelaku UMKM tumbuh signifikan, bahkan, kini mencapai sekitar 38 ribu, dari sebelumnya sekitar 30 ribu.

Kebijakan Kabupaten UMKM bukan slogan semata, melainkan komitmen pemerintah daerah setempat memberikan kemudahan perizinan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk memfasilitasi akses permodalan, dan pelatihan pemasaran digital.

Tumbuh kembang UMKM Situbondo berdampak kepada pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Situbondo pada triwulan II/2025 (April, Mei, Juni) mencapai 5,95 persen, dan pada triwulan III/2025 kembali naik menjadi 6,16 persen.

Pada triwulan III/2025, ekonomi di kabupaten wilayah tapal kuda itu tumbuh 6,16 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jatim dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim pada triwulan III/2025 di angka 5,22 persen, sedangkan capaian rata-rata nasional berada di 5,04 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo menyebutkan, berkembangnya pengusaha UMKM juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Situbondo, dari 3,15 persen pada 2024 menjadi 3,02 persen pada tahun 2025.

Menurunnya angka pengangguran terbuka mencerminkan meningkatnya kemampuan pasar kerja di daerah itu dalam menyerap tenaga kerja baru.

Program "Situbondo Investor Day" yang digagas Bupati Rio dan Wabup Ulfiyah, menjadi gerbang investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Program ini menjadi jembatan antara potensi kekayaan alam Situbondo dengan pemilik modal atau investor, sehingga daerah tersebut diposisikan sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri pengolahan.

Bahkan, Pemkab Situbondo mempercepat perumusan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Insentif Investasi dalam upaya memperkuat daya saing wilayah setempat. Pembentukan Raperda Insentif Investasi itu untuk memudahkan investor berinvestasi.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo mencatat realisasi investasi pada 2025 meningkat menjadi Rp1 triliun dibanding 2024 di angka Rp590 miliar, atau naik 66 persen.

Nilai investasi terbesar pada 2025 adalah, Pabrik Gula Assembagoes mencapai Rp800 miliar untuk biaya modernisasi pabrik gula.

Ada pula penanaman modal asing atau PMA, yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, dan Desa/Kecamatan Banyuglugur.

Sementara untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), muncul dalam bentuk pusat perbelanjaan, antara lain Roxy, KDS, dan pembangunan hotel, serta usaha-usaha lainnya.

Setahun kepemimpinan Bupati Rio dan Wabup Ulfiyah, juga memiliki kepedulian terhadap akar budaya, dengan menghidupkan kembali marwah Kota Besuki.

Dengan merevitalisasi Pendopo Pate Alos dan eks Kewedanan Besuki, menjadi upaya pelestarian sejarah panjang yang telah ada sejak masa Hindia Belanda.

Pendopo dan Kewedanan Besuki yang terletak di wilayah barat Situbondo, tepatnya di Kecamatan Besuki, pada masa itu menjadi pusat administrasi dan pemerintahan di wilayah Keresidenan Besuki, membawahi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi.

Pemkab Situbondo akan terus menekan angka kemiskinan, selain melalui berbagai program bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi, juga dilakukan lewat pengembangan pariwisata. Objek wisata itu tidak melulu tentang keindahan alam, namun bisa juga dari peninggalan Kolonial Belanda.

Nantinya, Pendopo Pate Alos dan Kewedanan Besuki menjadi satu kawasan warisan budaya, sehingga akan tumbuh simpul-simpul ekonomi baru di wilayah barat Situbondo, seperti pembangunan hotel, termasuk pusat kuliner.

Pengembangan UMKM di bidang pertanian, perikanan, pariwisata alam, maupun pariwisata sejarah dan sektor lainnya diharapkan menjadi instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Dengan instrumen tersebut, tingkat kemiskinan akan terus menurun, dan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada masa kepemimpinan Rio-Ulfiyah, angka kemiskinan menurun dari 80.170 jiwa menjadi 78.020 jiwa atau turun 0,34 persen dari sebelumnya 11,51 persen.

Angka kemiskinan Situbondo pada tahun 2024 sebesar 11,51 persen dari jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa, sementara pada tahun 2025 turun menjadi 11,17 persen.

"Ujung dari perjalanan kepemimpinan kami, nantinya ya mengurangi kemiskinan," kata Bupati Rio.

Strategi yang dijalankan oleh Pemkab Situbondo saat ini menjadi perpaduan apik melalui investasi dan digitalisasi UMKM, serta pelestarian cagar budaya.

Keterlibatan aktif masyarakat yang telah mengubah mindset atau pola pikirnya, Kabupaten Situbondo optimistis berjalan maju menuju masa depan yang lebih sejahtera, atau Situbondo "naik kelas".

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Fenomena tahunan hampir selalu berulang, yakni naiknya harga berbagai kebutuhan pokok atau bahan pokok, menjelang bulan Suci Ramadhan, seiring semakin meningkatnya permintaan pasar.

Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sebenarnya bukanlah misteri ekonomi yang rumit, karena meningkatnya permintaan pasar untuk kebutuhan pokok untuk sahur, berbuka puasa, budaya selamatan di bulan puasa, hingga persiapan Idul Fitri, secara alami mengerek kurva harga ke atas.

Pada momentum inilah negara hadir, dan menghidupkan "alarm" rutin tiap tahun, yakni operasi pasar murah. Pasar murah menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi yang terukur, sehingga pemerintah konsisten menjalankan program Gerakan Pangan Murah, atau lebih dikenal dengan operasi pasar murah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berkolaborasi dengan Perum Bulog, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), dan pemangku kepentingan terkait lainnya, mulai melaksanakan kegiatan rutin tahunan, dengan menggencarkan gerakan pangan murah.

Kegiatan pasar murah untuk stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok menjelang Ramadhan mulai digelar, seiring terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok yang disebabkan adanya peningkatan permintaan pasar.

Pemkab Situbondo bersama Perum Bulog setempat mulai melakukan upaya stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Gerakan Pangan Murah di beberapa titik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah kebutuhan pokok ini merupakan strategi pemerintah daerah dalam rangka memperluas pelayanan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, gerakan pangan murah ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketika permintaan dan kebutuhan masyarakat meningkat.

Pemerintah berupaya menekan harga bahan pokok di pasaran agar tidak terlalu melambung tinggi, melalui intervensi pasar, yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga di bawah harga eceran tertinggi atau HET.

Selain itu, operasi pasar murah oleh pemerintah daerah ini juga membuktikan bahwa ketersediaan pangan aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan tindakan membeli barang secara berlebihan.

Secara psikologis, kehadiran negara dalam operasi pasar murah ini memberikan rasa tenang kepada masyarakat, yang tidak lagi harus terbebani untuk memikirkan urusan dapur, dan lebih fokus menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan pasar murah menjelang Ramadhan di tiga titik, yakni di Kantor Kecamatan Asembagus (wilayah timur), Kantor Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo (wilayah tengah) dan di wilayah barat digelar di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki.

Penyebaran pasar murah di tiga titik tersebut tidak lain untuk memperluas akses masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, dan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog menyediakan 9 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), yang disalurkan pada hari pertama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Situbondo.

Dari sembilan ton beras SPHP itu dibagi di tiga titik, untuk wilayah Besuki sebanyak 5 ton dengan MinyaKita kemasan satu liter sebanyak 100 dus atau 1.200 liter, sedangkan wilayah tengah disalurkan beras 2 ton dan MinyaKita 180 liter, sementara wilayah timur juga disalurkan beras 2 ton dan MinyaKita 180 liter.

Dalam Gerakan Pangan Murah 2026 ini, beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual Rp57.000, beras premium Rp74.500 kemasan 5 kilogram, MinyaKita Rp15.000 per liter, gula premium Rp17.500 per kilogram, gula konsumsi Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp27.000 per kilogram, daging ayam Rp36.000 per kilogram, bawang putih Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan cabai besar Rp2.500 per ons.

Tak hanya pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga telah menjadwalkan kegiatan pasar murah Ramadhan 1447 Hijriah di 110 titik, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan pasar murah oleh Pemprov Jawa Timur, adalah beras premium dengan harga Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, minyak goreng MinyaKita Rp15.000 per kilogram, gula pasir Rp16.500 per kilogram, telur ayam ras Rp29.500 per kemasan, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, Minyak Moorah Rp14.000 per botol, daging ayam ras Rp35.500 per kilogram.

Pasar murah ini sangat dinantikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, kenaikan harga bahan pokok, seperti komoditas beras, gula, minyak goreng, telur, dan ayam, bagi mereka bukan sekadar angka, tapi beban nyata dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Salah seorang warga Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Supiyani, mengaku senang dengan adanya pasar murah untuk kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. Bagi dia, pemerintah dianggap peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Pelaksanaan pasar murah dinilainya sangat tepat digelar ketika mendekati bulan Suci Ramadhan, karena saat ini harga bahan pokok sudah mulai naik.

Di pasaran, harga beras medium bisa mencapai Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah Rp11.500 per kilogram.

Program pasar murah ini menunjukkan bahwa negara selalu hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan warga, termasuk pada momen khusus Ramadhan, hingga Idul Fitri, nanti.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

potensi batik di Situbondo cukup besar untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu

Situbondo (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melaksanakan Gelar Wicara Pengembangan Batik dan Produk Batik Situbondo dalam upaya memperkuat ekosistem UMKM khususnya perajin batik di wilayah itu, pada Kamis.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Achmad mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya dukungan BI Jember memfasilitasi UMKM utamanya di bidang batik naik kelas sesuai visi misi pemerintah setempat.

"Dalam kegiatan hari ini, selain gelar wicara pengembangan batik, juga digelar produk batik dari perajin di Situbondo," ujar Achmad di sela acara di Aula Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Menurut Achmad, potensi batik di wilayah Situbondo cukup besar untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dari waktu ke waktu.

Dengan pengembangan dan meningkatkan kemampuan perajin batik, lanjut dia, diharapkan ke depan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri.

Achmad menambahkan gelar wicara pengembangan dan produk batik Situbondo, itu juga menghadirkan tiga narasumber, yakni desainer batik asal Banyuwangi, perajin Godo Batik Sekar Jagat Blamabangan, Banyuwangi, dan Batik Jokotole, Madura.

"Kami menghadirkan tiga narasumber agar peserta perajin batik Situbondo mendapatkan tambahan wawasan mengenai batik," tutur dia.

Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo, Andi Jaka Setiyawan menyampaikan terima kasih kepada Kantor Perwakilan BI Jember yang telah memfasilitasi perajin batik Situbondo untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang batik.

"Peserta gelar wicara pengembangan batik ada puluhan orang, dan sebagian besar perajin batik juga menggelar produknya dalam kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pinjaman modal usaha dengan bunga bank dan provisi atau administrasi perbankan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Pinjaman modal usaha bagi pengusaha UMKM dengan bunga nol persen, dan bebas provisi ini, merupakan program prioritas pemerintah daerah setempat dan telah bergulir sejak 2025.

Program itu disebut dengan Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM atau Vorsa UMKM.

Melalui program Vorsa UMKM yang merupakan salah satu program janji politik pasangan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah ini, pengusaha kategori UMKM di "Kota Santri" itu bisa memanfaatkannya, untuk mengembangkan maupun merintis usaha.

Lewat program yang diklaim pro-UMKM itu, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga bank, termasuk biaya administrasi dalam transaksi perbankan.

Tidak tanggung-tanggung, pada Perubahan APBD 2025, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membayar bunga bank dan biaya administrasi ke bank penyalur dalam program tersebut.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen ini, untuk tahap awal bekerja sama dengan perbankan, yakni Bank Tabungan Negara atau BTN.

Untuk sementara, program Vorsa UMKM difokuskan bagi pelaku usaha mikro dengan pinjaman maksimal Rp20 juta.

Dalam implementasinya, program Vorsa UMKM ini mengundang reaksi dari para pengusaha UMKM, karena hingga akhir tahun anggaran 2025, dari sekitar 140 pengusaha UMKM yang mengajukan pinjaman modal usaha ke bank penyalur, hanya empat UMKM yang dinilai layak dan lolos.

"Seleksi untuk mendapatkan pinjaman modal usaha ini dari pihak bank, dan perlu kami sampaikan ini untuk pinjaman modal usaha tanpa bunga, karena bunga pinjaman ditanggung Pemkab Situbondo," kata Bupati Rio.

Ketua Paguyuban UMKM Burnik City Situbondo Kadari mengungkapkan program Vorsa UMKM yang sedianya menjadi harapan pengusaha UMKM untuk mengembangkan usaha mereka masih harus terus diperjuangkan untuk betul-betul dirasakan oleh pelaku UMKM.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat juga dinilai tidak sepenuhnya mampu menerjemahkan dari program prioritas itu.

Semestinya, dinas terkait memberikan pendampingan dan menyampaikan secara utuh kepada UMKM, mengenai syarat-syarat memperoleh pinjaman modal usaha dari bank penyalur.

Karena itu, Diskoperindag Situbondo seharusnya menyosialisasikan program Vorsa UMKM dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh semua pelaku UMKM.

Niat baik pemerintah daerah kepada para pelaku UMKM dengan mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga bank dan biaya administrasinya ini perlu dievaluasi pada tahun anggaran 2026, sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh puluhan ribu pelaku UMKM.

"Pelaku UMKM menyampaikan ke kami banyak hal yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman, di antaranya sistem layanan informasi keuangan (Slik), jarak calon nasabah ke bank 15 kilometer dan lainnya," kata Kadari.

Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo menyebutkan, jumlah total pengusaha UMKM hingga 2026 tercatat sekitar 38 ribu UMKM.

Meskipun demikian, dari puluhan ribu UMKM yang terakomodasi dalam aplikasi (https://vorsaumkm.situbondo.go.id.) sebanyak 1.402 UMKM, karena ada beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, salah satunya harus tergabung dalam paguyuban UMKM.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menilai pelaksanaan salah satu program prioritas Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah itu, perlu dievaluasi.

Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menyatakan program Vorsa UMKM pada tahun anggaran 2026 akan segera dievaluasi, dengan harapan, pinjaman modal untuk pengembangan usaha UMKM bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengusaha kategori UMKM, tanpa terkecuali.

Pemerintah daerah tidak hanya berkolaborasi dengan satu perbankan saja, tapi bisa merangkul semua bank yang ada di Kabupaten Situbondo.

Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara tidak hanya Bank Tabungan Negara, namun ada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Pemkab Situbondo disepakati oleh DPRD setempat, kembali mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk membayar bunga bank dan provisi bagi pengusaha UMKM.

DPRD menginginkan program Vorsa UMKM yang menjadi salah satu program prioritas bupati dan wakil bupati ini berjalan sesuai harapan, dan dinas terkait harus mampu menerjemahkan secara utuh dari program pro-UMKM ini.

"Kami minta Diskoperindag Situbondo juga bekerja sama dengan Bank Jatim, selain bank-bank milik negara atau Himbara, sehingga pelaku UMKM bisa memilih bank yang diinginkan," kata Mahbub.

Perbankan nasional, khususnya bank-bank milik negara, semestinya mulai bertransformasi dan mempertimbangkan data sistem layanan informasi keuangan atau Slik yang selama ini menjadi penghambat pengusaha UMKM mendapatkan pinjaman modal usaha.

Dan semestinya pula, perbankan memberikan kebijakan untuk melihat prospek usaha pelaku UMKM di Situbondo ke depan, bukan hanya sekadar "menghukum" masa lalu calon debitur dari catatan Slik, sehingga program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo berjalan sesuai harapan pengusaha UMKM.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur. Kali ini, lima orang tersangka baru ditahan terkait kasus tersebut.

"Hari ini, Selasa (4/11/2025), KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (4/11/2025).

Penahanan ini seusai kelimanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Pantauan di lokasi, kelimanya selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.13 WIB.

Mereka yang ditahan adalah, Roespandi (ROS) selaku Direktur CV Ronggo, Adit Ardian Rendy Hidayat (AAR) selaku Direktur CV Karunia, dan Tjahjono Gunawan (TG) Pemilik dan Pengendali CV Citra Bangun Persada.

Kemudian, Muhammad Amran Said Ali (MAS) selaku Karyawan PT Airlanggatama Nusantarasakti/Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022 dan As’al Fany Balda (AFB) selaku Direktur PT Badja Karya Nusantara.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," ujarnya.

Diketahui, penahanan ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Bupati Situbondo, Karna Suwandi.